2. mengalami kerugian fiskal;

3. berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal;

5. PREDIKSI akan mengalami kerugian Fiskal

6. TAHUN TAHUN LALU mengalami kerugian fiskal yg masih berhak dikompensasikan

8. Wajib Pajak yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi;

9. Wajib Pajak belum sampai pada tahap produksi komersial; atau

10. Wajib Pajak mengalami suatu peristiwa yang berada di luar kemampuan (force majeur).------ > alasan ini harus tertulis

11. Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, dengan memperhitungkan besarnya kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau surat ketetapan pajak.

13. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23 dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

15. Surat Keterangan Bebas; atau

17. Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib menerbitkan Surat Keterangan Bebas dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati.Pasal 8<br />Dalam hal permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditolak,maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak dengan mempergunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.<br />Pasal 10<br />Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2011.<br />Bentuk surat permohonan<br />Nomor :<br />Lampiran :<br />Hal : Permohonan Surat Keterangan<br />Bebas Pemotongan dan/atau<br />Pemungutan Pajak Penghasilan<br />Kepada Yth.<br />Kepala Kantor Pelayanan Pajak<br />.......................................................................<br />Berkenaan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan<br />Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain, dengan ini :<br />Nama Wajib Pajak : ................................................................................<br />NPWP : __, __,__,__, __,__,__, __, __,__,__, __,__,__, __, __,<br />Alamat : ................................................................................<br />mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan<br />PPh .............*), dengan alasan ...........................................................................<br />Untuk kelengkapan permohonan SKB Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan, bersama ini terlampir<br />penghitungan Pajak Penghasilan yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak berjalan **).<br />Demikian permohonan ini kami sampaikan.<br />......................,.................. 20....<br />Pemohon,<br />.................................................<br />*) diisi sesuai dengan jenis pajak (PPh Pasal 21,22,22 impor, 23)<br />**) tidak berlaku untuk WP yang atas penghasilannya<br />hanya dikenakan PPh yang bersifat final<br />