Perjanjian kerjasama broker tender draft clean

1. 1
PERJANJIAN KERJASAMA
Perjanjian Kerjasama (“Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ---------, tanggal-----,
bulan _______, tahun __________ (_____), oleh dan antara:
1. Nama :
Jabatan:
Alamat :
Paspor :
-dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku …………………………………….. dari
perseroan terbatas PT.
--------------- oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT.-----------------, untuk
selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”; dan
2. Nama :
Alamat :
Paspor :
-dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk selanjutnya disebut
sebagai “Pihak Kedua”.
Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan
masing-masing sebagai “Pihak”.
Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa, Pihak Pertama dengan ini menyatakan sepenuhnya bahwa Pihak Pertama adalah
pihak yang berwenang, sah ditunjuk oleh PT._____ untuk menandatangani Perjanjian ini
dan oleh karena itu Pihak Pertama menyatakan berwenang bertindak untuk dan atas nama
perseroan terbatas PT__________dan mengenai hal ini Pihak Pertama bertanggungjawab
sepenuhnya atas hal tersebut;
B. Bahwa, Pihak Pertama bermaksud untuk menunjuk Pihak Kedua untuk bernegosiasi dengan
pihak ketiga guna memenangkan proyek pekerjaan dari PT.__________, dan Pihak Kedua
dengan ini bersedia menerima maksud Pihak Pertama tersebut dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan yang akan diatur dalam Perjanjian ini.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam
Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

2. 2
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
1. Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan negosiasi dengan pihak
ketiga guna memenangkan proyek pekerjaan dari PT.________untuk Pihak Pertama, dan
Pihak Kedua dengan ini bersedia dan sanggup menerima penunjukkan tersebut dari Pihak
Pertama.
2. Pihak Kedua hanya sebatas ditunjuk untuk melakukan negosiasi, akan tetapi tidak
diwajibkan untuk memenangkan proyek tersebut.
3. Pihak Pertama dengan ini bersedia untuk memberikan success fee kepada Pihak Kedua
apabila Pihak Kedua berhasil memperoleh proyek pekerjaan tersebut dari PT.
untuk Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
4. Pihak Kedua tidak bertanggungjawab atas segala pekerjaan, kesepakatan, perjanjian dan
segala akibat dari perbuatan, tindakan, pekerjaan, dan perbuatan hukum yang dilakukan
oleh Pihak Pertama sebagai akibat yang timbul dari perjanjian atau kesepakatan antara
Pihak Pertama dengan PT. ____________atau pihak yang ditunjuk oleh PT_________. Pihak
Pertama dengan ini melepaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan maupun gugatan
berkaitan dengan hal tersebut baik dari PT._________ maupun pihak lainnya.
5. Apabila Pihak Pertama lalai dalam memenuhi setiap dan/atau seluruh kewajibannya
sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama bersedia untuk mengganti
kerugian kepada Pihak Kedua termasuk namun tidak terbatas terhadap kerugian materiil
maupun immaterial yang diderita oleh Pihak Kedua serta bersedia untuk diadukan, dituntut,
dan digugat oleh Pihak Kedua sesuai dengan hukum yang berlaku.
PASAL 2
MEKANISME PEMBAYARAN SUCCESS FEE
1. Pihak Pertama bersedia untuk memberikan success fee kepada Pihak Kedua sebesar 2% (dua
persen) dari nilai proyek yang dimenangkan oleh Pihak Pertama dengan ketentuan bahwa :
a. apabila nilai proyek yang dimenangkan oleh Pihak Pertama tidak lebih dari atau sama
dengan Rp. 40.000.000.000, - (empat puluh milyar Rupiah); atau
b. apabila nilai proyek yang dimenangkan oleh Pihak Pertama lebih dari Rp 40.000.000.000.-
(empat puluh milyar Rupiah), dengan ketentuan bahwa nilai proyek akan dikurangi Rp
40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) untuk dijalankan oleh Pihak Pertama dan
sisanya akan dijalankan oleh Pihak Kedua; namun demikian Pihak Pertama tetap
berkewajiban untuk membayarkan success fee sebesar 2% (dua persen) sebagaimana
dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a tersebut di atas.

3. 3
2. Para Pihak sepakat bahwa terhadap sisa nilai proyek yang dikerjakan oleh Pihak Kedua,
Pihak Kedua akan menanggung pajak serta akan menerima keuntungan sepenuhnya atas
pelaksanaan proyek yang dikerjakaan oleh Pihak Kedua tersebut.
2. Pihak Pertama berkewajiban untuk membayarkan success fee kepada Pihak Kedua seketika
dan sekaligus lunas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal
Pihak Pertama menandatangani perjanjian atau kesepakatan dengan PT. _______
atau pihak yang ditunjuk oleh PT. ______
3. Terkecuali diatur secara tegas dalam Perjanjian ini, segala pajak yang timbul sehubungan
dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan
peraturan perpajakan yang berlaku.
PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak sampai
dengan diumumkannya pemenang proyek oleh PT.--------------------------- (“Jangka Waktu
Perjanjian”).
PASAL 4
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA
1. Perjanjian ini hanya tunduk kepada dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia.
2. Para Pihak sepakat bahwa segala perselisihan, persengketaan dan/atau perbedaan pendapat
berkaitan dengan pelaksanaan dan/atau penafsiran isi Perjanjian ini, akan diselesaikan
secara musyawarah dan mufakat.
3. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukannya pertemuan musyawarah untuk
pertama kalinya, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan,
sengketa dan/atau perbedaan pendapat tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (“BANI”) sesuai dengan Peraturan BANI dan Undang-Undang No. 30 tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan/atau perubahan-perubahannya
yang berlaku dari waktu ke waktu. Proses arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta dengan
menggunakan bahasa Indonesia, dihadapan dewan arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang
arbiter yang terdiri dari 1 (satu) orang arbiter ditunjuk oleh Pihak Pertama, 1 (satu) orang

4. 4
ditunjuk oleh Pihak Kedua, dan 1 (satu) orang arbiter yang sekaligus akan bertindak sebagai
ketua dewan arbiter yang ditunjuk oleh 2 (dua) orang arbiter yang telah ditunjuk oleh Para
Pihak sebelumnya atau dalam hal tidak tercapai sepakat maka ketua dewan arbiter akan
ditunjuk oleh Ketua BANI yang menjabat pada saat itu.
4. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak. Para Pihak setuju bahwa tidak
ada upaya hukum lainnya, baik dalam bentuk, cara dan/atau alasan apapun, ke pengadilan
atau pihak yang berwenang lainnya yang dapat diajukan terhadap keputusan arbitrase
tersebut.
5. Biaya arbitrase dibebankan sesuai dengan penetapan/putusan dewan arbitrase mengenai
hal tersebut.
6. Untuk menghindari keragu-raguan, Para Pihak sepakat bahwa ketentuan dalam pasal ini
akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir dan/atau diakhiri.
PASAL 5
LAIN-LAIN
1. Para Pihak sepakat bahwa semua ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dapat diubah,
dimodifikasi, diganti atau dibatalkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para
Pihak.
2. Tidak ada satu Pihak pun di dalam Perjanjian ini yang dapat mengalihkan sebagian atau
seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
3. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian diantara Para Pihak berkenaan dengan
materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan dan/atau
perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya oleh Para
Pihak berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
4. Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur
kemudian dalam suatu addendum atau amandemen perjanjian yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. Dalam hal salah satu atau sebagian ketentuan dari Perjanjian ini ditetapkan oleh suatu
putusan pengadilan atau arbitrase atau oleh suatu peraturan perundang-undangan yang
berlaku menjadi melanggar ketentuan hukum, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan,
maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi, mengganggu dan/atau membatalkan
Perjanjian dan/atau ketentuan lain dari Perjanjian dan/atau bagian lain dari ketentuan
tersebut dan Perjanjian dan/atau ketentuan lain dari Perjanjian dan/atau bagian lain dari

5. 5
ketentuan tersebut tidak akan terpengaruh, terganggu, atau batal dan akan tetap berlaku
sepenuhnya dan akan terus mengikat Para Pihak. Para Pihak wajib, dalam setiap kejadian
semacam itu, menyepakati ketentuan(-ketentuan) baru yang akan menggantikan ketentuan
(-ketentuan) tersebut.
Demikian Perjanjian ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar, tidak di bawah
paksaan, tidak di bawah ancaman maupun tekanan dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam
rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan
hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT.----------------------
___________________ ___________________
Nama: Nama:
Jabatan: