Jika ingin download silahkan ajukan permintaan by email di adlisabar@yahoo.com

1. DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
-----------
LAPORAN
KEGIATAN DI DAERAH PEMILIHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TANGGAL 13 JULI S. D 13 AGUSTUS 2012
Oleh :
H. ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA PROVINSI SUMATERA BARAT

2. LAPORAN
KEGIATAN ANGGOTA DPD RI
H. ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM
DI DAERAH PEMILIHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
A. PENDAHULUAN
Sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal DPD RI, Nomor
.......................................................................... perihal kegiatan di daerah
pemilihan, setiap anggota DPD RI melaksanakan tugas-tugas
konstitusionalnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan alat
kelengkapan yang membidangi masing-masing anggota DPD RI. Diharapkan
anggota DPD RI mendapatkan respon berupa aspirasi dari daerah dan
masyarakat yang akan ditindaklanjuti oleh anggota DPD RI. Begitu juga
kegiatan tersebut sangat bermanfaat dalam memberikan informasi kepada
masyarakat
Khusus untuk Komite I, bidang tugas yang akan dilaksanakan dalam
kegiatan di daerah adalah terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, Prolegnas, evaluasi pemekaran daerah dan efektivitas pelaksanaan
penyelanggaraan pemerintah daerah.
Meskipun kegiatan-kegiatan yang telah dirancang difokuskan pada
rapat kerja dengan elemen Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
Namun mengingat banyaknya permintaan dari kelompok kelompok
masyarakat di tingkat bawah agar mereka mendapatkan kesempatan untuk
dikunjungi oleh anggota DPD RI, maka kunjungan kerja ke daerah pemilihan
kali inipun lebih didominasi oleh pertemuan/ tatap muka bersama kelompok-
kelompok masyarakat di pelosok- pelosok pedesaan. Moment tersebut
sekaligus bertepatan dengan kegiatan Safari Ramdhan 1433 H. Antusiasme
masyarakat itu tercermin dari besarnya harapan masyarakat atas kehadiran
DPD RI dalam menjembati aspirasi mereka dan daerah.
Persoalan yang banyak muncul masih berkutat pada isu pemekaran
daerah yang saat ini tengah bergulir di daerah. Minimnya sarana dan

3. prasarana layanan publik dan pembangunan masjid atau rumah ibadah,
terutama dalam aspek pendanaan. Tentunya pembangunan dalam
meningkatkan kesejahteraan masih mendapat prioritas dalam penyampiaan
aspirasi daerah.
Kegiatan lainnya yang dilaksanakan adalah penyerapan aspirasi ke
Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. Sumatera Barat. Dari pertemuan
tersebut disimpulkan :
BPS Sumbar mengharapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur
Sipil Negara (ASN) segera menjadi Undang-Undang dan seluruh
kejelasan dalam RUU tersebut bisa berpihak kepada PNS dan membuat
PNS lebih nyaman dalam bekerja.
Permasalahan lainnya yang kami catat adalah belum adanya payung
hukum yang jelas dalam menentukan, pembagian dan kontrol terhadap
bantuan beras miskin (raskin).
Kurangnya SDM di BPS karena moratorium PNS, walaupun telah terjadi
ikatan dinas bagi yang lulus Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) namun
sampai saat ini belum dapat diangkat menjadi PNS. Padahal mantri
statistik di tingkat kecamatan banyak yang kosong, Mereka adalah mitra
langsung dengan berbagai eleman di akar rumput yang sangat menunjang
pengumpulan data;
Dalam kunjungan terpisah lainnya bersama Bank Nagari Sumatera Barat,
kami juga mencatat beberapa keluhan pihak Bank Nagari yakni lambannya
proses penerbitan izin seperti Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan sebagainya sehingga
proses pencairan dana nasabah menjadi lama sejak mulai pengusulan.
Selanjutnya saat penyerapan aspirasi bersama Komando Resort Meliter
032/Wirabraja Sumbar, dimana hasil pertemuan tersebut cukup berhasil
membangun sinergitas antara DPD RI dengan Korem 032/Wirabraja dengan
saling bahu membahu berperan aktif memajukan Sumatera Barat.

4. Dalam Kunjungan Kerja kali ini, kamipun di undang melakukan serangkaian
pertemuan dengan kelompok civitas akademika dari 2 Universitas di Sumatera
Barat di antaranya Universitas Ekasakti Padang dan Universitas Mahaputra
Muhammad Yamin, Solok, Adapun aspirasi yang muncul dari pertemuan
dimaksud antara lain :
1. Undang-Undang Dikti yang baru saja disahkan masih menyisakan banyak
persoalan yang belum selesai. Dicurigai Undang-Undang tersebut masih
diskriminatif bagi Perguruan Tinggi Swasta dan lebih memanjakan
Perguruan Tinggi Negeri secara sistem.
2. Undang-Undang ini akan menimbulkan persoalan dan akan mengalami
banyak gugatan untuk menuju kesempurnaan dan pihak terkait tentunya
harus membuka diri demi perbaikan.
3. Munculnya Perguruan Tinggi Swasta di daearah Kabupaten memerlukan
perhatian khusus dari pemerintah.
Bertepatan dengan masa reses ke daerah pemilihan kali ini, kami
juga melaporkan pada Hari Slasa, Tanggal 24 Juli 2012 telah terjadi
Bencana Banjir bandang atau air bah yang melanda tujuh titik di Kota
Padang, sebagaimana yang marak diliput oleh beberapa media cetak dan
elektonik nasional beberapa pekan yang lalu. Hujan lebat disertai angin
kencang melanda Kota Padang menyebabkan beberapa aliran sungai
meluap. Air sungai yang meluap yakni Sungai Lubuk Kilangan sampai ke
Ujung Tanah, Seberang Padang, Batang Anai, Sungai Kurao Pagang,
serta Bantaran Hulu sampai Hilir Sungai Batang Kuranji meliputi daerah
Limau Manis, Kuranji. Luapan air sungai tersebut menyebabkan banjir
hingga merendam dan menghanyutkan rumah warga.
Menyikapi hal tersebut, DPD RI Peduli turut memberikan bantuan
kepada korban banjir bandang di Kota Padang, Sumatera Barat. Bantuan
ini adalah bentuk kepedualian DPD RI kepada korban dan daerah.

5. Bantuan sebanyak Rp.50 juta adalah iuran seluruh anggota DPD RI untuk
tanggap darurat bencana. Bantuan tersebut bisa didayagunakan untuk
kebutuhan darurat seperti air bersih, mie instan, beras, selimut dan
perlengkapan makan seperti piring dan beras.
Akhirnya berdasarkan tugas dan wewenangnya anggota DPD RI
berupaya memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada
masyarakat di daerah yang diwakilinya. Kegiatan konstitusional tersebut sudah
dilaksanakan tanggal 13 JULI S. D 13 AGUSTUS 2012 di Sumatera Barat.
B. DASAR
Surat Sekretaris Jenderal DPD RI,
........................................................................................ perihal kegiatan di
daerah pemilihan.
C. TUJUAN
Tujuan dilaksanakannya kegiatan Anggota DPD RI di daerah
pemilihannya adalah:
1. Menampung, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat dan
daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk kemudian
ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPD RI.
2. Memperkuat hubungan kemitraan Anggota DPD RI dengan Pemerintah
Daerah baik secara kelembagaan maupun individu.
3. Membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan kelompok-
kelompok masyarakat.
D. SASARAN
1. Pemerintah Kota Padang
2. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
3. Pemerintah Kota Solok

6. 4. Universitas EKASAKTI Padang
5. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok
6. Pertemuan dalam Rangka Safari Ramadhan 1433 H
7. Tokoh Masyarakat
8. Tokoh Agama
9. Komunitas Masyarakat
10. Masyarakat Umum
11. Wartawan
E. BENTUK KEGIATAN.
1. Rapat Kerja
2. Dialog dan Tanya Jawab
3. Kunjungan ke lokasi yang sudah ditentukan
F. RUANG LINGKUP TUGAS
Ruang lingkup tugas yang laksanakan DPD RI pada kegiatan di daerah
meliputi urusan-urusan daerah dan masyarakat sebagai berikut:
Komite I, yaitu Sosialisasi UUD 1945, otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, evaluasi pemekaran daerah, pengawasan pelaksanaan pilkada,
pertanahan dan efektivitas pelaksanaan penyelanggaraan pemerintah
daerah.
G. WAKTU DAN TEMPAT
Kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan dilaksanakan mulai tanggal
13 JULI S. D 13 AGUSTUS 2012. Jadwal kegiatan, notulensi, publikasi,
kliping koran dan aspirasi masyarakat terlampir.
H. HASIL YANG DICAPAI
( Terlampir )
I. PENUTUP

7. Demikian laporan ini dibuat sebagai hasil kegiatan dalam rangka reses
anggota DPD RI. Semoga hasil laporan ini menjadi masukkan bagi
pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Barat dalam melihat peran
dan fungsi anggota DPD RI di daerah pemilihannya.
Jakarta, 13 Agustus 2012
Anggota DPD RI
Asal Sumatera Barat
H. Alirman Sori, SH, M.Hum, MM
Anggota B-12

8. ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH
1. Aspirasi Bidang OTDA
a. Dalam pengembangan pembangunan diharapkan pemerintah
melibatkan peranan pemuda dan kelompok pemuda.
b. Mengharapkan lembaga DPD RI agar memiliki fungsi dan
wewenang yang kuat dalam memperjuangkan daerah;
c. Lambannya proses penerbitan izin seperti Surat Izin Tempat Usaha
(SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) dan sebagainya sehingga proses pencairan
dana nasabah menjadi lama sejak mulai pengusulan;
d. Mohon gunakan jasa Bank Nagari sebagai wadah penyaluran
pendanaan berbagai kegiatan/program yang ada;
e. Sering terjadi keengganan perusahaan dalam merespon sensus
yang dilakukan BPS, hal ini bisa dikarenakan perusahan takut
dengan permasalahan pajak atau menganggap sensus BPS tak
penting, padahal jelas jika perusahan tidak menerima sensus
dengan baik tentu melanggar UU Nomor 16 Tahun1997 tentang
Statistik;
f. Selain membangun fisik, pemerintah diharapkan juga membangun
sosial dan sistem pengetahuan masyarakat.
2. Aspirasi Bidang Prolegnas dan Pengawasan Pelaksanaan UU
a. Mengharapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil
Negara (ASN) segera menjadi Undang-Undang (UU) dan seluruh
kejelasan dalam RUU tersebut bisa berpihak kepada PNS dan
membuat PNS lebih nyaman dalam bekerja;

9. b. Undang-Undang Dikti yang baru saja disahkan masih menyisakan
banyak persoalan yang belum selesai. Dicurigai Undang-Undang
tersebut masih diskriminatif bagi Perguruan Tinggi Swasta dan
lebih memanjakan Perguruan Tinggi Negeri secara sistem;
c. Undang-Undang ini akan menimbulkan persoalan dan akan
mengalami banyak gugatan untuk menuju kesempurnaan dan pihak
terkait tentunya harus membuka diri demi perbaikan.
d. Mengharapkan adanya payung hukum yang jelas dalam
menentukan, pembagian dan kontrol terhadap bantuan beras
miskin (raskin);
2. Aspirasi Bidang Pemekaran Daerah
a. Isu pemekaran Kabupaten Ranah Indo Jalito dari Kabupaten Induk
Pesisir Selatan sampai saat ini masih bergulir, sedapat mungkin
segera dikongkritkan;
3. Aspirasi Bidang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
a. Kurangnya SDM di BPS karena moratorium PNS, walaupun telah
terjadi ikatan dinas bagi yang lulus Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
(STIS) namun sampai saat ini belum dapat diangkat menjadi PNS.
Padahal mantri statistik di tingkat kecamatan banyak yang kosong,
mereka adalah mitra langsung dengan berbagai eleman di akar
rumput yang sangat menunjang pengumpulan data;
b. Paradigma birokrasi pemda yang eselon 2 sering kali enggan
berkomunikasi dengan kami di birokrasi vertikal yang eselon
tertingginya adalah 3, hal ini tentu sangat mengganggu dalam
koordinasi;
c. Transportasi dari Kabupaten Kepulauan Mentawai ke Kota Padang
yang masih minim, dan tidak layak. Padahal untuk beberapa
urusan administrasi yang berhubungan dengan KPPN kita harus
menuju Kota Padang.

10. d. Diharapkan terjalinnya hubungan yang baik antar lembaga/instansi
dan pihak berwenang di Ranah Minang Kabau guna terciptanya
kehidupan yang aman dan tenteram;
e. Jalan tembus Kambang-Muara Labuh yang sampai saat ini masih
terbengkalai, sudah saatnya menjadi perhatian serius bagi semua
elemen baik di tingkat pusat maupun daerah;
f. Perlu perhatian khusus dari pemerintah kepada perguruan tinggi
swasta yang berdiri di daerah kabupaten;
g. Korem 032/Wirabraja siap bahu membahu dengan DPD RI
berperan aktif memajukan Sumatera Barat;
h. Untuk menjalankan fungsi strategis yang dimiliki TNI baik dalam
menjaga pertahanan dan keamanan masyarakat Sumatera Barat
maupun tanggap darurat bencana dan bakti sosial, kami
mengharapkan dukungan sarana prasarana dan fasilitas yang up to
date dari berbagai pihak.
4. Aspirasi Bidang Pemilu/ PemiluKada
a. Mengharapkan adanya pola kerjasama yang baik dan
berkesinambungan terhadap Pemilihan dan Pendataan Penduduk
Berkelanjutan (P4B) menjadi Daftar Pemilih Sementara/Daftar
Pemilih Tetap (DPS/DPT) di KPU, termasuk pengelolaannya secara
terus menerus;
5. Aspirasi Khusus Bidang Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang 24 Juli
2012
a. Masyarakat berharap dalam menyalurkan kebutuhan tanggap
darurat agar merata di seluruh kawasan yang terkena dampak
musibah banjir;
b. Masyarakat dan pemerintah daerah mengharapkan kepada DPD RI
pengupayaan dan memperjuangkan anggaran untuk perbaikan
infrastruktur;

11. c. Pemerintah daerah mengharapkan model program yang dapat
mengantisipasi guna tidak terulangnya kejadian ini dimasa yang
akan datang;
d. Masyarakat berharap agar pihak terkait dapat melakukan reboisasi
agar keseimbangan ekosistem dapat terjaga.