3. Indikator
(hasil yang diharapkan)
• Menguraikan kelebihan dan kelemahan
pelaksanaan sistem pemerintahan di
Indonesia
• Membandingkan sistem pemerintahan
Indonesia dengan negara lain
4. Sistem Pemerintahan Indonesia
(menurut UUD 1945)
1. Indonesia Ialah Negara Yang Berdasar Atas
Hukum (Rechtsstaat).Negara Indonesia atas
hukum (rechtsstaat),tidak berdasarkan
kekuasaan belaka (Machsstaat)
2. Sistem Konstitusional. Pemerintahan
berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum
dasar),tidak bersifat absolutisme (kekuasaan
yang tidak terbatas)
5. 3. Kekuasaan Negara Yang Tertinggi Di Tangan Majelis
Permusyawaratan. Kedaulatan rakyat dipegang oleh
suatu badan,bermana Majelis Permusyawaratan
Rakyat,Sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia
(Vertretungsorgan des Willens des Siaatsvolkes).
Majelis ini menetapkan (UUD) Undang-Undang Dasar
dan menetapkan garis-garis besar haluan negara
(GBHN).Majelis ini mengangkat kepala negara
(Presiden) dan wakil kepala negara (Wakil Presiden).
6. Majelis inilah yang memegang kekuasaan
negara yang tertinggi,sedang Presiden harus
menjalankan haluan negara menurut garis
garis besar yang ditetapkan Majelis. Presiden
diangkat oleh Majelis,bertunduk dan
bertanggung jawab pada majelis. Ia ialah
"mandataris" dari Majelis. Ia berwajib
menjalankan putusan-putusan Majelis.
*mandataris adalah orang yang menerima (diserahi, menjalankan) mandat. Mandat = perintah atau arahan
*GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan
kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu.
7. 4. Presiden Ialah Penyelenggara Pemerintah
Negara Yang Tertinggi Dibawah majelis
permusyawaratan rakyat. Dalam
menjalankan pemerintahan
negara,kekuasaan dan (concentration of
power and responsibility upon the President)
atau tanggung jawab ada pada tangan
Presiden
8. 5. Presiden Tidak Bertanggung Jawab Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat.Disampingnya
Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat.
Presiden harus mendapat persetujuan dewan
perwakilan rakyat untuk membentuk undang-
undang (Gesetzgebung) dan untuk menetapkan
anggaran pendapatan belanja negara
(Staatsbegrooting). Oleh karena itu,Presiden
harus bekerja bersama-sama Dewan,akan tetapi
Presiden tidak bertanggung jawab kepada
Dewan,artinya kedudukan presiden tidak
tergantung dari pada dewan.
9. 6. Menteri Negara Ialah Pembantu Presiden :
Menteri Negara tidak Bertanggungjawab
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat.Presiden
mengangkat dan memberhentikan menteri-
menteri negara.Menteri-menteri itu tidak
bertanggung jawab kepada dewan
perwakilan rakyat. Kedudukannya tidak
tergantung dari pada Dewan. akan tetapi
tergantung dari pada Presiden. Mereka ialah
pembantu presiden.
10. 7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak
Terbatas. Meskipun Kepala negara tidak
bertanggung jawab kepada dewan
perwakilan rakyat, ia bukan "diktator",artinya
kekuasaan tidak tak terbatas. Di atas telah
ditegaskan bahwa ia bergantung jawab
kepada majelis permusyawaratan rakyat.
Kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-
sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat.
*diktator adalah kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan mutlak (tidak terbatas), biasanya
diperoleh melalui kekerasan atau dengan cara yang tidak demokratis
12. Kelebihan pelaksanaan sistem
pemerintahan di Indonesia
• Adanya pernyataan bahwa Indonesia adalah negara
berdasar atas hukum dan sistem konstitusional. Hal
ini telah memberikan kepastian hukum dan
supremasi hukum dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara.
13. • Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri
dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan
golongan (sekarang DPR dan DPD), berwenang
mengubah UUD dan memberhentikan
Presiden/Wakil Presiden dalam masa
jabatannya menurut UUD. Hal ini pernah
dilakukan karena Presiden dinilai telah melanggar
haluan negara atau UUD 1945. Contoh : Presiden
Soekarno (1967), Presiden B.J. Habibie (1999),
dan Presiden K.H. Abdurachman Wahid (2002).
14. • Jabatan Presiden (eksekutif) tidak dapat
dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat,
dan sebaliknya Presiden juga tidak dapat
membubarkan DPR. Presiden dengan DPR
bekerja sama dalam pembuatan Undang-
Undang.
15. • Jalannya Pemerintahan cenderung lebih
stabil karena program-program relatif lancar
dan tidak terjadi krisis kabinet. Hal ini
dimungkinkan karena kabinet (menteri-
menteri) yang diangkat dan diberhentikan
Presiden, hanya bertanggung jawab kepada
Presiden. Menteri-menteri adalah pembantu
Presiden.
16. Kelemahan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Di Indonesia
• Produk hukum belum banyak memihak
kepentingan rakyat demikian juga aparat
penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim)
masih ada oknum yang belum bekerja secara
profesional sehingga dapat diajak berkolusi.
* Kolusi adalah kerjasama rahasia untuk maksud tidak terpuji /
persekongkolan
*nepotisme adalah tindakan memilih kerabat / sanak saudara
sendiri untuk memegan pemerintahan
17. • Majelis Permusyawaratan Rakyat yang anggota-
anggotanya terdiri anggota DPR, Utusan Daerah dan
Utusan golongan (sekarang DPR dan DPD), merupakan
lembaga negara yang sarat dengan muatan politis
sehingga keputusan maupun ketetapan-ketetapannya
sangat bergantung kepada konstelasi politik rezim yang
berkuasa pada saat itu.
Contoh pada masa orde baru, wewenang MPR untuk
mengubah UUD tidak pernah dilakukan, meskipun
banyak suara-suara rakyat yang menghendaki
amandemen. Keputusan politik masa itu,
dikeluarkannya Ketetapan MPR No.IV/MPR/1983
tentang Referandum bila ingin merubah UUD 1945
18. • Pengawasan rakyat terhadap pemerintah
kurang berpengaruh, sehingga ada
kecenderungan eksekutif lebih dominan
bahkan dapat mengarah ke otoriter.
Contoh : Pada masa orde lama, Presiden dapat
membubarkan DPR dan lembaga-lembaga
negara lain tidak berfungsi bahkan seakan
menjadi pembantu presiden. Demikian juga
pada masa orde baru, meskipun ada lembaga-
lembaga negara lain namun kurang berfungsi
sebagaimana mestinya.
19. • Jika para menteri tidak terdiri dari orang-
orang yang jujur, bersih dan profesional,
program-program pemerintah tidak berjalan
efektif dan populis (berpihak kepada rakyat).
Hal ini akan berakibat munculnya arogansi
kekuasaan, salah urus dan tumbuh suburnya
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Secara
umum hal ini terjadi pada masa pemerintahan
orde baru, meskipun harus diakui adanya
keberhasilan di bidang pembangunan fisik.
21. Perbandingan sistem pemerintahan Indonesia
dengan negara kawasan Asia
No. Kategori Indonesia India China
1
2.
3.
Bentuk negara
Bentuk Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
Kesatuan dengan
otonomi luas.
Republik.
Presidensial untuk
masa jabatan 5
tahun.
Federal dengan
26 negara dan
7 kesatuan
teritorial.
Republik.
Parlementer
untuk masa
jabatan 5
tahun.
Kesatuan
dengan 23
propinsi.
Republik.
Parlementer
22. No. Kategori Indonesia India China
4.
5.
Eksekutif
Legislatif atau
Parlemen
Presiden sebagai
kepala negara dan
kepala
pemerintahan.
Dipilih langsung
oleh rakyat.
Bikameral, yaitu
DPR dan DPD.
Anggota DPR dan
DPD menjadi
anggota MPR.
Presiden sebagai
kepala negara dan
perdana menteri
sebagai kepala
pemerintahan.
Presiden dipilih
oleh anggota
perlemen.
Perdana Menteri
dipilih oleh
mayoritas anggota
parlemen.
Bikameral, yaitu
Dewan Negara
(Rajya Sabha) dan
Majelis Rakyat
(Lok Sabha).
Presiden sebagai
kepala negara.
Presiden dan
wakil dipilih oleh
Kongres Rakyat
Nasional.
Unikameral, yaitu
Nasional People's
Congress atau Qu
Anguo Ranim
Daibiao Dahuo
untuk masa 5
tahun.
23. *bikameral adalah sistem lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas dua kamar atau dua badan legislatif
*unikameral adalah sistem pemerintahan yang hanya memiliki satu kamar pada parlemen atau lembaga
legislatif
No. Kategori Indonesia India China
6. Yudikatif Mahkamah
Agung, badan
peradilan
dibawahnya,
dan Mahkamah
Konstitusi.
Supre Court. Supre Court,
Local People
Courts, Special
Court.
24. Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia
dengan Malaysia
No. Kategori Indonesia Malaysia
1.
2.
Sistem pemerintahan
Badan Eksekutif
berdasarkan UUD
1945 adalah sistem
presidensial
Badan eksekutif
negara Indonesia
terletak pada
presiden yang
mempunyai dua
kedudukan
sekaligus, yaitu
sebagai kepala
negara dan sebagai
kepala
pemerintahan.
Parlementer
Badan eksekutif
Kerajaan Malaysia
terletak pada
perdana menteri
yang memeng
kuasa pengatur dan
sebagai penggerak
pemerintahan
negara.
25. No. Kategori Indonesia Malaysia
2. Badan Legisilatif atau Badan
Perundangan
Di Indonesia badan
legislatif berada di
tangan DPR (Dewan
Perwakilan Rakyat).
Badan mempunyai
peranan untuk
membuat undang-
undang dengan
persetujuan
presiden.
Di Malaysia
terdapat dua
dewan utama
dalam badan
perundangan, yaitu
Dewan Negara dan
Dewan rakyat.
Kedua Dewan ini
mempunyai
peranan untuk
membuat undang-
undang.
26. Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia
dengan negara kawasan Afrika
No. Kategori Indonesia Afrika selatan Mesir
1.
2.
3.
4.
Bentuk negara
Bentuk Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
Eksekutif
Kesatuan
dengan
otonomi luas.
Republik.
Presidensial
untuk masa
jabatan 5
tahun.
Presiden
sebagai kepala
negara dan
kepala
pemerintahan.
Dipilih
langsung oleh
rakyat.
Kesatuan
dengan 9
provinsi.
Republik.
Presidensial
untuk masa
jabatan 5
tahun.
Presiden
sebagai
kepala negara
dan kepala
pemerintahan
. Dipilih oleh
Majelis
Nasional.
Kesatuan
Republik.
Presidensial untuk masa
jabatan 6 tahun.
Presiden sebagai Kepala
Negara. Perdana Menteri
sebagai kepala
pemerintahan. Presiden
diajukan oleh Majelis
Rakyat yang dikuatkan
oleh referendum Perdana
Menteri ditunjuk oleh
Presiden.
27. No. Kategori Indonesia Afrika selatan Mesir
5.
6.
Legislatif atau Parlemen
Yudikatif
Bikameral,
yaitu DPR dan
DPD. Anggota
DPR dan DPD
menjadi
anggota MPR.
Mahkamah
Agung, badan
peradilan
dibawahnya,
dan Mahkamah
Konstitusi .
Bikameral
terdiri dari
Majelis
Nasional dan
Dewan
Nasional
Provinsi.
Constitutional
Court dan
Spreme Court.
Bikameral
terdiri atas
Majelis Rakyat
(Majelis
Alsha'b) dan
Dewan
Penasehat
(Majelis Al-
Shura).
Upreme
Consitutional
Court.
*referendum adalah penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka yang menentukan (jadi,
tidak diputuskan oleh rapat atau parlemen)
28. Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan negara
kawasan Eropa
No Kategori Indonesia Inggris Perancis
1.
2.
3.
4.
Bentuk negara
Bentuk Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
Eksekutif
Kesatuan dengan
otonomi luas.
Republik.
Presidensial
untuk masa
jabatan 5 tahun.
Presiden sebagai
kepala negara
dan kepala
pemerintahan.
Dipilih langsung
oleh rakyat.
Kesatuan.
Monarki
Konstitusional.
Parlementer
untuk masa
jabatan 5 tahun.
Ratu/Raja
sebagai kepala
negara dan
perdana menteri
sebagai kepala
pemerintahan.
Kesatuan dengan 23 daerah
(region).
Republik
Demokrasi
presidensial untuk masa jabatan
5 tahun
Presiden sebagai kepala negara
dipilih langsung oleh rakyat
sedangkan perdana menteri
diusulkan mayoritas Majelis
Nasional dan diangkat presiden.
29. No. Kategori Indonesia Inggris Perancis
5.
6.
Legislatif atau Parlemen
Yudikatif
Bikameral,
yaitu DPR dan
DPD. Anggota
DPR dan DPD
menjadi
anggota MPR.
Mahkamah
Agung, badan
peradilan
dibawahnya,
dan Mahkamah
Konstitusi.
Bikameral
terdiri atas
Majelis
Nasional dan
Dewan
Nasional
Provinsi.
Supreme Court
of England,
Wales, and
Northern
Ireland,
Scotland's
Court of
Session, and
Court of The
Justiciary.
Bikameral
terdiri atas
Majelis Rakyat
(Majelis Al
Asembly).
Supreme Court
of Appeal's dan
Constitutional
of State.
30. Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia
dengan negara kawasan Amerika
No. Kategori Indonesia AS Brazil
1.
2.
3.
4.
Bentuk negara
Bentuk Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
Eksekutif
Kesatuan
dengan otonomi
luas.
Republik.
Presidensial
untuk masa
jabatan 5 tahun.
Presiden sebagai
kepala negara
dan kepala
pemerintahan.
Dipilih langsung
oleh rakyat.
Federal dengan
50 negara
bagian dan 1
distrik.
Republik.
Presidensial
untuk masa
jabatan 4 tahun
Presiden sebagai
kepala negara
dan kepala
pemerintahan.
Dipilih langsung
oleh rakyat.
Federal dengan 26
negara bagian dan
1 distrik federal.
Republik.
Presidensial untuk
masa jabatan 5
tahun.
Presiden sebagai
kepala negara dan
kepala
pemerintahan.
Dipilih langsung
oleh rakyat.
31. No. Kategori Indonesia AS Brazil
5.
6.
Legislatif atau Parlemen
Yudikatif
Bikameral,
yaitu DPR dan
DPD. Anggota
DPR dan DPD
menjadi
anggota MPR
Mahkamah
Agung, badan
peradilan
dibawahnya,
dan Mahkamah
Konstitusi.
Bikameral yaitu
Kongres terdiri
atas Senat dan
The House of
Representative.
Supreme Court
United States
Court of
Appeal Unite
States District
Country Court.
Bikameral yaitu
Kongres
Nasional terdiri
atas federal
Senat dan The
Chamber of
Deputies.
Supreme
Federal
Tribunal Higher
Tribunal or
Justice. Reginal
Federal
Tribunal.
*senat adalah dewan perwakilan rakyat tertinggi
32. DAFTAR PUSTAKA
• Amin Suprihartini dkk. 2007. Pendidikan
Kewarganegaraan Untuk SMK dan MAK Kelas
XII. Klaten: Macanan Jaya Cemerlang. (Buku
Paket Pendidikan Kewarganegaraan Untuk
SMK dan MAK Kelas XII).
• Modul Belajar “Aktual” Pendidikan
Kewarganegaraan SMK atau SMA Kelas XII
Semester 1