SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 21
Pertanggungjawaban
Keuangan Bantuan
Operasional Sekolah
(BOS)
Tahun 2012
Pertanggungjawaban
Keuangan
... merupakan rangkaian aktivitas yang
kegiatannya mencakup pencatatan
penerimaan dan pengeluaran uang
serta pelaporan keuangan sehingga
mudah proses pengawasan atas
penggunaan dana.
Landasan Hukum
   UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
   UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
   UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
   UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
    Keuangan Negara
   UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
   PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
   PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan
   PP 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
   Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
    Daerah (direvisi melalui Permendagri 59/2007 dan Permendagri
    21/2011-di cabut)
   Permendagri 62/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan
    Operasional Sekolah (BOS)
   PMK 2001/PMK.07/2011 tentang Pedoman dan Alokasi BOS TA.2012
   Permendikbud 51/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunanan Dana
    BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun 2012
Manajemen Keuangan dalam
   Siklus Manajemen Sekolah

        Perencanaan
            dan
       Penganggaran
          (RKAS)                 Manajemen
                                 Keuangan Sekolah:
                                 • Perencanaan
                    Pelaksanaa
Pelaporan                n       • Penatausahaan
                                 • Pembukuan
                                 • Pelaporan
                                 • Pengawasan
            Monev
Mengapa Manajemen Keuangan
Sekolah Penting?
   Adanya tuntutan untuk mampu
    mengelola penggunaan dana secara
    transparan dan akuntabel.
   Meningkatkan efektivitas dan efisiensi
    dan mendorong pemanfaatan dana
    secara ekonomis.
   Meminimalkan penyalahgunaan
    anggaran.
   Kreatif menggali sumber pendanaan.
   Menempatkan bendahara yang
    kompeten.
Prinsip Manajemen Keuangan
      Sekolah yang Baik
     Value for money
      (ekonomis, efisien, efektif)
     Akuntabilitas
     Transparansi
     Keadilan
     Kejujuran
Prinsip Manajemen Keuangan yang Baik
 Prinsip                  Pengertian
            Kewajiban mempertanggungjawabkan
Akuntabilit kepada masyarakat tentang apa yang
as          dikerjakan sesuai dengan mandat yang
            diterima.
            keterbukaan informasi dan dalam
Transparan membuat kebijakan-kebijakan keuangan
si          sehingga dapat diketahui dan diawasi
            oleh masyarakat.
            adanya kesempatan yang sama untuk
Keadilan    menda-patkan pelayanan publik yang
            berkualitas.
            pengelolaan keuangan dipercayakan
            kepada staf yang memiliki integritas dan
Integritas
Hubungan Transparansi, Akuntabilitas dan
       Partisipasi di Sekolah
                                                    1. Peraturan, Kebijakan dan
                                     Partisipasi       Pedoman Proses Partisipatif
                                                    2. Forum konsultasi dan temu
                                                       publik
                                                    3. Keterlibatan stakeholders
                                                       (marjinal)


                                    Perencanaan dan
                                     penganggaran,
                                implementasi program &
                                  kegiatan, monitoring
                                 dan evaluasi, pelaporan
                                   dan kepemimpinan

Akuntabilitas                                                         Transparansi
1. Adanya mekanisme komplain dan
   respon.                                     1. Peraturan menjamin akses informasi
2. Adanya mekanisme                               (tepat waktu, mudah dijangkau, bebas
   pertanggungjawaban/ pelaporan.                 diperoleh.
3. Adanya indikator kinerja, pengukuran        2. Mekanisme keterbukaaan dan
   dan penilaian kinerja.                         standarisasi pelayanan publik.
4. Mekanisme reward dan punishment.
Contoh Transparansi dan
Akuntabilitas
di Sekolah:
 Rencana  dan realisasi penggunaan
  dana ditempel di papan
  pengumuman sekolah/ madrasah.
 Mengumumkan seluruh hasil
  penerimaan kepada masyarakat
  melalui papan pengumuman
  sekolah/madrasah.
Garis Besar Topik Manajemen
   Keuangan

           Penatausahaan   Pelaporan
                      Pajak         Audit


Merencanaka              Melaporka Mengevalua
            Melaksanakan
     n                       n         si


           Pengadaan Pembukuan         Pengawasa
   RKAS                Pencatatan          n
                        Barang
Rencana Kegiatan dan Anggaran
Sekolah (RKAS)
   Ditandatangani oleh Kasek, Komite dan untuk
    sekolah swasta ditambah Ketua Yayasan.
    Dokumen disimpan di sekolah.
   RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun
    pelajaran, namun demikian perlu dilakukan
    revisi pada semester kedua. Sekolah membuat
    RKAS tahunan yang dirinci tiap semester (BOS-
    K1).
   RKAS dilengkapi dengan rencana penggunaan
    secara rinci, yang dibuat tahunan dan tiga
    bulanan untuk setiap sumber dana (BOS-K2)
Pengertian Pembukuan

Pencatatan      semua      transaksi
penerimaan dan pengeluaran dana
yang dilakukan sekolah, baik secara
manual atau menggunakan komputer,
ke dalam buku-buku sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Manfaat Pembukuan
Menyediakan data & catatan rinci
1. tentang:
   penerimaan dan pengeluaran
   sekolah sesuai tanggal kejadian
2. dana tersisa dan terpakai pada
   periode tertentu
Data tersebut dipergunakan
untuk/sebagai dasar dalam menyusun
laporan sebagai bentuk
pertanggungjawaban sekolah.
Jenis Buku & Prinsip
Pembukuan
1.   Buku Utama: Buku Kas Umum
2.   Buku pembantu
     a. Buku Pembantu Kas,
     b. Buku Pembantu Bank dan
     c. Buku Pembantu Pajak.
3.   Disusun untuk masing-masing sumber dana.
4.   Dasar pembukuan: bukti transaksi: nomor bukti,
     nomor kode akun, uraian, dan jumlah uang.
5.   Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari
     Rp.10 juta
6.   Apabila terjadi pergantian bendahara, Buku Kas
     Umum dan buku pembantunya serta bukti-bukti
     pengeluaran harus diserahterimakan kepada
     pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah
     Terima.
Tugas dan Tanggung Jawab
Penatausahaan Keuangan Sekolah


            Kepala
       Sekolah/Madrasah


    Bendahara   Juru buku
Asas Umum Penatausahaan
Keuangan Sekolah
1. Wajib menyelenggarakan penatausahaan
   sesuai dengan peraturan dan perundang-
   undangan yang berlaku.
2. Perlu pemisahan tugas sebagai pemberi
   otorisasi, yang menerima dan
   mengeluarkan uang, dan yang mencatat.
3. Kepala sekolah wajib melakukan
   pemeriksaan terhadap penatausahaan
   keuangan sekolah, secara berkala
   (minimal setiap tiga bulan sekali).
4. ...
Asas Umum Penatausahaan Keuangan
... (lanjutan)
4. Dokumen bukti yang menjadi
   dasar penerimaan dan/atau pengeluaran
   atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan
   dan Belanja Sekolah ditandatangani oleh
   bendahara sekolahdan disahkan oleh
   kepala sekolah.
5. Kepala sekolah yang menandatangani
   dan/atau mengesahkan dokumen bukti
   pada poin 4 di atas bertanggung jawab
   terhadap kebenaran material dan akibat
   yang timbul dari penggunaan surat bukti
   dimaksud.
Bukti Pengeluaran
a. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung
   dengan bukti kwitansi yang sah.
b. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu
   harus dibubuhi materai yang cukup sesuai
   dengan ketentuan bea meterai yaitu;
      < Rp 250.000.- (tanpa meterai)
      Rp 250.000.- s.d. Rp 1.000.000.- (meterai Rp 3.000,-)
      > Rp 1.000.000.- (meterai Rp 6.000,-)
c.   Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas
     dan terinci sesuai dengan peruntukannya.
d.   Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kasek
     dan lunas dibayar oleh Bendahara.
Pelaporan
Laporan harus memenuhi unsur-unsur antara lain :
a. Setiap kegiatan wajib dibuatkan Laporan Hasil
   Pelaksanaan Kegiatannya.
b. Laporan penggunaan dana BOS di tingkat
   sekolah kepada Tim Manajemen BOS
   Kabupaten meliputi Laporan Realisasi
   Penggunaan Dana Per Sumber Dana (BOS-K7)
   dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab sesuai
   NPH BOS
c. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku
   Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak beserta
   bukti serta dokumen pendukuk bukti
   pengeluaran dana BOS wajib diarsipkan oleh
   sekolah sebagai bahan audit.
Waktu Pelaporan
 Sekolah wajib menyampaikan pelaporan:
 1. Laporan Realisasi per-Triwulan disampaikan
    pada setiap akhir triwulan kepada Tim
    Manajemen BOS Kabupaten Kebumen.
 2. Laporan penggunaan BOS dan pernyataan
    tanggung jawab yang menyatakan bahwa
    BOS yang diterima telah digunakan sesuai
    NPH BOS kepada Bupati Kebumen melalui
    Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah
    Raga Kabupaten Kebumen paling lambat
    tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
Pertanggungjawaban Keuangan BOS Sekolah 2012

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfKanwilYogya
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Pengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektoratPengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektoratInspektorat
 
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektifMikhail Rasyid
 
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...Pemerintah Provinsi Jawa Timur
 
kebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrualkebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrualTatang Suwandi
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESAMAHMUN SYARIF
 
Sk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyanduSk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyanduAbdul Kohar
 
SOSIALISASI DANA BOS_14122022.ppt
SOSIALISASI DANA BOS_14122022.pptSOSIALISASI DANA BOS_14122022.ppt
SOSIALISASI DANA BOS_14122022.pptRizqiTsubata1
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daerahaRian Saifulloh
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraSujatmiko Wibowo
 
415416515-PPT-Lapdul-PSU-Purwakarta-edit-pptx.pptx
415416515-PPT-Lapdul-PSU-Purwakarta-edit-pptx.pptx415416515-PPT-Lapdul-PSU-Purwakarta-edit-pptx.pptx
415416515-PPT-Lapdul-PSU-Purwakarta-edit-pptx.pptxptcig
 
Buku Saku Pembangunan Permukiman dan Perumahan
Buku Saku Pembangunan Permukiman dan Perumahan Buku Saku Pembangunan Permukiman dan Perumahan
Buku Saku Pembangunan Permukiman dan Perumahan Oswar Mungkasa
 
8 Pedoman Pengumpulan Data Sekunder
8 Pedoman Pengumpulan Data Sekunder8 Pedoman Pengumpulan Data Sekunder
8 Pedoman Pengumpulan Data Sekunderinfosanitasi
 
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desaPenjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desaTV Desa
 
MATERI BOK.pptx
MATERI BOK.pptxMATERI BOK.pptx
MATERI BOK.pptxrimaocta2
 

Was ist angesagt? (20)

Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 
Skp bendahara
Skp bendaharaSkp bendahara
Skp bendahara
 
Pengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektoratPengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektorat
 
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
 
Hibah dan bansos
Hibah dan bansosHibah dan bansos
Hibah dan bansos
 
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
 
kebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrualkebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrual
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
 
Sk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyanduSk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyandu
 
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESAMATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 
SOSIALISASI DANA BOS_14122022.ppt
SOSIALISASI DANA BOS_14122022.pptSOSIALISASI DANA BOS_14122022.ppt
SOSIALISASI DANA BOS_14122022.ppt
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
415416515-PPT-Lapdul-PSU-Purwakarta-edit-pptx.pptx
415416515-PPT-Lapdul-PSU-Purwakarta-edit-pptx.pptx415416515-PPT-Lapdul-PSU-Purwakarta-edit-pptx.pptx
415416515-PPT-Lapdul-PSU-Purwakarta-edit-pptx.pptx
 
Buku Saku Pembangunan Permukiman dan Perumahan
Buku Saku Pembangunan Permukiman dan Perumahan Buku Saku Pembangunan Permukiman dan Perumahan
Buku Saku Pembangunan Permukiman dan Perumahan
 
Sakip Menpan RB
Sakip Menpan RBSakip Menpan RB
Sakip Menpan RB
 
8 Pedoman Pengumpulan Data Sekunder
8 Pedoman Pengumpulan Data Sekunder8 Pedoman Pengumpulan Data Sekunder
8 Pedoman Pengumpulan Data Sekunder
 
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desaPenjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
 
MATERI BOK.pptx
MATERI BOK.pptxMATERI BOK.pptx
MATERI BOK.pptx
 

Andere mochten auch

5 tips mudah mengelola BOS (Pengendalian Pengelolaan Keuangan Sekolah)
5 tips mudah mengelola BOS (Pengendalian Pengelolaan Keuangan Sekolah)5 tips mudah mengelola BOS (Pengendalian Pengelolaan Keuangan Sekolah)
5 tips mudah mengelola BOS (Pengendalian Pengelolaan Keuangan Sekolah)Bambang Kusuma Wiryawan
 
"5 TEPAT" Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS Kemenag
"5 TEPAT" Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS Kemenag"5 TEPAT" Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS Kemenag
"5 TEPAT" Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS KemenagBambang Kusuma Wiryawan
 
Contoh Surat Pertanggung Jawaban
Contoh Surat Pertanggung JawabanContoh Surat Pertanggung Jawaban
Contoh Surat Pertanggung JawabanHilmi Zain
 
Juknis BOS SMA tahun 2015
Juknis BOS SMA tahun 2015 Juknis BOS SMA tahun 2015
Juknis BOS SMA tahun 2015 Paul_Spy
 
Pembelajaran mendengarkan
Pembelajaran mendengarkanPembelajaran mendengarkan
Pembelajaran mendengarkanbarint
 
Makalah Diskusi Dana Bos
Makalah Diskusi Dana BosMakalah Diskusi Dana Bos
Makalah Diskusi Dana Boshusnibas
 
Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013)
Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013) Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013)
Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013) Ifik Firdaus
 
Permendikbud 16-2016 (bos) revi gina gunawan
Permendikbud 16-2016 (bos) revi gina gunawanPermendikbud 16-2016 (bos) revi gina gunawan
Permendikbud 16-2016 (bos) revi gina gunawanVina Serevina
 
Pigp presentation 2
Pigp presentation 2Pigp presentation 2
Pigp presentation 2wahidinnoor
 
Proposal zohri terbaru
Proposal zohri terbaruProposal zohri terbaru
Proposal zohri terbarulailatul zohri
 
POS UJIAN NASIONAL TAHUN 2011-2012
POS UJIAN NASIONAL TAHUN 2011-2012POS UJIAN NASIONAL TAHUN 2011-2012
POS UJIAN NASIONAL TAHUN 2011-2012NASuprawoto Sunardjo
 
TANYA JAWAB POWERPOINT 2007 (PART 1)
TANYA JAWAB POWERPOINT 2007 (PART 1)TANYA JAWAB POWERPOINT 2007 (PART 1)
TANYA JAWAB POWERPOINT 2007 (PART 1)Machfud Huda
 
KISI-KISI SOAL UJIAN NASIONAL SD/MI TAHUN 2012
KISI-KISI SOAL UJIAN NASIONAL SD/MI TAHUN 2012KISI-KISI SOAL UJIAN NASIONAL SD/MI TAHUN 2012
KISI-KISI SOAL UJIAN NASIONAL SD/MI TAHUN 2012NASuprawoto Sunardjo
 

Andere mochten auch (20)

5 tips mudah mengelola BOS (Pengendalian Pengelolaan Keuangan Sekolah)
5 tips mudah mengelola BOS (Pengendalian Pengelolaan Keuangan Sekolah)5 tips mudah mengelola BOS (Pengendalian Pengelolaan Keuangan Sekolah)
5 tips mudah mengelola BOS (Pengendalian Pengelolaan Keuangan Sekolah)
 
"5 TEPAT" Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS Kemenag
"5 TEPAT" Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS Kemenag"5 TEPAT" Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS Kemenag
"5 TEPAT" Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS Kemenag
 
Mengelola dana hibah dengan hati
Mengelola dana hibah dengan hatiMengelola dana hibah dengan hati
Mengelola dana hibah dengan hati
 
TANYA JAWAB UN 2012
TANYA JAWAB UN 2012TANYA JAWAB UN 2012
TANYA JAWAB UN 2012
 
Contoh Surat Pertanggung Jawaban
Contoh Surat Pertanggung JawabanContoh Surat Pertanggung Jawaban
Contoh Surat Pertanggung Jawaban
 
Juknis bos smk 2016
Juknis bos  smk 2016Juknis bos  smk 2016
Juknis bos smk 2016
 
Juknis BOS SMA tahun 2015
Juknis BOS SMA tahun 2015 Juknis BOS SMA tahun 2015
Juknis BOS SMA tahun 2015
 
Pembelajaran mendengarkan
Pembelajaran mendengarkanPembelajaran mendengarkan
Pembelajaran mendengarkan
 
Makalah Diskusi Dana Bos
Makalah Diskusi Dana BosMakalah Diskusi Dana Bos
Makalah Diskusi Dana Bos
 
Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013)
Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013) Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013)
Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013)
 
Permendikbud 16-2016 (bos) revi gina gunawan
Permendikbud 16-2016 (bos) revi gina gunawanPermendikbud 16-2016 (bos) revi gina gunawan
Permendikbud 16-2016 (bos) revi gina gunawan
 
PERMASALAHAN KTI GURU
PERMASALAHAN KTI GURUPERMASALAHAN KTI GURU
PERMASALAHAN KTI GURU
 
Pigp presentation 2
Pigp presentation 2Pigp presentation 2
Pigp presentation 2
 
LAPORAN PELAKSANAAN PKPS
LAPORAN PELAKSANAAN PKPSLAPORAN PELAKSANAAN PKPS
LAPORAN PELAKSANAAN PKPS
 
Proposal zohri terbaru
Proposal zohri terbaruProposal zohri terbaru
Proposal zohri terbaru
 
SOSIALISASI UJIAN NASIONAL 2012
SOSIALISASI UJIAN NASIONAL 2012SOSIALISASI UJIAN NASIONAL 2012
SOSIALISASI UJIAN NASIONAL 2012
 
POS UJIAN NASIONAL TAHUN 2011-2012
POS UJIAN NASIONAL TAHUN 2011-2012POS UJIAN NASIONAL TAHUN 2011-2012
POS UJIAN NASIONAL TAHUN 2011-2012
 
TANYA JAWAB POWERPOINT 2007 (PART 1)
TANYA JAWAB POWERPOINT 2007 (PART 1)TANYA JAWAB POWERPOINT 2007 (PART 1)
TANYA JAWAB POWERPOINT 2007 (PART 1)
 
KISI-KISI SOAL UJIAN NASIONAL SD/MI TAHUN 2012
KISI-KISI SOAL UJIAN NASIONAL SD/MI TAHUN 2012KISI-KISI SOAL UJIAN NASIONAL SD/MI TAHUN 2012
KISI-KISI SOAL UJIAN NASIONAL SD/MI TAHUN 2012
 
JUKNIS SPJ-BOS TAHUN 2012
JUKNIS SPJ-BOS TAHUN 2012JUKNIS SPJ-BOS TAHUN 2012
JUKNIS SPJ-BOS TAHUN 2012
 

Ähnlich wie Pertanggungjawaban Keuangan BOS Sekolah 2012

Administrasi Pendidikan Bidang Garapan Keuangan
Administrasi Pendidikan Bidang Garapan KeuanganAdministrasi Pendidikan Bidang Garapan Keuangan
Administrasi Pendidikan Bidang Garapan KeuanganIrfan Ushaimi
 
Administrasi Pendidikan Bidang Garapan Keuangan
Administrasi Pendidikan Bidang Garapan KeuanganAdministrasi Pendidikan Bidang Garapan Keuangan
Administrasi Pendidikan Bidang Garapan KeuanganRaka Juanda Sanjaya
 
Manajemen Keuangan Sekolah, Mengelola keuangan sekolah
Manajemen Keuangan Sekolah, Mengelola keuangan sekolahManajemen Keuangan Sekolah, Mengelola keuangan sekolah
Manajemen Keuangan Sekolah, Mengelola keuangan sekolahHome
 
bidang garapan administrasi keuangan sekolah
bidang garapan administrasi keuangan sekolahbidang garapan administrasi keuangan sekolah
bidang garapan administrasi keuangan sekolahDewi Rahmawati
 
Administrasi keuangan
Administrasi keuanganAdministrasi keuangan
Administrasi keuanganMut Mu3tiah
 
Manajemen keuangan sekolah
Manajemen keuangan sekolahManajemen keuangan sekolah
Manajemen keuangan sekolahDyah Dewi
 
Presentasi adm. keuangan (rencana anggaran belanja sekolah)
Presentasi adm. keuangan (rencana anggaran belanja sekolah)Presentasi adm. keuangan (rencana anggaran belanja sekolah)
Presentasi adm. keuangan (rencana anggaran belanja sekolah)Nithayun_
 
3. Pengelolaan Keuangan Madrasah.pptx
3. Pengelolaan Keuangan Madrasah.pptx3. Pengelolaan Keuangan Madrasah.pptx
3. Pengelolaan Keuangan Madrasah.pptxsmpn1kiarapedesproje
 
Ppt manajemen pembiayaan pendidikan(1)
Ppt manajemen pembiayaan pendidikan(1)Ppt manajemen pembiayaan pendidikan(1)
Ppt manajemen pembiayaan pendidikan(1)resa safrida
 
Pengelolaan Keuangan.pdf
Pengelolaan Keuangan.pdfPengelolaan Keuangan.pdf
Pengelolaan Keuangan.pdfferisunandar
 
Administrasi keuangan
Administrasi keuanganAdministrasi keuangan
Administrasi keuanganJoko Tentrem
 
Ppt ap bidang garapan keuangan asep maulana
Ppt ap bidang garapan keuangan  asep maulanaPpt ap bidang garapan keuangan  asep maulana
Ppt ap bidang garapan keuangan asep maulanaasep maulana hidayat
 
Akuntabilitas Penggunaan Dana Pendidikan ET 27092022.pptx
Akuntabilitas Penggunaan Dana Pendidikan ET 27092022.pptxAkuntabilitas Penggunaan Dana Pendidikan ET 27092022.pptx
Akuntabilitas Penggunaan Dana Pendidikan ET 27092022.pptxIndriVirgianti2
 
Pengelolaan Keuangan Pendidikan
Pengelolaan Keuangan PendidikanPengelolaan Keuangan Pendidikan
Pengelolaan Keuangan PendidikanSherly Anggraini
 
Bidang garapan keuangan
Bidang garapan keuanganBidang garapan keuangan
Bidang garapan keuangansyafiul huda
 
Administrasi pendidikan
Administrasi pendidikanAdministrasi pendidikan
Administrasi pendidikanQoyyimah Ayak
 
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriSujatmiko Wibowo
 
Inisiasi 7: Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Prinsip, dan Prosedur Pengelola...
Inisiasi 7: Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Prinsip, dan Prosedur Pengelola...Inisiasi 7: Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Prinsip, dan Prosedur Pengelola...
Inisiasi 7: Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Prinsip, dan Prosedur Pengelola...titaros
 

Ähnlich wie Pertanggungjawaban Keuangan BOS Sekolah 2012 (20)

Administrasi Pendidikan Bidang Garapan Keuangan
Administrasi Pendidikan Bidang Garapan KeuanganAdministrasi Pendidikan Bidang Garapan Keuangan
Administrasi Pendidikan Bidang Garapan Keuangan
 
Administrasi Pendidikan Bidang Garapan Keuangan
Administrasi Pendidikan Bidang Garapan KeuanganAdministrasi Pendidikan Bidang Garapan Keuangan
Administrasi Pendidikan Bidang Garapan Keuangan
 
Manajemen Keuangan Sekolah, Mengelola keuangan sekolah
Manajemen Keuangan Sekolah, Mengelola keuangan sekolahManajemen Keuangan Sekolah, Mengelola keuangan sekolah
Manajemen Keuangan Sekolah, Mengelola keuangan sekolah
 
bidang garapan administrasi keuangan sekolah
bidang garapan administrasi keuangan sekolahbidang garapan administrasi keuangan sekolah
bidang garapan administrasi keuangan sekolah
 
Administrasi keuangan
Administrasi keuanganAdministrasi keuangan
Administrasi keuangan
 
Manajemen keuangan sekolah
Manajemen keuangan sekolahManajemen keuangan sekolah
Manajemen keuangan sekolah
 
Presentasi adm. keuangan (rencana anggaran belanja sekolah)
Presentasi adm. keuangan (rencana anggaran belanja sekolah)Presentasi adm. keuangan (rencana anggaran belanja sekolah)
Presentasi adm. keuangan (rencana anggaran belanja sekolah)
 
Inisiasi 7
Inisiasi 7Inisiasi 7
Inisiasi 7
 
3. Pengelolaan Keuangan Madrasah.pptx
3. Pengelolaan Keuangan Madrasah.pptx3. Pengelolaan Keuangan Madrasah.pptx
3. Pengelolaan Keuangan Madrasah.pptx
 
Ppt manajemen pembiayaan pendidikan(1)
Ppt manajemen pembiayaan pendidikan(1)Ppt manajemen pembiayaan pendidikan(1)
Ppt manajemen pembiayaan pendidikan(1)
 
Pengelolaan Keuangan.pdf
Pengelolaan Keuangan.pdfPengelolaan Keuangan.pdf
Pengelolaan Keuangan.pdf
 
Administrasi keuangan
Administrasi keuanganAdministrasi keuangan
Administrasi keuangan
 
Ppt ap bidang garapan keuangan asep maulana
Ppt ap bidang garapan keuangan  asep maulanaPpt ap bidang garapan keuangan  asep maulana
Ppt ap bidang garapan keuangan asep maulana
 
Akuntabilitas Penggunaan Dana Pendidikan ET 27092022.pptx
Akuntabilitas Penggunaan Dana Pendidikan ET 27092022.pptxAkuntabilitas Penggunaan Dana Pendidikan ET 27092022.pptx
Akuntabilitas Penggunaan Dana Pendidikan ET 27092022.pptx
 
Pengelolaan Keuangan Pendidikan
Pengelolaan Keuangan PendidikanPengelolaan Keuangan Pendidikan
Pengelolaan Keuangan Pendidikan
 
Inisiasi 7
Inisiasi 7Inisiasi 7
Inisiasi 7
 
Bidang garapan keuangan
Bidang garapan keuanganBidang garapan keuangan
Bidang garapan keuangan
 
Administrasi pendidikan
Administrasi pendidikanAdministrasi pendidikan
Administrasi pendidikan
 
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
 
Inisiasi 7: Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Prinsip, dan Prosedur Pengelola...
Inisiasi 7: Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Prinsip, dan Prosedur Pengelola...Inisiasi 7: Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Prinsip, dan Prosedur Pengelola...
Inisiasi 7: Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Prinsip, dan Prosedur Pengelola...
 

Mehr von NASuprawoto Sunardjo

KTI dalam PENGEMBANGAN PROFESI GURU
KTI dalam PENGEMBANGAN PROFESI GURUKTI dalam PENGEMBANGAN PROFESI GURU
KTI dalam PENGEMBANGAN PROFESI GURUNASuprawoto Sunardjo
 
PERHITUNGAN ANGKA KREDIT PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
PERHITUNGAN ANGKA KREDIT PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAHPERHITUNGAN ANGKA KREDIT PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
PERHITUNGAN ANGKA KREDIT PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAHNASuprawoto Sunardjo
 
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA DI SEKOLAH
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA DI SEKOLAHIMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA DI SEKOLAH
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA DI SEKOLAHNASuprawoto Sunardjo
 
PKPS - PEMBIMBINGAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL GURU DAN ATAU KEPALA SEKOLAH
PKPS - PEMBIMBINGAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL GURU DAN ATAU KEPALA SEKOLAHPKPS - PEMBIMBINGAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL GURU DAN ATAU KEPALA SEKOLAH
PKPS - PEMBIMBINGAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL GURU DAN ATAU KEPALA SEKOLAHNASuprawoto Sunardjo
 
PKPS - EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN
PKPS - EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASANPKPS - EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN
PKPS - EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASANNASuprawoto Sunardjo
 
PKPS - PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN
PKPS - PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASANPKPS - PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN
PKPS - PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASANNASuprawoto Sunardjo
 
PKPS - PENYUSUNAN PROGRAM PENGAWASAN
PKPS - PENYUSUNAN PROGRAM PENGAWASANPKPS - PENYUSUNAN PROGRAM PENGAWASAN
PKPS - PENYUSUNAN PROGRAM PENGAWASANNASuprawoto Sunardjo
 
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH (PKPS)
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH (PKPS)PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH (PKPS)
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH (PKPS)NASuprawoto Sunardjo
 
GAMBARAN UMUM PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
GAMBARAN UMUM PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH GAMBARAN UMUM PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
GAMBARAN UMUM PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH NASuprawoto Sunardjo
 
KARYA TULIS ILMIAH PENGAWAS SEKOLAH
KARYA TULIS ILMIAH PENGAWAS SEKOLAHKARYA TULIS ILMIAH PENGAWAS SEKOLAH
KARYA TULIS ILMIAH PENGAWAS SEKOLAHNASuprawoto Sunardjo
 
Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal
Penetapan Kriteria Ketuntasan MinimalPenetapan Kriteria Ketuntasan Minimal
Penetapan Kriteria Ketuntasan MinimalNASuprawoto Sunardjo
 
Pedoman Untuk Memahami Islam (Bergambar)
Pedoman Untuk Memahami Islam (Bergambar)Pedoman Untuk Memahami Islam (Bergambar)
Pedoman Untuk Memahami Islam (Bergambar)NASuprawoto Sunardjo
 

Mehr von NASuprawoto Sunardjo (20)

Draft Kurikulum 2013
Draft Kurikulum 2013Draft Kurikulum 2013
Draft Kurikulum 2013
 
KRITERIA KELULUSAN UJIAN NASIONAL
KRITERIA KELULUSAN UJIAN NASIONALKRITERIA KELULUSAN UJIAN NASIONAL
KRITERIA KELULUSAN UJIAN NASIONAL
 
KTI dalam PENGEMBANGAN PROFESI GURU
KTI dalam PENGEMBANGAN PROFESI GURUKTI dalam PENGEMBANGAN PROFESI GURU
KTI dalam PENGEMBANGAN PROFESI GURU
 
PERHITUNGAN ANGKA KREDIT PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
PERHITUNGAN ANGKA KREDIT PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAHPERHITUNGAN ANGKA KREDIT PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
PERHITUNGAN ANGKA KREDIT PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
 
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA DI SEKOLAH
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA DI SEKOLAHIMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA DI SEKOLAH
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA DI SEKOLAH
 
PKPS - PEMBIMBINGAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL GURU DAN ATAU KEPALA SEKOLAH
PKPS - PEMBIMBINGAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL GURU DAN ATAU KEPALA SEKOLAHPKPS - PEMBIMBINGAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL GURU DAN ATAU KEPALA SEKOLAH
PKPS - PEMBIMBINGAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL GURU DAN ATAU KEPALA SEKOLAH
 
PKPS - EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN
PKPS - EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASANPKPS - EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN
PKPS - EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN
 
PKPS - PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN
PKPS - PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASANPKPS - PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN
PKPS - PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN
 
PKPS - PENYUSUNAN PROGRAM PENGAWASAN
PKPS - PENYUSUNAN PROGRAM PENGAWASANPKPS - PENYUSUNAN PROGRAM PENGAWASAN
PKPS - PENYUSUNAN PROGRAM PENGAWASAN
 
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH (PKPS)
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH (PKPS)PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH (PKPS)
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH (PKPS)
 
GAMBARAN UMUM PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
GAMBARAN UMUM PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH GAMBARAN UMUM PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
GAMBARAN UMUM PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
 
KARYA TULIS ILMIAH PENGAWAS SEKOLAH
KARYA TULIS ILMIAH PENGAWAS SEKOLAHKARYA TULIS ILMIAH PENGAWAS SEKOLAH
KARYA TULIS ILMIAH PENGAWAS SEKOLAH
 
PROGRAM INDUKSI GURU PEMULA
PROGRAM INDUKSI GURU PEMULAPROGRAM INDUKSI GURU PEMULA
PROGRAM INDUKSI GURU PEMULA
 
PENILAIAN KINERJA GURU
PENILAIAN KINERJA GURUPENILAIAN KINERJA GURU
PENILAIAN KINERJA GURU
 
Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal
Penetapan Kriteria Ketuntasan MinimalPenetapan Kriteria Ketuntasan Minimal
Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal
 
Riyadus Shalihin - 2
Riyadus Shalihin - 2Riyadus Shalihin - 2
Riyadus Shalihin - 2
 
PETUNJUK HAJI DAN UMROH
PETUNJUK HAJI DAN UMROHPETUNJUK HAJI DAN UMROH
PETUNJUK HAJI DAN UMROH
 
Pedoman Untuk Memahami Islam (Bergambar)
Pedoman Untuk Memahami Islam (Bergambar)Pedoman Untuk Memahami Islam (Bergambar)
Pedoman Untuk Memahami Islam (Bergambar)
 
hukum memakai_celana_bagi_wanita
hukum memakai_celana_bagi_wanitahukum memakai_celana_bagi_wanita
hukum memakai_celana_bagi_wanita
 
Petunjuk Shalat Lengkap
Petunjuk Shalat LengkapPetunjuk Shalat Lengkap
Petunjuk Shalat Lengkap
 

Kürzlich hochgeladen

tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxsdn3jatiblora
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 

Kürzlich hochgeladen (20)

tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 

Pertanggungjawaban Keuangan BOS Sekolah 2012

  • 2. Pertanggungjawaban Keuangan ... merupakan rangkaian aktivitas yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan sehingga mudah proses pengawasan atas penggunaan dana.
  • 3. Landasan Hukum  UU 17/2003 tentang Keuangan Negara  UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara  UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan  PP 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (direvisi melalui Permendagri 59/2007 dan Permendagri 21/2011-di cabut)  Permendagri 62/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  PMK 2001/PMK.07/2011 tentang Pedoman dan Alokasi BOS TA.2012  Permendikbud 51/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunanan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun 2012
  • 4. Manajemen Keuangan dalam Siklus Manajemen Sekolah Perencanaan dan Penganggaran (RKAS) Manajemen Keuangan Sekolah: • Perencanaan Pelaksanaa Pelaporan n • Penatausahaan • Pembukuan • Pelaporan • Pengawasan Monev
  • 5. Mengapa Manajemen Keuangan Sekolah Penting?  Adanya tuntutan untuk mampu mengelola penggunaan dana secara transparan dan akuntabel.  Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan mendorong pemanfaatan dana secara ekonomis.  Meminimalkan penyalahgunaan anggaran.  Kreatif menggali sumber pendanaan.  Menempatkan bendahara yang kompeten.
  • 6. Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah yang Baik  Value for money (ekonomis, efisien, efektif)  Akuntabilitas  Transparansi  Keadilan  Kejujuran
  • 7. Prinsip Manajemen Keuangan yang Baik Prinsip Pengertian Kewajiban mempertanggungjawabkan Akuntabilit kepada masyarakat tentang apa yang as dikerjakan sesuai dengan mandat yang diterima. keterbukaan informasi dan dalam Transparan membuat kebijakan-kebijakan keuangan si sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. adanya kesempatan yang sama untuk Keadilan menda-patkan pelayanan publik yang berkualitas. pengelolaan keuangan dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan Integritas
  • 8. Hubungan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi di Sekolah 1. Peraturan, Kebijakan dan Partisipasi Pedoman Proses Partisipatif 2. Forum konsultasi dan temu publik 3. Keterlibatan stakeholders (marjinal) Perencanaan dan penganggaran, implementasi program & kegiatan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan kepemimpinan Akuntabilitas Transparansi 1. Adanya mekanisme komplain dan respon. 1. Peraturan menjamin akses informasi 2. Adanya mekanisme (tepat waktu, mudah dijangkau, bebas pertanggungjawaban/ pelaporan. diperoleh. 3. Adanya indikator kinerja, pengukuran 2. Mekanisme keterbukaaan dan dan penilaian kinerja. standarisasi pelayanan publik. 4. Mekanisme reward dan punishment.
  • 9. Contoh Transparansi dan Akuntabilitas di Sekolah:  Rencana dan realisasi penggunaan dana ditempel di papan pengumuman sekolah/ madrasah.  Mengumumkan seluruh hasil penerimaan kepada masyarakat melalui papan pengumuman sekolah/madrasah.
  • 10. Garis Besar Topik Manajemen Keuangan Penatausahaan Pelaporan Pajak Audit Merencanaka Melaporka Mengevalua Melaksanakan n n si Pengadaan Pembukuan Pengawasa RKAS Pencatatan n Barang
  • 11. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)  Ditandatangani oleh Kasek, Komite dan untuk sekolah swasta ditambah Ketua Yayasan. Dokumen disimpan di sekolah.  RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun demikian perlu dilakukan revisi pada semester kedua. Sekolah membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester (BOS- K1).  RKAS dilengkapi dengan rencana penggunaan secara rinci, yang dibuat tahunan dan tiga bulanan untuk setiap sumber dana (BOS-K2)
  • 12. Pengertian Pembukuan Pencatatan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan sekolah, baik secara manual atau menggunakan komputer, ke dalam buku-buku sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  • 13. Manfaat Pembukuan Menyediakan data & catatan rinci 1. tentang: penerimaan dan pengeluaran sekolah sesuai tanggal kejadian 2. dana tersisa dan terpakai pada periode tertentu Data tersebut dipergunakan untuk/sebagai dasar dalam menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah.
  • 14. Jenis Buku & Prinsip Pembukuan 1. Buku Utama: Buku Kas Umum 2. Buku pembantu a. Buku Pembantu Kas, b. Buku Pembantu Bank dan c. Buku Pembantu Pajak. 3. Disusun untuk masing-masing sumber dana. 4. Dasar pembukuan: bukti transaksi: nomor bukti, nomor kode akun, uraian, dan jumlah uang. 5. Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp.10 juta 6. Apabila terjadi pergantian bendahara, Buku Kas Umum dan buku pembantunya serta bukti-bukti pengeluaran harus diserahterimakan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah Terima.
  • 15. Tugas dan Tanggung Jawab Penatausahaan Keuangan Sekolah Kepala Sekolah/Madrasah Bendahara Juru buku
  • 16. Asas Umum Penatausahaan Keuangan Sekolah 1. Wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku. 2. Perlu pemisahan tugas sebagai pemberi otorisasi, yang menerima dan mengeluarkan uang, dan yang mencatat. 3. Kepala sekolah wajib melakukan pemeriksaan terhadap penatausahaan keuangan sekolah, secara berkala (minimal setiap tiga bulan sekali). 4. ...
  • 17. Asas Umum Penatausahaan Keuangan ... (lanjutan) 4. Dokumen bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah ditandatangani oleh bendahara sekolahdan disahkan oleh kepala sekolah. 5. Kepala sekolah yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen bukti pada poin 4 di atas bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
  • 18. Bukti Pengeluaran a. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kwitansi yang sah. b. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea meterai yaitu; < Rp 250.000.- (tanpa meterai) Rp 250.000.- s.d. Rp 1.000.000.- (meterai Rp 3.000,-) > Rp 1.000.000.- (meterai Rp 6.000,-) c. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya. d. Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kasek dan lunas dibayar oleh Bendahara.
  • 19. Pelaporan Laporan harus memenuhi unsur-unsur antara lain : a. Setiap kegiatan wajib dibuatkan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatannya. b. Laporan penggunaan dana BOS di tingkat sekolah kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten meliputi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Per Sumber Dana (BOS-K7) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab sesuai NPH BOS c. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak beserta bukti serta dokumen pendukuk bukti pengeluaran dana BOS wajib diarsipkan oleh sekolah sebagai bahan audit.
  • 20. Waktu Pelaporan Sekolah wajib menyampaikan pelaporan: 1. Laporan Realisasi per-Triwulan disampaikan pada setiap akhir triwulan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Kebumen. 2. Laporan penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS kepada Bupati Kebumen melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Hinweis der Redaktion

  1. Mengapa slide ini penting?Memberi definisi dan cakupan dari manajemen keuangan sekolah/madrasah.Inti uraian:Jelaskan bahwa manajemen keuangan telah dimulai dari perencanaan. Dilanjutkan dengan pelaksanaan dari rencana, termasuk pembukuan dan pembelanjaan. Tahapan berikut adalah pengawasan agar semua yang dijalankan berjalan sesuai rencana.Siklus menjadi lengkap dengan pembuatan laporan sebagai bagian dari pertanggungjawaban keuangan, baik melalui proses audit maupun non audit.
  2. Mengapa slide ini penting?Memberi landasan hukum bagi pengelolaan keuangan publik yang baik.Inti uraian:Daftar sudah cukup jelas, secara khusus bisa ditambahkan:UU 17/2003 pasal 10:(1) KekuasaanpengelolaankeuangandaerahsebagaimanatersebutdalamPasal 6 ayat (2)huruf c:a. dilaksanakanolehkepalasatuankerjapengelolakeuangandaerahselakupejabatpengelola APBD;b. dilaksanakanolehkepalasatuankerjaperangkatdaerahselakupejabatpenggunaanggaran/barangdaerahUU 20/2003 (Pasal 48):(1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, danakuntabilitaspublik.(2) Ketentuanmengenaipengelolaandanapendidikansebagaimanadimaksudpadaayat (1) diaturlebihlanjutdenganperaturanpemerintah.
  3. Mengapa slide ini penting?Memberi alternatif penjelasan siklus anggaran secara visual.Inti uraian:Cukup jelas, RKA/RKAS diwarnai berbeda (merah) untuk menunjukkan bahwa walaupun dia merupakan bagian dari manajemen keuangan sekolah, pembahasan modul ini tidak memasukkan hal ini karena telah dibicarakan pada modul terdahulu.
  4. Mengapa slide ini penting?Memberi alasan mengapa manajemen keuangan sekolah yang baik menjadi penting.Inti uraian:Cukup jelas dengan catatan,kompeten: yang menguasaipembukuandanpertanggungjawabankeuangansertamemanfaatkannyasecarabenarsesuaiperaturanperundangan yang berlaku.
  5. Mengapa slide ini penting?Memberi ringkasan prinsip-prinsip manajemen kuangan yang baik.Inti uraian:Cukup jelas, penjelasan dan makna akan diberikan pada dua slide berikutnya.
  6. Mengapa slide ini penting?Memberi penjelasan tambahan mengenai prinsip manajemen keuangan yang baik.Inti uraian:Cukup jelas dengan tambahan:Transparansi bukan berarti semua kwitansi bisa dilihat oleh LSM, mahasiswa, masyarakat dll. Kwitansi merupakan dokumen manajemen, permintaan untuk membuka dokumen ini ke publik hanya untuk keperluan audit atau permintaan pemilik dana langsung dalam rangka pertanggungjawaban atau permintaan pengadilan.UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang akses terhadap informasi yang dikuasai oleh suatu badan publik. Selain lembaga negara, badan publik menurut pasal 1 ayat 3 dalam UU ini termasuk juga “… organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”. Siapapun berhak mengetahui atau meminta informasi kepada badan publik selagi bukan termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana yang telah pula diatur dalam UU tersebut. Lihat UU tersebut.Prinsipkeadilan,efisiensi, tranparansidanakuntabilitastercantumdalam PP 48 2008 pasal 59. Tigapoinpertamajugamerupakanpilardari good governance
  7. Mengapa slide ini penting?1. Menjelaskan pentingnya dan hubungan ketiga pilar ini dalam tata kelola pendidikan yang baik.Inti uraian:Menjelaskan prinsip-prinsip utama dalam tatakelola pemerintahan yang baik, antara lain: partisipasi, transparansi dan akuntabilitasMenjelaskan indikator-indikator utama dari masing-masing prinsip tatakelola tersebut serta contoh aplikasinya dalam bidang pendidikanMenjelaskan korelasi prinsip-prinsip utama tatakelola dan persinggungannya dengan fungsi manajemen sekolah:Tatakelola dan fungsi perencanaan dan penganggaran di sekolahTatakelola dan fungsi implementasi program dan kegiatan di sekolahTatakelola dan fungsi monitoring dan evaluasiTatakelola dan fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban Tatakelola dan fungsi kepemimpinan dan manajemen SDM.
  8. Mengapa slide inipenting?Memberikancontohnyatamengenaitransparansidanakuntabilitasditingkatsekolah/madrasah.Intiuraian: Bacakankeduacontohdiatas. Tanyakanpadapeserta, apalagibentuktransparandanakuntabilitas yang adadisekolah/madrasahmerekamasing-masing.
  9. Mengapa slide ini penting?Slide ini memberi gambaran atas sub-topikapasaja yang akandiberikandalamsesi-sesi berikutnya.Inti uraian:Penatausahaan Dana;pemisahantugas, prosedurpenerimaandana, danprosedurpengeluarandana. Siapapengelola anggaran sekolah?Pembedaan antara pemegang buku dan otoritas pengeluaran danaPerpajakan;pajakterkaittransaksi di sekolah/madrasahyaituPPh 21, 22, 23 danPajakPertambahanNilai (PPN).Pembukuan;jenis-jenisbukudantransaksi yang mempengaruhimasing-masingbuku.Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah (kuitansi),Semua transaksi dicatat sesuai urutan waktu (kronologis),Setiap transaksi dicatat pada buku yang bersesuaian.PencatatanBarangMilikSekolah/Madrasah;tugasdantanggungjawab, prosedurdan format kartu-kartupencatatanbarang. Pencatatanasetsebagaibagianpentingdariakuntabilitas, Pencatatanasetsebagaialatkontrol, Dokumenpencatatanasetsebagaialatperencanaansekolah, Bagaimanamencatataset.Pengadaan;dibahasterpisahdalamSesiKhusus BOS.Pelaporan;laporanpenggunaandanaberdasarkan program danberdasarkansumber.Pelaporansebagaipenerapanprinsiptransparansidanakuntabilitas, dibedakanmenjadi:Pelaporan internal: PemerintahdaerahdanPemerintahpusatPelaporaneksternal: Publik, termasuk orang tuadanauditPengawasan, AuditdanPengendalian;bentuk, pelakudankesiapansekolah/madrasah. Perbedaan monev dan audit, siapa yang melakukanapa.
  10. Mengapa slide ini penting?Memberi alasan mengapa manajemen keuangan sekolah yang baik menjadi penting.Inti uraian:Cukup jelas dengan catatan,kompeten: yang menguasaipembukuandanpertanggungjawabankeuangansertamemanfaatkannyasecarabenarsesuaiperaturanperundangan yang berlaku.
  11. Mengapa slide inipenting?Slide ini menjelaskantentangdefinisidaripembukuan. Pemahaman yang samaperludilakukandiawalsesi agar pesertabergerakdaripandangan yang samadalammemahamipembukuanditingkatsekolah.Intiuraian:Pengertian pembukuan dijelaskanmelaluirujukanperaturandenganhirarki yang paling tinggi, yaituundang-undang, yaitu UU No. 28 Tahun 2007, yang merupakanpengertian yang masih “umum”, yaituprosespencatatan data dan informasikeuangan. Kemudiandirujukpengertianlebihspesifik yang terdapatdidalam Buku Panduan BOS 2010: pencatatan penerimaan dan pengeluaran danaolehsekolah, didalambuku kasumum dan buku-buku pembantunya.
  12. Mengapa slide inipenting?Slideinimenjelaskanmanfaatpembukuanbagisekolah/madrasah. Inipentingdikedepankan, karenadenganmenyadarimanfaatnyamakasekolah/madrasahakanterpacuuntukmenerapkannyadenganbenarkarenainiberkaitandengankepentingansekolah/madrasahitusendiri.Intiuraian:Karena pembukuan “menyediakancatatanrincidarisetiap penerimaan dan pengeluaran sekolah/madrasah sesuai tanggalkejadian”, makadapatdiketahuihal-halsebagaiberikut.Jenis, jumlah, dan kapan penerimaan dan pengeluarandilakukan.Sisadana – dana yang belumdigunakan, pada setiapperiode sesuai dengan periodepembukuan.Penggunaan data hasil pembukuan untukmenyusunlaporanpertanggungjawaban.
  13. Mengapa slide inipenting?Menjelaskantentangjenis-jenisbuku yang minimal adaditingkatsekolah/madrasah.Intiuraian:Disinidibahasprinsip-prinsiptentangbagaimana pembukuan dilakukan:Semua transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, harus dibukukan di buku-buku yang sudah baku (baikjenis buku maupunformatnya), yaitu buku KasUmum, dan buku-buku pembantu: Buku PembantuKas, Buku Pembantu Bank, dan Buku PembantuPajak.Semua format pembukuan bukanlah format multi sumber, sehinggasetiapsumberdana harus menyusun format-format ini.Sebelum dibukukan makasetiap transaksi harus disiapkanbukti-buktitransaksinyalenkap dengan tanggalkejadian, nomorbukti transaksi, nomorkodeakun, sertauraian penerimaan dan pengeluaran. Kodeakunhanyabolehdipilihdarilampiran. Pertamasekolah harus memilihkodeakun sesuai dengan Depdagriataukodeakununtuk BOS. Kemudian harus memilih program nasional dan program sekolah (penerimaan/pengeluaran)dalamrangka program nasional yang mana, dan untuk program sekolah yang mana. Akhirnyasekolah harus memilihkodeakununtukjenis transaksi.
  14. Mengapa slide inipenting?Slide inimenampilkan 3posisi yang berperanpentingdalampenatausahaankeuangan.Intiuraian:Setidaknyaada 3 posisi yang berperanpentingdalampenatausahaankeuangan: KepalaSekolahsebagaipenanggungjawabutama, Bendahara, danJuruBuku. Posisijurubukumungkinbelumumumadaditingkatsekolahdasar, namundemikiansebaiknyamulaidiperkenalkankarenasangat pentingmelakukanpemisahan fungsi untuk tujuan controling dan akuntabilitas.Karenanyaperlumemisahkanfungsi penerimaan, pengeluaran dan pencatatan.
  15. Mengapa slide inipenting?Menjelaskantentangasasumum yang berlakudalampenatausahaankeuangansekolah/madrasah.Intiuraian:Contohpenerapanasasiniadalah: kepala sekolah dalam melakukan pemeriksaan secara berkala dapat dengan cara opname kas, yaitu kepala sekolah memeriksa posisi kas yang ada di brankas sekolah dan kas yang ada di bank dijumlahkan dan dibandingkan dengan saldo akhir Buku Kas Umum pada saat tanggal pemeriksaan, dan setelah itu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kas. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk tetap menjaga kelangsungan fungsi pengendalian internal di sekolah/madrasah.
  16. Mengapa slide inipenting?Lanjutandari slide sebelumnyatentangasasumumpenatausahaankeuangan.Intiuraian:Otorisasi yang dilakukankepalasekolahatasdokumenpenerimaanataupengeluaran yang dibuatolehbendaharadandisimpan/dicatatolehjurubukumemastikanadanyapengendaliandalamproses yang berjalan. Otorisasi yang diberikanmenandakanbahwakepalasekolahtelahmenyatakanbertanggungjawabatasdokumenbersangkutan.
  17. Mengapa slide inipenting?Lanjutandari slide sebelumnyatentangasasumumpenatausahaankeuangan.Intiuraian:Otorisasi yang dilakukankepalasekolahatasdokumenpenerimaanataupengeluaran yang dibuatolehbendaharadandisimpan/dicatatolehjurubukumemastikanadanyapengendaliandalamproses yang berjalan. Otorisasi yang diberikanmenandakanbahwakepalasekolahtelahmenyatakanbertanggungjawabatasdokumenbersangkutan.
  18. Mengapa slide inipenting?Lanjutandari slide sebelumnyatentangasasumumpenatausahaankeuangan.Intiuraian:Otorisasi yang dilakukankepalasekolahatasdokumenpenerimaanataupengeluaran yang dibuatolehbendaharadandisimpan/dicatatolehjurubukumemastikanadanyapengendaliandalamproses yang berjalan. Otorisasi yang diberikanmenandakanbahwakepalasekolahtelahmenyatakanbertanggungjawabatasdokumenbersangkutan.
  19. Mengapa slide inipenting?Lanjutandari slide sebelumnyatentangasasumumpenatausahaankeuangan.Intiuraian:Otorisasi yang dilakukankepalasekolahatasdokumenpenerimaanataupengeluaran yang dibuatolehbendaharadandisimpan/dicatatolehjurubukumemastikanadanyapengendaliandalamproses yang berjalan. Otorisasi yang diberikanmenandakanbahwakepalasekolahtelahmenyatakanbertanggungjawabatasdokumenbersangkutan.