SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 24
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 11
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
POKOK BAHASAN : 3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TUJUAN : Setelah mengikuti pokok bahasan Perencanaan Pembangunan Desa,
diharapkan peserta dapat:
1. Memahami Konsep dan Sistem Perencanaan Pembangunan Desa
2. Memahami Teknik Penyusunan RPJM Desa
3. Memahami Teknik Penyusunan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP
Desa.
SUB POKOK
BAHASAN
: 1. KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. TEKNIK PENYUSUNAN RPJM DESA
3. TEKNIK PENYUSUNAN RKP DESA DAN DAFTAR USULAN RKP
DESA.
WAKTU : 10 Jampel @ 45 menit = 450 menit
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
POKOK BAHASAN : 3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
SUB POKOK BAHASAN : 3.1. KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA
TUJUAN : Setelah penyajian SPB ini, diharapkan peserta dapat:
1. Menjelaskan pengertian dam tujuan perencanaan pembangunan desa
dengan benar;
2. Menjelaskan prinsip perencanaan pembangunan desa dengan benar;
3. Menjelaskan siklus perencanaan pembangunan desa dengan benar;
4. Menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan desa dengan benar;
5. Menjelaskan pengertian, mekanisme dan hasil monitoring perencanaan
pembangunan desa dengan benar.
WAKTU : 2 Jampel @ 45 menit = 90 menit
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
Nama
Tempat/Tgl Lahir
Pangkat/Golongan
Pendidikan Terakhir
Diklat Struktural
Diklat Teknis Fungsional
Pengalaman Jabatan
Jabatan Sekarang
Isteri
Anak
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,MSP
Bengkulu Selatan, 07-11-1967
Pembina Utama Muda (IVc) TMT. 01 April 2010
S2 Perenc. Wilayah dan Kota ITB Tahun 1995
Adum, Adumla, SPAMA dan PIM II (LAN Jakarta)
a.TOT Manajemen Pemdes (Kemendagri)
b.TOF Pemberdayaan Masyarakat (Kemendagri)
c. PPNS Bidang Perdagangan (Pusdik Reskrim)
d.AMDAL A – C (UGM, UNS)
e.Sistem Industri IV (Kemenprind)
f.Ekonomi Perdagangan (Kemendag), dll.
Kakan. PMD, Ka. BPMD, Kadisperindagkop, Ka. BPPKB,
Kalak BPBD, SAB Bid. Kemasy. dan SDM
SAB Bidang Ekonomi dan Keuangan (Eselon IIb)
Asmeri Yosita, S.E
Alvalif Ilham Ganesha
BIODATA
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 5
MEMBANGUN KEDAULATAN DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ADALAH SUATU PROSES UNTUK
MENENTUKAN TINDAKAN MASA DEPAN DESA BERSAMA MASYARAKAT,
TANPA PERENCANAAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
MENJADI DAFTAR KEGIATAN TANPA ARAH TUJUAN...”
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 6
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 7
TURUANAN
TURUNAN
RPJM DESA + RKP DESA
PRODUK
LANDASAN HUKUM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
Proses Tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan
melibatkan Badan permusyawaratan Desa dan
Unsur Masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
desa dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan desa
( Permendagri No 114 tahun 2014 Pasal 1)
Proses Tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan
melibatkan Badan permusyawaratan Desa dan
Unsur Masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
desa dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan desa
( Permendagri No 114 tahun 2014 Pasal 1)
PENGERTIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENGERTIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 9
PENGANTAR
Prinsip2 PPD a.l.:
1. Penyusunan PPD adalah bagian penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
2. PPD disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa
dan dlm penyusunannya wajib melibatkan Lembaga
Kemasyarakatan.
3. PPD terdiri dari RPJM Desa dan RKP Desa
4. PPD didasarkan pada data dan informasi yg akurat a.l.:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b. Organisasi & tatalaksana Pemerintahan Desa
c. Keuangan Desa
d. Profil Desa
e. Informasi lain terkait Pemdes dan Pemberdayaan Masyarakat
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 10
PERMENDAGRI 66/2007
(PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA)
PERMENDAGRI 114/2014
(PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah
Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun
PERUBAHAN
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 11
PERMENDAGRI 114/2014
 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat
RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun ;
 Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM
Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah
Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 12
PERMENDAGRI 114/2014
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
 Dalam rangka perencanaan pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud pemerintah Desa
me-laksanakan tahapan yang meliputi:
a. penyusunan RPJM Desa; dan
b. penyusunan RKP Desa.
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 13
PERMENDAGRI 114/2014
 RPJM Desa, ditetapkan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
pelantikan Kepala Desa ;
 RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa
pada bulan Juli tahun berjalan.
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
SEBELUM UU 6 TAHUN 2014 SESUDAH UU 6TAHUN 2014
1. Acuan UU 32/2004 Tetang
Pemerintah Daerah
2. UU 25/2004 Tentang SPPN
3. PP 72/2005 Tentang Pemerintah
Desa
4. Permendagri 66/2007 Tentang
Perencanaan Desa
5. Musrembang Menyusun RPJMDes
5 tahunan dan RKP Desa tahunan
6. Perencanaan dan Usulan Program
pemerintah desa dan masysarakat
desa jarang diakomodir kebijakan
perencanaan pembangunan tingkat
daerah
7. APBD Tidak banyak untuk
membiayai program /proyek
daerah dan desa hanya sebagai
fokus bukan sebagai
pertanggungjawaban
1. UU 6/2014 tentang Desa
2. Permendagri 114/2014
3. Memberi kewenangan kepada
kepala desa untuk mengurus
rumah tangganya sendiri membuat
perencanaan pembangunan sesuai
kewenangan (minimal 2
kewenanagan yaitu kewenagan
berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa)
4. Periode RPJM Des 6 tahun, dan
RKP Desa merupakan penjabaran
RPJMDes untuk jangka waktu 1
tahun
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
JENIS FORUM KELUARA
N
HAKEKAT PRODUK
HUKUM
Perencan
aan 6
tahunan
Musyawarah
Desa RPJMDesa
dan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Desa
RPJMDesa -Visi Misi Kades
-Arah Kebijakan
Pembangunan Desa
-Arah Kebijakan
Keuangan Desa
-Arah Kebijakan Umum
Desa
Perdes
tentang
RPJMDesa
Perencan
aan
Tahunan
Desa
Musyawarah
Desa dan
Musyawara
Perencanaan
Pembangunan
Desa
RKPDesa 1. Penjabaran
RPJMdesa untuk
Jangka Waktu 1
Tahun yang Memuat:
a. Kegiatan Yangt
didanai APBdesa
terutama berdasar
kewenangan lokal
berskala desa.
Perdes
tentang
RKPDesa
JENIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
Alur Perencanaan dan Penganggaran
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
RKP
DAERAH
RAPBD APBD
RENSTRA
SKPD
RENJA
SKPD
RKA
SKPD
RINCIAN
APBD
UU 25 2004 UU 6 TH
2014
D
E
S
A
D
A
E
R
A
H
RPJMDesa RKPDesa RAPBDes APBDes
PERMENDAGRI 114 TH
2014
Mengacu/masukan Disesuaikan melalui musrenbang
KETERKAITAN RPJMDES DGN PERENCANAAN DAERAH
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
1. Dilaksanakan mulai bulan Juni tahun
sebelumnya
2. Siklus Perencanan dimulai dengan
Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa
3. Kegiatan pembuatan RPJMDesa sebelum
bulan oktober
4. Bulan Oktober hingga Desember
mengembangkan RPJMDesa dan RKPdesa
menjadi Dokumen APBDesa
5. Pelaksanaan APDesa mulai Januari hingga
Desember
6. Pelaporan pelaksanaan APBDesa pada setiap
Semester yaitu bulan juli dan januari
SIKLUS DAN JADWAL PENYUSUNAN
RPJMDesa dan RKPDesa
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
SIKLUS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
Jun-SeptJun-Sept
RPJMDes
6 tahun
RKPDes
Jun-Sept
APBDes
Okt-Des
Pelaksanaan
Pengawasan
Jan-Des
Laporan & Pertangjwbn
RKPDes & APBDes
Juli & Jan
Perenc
Kab/Kota
APBDes – P
Siklus
Perencanaan
Pembangunan
Desa
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
1. Peristiwa Khusus : Bencana alam, Krisis Politik
Krisis Ekonomi dan atau Kerusuhan Sosial
Yang Berkepanjangan
2. Perubahan mendasar kebijakan Pemerintah,
Provinsi, Kabupaten/Kota
1. Peristiwa Khusus : Bencana alam, Krisis Politik
Krisis Ekonomi dan atau Kerusuhan Sosial
Yang Berkepanjangan
2. Perubahan mendasar kebijakan Pemerintah,
Provinsi, Kabupaten/Kota
Syarat perubahan RPJMDes dan RKP DesaSyarat perubahan RPJMDes dan RKP Desa
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
1. Pembahasan VISI dan Misi
2. Pembahasan matriks kegiatan 6 tahunan
3. Memisahkan usulan program berskala desa
dan skala kabupaten
4. Pembahasan draft Raperdes
5. Penandatanganan berita acara
6. Memilih delegasi desa untuk forum
musrembang Kecamatan
AGENDA MUSYAWARAH PERENCANAAN
DESA-RPJM
AGENDA MUSYAWARAH PERENCANAAN
DESA-RPJM
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
 Tahap perencanaan, menilai :
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes dengan Form
1
 Tahap Pelaksanaan, menilai :
a.Pengadaan :
1.Barang/Jasa
2.Bahan/Material
3.Tenaga kerja
b.Pengelolaan Administrasi Keuangan
c.Pengiriman Bahan/Material
d.Pembayaran Upah
e.Kualitas Hasil Kegiatan
 Tahap perencanaan, menilai :
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes dengan Form
1
 Tahap Pelaksanaan, menilai :
a.Pengadaan :
1.Barang/Jasa
2.Bahan/Material
3.Tenaga kerja
b.Pengelolaan Administrasi Keuangan
c.Pengiriman Bahan/Material
d.Pembayaran Upah
e.Kualitas Hasil Kegiatan
Pemantauan oleh MasyarakatPemantauan oleh Masyarakat
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
a. Memantau dan mengawasi rencana
pelaksanaan pembangunan desa
b. Umpan balik terhadap laporan reaksi
pelaksanaan APBDes
c. Evaluasi Progres kegiatan perencanaan
d. Bimbingan teknis jika terjadi hambatan
rencana pelaksanaan
e. Terbitkan surat peringatan
f. Pembinaan dan pendampingan percepatan
perencanaan untuk memastikan penetapan
(31 Des) dan penyerapan APBDes
a. Memantau dan mengawasi rencana
pelaksanaan pembangunan desa
b. Umpan balik terhadap laporan reaksi
pelaksanaan APBDes
c. Evaluasi Progres kegiatan perencanaan
d. Bimbingan teknis jika terjadi hambatan
rencana pelaksanaan
e. Terbitkan surat peringatan
f. Pembinaan dan pendampingan percepatan
perencanaan untuk memastikan penetapan
(31 Des) dan penyerapan APBDes
Pemantauan Bupati/Walikota
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
No. Kegiatan/ Dokumen yang dipantau
Dilaksanakan/
dokumen
Tidak dilaksanakan/
tidak ada dokumen
Keterangan
(penjelasan bila
tidak dilaksanakan)
1 Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
2 Pendataan potensi dan masalah di Desa
3 Dokumen rekapitulasi gagasan dusun
4 Laporan hasil pengkajian keadaan Desa
5 Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa
6 Rancangan RPJM Desa
7 Musyawarah perencanaan pembangunan desa penyusunan RPJM Desa
8 Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa
9 Dokumen pagu indikatif desa
10 Rancangan RKP Desa
11 Proposal Teknis dan kelengkapannya
12 Verifikasi dan pemeriksaan proposal teknis
13 Daftar usulan RKP Desa
14 Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa
15 Berita acara Rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Tanggal : …………………………………
Desa : ………………………………… Kabupaten/Kota : …………………………………
Kecamatan : ………………………………… Provinsi :
…………………………………
Format Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa
Mengetahui,
Kepala Desa
 
 
 
 
...................................................
..................., ............................
Tim Pemantau Masyarakat
 
 
 
 
...................................................
Keterangan pengisian:
Untuk kegiatan, isi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan
Untuk dokumen/data, isi ada atau tidak ada dokumen
M.3.1.6
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
TERIMAKASIHTERIMAKASIH

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaArdi Susanto
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Panduan rpjmdes
Panduan rpjmdesPanduan rpjmdes
Panduan rpjmdesrajapusbar
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Umi Arifah
 
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDContoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDYudhi Aldriand
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaEka Saputra
 
Rkp perubahan Desa Harapan jaya
Rkp perubahan Desa Harapan jayaRkp perubahan Desa Harapan jaya
Rkp perubahan Desa Harapan jayahasanadjo
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desaProbo Asmara
 
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaArdi Susanto
 
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Pemdes Seboro Sadang
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANSiti Sahati
 

Was ist angesagt? (20)

Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Rpjmdes
RpjmdesRpjmdes
Rpjmdes
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Panduan rpjmdes
Panduan rpjmdesPanduan rpjmdes
Panduan rpjmdes
 
Power point bpd
Power point  bpdPower point  bpd
Power point bpd
 
2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa
 
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDContoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desa
 
Pemerintahan desa
Pemerintahan desaPemerintahan desa
Pemerintahan desa
 
Rkp perubahan Desa Harapan jaya
Rkp perubahan Desa Harapan jayaRkp perubahan Desa Harapan jaya
Rkp perubahan Desa Harapan jaya
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
#Administrasi dan pelaporan
#Administrasi dan pelaporan#Administrasi dan pelaporan
#Administrasi dan pelaporan
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desa
 
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa
 
Juknis PembentukanBPD
Juknis PembentukanBPDJuknis PembentukanBPD
Juknis PembentukanBPD
 
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 

Ähnlich wie Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa

Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.ppt
Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.pptPaparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.ppt
Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.pptDidikWinarto4
 
4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx
4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx
4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptxZubir3
 
1. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-2017
1. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-20171. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-2017
1. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-2017Walking Sell
 
1. sk tim penyusun rpjm des
1. sk tim penyusun rpjm des1. sk tim penyusun rpjm des
1. sk tim penyusun rpjm desdeivie rondonuwu
 
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10azril taufani
 
Permen no.113 th_2014_lampiran
Permen no.113 th_2014_lampiranPermen no.113 th_2014_lampiran
Permen no.113 th_2014_lampiranPutroe Phang
 
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.docpecamuya
 
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptxSPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptxRosidS
 
Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014
Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014
Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014Sayyidah Bahri
 
Lampiran permen no.113_th_2014
Lampiran permen no.113_th_2014Lampiran permen no.113_th_2014
Lampiran permen no.113_th_2014Desa_Mekarwangi
 
Berkas pemilihan kepala desa.................
Berkas pemilihan kepala desa.................Berkas pemilihan kepala desa.................
Berkas pemilihan kepala desa.................Eko Sugeng Pambudi
 
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptxTeknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptxmalasyarifuddin1
 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desaPartisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desaNurbaiti Muhi
 
Juklak juknis pelimpahan kewenangan 2011
Juklak juknis pelimpahan kewenangan 2011Juklak juknis pelimpahan kewenangan 2011
Juklak juknis pelimpahan kewenangan 2011A Harisman
 
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptKONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptAndiQuKhaMappatoba
 
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016Ayahna Chykhall
 

Ähnlich wie Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa (20)

Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.ppt
Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.pptPaparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.ppt
Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.ppt
 
4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx
4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx
4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx
 
02 sk panitia
02 sk panitia02 sk panitia
02 sk panitia
 
Permendagri no.113 tahun 2014 lampiran
Permendagri no.113 tahun 2014 lampiranPermendagri no.113 tahun 2014 lampiran
Permendagri no.113 tahun 2014 lampiran
 
1. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-2017
1. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-20171. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-2017
1. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-2017
 
1. sk tim penyusun rpjm des
1. sk tim penyusun rpjm des1. sk tim penyusun rpjm des
1. sk tim penyusun rpjm des
 
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
 
Permen no.113 th_2014_lampiran
Permen no.113 th_2014_lampiranPermen no.113 th_2014_lampiran
Permen no.113 th_2014_lampiran
 
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc
 
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptxSPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
 
Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014
Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014
Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014
 
Lampiran permen no.113_th_2014
Lampiran permen no.113_th_2014Lampiran permen no.113_th_2014
Lampiran permen no.113_th_2014
 
Rpklpmd
RpklpmdRpklpmd
Rpklpmd
 
Berkas pemilihan kepala desa.................
Berkas pemilihan kepala desa.................Berkas pemilihan kepala desa.................
Berkas pemilihan kepala desa.................
 
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptxTeknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
 
Buku panduan rembuk rw 2013
Buku panduan rembuk rw 2013Buku panduan rembuk rw 2013
Buku panduan rembuk rw 2013
 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desaPartisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
 
Juklak juknis pelimpahan kewenangan 2011
Juklak juknis pelimpahan kewenangan 2011Juklak juknis pelimpahan kewenangan 2011
Juklak juknis pelimpahan kewenangan 2011
 
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptKONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
 
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
 

Mehr von NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T

LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANANLAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANANNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu EkspressNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA ESELON 1a BNPB-2106.compressed
RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA  ESELON 1a BNPB-2106.compressedRANGKAIAN SELEKSI TERBUKA  ESELON 1a BNPB-2106.compressed
RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA ESELON 1a BNPB-2106.compressedNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
PRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPB
PRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPBPRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPB
PRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPBNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDF
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDFPENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDF
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDFNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 

Mehr von NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T (18)

LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANANLAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
 
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
 
Proses penjatuhan hukuman disiplin pns
Proses penjatuhan hukuman disiplin pnsProses penjatuhan hukuman disiplin pns
Proses penjatuhan hukuman disiplin pns
 
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desaSpb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
 
NOTA DINAS PANSEL SELEKSI TERBUKA JPT
NOTA DINAS PANSEL SELEKSI  TERBUKA JPTNOTA DINAS PANSEL SELEKSI  TERBUKA JPT
NOTA DINAS PANSEL SELEKSI TERBUKA JPT
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
KONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASN
KONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASNKONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASN
KONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASN
 
RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA ESELON 1a BNPB-2106.compressed
RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA  ESELON 1a BNPB-2106.compressedRANGKAIAN SELEKSI TERBUKA  ESELON 1a BNPB-2106.compressed
RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA ESELON 1a BNPB-2106.compressed
 
ANTARA GINCU DAN GULA
ANTARA GINCU DAN GULAANTARA GINCU DAN GULA
ANTARA GINCU DAN GULA
 
PLT
PLTPLT
PLT
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
 
PRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPB
PRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPBPRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPB
PRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPB
 
KAJIAN KEBUTUHAN SOP DAN SP KEPADA BUPATI
KAJIAN KEBUTUHAN SOP DAN SP KEPADA BUPATIKAJIAN KEBUTUHAN SOP DAN SP KEPADA BUPATI
KAJIAN KEBUTUHAN SOP DAN SP KEPADA BUPATI
 
VISI MISI SAB
VISI MISI SABVISI MISI SAB
VISI MISI SAB
 
Permen No.6 TH 2016 PAKAIAN DINAS
Permen No.6 TH 2016 PAKAIAN DINASPermen No.6 TH 2016 PAKAIAN DINAS
Permen No.6 TH 2016 PAKAIAN DINAS
 
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDF
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDFPENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDF
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDF
 
Tt e spt 2015
Tt e spt 2015Tt e spt 2015
Tt e spt 2015
 

Kürzlich hochgeladen

MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 

Kürzlich hochgeladen (13)

MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 

Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa

  • 2. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id POKOK BAHASAN : 3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TUJUAN : Setelah mengikuti pokok bahasan Perencanaan Pembangunan Desa, diharapkan peserta dapat: 1. Memahami Konsep dan Sistem Perencanaan Pembangunan Desa 2. Memahami Teknik Penyusunan RPJM Desa 3. Memahami Teknik Penyusunan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa. SUB POKOK BAHASAN : 1. KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 2. TEKNIK PENYUSUNAN RPJM DESA 3. TEKNIK PENYUSUNAN RKP DESA DAN DAFTAR USULAN RKP DESA. WAKTU : 10 Jampel @ 45 menit = 450 menit
  • 3. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id POKOK BAHASAN : 3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SUB POKOK BAHASAN : 3.1. KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TUJUAN : Setelah penyajian SPB ini, diharapkan peserta dapat: 1. Menjelaskan pengertian dam tujuan perencanaan pembangunan desa dengan benar; 2. Menjelaskan prinsip perencanaan pembangunan desa dengan benar; 3. Menjelaskan siklus perencanaan pembangunan desa dengan benar; 4. Menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan desa dengan benar; 5. Menjelaskan pengertian, mekanisme dan hasil monitoring perencanaan pembangunan desa dengan benar. WAKTU : 2 Jampel @ 45 menit = 90 menit
  • 4. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id Nama Tempat/Tgl Lahir Pangkat/Golongan Pendidikan Terakhir Diklat Struktural Diklat Teknis Fungsional Pengalaman Jabatan Jabatan Sekarang Isteri Anak : : : : : : : : : : NOPIAN ANDUSTI, S.E.,MSP Bengkulu Selatan, 07-11-1967 Pembina Utama Muda (IVc) TMT. 01 April 2010 S2 Perenc. Wilayah dan Kota ITB Tahun 1995 Adum, Adumla, SPAMA dan PIM II (LAN Jakarta) a.TOT Manajemen Pemdes (Kemendagri) b.TOF Pemberdayaan Masyarakat (Kemendagri) c. PPNS Bidang Perdagangan (Pusdik Reskrim) d.AMDAL A – C (UGM, UNS) e.Sistem Industri IV (Kemenprind) f.Ekonomi Perdagangan (Kemendag), dll. Kakan. PMD, Ka. BPMD, Kadisperindagkop, Ka. BPPKB, Kalak BPBD, SAB Bid. Kemasy. dan SDM SAB Bidang Ekonomi dan Keuangan (Eselon IIb) Asmeri Yosita, S.E Alvalif Ilham Ganesha BIODATA
  • 5. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 5 MEMBANGUN KEDAULATAN DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ADALAH SUATU PROSES UNTUK MENENTUKAN TINDAKAN MASA DEPAN DESA BERSAMA MASYARAKAT, TANPA PERENCANAAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DESA MENJADI DAFTAR KEGIATAN TANPA ARAH TUJUAN...”
  • 7. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 7 TURUANAN TURUNAN RPJM DESA + RKP DESA PRODUK LANDASAN HUKUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
  • 8. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id Proses Tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa ( Permendagri No 114 tahun 2014 Pasal 1) Proses Tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa ( Permendagri No 114 tahun 2014 Pasal 1) PENGERTIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENGERTIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
  • 9. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 9 PENGANTAR Prinsip2 PPD a.l.: 1. Penyusunan PPD adalah bagian penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 2. PPD disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa dan dlm penyusunannya wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan. 3. PPD terdiri dari RPJM Desa dan RKP Desa 4. PPD didasarkan pada data dan informasi yg akurat a.l.: a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa b. Organisasi & tatalaksana Pemerintahan Desa c. Keuangan Desa d. Profil Desa e. Informasi lain terkait Pemdes dan Pemberdayaan Masyarakat
  • 10. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 10 PERMENDAGRI 66/2007 (PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA) PERMENDAGRI 114/2014 (PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun PERUBAHAN
  • 11. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 11 PERMENDAGRI 114/2014  Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;  Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
  • 12. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 12 PERMENDAGRI 114/2014  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa ;  Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pemerintah Desa me-laksanakan tahapan yang meliputi: a. penyusunan RPJM Desa; dan b. penyusunan RKP Desa.
  • 13. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 13 PERMENDAGRI 114/2014  RPJM Desa, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa ;  RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
  • 14. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id SEBELUM UU 6 TAHUN 2014 SESUDAH UU 6TAHUN 2014 1. Acuan UU 32/2004 Tetang Pemerintah Daerah 2. UU 25/2004 Tentang SPPN 3. PP 72/2005 Tentang Pemerintah Desa 4. Permendagri 66/2007 Tentang Perencanaan Desa 5. Musrembang Menyusun RPJMDes 5 tahunan dan RKP Desa tahunan 6. Perencanaan dan Usulan Program pemerintah desa dan masysarakat desa jarang diakomodir kebijakan perencanaan pembangunan tingkat daerah 7. APBD Tidak banyak untuk membiayai program /proyek daerah dan desa hanya sebagai fokus bukan sebagai pertanggungjawaban 1. UU 6/2014 tentang Desa 2. Permendagri 114/2014 3. Memberi kewenangan kepada kepala desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri membuat perencanaan pembangunan sesuai kewenangan (minimal 2 kewenanagan yaitu kewenagan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa) 4. Periode RPJM Des 6 tahun, dan RKP Desa merupakan penjabaran RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
  • 15. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id JENIS FORUM KELUARA N HAKEKAT PRODUK HUKUM Perencan aan 6 tahunan Musyawarah Desa RPJMDesa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa RPJMDesa -Visi Misi Kades -Arah Kebijakan Pembangunan Desa -Arah Kebijakan Keuangan Desa -Arah Kebijakan Umum Desa Perdes tentang RPJMDesa Perencan aan Tahunan Desa Musyawarah Desa dan Musyawara Perencanaan Pembangunan Desa RKPDesa 1. Penjabaran RPJMdesa untuk Jangka Waktu 1 Tahun yang Memuat: a. Kegiatan Yangt didanai APBdesa terutama berdasar kewenangan lokal berskala desa. Perdes tentang RKPDesa JENIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
  • 16. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJP DAERAH RPJM DAERAH RKP DAERAH RAPBD APBD RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKA SKPD RINCIAN APBD UU 25 2004 UU 6 TH 2014 D E S A D A E R A H RPJMDesa RKPDesa RAPBDes APBDes PERMENDAGRI 114 TH 2014 Mengacu/masukan Disesuaikan melalui musrenbang KETERKAITAN RPJMDES DGN PERENCANAAN DAERAH
  • 17. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 1. Dilaksanakan mulai bulan Juni tahun sebelumnya 2. Siklus Perencanan dimulai dengan Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa 3. Kegiatan pembuatan RPJMDesa sebelum bulan oktober 4. Bulan Oktober hingga Desember mengembangkan RPJMDesa dan RKPdesa menjadi Dokumen APBDesa 5. Pelaksanaan APDesa mulai Januari hingga Desember 6. Pelaporan pelaksanaan APBDesa pada setiap Semester yaitu bulan juli dan januari SIKLUS DAN JADWAL PENYUSUNAN RPJMDesa dan RKPDesa
  • 18. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Jun-SeptJun-Sept RPJMDes 6 tahun RKPDes Jun-Sept APBDes Okt-Des Pelaksanaan Pengawasan Jan-Des Laporan & Pertangjwbn RKPDes & APBDes Juli & Jan Perenc Kab/Kota APBDes – P Siklus Perencanaan Pembangunan Desa
  • 19. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 1. Peristiwa Khusus : Bencana alam, Krisis Politik Krisis Ekonomi dan atau Kerusuhan Sosial Yang Berkepanjangan 2. Perubahan mendasar kebijakan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota 1. Peristiwa Khusus : Bencana alam, Krisis Politik Krisis Ekonomi dan atau Kerusuhan Sosial Yang Berkepanjangan 2. Perubahan mendasar kebijakan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota Syarat perubahan RPJMDes dan RKP DesaSyarat perubahan RPJMDes dan RKP Desa
  • 20. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 1. Pembahasan VISI dan Misi 2. Pembahasan matriks kegiatan 6 tahunan 3. Memisahkan usulan program berskala desa dan skala kabupaten 4. Pembahasan draft Raperdes 5. Penandatanganan berita acara 6. Memilih delegasi desa untuk forum musrembang Kecamatan AGENDA MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA-RPJM AGENDA MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA-RPJM
  • 21. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id  Tahap perencanaan, menilai : Penyusunan RPJMDes dan RKPDes dengan Form 1  Tahap Pelaksanaan, menilai : a.Pengadaan : 1.Barang/Jasa 2.Bahan/Material 3.Tenaga kerja b.Pengelolaan Administrasi Keuangan c.Pengiriman Bahan/Material d.Pembayaran Upah e.Kualitas Hasil Kegiatan  Tahap perencanaan, menilai : Penyusunan RPJMDes dan RKPDes dengan Form 1  Tahap Pelaksanaan, menilai : a.Pengadaan : 1.Barang/Jasa 2.Bahan/Material 3.Tenaga kerja b.Pengelolaan Administrasi Keuangan c.Pengiriman Bahan/Material d.Pembayaran Upah e.Kualitas Hasil Kegiatan Pemantauan oleh MasyarakatPemantauan oleh Masyarakat
  • 22. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id a. Memantau dan mengawasi rencana pelaksanaan pembangunan desa b. Umpan balik terhadap laporan reaksi pelaksanaan APBDes c. Evaluasi Progres kegiatan perencanaan d. Bimbingan teknis jika terjadi hambatan rencana pelaksanaan e. Terbitkan surat peringatan f. Pembinaan dan pendampingan percepatan perencanaan untuk memastikan penetapan (31 Des) dan penyerapan APBDes a. Memantau dan mengawasi rencana pelaksanaan pembangunan desa b. Umpan balik terhadap laporan reaksi pelaksanaan APBDes c. Evaluasi Progres kegiatan perencanaan d. Bimbingan teknis jika terjadi hambatan rencana pelaksanaan e. Terbitkan surat peringatan f. Pembinaan dan pendampingan percepatan perencanaan untuk memastikan penetapan (31 Des) dan penyerapan APBDes Pemantauan Bupati/Walikota
  • 23. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id No. Kegiatan/ Dokumen yang dipantau Dilaksanakan/ dokumen Tidak dilaksanakan/ tidak ada dokumen Keterangan (penjelasan bila tidak dilaksanakan) 1 Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa 2 Pendataan potensi dan masalah di Desa 3 Dokumen rekapitulasi gagasan dusun 4 Laporan hasil pengkajian keadaan Desa 5 Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa 6 Rancangan RPJM Desa 7 Musyawarah perencanaan pembangunan desa penyusunan RPJM Desa 8 Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa 9 Dokumen pagu indikatif desa 10 Rancangan RKP Desa 11 Proposal Teknis dan kelengkapannya 12 Verifikasi dan pemeriksaan proposal teknis 13 Daftar usulan RKP Desa 14 Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa 15 Berita acara Rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Tanggal : ………………………………… Desa : ………………………………… Kabupaten/Kota : ………………………………… Kecamatan : ………………………………… Provinsi : ………………………………… Format Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa Mengetahui, Kepala Desa         ................................................... ..................., ............................ Tim Pemantau Masyarakat         ................................................... Keterangan pengisian: Untuk kegiatan, isi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan Untuk dokumen/data, isi ada atau tidak ada dokumen M.3.1.6