Teks tersebut membahas tentang golput dan peran pengawas pemilu. Golput dapat dikelompokkan menjadi golput by choice, golput by accident, dan golput by design. Pengawas pemilu berperan untuk mencegah golput dengan sosialisasi hukum pemilu dan mengawasi proses pemutakhiran data pemilih. Mereka juga bertugas menindaklanjuti pelanggaran yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan hak pilih.

1. GOLPUT DAN PERAN PENGAWAS PEMILU
Oleh : Muhammad Yunus1
Dari Pemilu ke Pemilu, trend golput memiliki kecenderungan semakin
meningkat jumlahnya. Ada beberapa pendapat tentang meningkatnya fenomena
jumlah golput. Ada pendapat yang memaknai peningkatan jumlah golput terkait
dengan ketidakpuasan terhadap partai politik. Partai politik dianggap hanya
berorientasi kekuasaan dibanding memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Sedangkan pendapat lain menyatakan golput tidak terkait dengan persoalan
perlawanan rakyat. Golput lebih banyak karena persoalan administratif seperti,
tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Golput dalam artian sederhana adalah warga
masyarakat yang “sengaja atau tidak sengaja” tidak berpartisipasi dalam pesta
demokrasi lima tahunan bernama Pemilu.
Dalam konteks kekinian, Golput dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok
yaitu :
a. Golput by choice, pada dasarnya kelompok ini memang secara sadar
menggunakan hak politiknya dengan pilihan untuk tidak menggunakan
hak pilihnya. Pertimbangan utama dari pilihan tersebut disebabkan oleh
sikap kritis yang menginginkan perubahan pasca pesta demokrasi tetapi
tak kunjung datang. Asumsinya bahwa selama yang mencalonkan diri
adalah orang-orang yang itu-itu saja maka perubahan tidak akan pernah
terjadi, malah dikhawatirkan akan menjadi semakin buruk. Bahwa
memilih maupun tidak memilih tidak akan memberi arti apapun bagi
sendi-sendi kehidupan mereka selanjutnya. Sehingga golongan ini
mengambil keputusan untuk tidak menjadi bagian dari kegagalan
tersebut dengan tidak menggunakan hak pilihnya meskipun tercatat
dalam daftar pemilih.
b. Golput by accident, umumnya kelompok ini merupakan korban dari
kelalaian atau ketidaksengajaan penyelenggara Pemilu pada saat
pemutakhiran data pemilih. Faktornya bisa dipengaruhi oleh berbagai
sebab diantaranya yang bersangkutan tidak sedang berada di rumah pada
saat pemutakhiran data pemilih sehingga tidak tercacat dalam daftar
pemilih serta kurangnya profesionalisme petugas pemutakhiran data
pemilih yang hanya melakukan verifikasi administrasi tanpa melakukan
verifikasi faktual. Ditambah lagi dengan sikap apatis sebagian masyarakat
yang secara acuh tak acuh tidak mau peduli dengan hak-hak politiknya.
Jadi ketika mendapati namanya tidak tercatat dalam daftar pemilih,
merekapun tidak mau ambil pusing dengan melakukan upaya-upaya
pemenuhan hak-hak politiknya.
c. Golput by design, diantara kelompok-kelompok lainnya maka kelompok
inilah yang persentase jumlahnya paling kecil diantara dua kelompok di
atas. Kelompok ini terjadi sangat dimungkinkan oleh karena kesengajaan
penyelenggara Pemilu dalam pemutakhiran data pemilih terkhusus pada
saat penyelenggaraan Pemilukada. Ketika terjadi perbedaan pandangan
atau pilihan antara penyelenggara Pemilu dengan si pemilih maka
keberpihakan penyelenggara Pemilu pun terjadi. Modusnya biasanya yang
bersangkutan tidak dicatat dalam DP4, DPS maupun DPT atau tercatat
dalam DP4 tapi tidak tercatat dalam DPS dan DPT atau tercatat dalam
DP4 maupun DPS tetapi namanya hilang dalam DPT, tentu ini dilakukan
1
Penulis adalah Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

2. melalui berbagai cara dengan tujuan untuk memenangkan salah satu
pasangan calon tertentu.
Bagaimana peran Pengawas Pemilu menyikapi kondisi-kondisi tersebut di
atas ?
a. Salah satu strategi yang diterapkan oleh Pengawas Pemilu dalam rangka
penegakan hukum Pemilu adalah strategi preventif. Menjadi wajib
hukumnya bagi Pengawas Pemilu untuk lebih banyak terjun ke tengah-
tengah masyarakat memberikan pembelajaran politik yang baik utamanya
tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan politik
berbangsa dan bernegara. Sosialisasi sangat diperlukan untuk
membangun kesepahaman bahwa keterlibatan masyarakat secara
langsung dalam pesta demokrasi bernama Pemilu adalah sangat penting
untuk membuat perubahan ke depan, sekecil apapun. Lebih tegasnya lagi
bahwa, terlibat langsungpun belum tentu membawa perubahan yang
berarti, apalagi tidak terlibat sama sekali.
b. Pengawas Pemilu mengemban tugas untuk melakukan pengawasan
terhadap persiapan dan pelaksanaan Pemilu dengan fokus utama
terhadap kepatuhan dan ketaatan penyelenggara Pemilu dan peserta
Pemilu terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai
Pemilu. Salah satu tahapan yang menjadi permasalahan klasik adalah
pemutakhiran data pemilih. Sejatinya bahwa pada saat pemutakhiran
data pemilih, petugas pemutakhiran data pemilih perlu didampingi
melalui pengawasan melekat oleh petugas pengawas Pemilu untuk
mencegah kelalaian maupun kesengajaan petugas pemutakhiran data
pemilih yang dapat merugikan hak-hak politik warga masyarakat.
Meskipun keterbatasan kewenangan dan keterbatasan personil yang
diamanatkan oleh undang-undang menjadi kendala terhadap hal ini.
Belum lagi pada beberapa daerah, pengawas Pemilu terlambat dibentuk
sementara tahapan pemutakhiran data pemilih telah berjalan
dikarenakan berbagai alasan seperti anggaran pengawasan Pemilu yang
tidak jelas. Tentu saja dengan itikad baik hal-hal tersebut tidak menjadi
halangan untuk menegakkan demokrasi Pemilu yang bermartabat.
c. Strategi lain yang menjadi tugas dan kewenangan pengawas Pemilu
adalah langkah represif berupa penindakan terhadap pelaku pelanggaran
dalam Pemilu. Perbuatan penyelenggara Pemilu yang menyebabkan
seseorang kehilangan hak pilihnya merupakan pelanggaran pidana yang
diatur dalam undang-undang Pemilu. Selain sosialisasi yang intensif
untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi
memilih maka diperlukan pula sosialisasi tentang mekanisme penegakan
hukum Pemilu berikut sanksi-sanksinya. Disamping secara aktif terjun
melakukan pengawasan di tengah-tengah masyarakat diperlukan pula
integritas yang kokoh dari pengawas Pemilu sebagai jembatan antara
perbuatan melawan hukum dengan proses penegakannya dalam Pemilu.
Pengawasan harus didaulat sebagai wasit yang adil dan jujur dalam
sebuah kontestasi demokrasi.