SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 17
ILMU NEGARA
PENGERTIAN NEGARA
DEFINISI:
1. Bhs. Inggris (State), Bhs. Jerman (Staat)
2. Negara: (1) masyarakat atau wilayah yg merupakan
satu kesatuan politik. (2) lembaga pusat yang
menjamin kesatuan politis, yg menata dan dengan
demikian menguasai wilayah itu (Suseno, 1991: 170).
3. NEGARA merupakan hubungan sosial yang bersifat
dominatif; merupakan separangkat institusi dan
norma-norma hukum yg menjalankan dan
menegakkan dominasi itu (Surbakti, 1992:4).
DOMINASI  MEMONOPOLI SARANA PAKSAAN
FISIK (COERCION) DI DALAM WILAYAH TERTENTU.
SATU-SATUNYA LEMBAGA YANG MEMILIKI
KEABSAHAN (LEGITIMASI) UNTUK MELAKUKAN
TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP NEGARA (MAX
WEBER).

PENGERTIAN NEGARA
ROGER H. SOLTAU: negara adalah agen atau kewenangan yang
mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas
nama masyarakat.
HAROLD J. LASKI: negara adalah suatu masyarakat yang
diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat
memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu
atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.
MAX WEBER:negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai
monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam
suatu wilayah.
ROBERT M. MacIver: negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan
penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan
berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu
pemerintah untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.
MIRIAM BUDIARDJO: negara adalah suatu daerah teritorial yang
rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut
dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundangundangannya melalui kontrol monopolistis terhadap kekuasaan yang
sah (Budiardjo, 2007:48-49)
Pengertian Negara
Lawson (1991, dalam Budiman, 1996:84)
Negara sebuah konsep inklusif meliputi semua aspek
pembuatan kebijakan dan pelaksaan sanksi hukumnya.
Pemerintah  sekadar agen yang melaksanakan kebijakan
negara dalam sebuah masyarakat politik
Negara bukan sekadar pemerintah, tapi mencakup sebuah
pakta (perjanjian) dominasi dari satu atau kelompok
masyarakat untuk suatu tujuan tertentu.
Rejim  orang atau sekelompok orang yang menguasai
negara; berkaitan dengan prinsip-prinsip, norma-norma,
aturan-aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang
dianut oleh penguasa suatu negara (Lawson, 1991 dalam
Budiman, 1996: 86-87)
Aparat Birokrasi  agen pelaksana kebijakan yang telah
diputuskan oleh negara.
Kebijakan  keputusan-keputusan publik yang diambil oleh
negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi
Sifat-Sifat Negara
-

Memaksa  memaksa dalam arti
mempunyai kekuasaan untuk
memakai kekerasan fisik secara

legal.
-

-

Monopoli  monopoli untuk
menetapkan tujuan bersama dari
masyarakat
Mencakup semua  semua
peraturan berlaku untuk semua
orang tanpa kekecualian (Budiardjo,
2007:50-51)
UNSUR-UNSUR NEGARA
UNSUR POKOK
1. RAKYAT/PENDUDUK
2. WILAYAH
3. PEMERINTAHAN BERDAULAT


UNSUR TAMBAHAN:
4. PENGAKUAN NEGARA LAIN
TUJUAN DAN FUNGSI
NEGARA
FUNGSI MINIMUM:
1. Melaksanakan penertiban (law and
order)
2. Mengusahakan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyatnya
3. Pertahanan
4. Menegakkan keadilan (Budiardjo,
2007:55-56)
Tujuan dan Fungsi Negara
Charles E. Merriam (dalam Budiardjo,
2007:56) menyebutkan ada lima
fungsi negara:
1. Keamanan ekstern
2. Ketertiban intern
3. Keadilan
4. Kesejahteraan umum
5. kebebasan
TEORI TERBENTUKNYA
NEGARA
NEGARA-BANGSA (NATION-STATE)
 PROSES PEMBENTUKAN NEGARABANGSA:
1. MODEL ORTODOKS : BANGSA
MEMBENTUK SATU NEGARA
2. MODEL KONTEMPORER: NEGARA
TERBENTUK LEBIH DULU,
PENDUDUKNYA MERUPAKAN
KUMPULAN SEJUMLAH SUKU
BANGSA DAN RAS

Teori Negara
1. Negara Organis  negara merupakan sebuah
lembaga mandiri, memiliki kepentingan dan kemauan
sendiri. Tokoh: Hegel
2. Negara bukan sebuah lembaga yang mandiri.
a. Kaum Pluralis negara hanya melaksanakan
kepentingan yang beraneka ragam yang ada di
masyarakat. Kebijakan negara adalah kompromi dari
kekuatan-kekuatan masyarakat. Mementingkan peran
elite atau personel negara yang menguasai lembaga
negara
b. Kaum Marxis  negara adalah alat/dikendalikan
oleh kelompok/kelas paling dominan di masyarakat.
Menekankan kondisi struktural yang memproduksi
kelas yang dominan di masyarakat (Budiman, 1996:97104)
PEMBENTUKAN NEGARA


PERJANJIAN INTERNASIONAL:
PAKTA ATAU TRAKTAT
NEGARA BANGSA









DISINTEGRASI NEGARA:
REPUBLIK JERMAN, SETELAH PERANG DUNIA II
TERBAGI MENJADI JERMAN BARAT (REPUBLIK
FEDERAL JERMAN) DAN JERMAN TIMUR
(REPUBLIK DEMOKRATIK JERMAN) -1990
UNI SOVIET MENJADI NEGARA-NEGARA MERDEKA
SETELAH LAHIR DEKLARASI COMMONWEALTH OF
INDEPENDENT STATE (CIS)- 1992
REPUBLIK SOSIALIS FEDERAL YUGOSLAVIA
(MENJADI KROASIA, BOSNIA-HERCEGOVINA, REP.
FEDERAL YOGUSLAVIA, MONTENEGRO) 1991-1992
REPUBLIK CEKOSLOVAKIA (REP. CEKO DAN
SLOVAKIA)
CONTOH INTEGRASI
NEGARA-BANGSA


JERMAN BARAT & JERMAN TIMUR
= REPUBLIK FEDERAL JERMAN
FAKTOR INTEGRASI DAN
DISINTEGRASI NEGARABANGSA POLITIK: PENAKLUKAN /
 FAKTOR
KALAH PERANG, PERANG
SAUDARA (CIVIL WAR)=PERANG
SIPIL, REFERENDUM
 BENCANA ALAM:
 FAKTOR EKONOMI:
 FAKTOR AGAMA: ISRAEL
 FAKTOR SEJARAH & AGAMA:
NEGARA-NEGARA ARAB di TIMUR
TENGAH
TEORI TENGGELAM/
HILANGNYA NEGARA


TEORI
BENTUK NEGARA


NEGARA KESATUAN (UNITARIS)

 NEGARA FEDERAL (SERIKAT)
Negara Kesatuan
SENTRALISASI

DESENTRALISASI

KELEBIHAN:

KELEBIHAN:

KELEMAHAN:

KELEMAHAN:

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
Bayu Rizky Aditya
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Nuelnuel11
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
yudikrismen1
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
Mael Aja
 

Was ist angesagt? (20)

Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2
 
Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaPengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum Indonesia
 
Resume Buku Ilmu Negara Karangan Soehino
Resume Buku Ilmu Negara Karangan SoehinoResume Buku Ilmu Negara Karangan Soehino
Resume Buku Ilmu Negara Karangan Soehino
 
Norma Kaidah
Norma KaidahNorma Kaidah
Norma Kaidah
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
 
Hukum Pidana Pemidanaan
Hukum Pidana PemidanaanHukum Pidana Pemidanaan
Hukum Pidana Pemidanaan
 
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum InternasionalPPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasional
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
 
pengertian filsafat hukum
pengertian filsafat hukumpengertian filsafat hukum
pengertian filsafat hukum
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
 
Materi Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata NegaraMateri Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata Negara
 
Upaya hukum
Upaya hukumUpaya hukum
Upaya hukum
 
Hukum Agraria
Hukum AgrariaHukum Agraria
Hukum Agraria
 
Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede Auditta
Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede AudittaPenegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede Auditta
Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede Auditta
 
Hukum acara peradilan agama
Hukum acara peradilan agamaHukum acara peradilan agama
Hukum acara peradilan agama
 

Ähnlich wie Ilmu Negara (*)

Tugas soft skill bab 4
Tugas soft skill bab 4Tugas soft skill bab 4
Tugas soft skill bab 4
anamuno
 

Ähnlich wie Ilmu Negara (*) (20)

Perihal negara
Perihal negaraPerihal negara
Perihal negara
 
Pendidikan kewarganegaraan negara
Pendidikan kewarganegaraan   negaraPendidikan kewarganegaraan   negara
Pendidikan kewarganegaraan negara
 
Bab 3 terbentuknya negara
Bab 3 terbentuknya negaraBab 3 terbentuknya negara
Bab 3 terbentuknya negara
 
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraPengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
 
pengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdf
pengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdfpengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdf
pengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdf
 
Materi 7
Materi  7Materi  7
Materi 7
 
Bangsa dan Negara
Bangsa dan NegaraBangsa dan Negara
Bangsa dan Negara
 
Kewarganegaraan Dan Negara
Kewarganegaraan Dan NegaraKewarganegaraan Dan Negara
Kewarganegaraan Dan Negara
 
Konsep Negara Hukum 2.ppt
Konsep Negara Hukum 2.pptKonsep Negara Hukum 2.ppt
Konsep Negara Hukum 2.ppt
 
Tugas soft skill bab 4
Tugas soft skill bab 4Tugas soft skill bab 4
Tugas soft skill bab 4
 
Tugas soft skill
Tugas soft skillTugas soft skill
Tugas soft skill
 
326231114 pengertian-negara
326231114 pengertian-negara326231114 pengertian-negara
326231114 pengertian-negara
 
my bab 2 exp
my bab 2 expmy bab 2 exp
my bab 2 exp
 
KompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.pptKompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.ppt
 
KompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.pptKompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.ppt
 
Pip pertemuan ke 2
Pip pertemuan ke 2Pip pertemuan ke 2
Pip pertemuan ke 2
 
Ringkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xRingkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn x
 
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraDInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
 
Unsur & Fungsi Negara
Unsur & Fungsi NegaraUnsur & Fungsi Negara
Unsur & Fungsi Negara
 
Pembahasan Unsur Negara dan Fungsi Negara
Pembahasan Unsur Negara dan Fungsi Negara Pembahasan Unsur Negara dan Fungsi Negara
Pembahasan Unsur Negara dan Fungsi Negara
 

Mehr von Yunus Moershal (9)

Demokrasi terpimpin 1959 s/d 1966 (Orde Lama)
Demokrasi terpimpin 1959 s/d 1966 (Orde Lama)Demokrasi terpimpin 1959 s/d 1966 (Orde Lama)
Demokrasi terpimpin 1959 s/d 1966 (Orde Lama)
 
Ruang lingkup agama
Ruang lingkup agamaRuang lingkup agama
Ruang lingkup agama
 
Ruang Lingkup Agama
Ruang Lingkup AgamaRuang Lingkup Agama
Ruang Lingkup Agama
 
Makna aqidah
Makna aqidahMakna aqidah
Makna aqidah
 
Ilmu negara
Ilmu negaraIlmu negara
Ilmu negara
 
Ilmu Negara
Ilmu NegaraIlmu Negara
Ilmu Negara
 
Sejarah Singkat, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia
Sejarah Singkat, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa IndonesiaSejarah Singkat, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia
Sejarah Singkat, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia
 
Sejarah Bahasa Indonesia
Sejarah Bahasa IndonesiaSejarah Bahasa Indonesia
Sejarah Bahasa Indonesia
 
1 konsep-dasar-htn
1 konsep-dasar-htn1 konsep-dasar-htn
1 konsep-dasar-htn
 

Ilmu Negara (*)

  • 2. PENGERTIAN NEGARA DEFINISI: 1. Bhs. Inggris (State), Bhs. Jerman (Staat) 2. Negara: (1) masyarakat atau wilayah yg merupakan satu kesatuan politik. (2) lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis, yg menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu (Suseno, 1991: 170). 3. NEGARA merupakan hubungan sosial yang bersifat dominatif; merupakan separangkat institusi dan norma-norma hukum yg menjalankan dan menegakkan dominasi itu (Surbakti, 1992:4). DOMINASI  MEMONOPOLI SARANA PAKSAAN FISIK (COERCION) DI DALAM WILAYAH TERTENTU. SATU-SATUNYA LEMBAGA YANG MEMILIKI KEABSAHAN (LEGITIMASI) UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP NEGARA (MAX WEBER). 
  • 3. PENGERTIAN NEGARA ROGER H. SOLTAU: negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. HAROLD J. LASKI: negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. MAX WEBER:negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. ROBERT M. MacIver: negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. MIRIAM BUDIARDJO: negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundangundangannya melalui kontrol monopolistis terhadap kekuasaan yang sah (Budiardjo, 2007:48-49)
  • 4. Pengertian Negara Lawson (1991, dalam Budiman, 1996:84) Negara sebuah konsep inklusif meliputi semua aspek pembuatan kebijakan dan pelaksaan sanksi hukumnya. Pemerintah  sekadar agen yang melaksanakan kebijakan negara dalam sebuah masyarakat politik Negara bukan sekadar pemerintah, tapi mencakup sebuah pakta (perjanjian) dominasi dari satu atau kelompok masyarakat untuk suatu tujuan tertentu. Rejim  orang atau sekelompok orang yang menguasai negara; berkaitan dengan prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang dianut oleh penguasa suatu negara (Lawson, 1991 dalam Budiman, 1996: 86-87) Aparat Birokrasi  agen pelaksana kebijakan yang telah diputuskan oleh negara. Kebijakan  keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi
  • 5. Sifat-Sifat Negara - Memaksa  memaksa dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. - - Monopoli  monopoli untuk menetapkan tujuan bersama dari masyarakat Mencakup semua  semua peraturan berlaku untuk semua orang tanpa kekecualian (Budiardjo, 2007:50-51)
  • 6. UNSUR-UNSUR NEGARA UNSUR POKOK 1. RAKYAT/PENDUDUK 2. WILAYAH 3. PEMERINTAHAN BERDAULAT  UNSUR TAMBAHAN: 4. PENGAKUAN NEGARA LAIN
  • 7. TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA FUNGSI MINIMUM: 1. Melaksanakan penertiban (law and order) 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya 3. Pertahanan 4. Menegakkan keadilan (Budiardjo, 2007:55-56)
  • 8. Tujuan dan Fungsi Negara Charles E. Merriam (dalam Budiardjo, 2007:56) menyebutkan ada lima fungsi negara: 1. Keamanan ekstern 2. Ketertiban intern 3. Keadilan 4. Kesejahteraan umum 5. kebebasan
  • 9. TEORI TERBENTUKNYA NEGARA NEGARA-BANGSA (NATION-STATE)  PROSES PEMBENTUKAN NEGARABANGSA: 1. MODEL ORTODOKS : BANGSA MEMBENTUK SATU NEGARA 2. MODEL KONTEMPORER: NEGARA TERBENTUK LEBIH DULU, PENDUDUKNYA MERUPAKAN KUMPULAN SEJUMLAH SUKU BANGSA DAN RAS 
  • 10. Teori Negara 1. Negara Organis  negara merupakan sebuah lembaga mandiri, memiliki kepentingan dan kemauan sendiri. Tokoh: Hegel 2. Negara bukan sebuah lembaga yang mandiri. a. Kaum Pluralis negara hanya melaksanakan kepentingan yang beraneka ragam yang ada di masyarakat. Kebijakan negara adalah kompromi dari kekuatan-kekuatan masyarakat. Mementingkan peran elite atau personel negara yang menguasai lembaga negara b. Kaum Marxis  negara adalah alat/dikendalikan oleh kelompok/kelas paling dominan di masyarakat. Menekankan kondisi struktural yang memproduksi kelas yang dominan di masyarakat (Budiman, 1996:97104)
  • 12. NEGARA BANGSA      DISINTEGRASI NEGARA: REPUBLIK JERMAN, SETELAH PERANG DUNIA II TERBAGI MENJADI JERMAN BARAT (REPUBLIK FEDERAL JERMAN) DAN JERMAN TIMUR (REPUBLIK DEMOKRATIK JERMAN) -1990 UNI SOVIET MENJADI NEGARA-NEGARA MERDEKA SETELAH LAHIR DEKLARASI COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATE (CIS)- 1992 REPUBLIK SOSIALIS FEDERAL YUGOSLAVIA (MENJADI KROASIA, BOSNIA-HERCEGOVINA, REP. FEDERAL YOGUSLAVIA, MONTENEGRO) 1991-1992 REPUBLIK CEKOSLOVAKIA (REP. CEKO DAN SLOVAKIA)
  • 13. CONTOH INTEGRASI NEGARA-BANGSA  JERMAN BARAT & JERMAN TIMUR = REPUBLIK FEDERAL JERMAN
  • 14. FAKTOR INTEGRASI DAN DISINTEGRASI NEGARABANGSA POLITIK: PENAKLUKAN /  FAKTOR KALAH PERANG, PERANG SAUDARA (CIVIL WAR)=PERANG SIPIL, REFERENDUM  BENCANA ALAM:  FAKTOR EKONOMI:  FAKTOR AGAMA: ISRAEL  FAKTOR SEJARAH & AGAMA: NEGARA-NEGARA ARAB di TIMUR TENGAH
  • 16. BENTUK NEGARA  NEGARA KESATUAN (UNITARIS)  NEGARA FEDERAL (SERIKAT)