Dokumen tersebut membahas Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan dasar ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Dokumen menjelaskan pengertian filsafat dan membahas Pancasila dari sudut pandang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Juga dibahas mengenai nilai, moral, dan norma dalam Pancasila serta arti Pancasila sebagai nilai dasar negara.
4. Pancasila
Pancasila adalah dasar ideologi
– ideologi negara Indonesia.
Pancasila berasal dari bahasa
Sansekerta: ‘panca’ yang berarti
lima dan ‘sila’ yang berarti prinsip
satu asas.
Filsafat
Filsafat berasal dari bahasa
Yunian, philos yang berarti cinta,
sedangkan sophia berarti
bijaksana. Sehingga dapat
diartikan bahwa filsafat adalah
cinta dan kebjiksanaan.
5. Pancasila sebagai dan dalam Filsafat
Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan
kesatuan dari berbagai aspek yang memiliki fungsi
masing – masing, tujuan yang satu, dan suatu
keterkaitan. Pancasila dalam filsafat digunakan sebagai
objek dan subjek. Objek untuk dicari landasan filosofinya
dan subjek untuk mengkritisi aliran filsafat yang
berkembang. Maka dari itu, alangkah baiknya apabila
Pancasila menjadi langkah orientasi pelaksanaan sistem
politik serta pembangunan nasional.
Pancasila juga merupakan hasil pemikiran filosofis
bangsa Indonesia, terutama para elit bangsa. Melalui
pemikiran yang mendalam, mendasar, menyeluruh para
elit bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar
Negara.
6. Kebenaran Pancasila
Pancasila sebagai hasil
pemikiran filosofis bangsa
Indonesia memiliki tiga macam
kebenaran:
1. Kebenaran Ilmiah
2. Kebenaran Filosofis
3. Kebenaran Religius
Kebenaran pancasila secara
ilmiah dilihat dari susunan sila – sila
Pancasila.
Dengan hukum sebab - akibat,
“Ketuhanan Yang Maha Esa”
ditetapkan sebagai sila pertama,
maka Tuhan menjadi penyebab dari
keberadaan alam dan seisinya. Lalu
diikuti dengan “Kemanusiaan yang
adil dan beradab” sebagai sila
kedua, jadi keberadaan manusia
adalah nomor dua setelah Tuhan.
7. Lalu, diikuti oleh “Persatuan Indonesia” sebagai sila ketiga,
karena manusia adalah mahluk sosial yang membutuhkan kehadiran
manusia lainnya untuk hidup. Maka dari itu, muncul kebutuhan akan
persatuan. Selanjutnya, diikuti oleh “Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijakasanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sebagai
sila ke empat, karena dengan adanya persatuan antar individu, akan
muncul suatu keluarga dalam masyarakat, dan dalam pemenuhan
kebutuhan keluarga itu diperlukan musyawarah.
Dan yang terakhir, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia” sebagai sila kelima, karena untuk memenuhi kebutuhan
musyawarah tersebut diperlukan keadilan. Dengan begitu akan
terciptanya musyawarah yang adil dengan tercapainya aspirasi –
aspirasi rakyat secara menyeluruh.
8. Kebenaran Pancasila
secara Filosofis
Kebenaran pancasila secara
filosofis dapat dilihat dari hakikat
sila – sila pancasia, yakni
ketuhanan, kemanusiaan,
persatuan, musyawarah,
keadilan , yang mana lima sila
tersebut merupakan kebutuhan
manusia yang mutlak sifatnya.
Pancasila sebagai hasil
pemikiran yang mengandung
kebenaran ilmiah, filosofis, dan
religius tersebut dijadikan filsafat
negara dan falsafah bangsa.
Kebenaran Pancasila
secara Religius
Kebenaran Pancasila secara
religius dapat dilihat dari nilai – nilai
pancasila yang diajarkan oleh
agama – agama yang ada di
Indonesia. Ketuhanan merupakan
bagian dari ajaran agama, begitu
juga kemanusiaan, persatuan,
musyawarah dan keadilan, karena
setiap agama tentu mengajarkan
kelima nilai tersebut. Jadi,
Pancasila mengandung kebenaran
secara religius, karena merupakan
bagian dari ajaran agama.
9. Menurut Notonagoro
(1975), yang dimaksud
bentuk piramid dari
kesatuan pancasila
adalah bahwa sila yang
pertama dan
seterusnya tiap – tiap
sila bagi sila berikutnya
adalah dasar dan tiap –
tiap sila selanjutnya
merupakan jelmaan
dari sila yang
mendahuluinya.
11. Bidang ontologi yakni bidang
yang membahas tentang hakikat
yang ada dari segala sesuatu,
termasuk alam semesta,
manusia, dan Tuhan. Pancasila
sendiri secara ontologism
mengandung asas serta nilai.
1. Bidang Ontologi
Sama halnya dengan pancasila
yang muncul karena adanya
sebab dan akibat, contoh lainnya
ialah keberadaan manusia
beserta alam semesta memiliki
hukum, asas serta aturan sendiri
atas apa yang terjadi.
Lalu ada eksistensi tata budaya
dari setiap individu manusia itu
sendiri yang merupakan
perwujudan martabat dan
kepribadian sebagai makhluk
yang unggul.
12. 2. Bidang Epistimologi
Yaitu cabang filsafat yang menyelidiki
tentang sumber, proses, syarat, batas dan
kebenaran ilmu. Pancasila juga memiliki
konsep tentang ilmu pengetahuan tersebut.
Bahasannya akan dijelaskan demikian :
13. 2. Wujud pengetahuan :
• Pengetahuan idera
• Pengetahuan ilmiah
• Pengetahuan filosofis
• Pengetahuan religius
1. Sumber ilmu pengetahuan :
•Sumber primer berupa pemahaman
dan penghayatan dari apa-apa yang
sudah ada dengan segala dinamika dan
perubahannya.
•Sumber sekunder berupa dokumentasi,
kepustakaan atau yang lainnya.
•Sumber tersier adalah seseorang yang
memiliki ilmu seperti cendekiawan,
ilmuwan serta ahli.
14. 3. Bidang Axiologi
Axiologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki tentang
pengertian, jenis, tingkatan, sumber dan hakikat nilai.
Pokok-pokok anxiologi pancasila yang bisa direalisasikan
dapat disarikan sebagai berikut (cerminan-cerminan) :
15. PENERAPAN
01
02
04
03
Tuhan Yang Maha Esa sebagai
sumber nilai dengan bijaksana
dimana ada nilai dan hukum moral
yang mengikat makhluk hidup.
Setelah itu ada kesadaran manusia untuk
mewujudkannya, tidak hanya mempelajari
secara umum.
Manusia mampu membedakan sumber nilai
entah dari Tuhannya, menghargai alam
semesta, berhubungan baik dengan sesama
manusia, serta taat dengan negara dan
budaya.
Manusia sendiri mampu menyadari
potensi serta kodratnya sebagai
makhluk hidup, yaitu mampu sebagai
produsen dan sadar bahwa
kedudukannya sebagai pengamal,
obyek nilai (pengemban nilai/penerima).
17. 1. Nilai
Nilai yakni sesuatu yang
diidambakan, sesuatu yang
diinginkan dan sesuatu yang
diidealkan atau sesuatu yang
berharga, bermutu, menunjukkan
kualitas, dan berguna
bagi manusia. Sesuatu itu bernilai
berarti sesuatu itu berharga atau
berguna bagi kehidupan
manusia.
2. Moral
Moral adalah suatu hukum
perilaku yang diterapkan kepada
setiap individu dalam
bersosialisasi dengan sesamanya
sehingga terjalin rasa hormat dan
menghormati antar sesama.
Moral merujuk pada tindakan,
perilaku seseorang yang memiliki
nilai positif sesuai dengan norma
yang ada di suatu masyarakat.
19. 3. Norma
Norma adalah sumber dasar hukum yang menguatkan
kedudukan konsep, nilai, dan moral serta perilaku yang
dilakukan. Norma sesungguhnya perwujudan martabat
manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan
religi. Norma merupakan kesadaran dan sikap luhur
yang dikehendaki oleh tata nilai untukdipatuhi. Oleh
sebab itu norma dalam perwujudannya dapat berupa
norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma
hukum, dan norma sosial.
21. Ketika akan dibangun suatu negara, maka
harus ada landasan pemikiran filosofis yang
kokoh dan tujuan yang jelas. Dengan fungsi
Pancasila sebagai Dasar negara , maka
penyelenggaran negara harus didasarkan pada
Pancasila. Pancasila menjadi sumber dari
segala tata tertib hukum di Indonesia yang
kemudian dijabarkan ke dalam UUD RI 1945
sebagai nilai instrumental dalam
penyelenggaraan negara. Jadi, apa yang
tertulis dalam UUD NRI 1945, harus
dilaksanakan oleh pemerintah dan semua
warga negara Indonesia.
22. Pancasila sebagai Nilai Dasar dan Maknanya
1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa
Mengandung arti keyakinan dan pengakuan yang di
representasikan dalam bentuk perbuatan terhadap Dzat yang
maha Tunggal.
2. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Mengandung arti kesadaran sikap dan berperilaku yang sesuai
dengan moral hidup bermasyarakat.
3. Nilai Persatuan Indonesia
Mengandung arti Sebuah usaha yang mengarah dalam
ketekadan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara.
23. 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan perwakilan
Mengandung arti Suatu pemerintahan rakyat dengan cara
melalui badan-badan tertentu yang dalam menetapkan suatu
peraturan yang diperoleh dengan cara bermusyawarah untuk
mencapai mufakat sehingga tercapai kehendak rakyat untuk
mencapai kesejahteraan hidup rakyat.
5. Nilai keadilan social bagi Seluruh rakyat Indonesia
Mengandung arti bahwa setiap rakyat Indonesia mendapatkan
segala sesuatu yang telah menjadi haknya.
