Dokumen tersebut membahas tentang pengendalian internal yang terdiri dari 5 komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Lingkungan pengendalian mencakup integritas, etika, struktur organisasi, dan sumber daya manusia. Komponen lainnya meliputi penilaian risiko terhadap tujuan, kegiatan pengendalian untuk mengelola risiko, informasi dan komunikasi,
1. PENGENDALIAN INTERNAL
Oleh :
DYNASTIAR NATADIVA MUHAMMAD 042011333116
MUHAMMAD RAFI FACHRUDDIN 042011333160
MUHAMMAD YUSUF AJI KURNIAWAN 042011333193
KEMENETERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
2022
2. i
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI .................................................................................................. i
BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................. 1
BAB 2 PEMBAHASAN ................................................................................ 3
2.1 Definisi Pengendalian Internal ..................................................... 3
2.2 Komponen Pengendalian Internal ................................................ 4
2.3 Keterbatasan Pengendalian Internal Suatu Entitas ....................... 12
2.4 Peran dan Tanggung Jawab .......................................................... 13
BAB 3 PENUTUP .......................................................................................... 14
3.1 Kesimpulan ................................................................................... 14
3. 1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Suatu perusahaan yang telah berjalan tidak boleh tidak memonitor
kegiatannya dan hasilnya. Manajemen harus mempunyai pandangan dan sikap yang
profesional untuk memajukan atau meningkatkan hasil yang telah dicapainya.
Pandangan dan sikap tersebut di atas dinyatakan dalam kesibukan manajemen
untuk selalu melihat, meneliti, menganalisa dan mengambil keputusan atas laporan-
laporan yang telah sampai ke atas meja mereka. Laporan tersebut yang digunakan
sebagai dasar keputusannya baik untuk mengendalikan atau mengarahkan biasanya
berbentuk meringkas kejadian yang paling terakhir terjadi dan kondisi perusahaan.
Unit/satuan pengukurannya tidak hanya menggunakan rupiah tetapi juga satuan jam
kerja, satuan berat, penggunaan karyawan atau ukuranyang lain yang
diperlukannya. Di samping laporan berfungsi untuk mengendalikan dan
mengarahkan, laporan juga mempunyai arti untuk menilai apakah kebijaksanaan
perusahaan yang telah ditentukan dijalankan, apakah kondisi keuangannya sehat,
kegiatan penjualannya menguntungkan dan hubungan antar bagian, atau
departemen akan berlangsung harmonis.
Suatu pemahaman pengendalian intern/internal yang mencukupi diperoleh
untuk merencanakan audit dan untuk menentukan sifat, waktu, serta luasya
pengujian-pengujian yang akan dilaksanakan. Pertimbangan kemudian diberikan
untuk memperoleh suatu pemahaman mengenai pengendalian intern yang
mencukupi untuk merencanakan audit, dan untuk mendokumentasikan pemahaman
tersebut dalam kertas kerja audit. Secara virtual setiap entitas yang harus diaudit
memiliki suatu sistem akuntansi yang terkomputerisasi.
Pentingnya pengendalian intern bagi manajemen dan auditor independen dan
telah diakui dalam literature professional selama beberapa tahun. Suatu terbitan
tahun 1947 oleh AICPA yang berjudul Internal Control menyebutkan faktor-faktor
berikut sebagai faktor-faktor yang berkonstribusi terhadap meluasnya pengakuan
atas pentingnya pengendalian intern :
4. 2
a. Lingkup dan ukuran bisnis entitas telah menjadi sangat kompleks dan
tersebar luas sehingga manajemen harus bergantung pada sejumlah
laporan dan analisis untuk mengendalikan operasi secara efektif
b. Pengujian dan penelaahan yang melekat dalam sistem pengendalian
internal yang baik menyediakan perlindungan terhadap kelemahan
manusia dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dan
ketidakberesan
c. Tidak praktis bagi auditor untuk melakukan audit atas kebanyakan
perusahaan dengan pembatasan biaya ekonomi tanpa menggantungkan
pada sistem pengendalian internal klien.
Selama lima decade setelah terbitan ini muncul, tingkat kepentingan yang
lebih tinggi telah diberikan kepada pengendalian intern oleh manajemen, auditor
independen, dan semakin banyak, pihak eksternal, seperti pembuat aturan. Menurut
COSO, dua tujuan utama dari usaha tersebut adalah untuk :
a. Menetapkan suatu definisi yang umum tentang pengendalian intern
yang memenuhi kebutuhan dari berbagai pihak yang berbeda
b. Menyediakan suatu standar dimana bisnis dan entitas lain dapat
mengukur sistem pengendalian mereka dan menentukan bagaimana
meningkatkan system pengendalian tersebut
5. 3
BAB 2 PEMBAHASAN
2.1 Definisi Pengendalian Internal
Pengertian Struktur Pengendalian Intern menurut Mulyadi adalah
“Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi metode dan prosedur yang
dikoordinasikan dan diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk
mengamankan harta milik perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan data
akuntansinya, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan
manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sedangkan menurut Bodnar and Hopwood, Struktur Pengendalian Intern
adalah “kebijakan dan prosedur untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa
tujuan perusahaan dapat dicapai.” Secara umum, Pengendalian Intern merupakan
bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan
pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu.
Sedangkan Sistem Pengendalian Intern merupakan kumpulan dari
pengendalian intern yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu
dengan yang lainnya. Di lingkungan perusahaan, pengendalian intern didifinisikan
sebagai suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan (dewan direksi) dan
management secara keseluruhan, dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan
tercapainya tujuan perusahaan yang secara umum dibagi kedalam tiga kategori,
yaitu :
a. Keefektifan dan efisiensi operasional perusahaan
b. Pelaporan Keuangan yang handal
c. Kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang diberlakukan
Suatu pengendalian intern bisa dikatakan efektif apabila ketiga kategori
tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai, yaitu dengan kondisi :
a. Direksi dan manajemen mendapat pemahan akan arah pencapain tujuan
perusahaan, dengan, meliputi pencapaian tujuan atau target perusahaan,
termasuk juga kinerja, tingkat profitabilitas, dan keamanan sumberdaya
(asset) perusahaan.
6. 4
b. Laporan Kuangan yang dipublikasikan adalah handal dan dapat
dipercaya, yang meliputi laporan segmen maupun interim.
c. Prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sudah
ditaati dan dipatuhi dengan semestinya.
Laporan COSO juga menekankan bahwa Konsep Fundamental dinyatakan
dalam definisi berikut :
a. Pengendalian intern merupakan suatu Proses.
b. Pengendalian intern dilakasanakan oleh orang pada berbagai tingkatan
organisasi
c. Pengendalian intern dapat diharapkan untuk menyediakan hanya
keyakinan yang memadai
d. Pengendalian intern diarahkan pada pencapaian tujuan
2.2 Komponen Pengendalian Internal
2.2.1 Lingkungan Pengendalian Internal
Merupakan dasar dari komponen pengendalian yang lain yang secara umum
dapat memberikan acuan disiplin. Meliputi : Integritas, Nilai Etika, Kompetensi
personil perusahaan, Falsafah Manajemen dan gaya operasional, cara manajemen
di dalam mendelegasikan tugas dan tanggung jawab, mengatur dan
mengembangkan personil, serta, arahan yang diberikan oleh dewan direksi. Kunci
lingkungan pengendalian adalah :
1. Integritas dan Etika
Untuk menekankan pentingnya integritas dan nilai etika di antara semua
personel organisasi, CEO dan anggota manajemen puncak lainnya harus :
a. Menetapkan suasana melalui contoh mendemonstrasikan integritas dan
mempraktikkan standar yang tinggi dari perilaku etis
b. Mengkomunikasikan kepada semua karyawan, baik secara verbal
melalui pernyataan kebijakan tertulis dan kode etik perilaku, bahwa hal
yang sama diharapkan dari mereka, bahwasetiap karyawan memiliki
tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran yang ia ketahui atau
7. 5
yang mungkin akan terjadi kepada tingkat yang lebih tinggi dalam
organisasi, dan bahwa pelanggaran akan dikenakan denda.
c. Memberikan bimbingan moral kepada karyawan yang memiliki latar
belakang moral kurang baik yang telah mengakibatkan mereka tidak
mempedulikan mana yang baik dan yang buruk.
d. Mengurangi atau menghilangkan insentif dan godaan yang dapat
mengarahkan individu untuk melakukan tindakan yang tidak jujur,
melawan hukum, atau tidak etis.
2. Komitmen terhadap Kompetensi
Untuk mencapai tujuan entitas, personel pada setiap tingkatan dalam
organisasi harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi
mencakup pertimbangan manajemen mengeneai pengetahuan dan keahlian yang
diperlukan, dan bauran dari intelegensi, pelatihan, dan pengalaman yang diperlukan
untuk mengembangkan kompetensi tersebut.
3. Dewan Direksi dan Komite Audit
Komposisi dewan direksi dan komita audit dan cara mereka melaksanakan
tanggung jawab atas kekuasaan dan kekeliruan memiliki dampak yang besar
terhadap lingkungan pengendalian. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas
dari dewan direksi dan komite audit termasuk independensi mereka dari
manajemen, yang berhubungan dengan proporsi direksi dari luar perusahaan,
pengalaman dan status dari anggota, sifat dan luasnya keterlibatan mereka dalam
aktivitas manajemen serta pengamatan mereka terhadap aktivitas manajemen;
kesesuaian tindak tanduk mereka; tingkat di mana mereka memberikan dan mencari
pertanyaan yang sulit dengan manajemen; serta sifat dan luasnya interaksi mereka
dengan auditor internal dan auditor eksternal. Komite audit yang hanya terdiri dari
direksi dari luar perusahaan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap
pemenuhan tujuan pelaporan keuangan suatu entitas dengan melaksanakan
pemeriksaan terhadap kekeliruan pelaporan keuangan dan dengan meningkatkan
independensi auditor eksternal.
8. 6
4. Filosofi Dan Gaya Operasi Manajemen
Ada 7 karakteristik yang dapat membentuk filosofi dan gaya operasi
manajemen, yaitu:
a. Pendekatan untuk mengambil dan memonitor resiko bisnis.
b. Mengandalkan pada pertemuan informal secara langsung dengan
manajer kunci dibandingkan dengan system formal dalam kebijakan
tertulis, indicator kinerja, dan laporan pengecualian.
c. Sikap dan tindakan terhadap pelaporan keuangan.
d. Pemilihan secara selektif atau agresif dari prinsip-prinsip akuntansi
yang tersedia.
e. Kesadaran dan konservatisme dalam mengembangkan estimasi
akuntansi.
f. Kesadaran dan pemahaman terhadap risiko yang dihubungkan dengan
teknologi informasi.
g. Sikap terhadap pemrosesan informasi dan fungsi akuntansi serta
personel.
5. Struktur Organisasi
Struktur organisasi berkontribusi terhadap kemampuan suatu entitas untuk
memenuhi tujuan dengan menyediakan kerangka kerja menyeluruh atas
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas suatu entitas.
Mengembangkan struktur organisasi suatu entitas melibatkan penentuan bidang
kunci dari wewenang dan tanggung jawab, serta garis pelaporan yang tepat. Hal ini
sebagian akan tergantung pada ukuran entitas dan sifat aktivitasnya. Struktur
organisasi entitas biasanya digambarkan dalam suatu bagan organisasi yang harus
secara akurat merefleksikan garis wewenang dan hubungan pelaporan. Manajemen
harus member perhatian tidak hanya pada operasi entitas, tetapi juga pada struktur
informasi dari teknologi informasi dan system informasi akuntansi. Auditor perlu
memahami hubungan ini untuk menilai lingkungan pengendalian secara tepat dan
bagaimana hubungan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian
tertentu.
9. 7
6. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
Penetapan wewenang dan tanggung jawab merupakan perpanjangan dari
pengembangan suatu struktur organisasi. Wewenang dan tanggung jawab
mencakup penjelasan-penjelasan mengenai bagaimana dan kepada siapa wewenang
dan tanggung jawab untuk semua aktivitas entitas dibebankan, dan harus
memungkinkan setiap individu untuk mengetahui (1) bagaimana tindakannya
saling berhubungan dengan individu lainnya dalam memberikan kontribusi
terhadap pencapaian tujuan entitas, dan (2) setiap individu akan betanggung jawab
atas hal apa. Faktor ini juga mencakup kebijakan berkenaan dengan praktik bisnis
yang sesuai, pengetahuan dan pengalaman personel kunci, dan sumberdaya yang
tersedia untuk melaksanakan tugas.
7. Praktik dan Kebijakan Sumber Daya Manusia yang Baik
Kebijakan dan prosedur sumberdaya manusia (human resources policies and
procedures) yang diterapkan akan menjamin bahwa personel entitas memiliki
tingkat integritas, nilai etika, dan kompetensi yang diharapkan. Praktik tersebut
mencakup perekrutan dan proses penyelesaian yang dikembangkan dengan baik;
orientasi personel baru terhadap budaya dan gaya operasi entitas, kebijakan
pelatihan yang mengkomunikasikan peran prospektif dan tanggung jawab; tindakan
pendisiplinan untuk pelanggaran terhadap perilaku yang diharapkan;
pengevaluasian, konseling, dan mempromosikan orang berdasarkan penilaian
kinerja periodik; serta program kompensasi yang memotivasi dan memberikan
penghargaan atas kinerja yang tinggi sambil menghindari disinsentif terhadap
perilaku etis.
Hal ini menyimpulkan penjabaran dari faktor-faktor lingkungan
pengendalian, yang dapat mempengaruhi efektivitas setiap empat komponen
lainnya dari pengendalian intern. Entitas yang memiliki lingkungan pengendalian
yang buruk mengurangi kesempatan bagi komponen pengendalian intern lainnya
untuk beroperasi secara efektif. Jika manajemen senior tidak memperkerjakan
individu yang kompeten, serta memandang rendah pentingnya etika dan
kompetensi dalam kinerja pekerjaan yang mendukung sistem akuntansi, karyawan
mungkin tidak akan melaksanakan prosedur pengendalian lain dengan kepedulian
10. 8
profesional yang mencukupi. Jika dalam penetapan wewenang dan tanggung jawab
manajemen puncak tidak meminta manajer lain untuk bertanggung jawab atas
penggunaan sumberdaya mereka, maka terdapat sedikit dorongan untuk
mengimplementasikan sisa dari komponen pengendalian inter lainnya secara
efektif.
2.2.2 Penilaian Resiko
Penilaian resiko (risk assessment) untuk tujuan pelaporan keuangan adalah
identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko suatu entitas yang relevan dengan
penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-
prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penilaian resiko oleh manajemen untuk
tujuan pelaporan keuangan serupa dengan perhatian auditor eksternal dengan
resiko. Keduanya menekankan pada hubungan resiko dengan asersi laporan
keuangan tertentu serta aktivitas pencatatan, pemrosesan, pengikhtisaran, dan
pelaporan data keuangan yang berhubungan. Akan tetapi, ketika tujuan manajemen
adalah untuk menentukan bagaimana mengelola resiko yang diidentifikasikan,
tujuan auditor adalah untuk mengevaluasi kemungkinan bahwa salah saji material
terdapat dalam laporan keuangan. Pada suatu saat dimana manajemen secara tepat
mengidentifikasi resiko dan secara sukses memulai aktivitas pengendalian
berkenaan dengan resiko tersebu, penilaian kombinasi auditor mengenai resiko
bawaan dan resiko pengendalian untuk asersi yang berhubungan akan lebih rendah.
Akan tetapi, dalam beberapa kasus, manajemen dapat memutuskan untuk menerima
resiko tanpa memperdulikan pengendalian karena pertimbangan biaya atau
pertimbangan lainnya.
Penilaian resiko oleh manajemen harus meliputi pertimbangan mengenai
resiko yang dihubungkan dengan teknologi informasi. Sebagai contoh, manajemen
harus merancang sistem informasi dan pengendalian yang mengurangi masalah-
masalah yang berhubungan dengan dampak teknologi informasi dalam mengurangi
pemisahan tugas tradisional. Jika manajemen merancang dan
mengimplementasikan suatu sistem pengendalian umum komputer yang baik, maka
banyak resiko menyeluruh tersebut yang akan dikurangi hingga tingkat yang dapat
11. 9
dikelola. Penilaian resiko oleh manajemen juga harus mencakup pertimbangan
khusus atas resiko yang dapat muncul dari perubahan kondisi :
a. Perubahan dalam lingkungan operasi
b. Personel baru
c. Sistem informasi yang baru atau dimodifikasi
d. Pertumbuhan yang cepat
e. Teknologi baru
f. Lini, produk, atau aktivitas baru
g. Restrukturisasi perusahaan
h. Operasi di luar negeri
i. Pernyataan akuntansi
2.2.3 Aktivitas Pengendalian Internal
Kebijakan dan prosedur yang dapat membantu mengarahkan manajemen
hendaknya dilaksanakan. Aktivitas pengendalian hendaknya dilaksanakan dengan
menembus semua level dan semua fungsi yang ada di perusahaan. Aktivitas
pengendalian meliputi :
1. Pemisahan Tugas
Pemisahan tugas melibatkan pemastian bahwa individu tidak melaksanakan
tugas yang tidak seimbang. Tugas dianggap tidak seimbang dari sudut pandang
pengendalian ketika memungkinkan individu untuk melakukan suatu kekeliruan
atau kecurangan dan kemudian berada pada posisi untuk menutupinya dalam
pelaksanaan tugas normalnya. Sebagai contoh, individu yang memroses pengiriman
kas dari pelanggan (memiliki akses pada penjagaan aktiva) seharusnya tidak
memiliki juga otoritas untuk menyetujui dan mencatat kredit dalam akun pelanggan
untuk retur penjualan dan penyisihan atas penghapusan (melaksanakan transaki).
Dalam kasus semacam ini, individu dapat mencuri pengiriman kas dan menutupi
pencurian tersebut dengan mencatat suatu retur penjualan atau penyisihan atau
penghapusan piutang tak tertagih.
Pemisahan tugas yang baik juga melibatkan pembandingan akuntabilitas
yang tercatat dengan aktiva di tangan. Sebagai contoh, pengendalian intern yang
12. 10
baik melibatkan rekonsiliasi bank independen yang membandingkan saldo bank
dengan saldo buku perusahaan untuk setiap akun bank. Catatan persediaan
perpetual juga harus dibandingkan secara periodik dengan persediaan yang ada di
tangan. Alasan tersebut mendukung pemisahan tugas dalam dua jenis situasi
berikut:
a. Tanggung jawab untuk melaksanakan transaksi, mencatat transaksi dan
memelihara penjagaan aktiva yang dihasilkan dari transaksi harus dibebankan
kepada individu atau departemen yang berbeda. Sebagi contoh, personel
departemen pembelian harus mengeluarkan pesanan pembelian, personel
departemen akuntansi harus memelihara akuntabilitas tercatat, dan personel
ruang penyimpanan harus melaksanakan penjagaan barang. Sebelum
mencatat pembelian, personel akuntansi harusnya memastikan bahwa
pembelian telah diotorisasi dan barang yang dipesan telah diterima. Jurnal
akuntansi pada dasarnya menyediakan suatu dasar akuntabilitas untuk barang
yang ada dalam ruang penyimpanan. Lebih lanjut, individu yang bertanggung
jawab untuk melakukan pencatatan transaksi (seperti penerimaan kas),
seharusnya tidak memiliki tanggung jawab untuk memelihara akuntabilitas
tercatat (rekonsiliasi bank).
b. Harus terdapat pemisahan tugas yang tepat di dalam departemen tenknologi
informasi dan antara departemen teknologi informasi dengan departemen
pemakai informasi. Beberapa fungsi dalam teknologi informasi
pengembangan sistem, operasi, pengendalian data, dan administrasi
keamanan seharusnya dipisahkan. Selain itu, teknologi informasi seharusnya
tidak memperbaiki data yang dikirimkan oleh departemen pemakai informasi,
dan secara organisasi harus independen dari departemen pemakai informasi.
Pemisahan tugas dalam teknologi informasi sangat penting karena
mempertimbangkan aspek penting dari pengendalian umum.
2. Pengendalian Pemprosesan Informasi
Pengendalian pemrosesan informasi (information processing controls)
mengacu pada resiko yang berhubungan dengan otorisasi, kelengkapan, dan akurasi
transaksi. Pengendalian ini relevan dengan audit laporan keuangan.
13. 11
2.2.4 Informasi dan Komunikasi
Menampung kebutuhan perusahaan di dalam mengidentifikasi, mengambil,
dan mengkomukasikan informasi-informasi kepada pihak yang tepat agar mereka
mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. Di dalam perusahaan (organisasi),
Sistem informasi merupakan kunci dari komponen pengendalian ini.Informasi
internal maupun kejadian eksternal, aktifitas, dan kondisi maupun prasyarat
hendaknya dikomunikasikan agar manajemen memperoleh informasi mengenai
keputusan-keputusan bisnis yang harus diambil, dan untuk tujuan pelaporan
eksternal.
2.2.5 Pengawasan
Pengendalian intern seharusnya diawasi oleh manajemen dan personil di
dalam perusahaan. Ini merupakan kerangka kerja yang diasosiasikan dengan fungsi
internal audit di dalam perusahaan (organisasi), juga dipandang sebagai
pengawasan seperti aktifitas umum manajemen dan aktivitas supervise. Adalah
penting bahwa defisiensi pengendalian intern hendaknya dilaporkan ke atas. Dan
pemborosan yang serius seharusnya dilaporkan kepada manajemen puncak dan
dewan direksi, hal ini meliputi :
a. Mengevaluasi temuan-temuan, reviu, rekomendasi audit secara tepat.
b. Menentukan tindakan yang tepat untuk menanggapi temuan dan
rekomendasi dari audit dan reviu.
c. Menyelesaikan dalam waktu yang telah ditentukan tindakan yang
digunakan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang menjadi perhatian
manajemen.
Kelima komponen ini terkait satu dengan yang lainnya, sehingga dapat
memberikan kinerja sistem yang terintegrasi yang dapat merespon perubahan
kondisi secara dinamis. Sistem Pengendalian Internal terjalin dengan aktifitas
opersional perusahaan, dana akan lebih efektif apabila pengendalian dibangun ke
dalam infrastruktur perusahaan, untuk kemudian menjadi bagian yang paling
esensial dari perusahaan (organisasi).
14. 12
2.3 Keterbatasan Pengendalian Internal Suatu Entitas
Sebaik apapun suatu pengendalian internal dirancang dan dioperasikan dalam
suatu perusahaan, tetap saja ada berbagai keterbatasan yang melekat (inherent
limitations) pada prakteknya di lapangan. Berikut di antaranya :
a. Kesalahan dalam pertimbangan. Kadang – kadang, manajemen dan
personel lainnya dapat melakukan pertimbangan yang buruk dalam
membuat keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin karena
informasi yang tidak mencukupi, keterbatasan waktu, atau prosedur
lainnya
b. Kemacetan. Kemacetan dalam melaksanakan pengendalian dapat
terjadi ketika personel salah memahami instruksi atau membuta
kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan.
Perubahan sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem
atau prosedur juga dapat berkontribusi pada teradinya kemacetan
c. Kolusi. Individu yang bertindak bersama, seperti karyawan yang
melaksanakan suatu pengendalian penting bertindak bersama dengan
karyawan lain, konsumen atau pemasok, dapat melakukan sekaligus
menutupi kecurangan sehingga tidak dapat dideteksi oleh pengendalian
internal
d. Penolakan manajemen. Manajemen dapat mengesampingkan kebijakan
atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah seperti keuntungan pribadi
atau presentasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas yang
dinaikkan (misal, menaikkan laba yang dilaporkan untuk menaikkan
pembayaran bonus atau nilai pasar dari saham entitas). Praktik
penolakan termasuk membuat penyajian yang salah dengan sengaja
kepada auditor dan lainnya seperti menerbitkan dokumen palsu untuk
mendukung pencatatan transaksi penjualan fiktif
e. Biaya versus manfaat. Biaya pengendalian internal suatu entitas
seharusnya tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk diperoleh.
Karena pengukuran yang tepat baik dari biaya dan manfaat biasanya
tidak memungkinkan, manajemen harus membuat baik estimasi
15. 13
kuantitatif maupun kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara
biaya dan manfaat.
2.4 Peran dan Tanggung Jawab
Beberapa pihak yang bertanggung jawab dalam suatu organisasi :
a. Manajemen. Merupakan tanggung jawab manajemen untuk
menciptakan pengendalian intern yang efektif.
b. Dewan Direksi dan Komite Audit. Dewan direksi harus menentukan
bahwa manajemen telah memenuhi tanggung jawabnya untuk
menciptakan dan memelihara pengendalian intern. Komite audit (atau
bila tidak ada, dewan direksi sendiri) harus waspada dalam
mengidentifikasi keberadaan penolakan manajemen atas pengendalian
atau pelaporan keuangan yang curang, dan segera mengambil Tindakan
yang diperlukan untuk membatasi tindakan yang tidak sesuai oleh
manajemen.
c. Auditor Internal. Auditor internal harus memeriksa dan mengevaluasi
kecukupan pengendalian intern suatu entitas secara periodic dan
membuat rekomendasi untuk perbaikan, tapi mereka tidak memiliki
tanggung jawab utama untuk menciptakan dan memelihara
pengendalian intern.
d. Personel Entitas Lainnya. Peran dan tanggung jawab dari semua
personel lain yang menyediakan informasi kepada, atau menggunakan
informasi yang disediakan oleh sistem yang mencakup pengendalian
intern, harus memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk
mengkomunikasikan masalah apapun yang tidak sesuai dengan
pengendalian atau tindakan melawan hukum yang mereka temui kepada
tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi.
e. Auditor Independen. Seorang akuntan public dapat melakukan
perikatan atestasi terpisah untuk memeriksa dan melaporkan kepada
pihak eksternal mengenai asersi manajemen terpisah atas pengendalian
intern entitas.
16. 14
BAB 3 PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
1. Dalam akuntansi, SPI yang berlaku dalam perusahaan/entitas merupakan
faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh
entitas tersebut. Oleh karena itu dalam memberikan pendapat atas
kewajaran laporan yang di auditnya, Auditor meletakkan kepercayaan atas
efektivitas SPI dalam mencegah terjadinya kesalahan yang material dalam
proses akuntansi.
2. Pengendalian intern merupakan suatu proses-yang dijalankan oleh dewan
komisaris, manajemen, dan personel lain entitas-yang didesain untuk
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan
berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan,(b) efektivitas dan efisiensi
operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Arti pentingnya SPI bagi manajemen dan auditor independen: karena :
manajemen tidak dapat melakukan pengendalian secara langsung atau
secara pribadi terhadap jalannya perusahaan., Pengecekan dan review
yang melekat pada sistem pengendalian intern yang baik dapat akan pula
melindungi dari kelemahan manusia dan mengurangi kekeliruan dan
penyimpngan yang akan terjadi, tidak praktis bagi auditor untuk
melakukan pengauditan secara menyeluruh atau secara detail untuk
hampir semu transaksi perusahaan dalam waktu dan biaya terbatas.
4. Pemahaman auditor tentang struktur pengendalian intern yang berkaitan
dengan suatu asersi adalah untuk digunakan dalam kegiatan: mungkin atau
tidaknya audit dilaksanakan, salah saji material yang potensial dapat
terjadi, risiko deteksi, perancangan pengujian substantif.
5. Struktur pengendalian intern ditujukan untuk memberikan jaminan yang
memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan perusahaan.
17. DAFTAR PUSTAKA
Reding, Kurt F., Sobel, Paul J., Anderson, Urton L., Head, Michael J., Ramamoorti,
Sridhar., Salamasick, Mark., Riddle, Chris, 2017, Internal Auditing :
Assurance & Advisory Services, (Canada : Internal Audit Foundation)