SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 5
Downloaden Sie, um offline zu lesen
1
BIAYA, BEBAN DAN PENGURANGAN PENGHASILAN
PENGARUH KENAIKAN IURAN BPJS DI MASA COVID-19
Melina Novitasari
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Email: melinanovitasari44@gmail.com
ABSTRAK
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih menyisakan persoalan. Peningkatan iuran tersebut sudah
berakibat antara lain kurang lebih 800. 000 anggota migrasi turun kelas, serta jumlah ini mungkin
bakal terus meningkat. Permasalahan iuran butuh lekas diatasi supaya tidak memberatkan warga.
Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan di masa COVID-19 tidak tepat mengingat
perekonomian Indonesia sedang terpuruk. Sebagian perihal yang bisa dicoba antara lain perlunya
penganggaran yang lebih baik serta penggalian sumber dana yang potensial tidak hanya APBN.
Tidak cuma itu, perlu diupayakan supaya iuran partisipan jadi alternatif terakhir, mengingat
Program JKN adalan program sosial. DPR RI pula butuh terus melaksanakan pengawasan supaya
iuran tidak memberatkan warga.
Kata kunci : , BPJS Kesehatan, COVID-19, Kenaikan, Iuran
ABSTRACT
The increase in BPJS Health contributions still leaves a problem. The
increase in fees has resulted in, among other things, approximately 800,000 members of the
migration downgrade, and this number is likely to continue to increase. The problem of dues
needs to be addressed quickly so that it does not burden residents. The government
increasing BPJS Health contributions during the COVID-19 period is inappropriate
considering the Indonesian economy is in a slump. Some of the things that can be tried
include the need for better budgeting and exploring potential sources of funds, not only the
APBN. Not only that, efforts should be made to make participant contributions the last
alternative, considering that the JKN program is a social program. The DPR RI also needs
to continue to carry out supervision so that contributions do not burden residents.
Keywords : BPJS Healt , COVID-19, Sector, Contribution
2
1. PENDAHULUAN
Pemberian layanan dan jasa publik
pada dasarnya merupakan entiitas
yang bisa dinikmati oleh masyarakat
tanpa harus mengeluarkan biaya,
namun untuk menyediakan layanan
tersebut bukan berarti tanpa
menimbulkan biaya sama sekali.
Untuk menutupi biaya tersebut,
pemerintah menentukan jumlah yang
harus disediakan dan didistribusikan
kepada pengguna layanan tersebut.
Sesungguhnya, semua layanan publik
di Indonesia dibiayai melaui dua
sumber, yaitu pajak dan pembebanan
langsugn kepada masyarakat yang
menjadi konsumen pelayanan
tersebut. Tetapi buat memastikan tarif
serta layanan tersebut, pemerintah
mempunyai andil yang sangat besar
dengan lembaga yang sudah
ditunjuknya supaya terdapatnya
kenaikan efisiensi alokasi sumber
energi ataupun keadilan dalam
distribusipelayanan publik sehingga
masyarakat dapat menikmatinya.
Tingginya kebutuhan masyarakat
Indonesia akan kesehatan di masa
pandemic yang tidak bisa terpenuhi
akan menyebabkan menurunnya taraf
hidup masyarakat yang berdampak
pada terjangkitnya penyakit dan
permasalah kesehatan lainnya. Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan dihadirkan untuk mampu
memberikan jaminan sosial secara
nasional untuk memenuhi kebutuhan
dasar yang layak bagi seluruh
masyarakat berdasarkan asas
kemanusiaan, manfaat, dan keadilan.
BPJS Kesehatan ialah suatu lembaga
yang sediakan pelayanan asuransi
kesehatan dengan memakai sistem
premi asuransi. Dalam sistem premi
asuransi mengharuskan tiap
pesertanya buat membayarkan iuran
cocok dengan kelas yang diseleksi.
Bersumber pada Peraturan
Presiden Nomor, 64 Tahun 2020, nilai
peningkatan BPJS Kesehatan
partisipan mandiri yang hadapi
peningkatan adalah:
1. Iuran peserta mandiri kelas I dari
yang sebelumnya Rp80.000 naik
menjadi Rp160.000
2. Bagi peserta mandiri kelas II dari
iuran yang sebelumnya Rp51.000
naik menjadi Rp110.000
3. Untuk iuran peserta mandiri kelas
III dari yang sebelumnya
Rp25.500 naik menjadi Rp42.000.
Eksklusif buat kelas III,
pemerintah membagikan subsidi
sebesar Rp16.500 sehingga
anggota senantiasa membayar
Rp25.500. Pada tahun 2021
mendatang, pemerintah
menyusutkan subsidi jadi Rp7.000
sehingga iuran kelas III yang wajib
dibayarkan naik jadi Rp35. 000.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan
sebenarnya adalah hal yang wajar,
seiring dengan inflasi dan kosndisi
lainnya dalam masyarakat. Bahkan
ada ketentuan yang menyatakan bawa
iuran BPJS kesehatan ditinjau paling
lambat 2 tahun sekali. Iuran BPJS
Kesehatan ini terasa sangat
memberatkan karena dilakukan di
tengan pandemic Covid-19.
3
2. METODE PENELITIHAN
Peneliti memilih metode
penelitihan deskriptif kualitatif untuk
meneliti serta menganalisis dampak
kenaikan iuran BPJS, karena relevan
dengan tema penelitihan.
Tujuan dari riset ini merupakan
buat mengatakan peristiwa ataupun
kenyataan, kondisi fenomena, variabel
serta kondisi yang terjalin dikala riset
berlangsung dengan menyuguhkan
apa yang sesungguhnya berlangsung.
Riset ini menafsirkan serta
menguraikan informasi yang
bersangkutan dengan suasana yang
lagi terjalin, perilaku dan pemikiran
yang terjalin di dalam sesuatu warga,
pertentangan antara 2 kondisi ataupun
lebih, ikatan antar variable yang
mencuat, perbandingan antar
kenyataan yang terdapat dan
pengaruhnya terhadap sesuatu
keadaan, serta sebagainya. Peneliti
boleh terjun ke lapangan tanpa
berbekal teori apapun, karena di ujung
penelitian diharapkan peneliti dapat
menemukan teori-teori baru.
Pengamat leluasa mengamati
objeknya buat setelah itu merumuskan
teorinya sendiri bersumber pada hasil
temuannya.
Bersumber pada karakternya yang
demikian, hingga riset deskriptif jadi
salah satu varian dari tata cara riset
kualitatif, sehingga riset dengan tata
cara deskriptif ini bisa digolongkan
dalam ranah riset kualitatif. Daymon
serta Holloway (2008:7) menarangkan
kalau riset kualitatif lebih berfokus
pada kata, serta bukan angka,
walaupun terdapat saatnya angka
dibutuhkan buat mencirikan frekuensi
kedatangan sesuatu tema tertentu
dalam transkrip ataupun terbentuknya
aksi tertentu.
Riset ini memakai tata cara
analisis kualitatif yang bertabiat
deskriptif sehingga lebih menekankan
pada kesimpulan analisi informasi
terhadap dinamika antar fenomena
yang diperoleh lewat proses
wawancara mendalam. Dengan
memakai tata cara wawancara
mendalam tersebut bisa membagikan
peluang kepada narasumber buat bisa
memakai bahasa sendiri sehingga
dialog yang dicoba bisa lebih mudah.
Riset ini melaksanakan pengumpulan
informasi dengan pihak- pihak terpaut
Jadi informan kunci ditetentukan oleh
periset bersumber pada kriteria
tertentu.. diantaranya yaitu:
 Dewasa (sudah memiliki KTP)
 Memiliki pengetahuan, atau
sekurang-kurangnya pernah
melihat berita tentang kenaikan
BPJS Kesehatan dari berbagai
media massa, elektronik maupun
online
 Tidak berafiliasi kepada partai
politik tertentu.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Mayoritas informan menyatakan
bahwa keputusan pemerintah
menaikkan iuran BPJS Kesehatan
tersebut tidak tepat mengingat
perekonomian Indonesia sedang
4
terpuruk karena terkena pandemi
Covid-19. Warga yang kelas
menengah ke dasar pada keadaan
wajar saja merasa berat membayar
iuran BPJS Kesehatan, ditambah
dengan keadaan pandemi Covid- 19
merasa keberatan. Paling utama warga
yang mempunyai pekerjaan tidak
senantiasa di zona swasta, misalnya
buruh tani, buruh bangunan, tukang
ojek serta sebagainya. Sehingga bisa
ditentukan para partisipan BPJS
Kesehatan banyak yang menunggak
pembayaran.
Peningkatan iuran anggota BPJS
Kesehatan bukan kali ini saja.. Tahun
2016 Pemerintah menaikan iuran
berdasarkan Perpres Nomor. 19 Tahun
2016 tentang Pergantian Kedua atas
Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan, yang berlaku
mulai 1 April 2016.. Peningkatan
iuran ialah konsekuensi dari defisit
yang dirasakan BPJS Kesehatan disaat
itu. Tahun 2019 Pemerintah kembali
menaikkan iuran bersumber pada
Perpres Nomor. 75 Tahun 2019
tentang Pergantian atas Perpres No.
82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan, yang berlaku mulai 2
Januari 2020.
Table 1. kenaikan Iuran BPJS
Tahun
Berlaku
Kelas Besar Iuran
Sebelum
Kenaikan
Besar Iuran
Setelah
Kenaikan
Besar
Kenaikan
Persentase
(%)
2020
I Rp 80.000 Rp 160.000 Rp 80.000 100,00
II Rp 51,000 Rp 110.000 Rp 59.000 115,68
III Rp 25.500 Rp 42.000 Rp 16.500 64,70
Tahun 2020 di mana kelas I naik 100%, kelas II naik 115,68%, dan kelas III naik 64,70%.
Peningkatan ini dinilai sangat memberatkan warga, paling utama untuk anggota kelas
III- Mandiri. Salah satu dampak kenaikan iuran telah terlihat. Bagi BPJS Kesehatan,
sampai dikala ini tercatat kurang lebih 800. 000 anggota melaksanakan migrasi turun
kelasBukan tidak mungkin jumlah ini akan terus bertambah.
Akibat pandemic perekonomian di Indonesia menjadi kacau dan banyak orang
kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan penghasilan secara
drastis. peningkatan iuran sebesar 2 kali lipat hendak berakibat pada kesejahteraan
warga.. Sebab, biaya yang dikeluarkan untuk jaminan kesehatan meningkat. Peningkatan
iuran tersebut secara langsung pula tentu hendak mempengaruhi terhadap inflasi. Di
mana, peningkatan iuran BPJS Kesehatan hendak mendesak administered price ataupun
harga yang diatur pemerintah melonjak lebih besar dari sebelumnya
5
4. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari pembahasan penelitihan, maka dapat disimpulkan bahwa banyak sekali dampak
yang terjadi apabila iuran BPJS meningkat. Langkah pemerintah menaikkan kembali
iuran BPJS Kesehatan lewat Perpres No 64 Tahun 2020 dalam keadaan pandemi Covid-
19 memberatkan warga dengan jenis ekonomi menengah ke bawah. Pandemi Covid-19
memukul perekonomian masyarakat yang penghasilannya tidak tetap sehingga
kenaikkan iuran BPJS Kesehatan semakin menambah beban mereka.
Besaran iuran BPJS Kesehatan hendaknya diputuskan secara bijak dengan
memandang keahlian tiap kalangan warga. Besarnya anggaran BPJS Kesehatan bisa
dipadati dengan penggalian sumber dana lain tidak hanya APBN. Butuh diusahakan
supaya iuran dari anggota bukan ialah bagian yang utama dari sumber pendanaan. Tetapi
butuh diupayakan pendanaan dari sumber- sumber lain semacam pajak, filantropi, CSR,
serta lain- lain yang tidak menyalahi ketentuan. DPR RI spesialnya Komisi IX butuh
terus melaksanakan pengawasan supaya iuran BPJS Kesehatan tidak memberatkan
warga.
5. DAFTAR PUSTAKA
Linguistik.id. Ilmu bahasa Linguistik, Sastra, Pendidikan.
Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif | Linguistik Id
Berita acara. Sakinah. 2016. Penyebab Iuran BPJS Naik,
http://ekonomi.kompas.com/read/2016/03/17/091705826/Penyebab.Iuran.B
PJS.Na ik.Ada.4.2.Juta.Peserta.BPJS.Kesehatan.yang.Tidak.Bayar.Iuran
Iuran Naik, Kemenkeu Pastikan BPJS Tak Lagi Defisit”
https://economy.okezone.com/read/2020/05/14/320/2214075/iuran-naik-
kemenkeu-pastikan-bpjs-kesehatan-tak-Iagi-defisit
Iuran Naik, 2,3 Juta Peserta BPJS Kesehatan Turun Kelas”
https://money.kompas.com/read/2020/06/11/201200726/iuran-naik-23-juta-
peserta-bpjs-kesehatan-turun-kelas?page=all
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Minta Ditunda, “Iuran Naik, 800 Ribu Peserta BPJS
Kesehatan Turun Kelas”, 20 Januari 2020, https://www.
cnnindonesia.com/ekonomi/ 20200120 164938-78-467052/ iuran-naik-800-
ribu-peserta-bpjs-kesehatan-turun-ke

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Tugas publik lanjutan andi velia yusnafira a052201008
Tugas publik lanjutan andi velia yusnafira a052201008Tugas publik lanjutan andi velia yusnafira a052201008
Tugas publik lanjutan andi velia yusnafira a052201008AndiVeliaYusnafira
 
Dampak covid 19 dan upaya pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian
Dampak covid 19 dan upaya pemerintah dalam menyelamatkan perekonomianDampak covid 19 dan upaya pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian
Dampak covid 19 dan upaya pemerintah dalam menyelamatkan perekonomianHanifahFebriana
 
Paparan lunch meeting 110221 update 11.42 tayang
Paparan lunch meeting 110221 update 11.42 tayangPaparan lunch meeting 110221 update 11.42 tayang
Paparan lunch meeting 110221 update 11.42 tayangNur Hasan Murtiaji
 
Analisis peningkatan digital ekonomi ditengah pemulihan perekonomian indonesia
Analisis peningkatan digital ekonomi ditengah pemulihan perekonomian indonesiaAnalisis peningkatan digital ekonomi ditengah pemulihan perekonomian indonesia
Analisis peningkatan digital ekonomi ditengah pemulihan perekonomian indonesiaRatnaWahyu5
 
Organisasi sekolah di masa pademi
Organisasi sekolah di masa pademiOrganisasi sekolah di masa pademi
Organisasi sekolah di masa pademiSitiNgaisahSPdMPd
 
Working Paper Jamkesda
Working Paper JamkesdaWorking Paper Jamkesda
Working Paper JamkesdaArticle33
 
Akuntansi perpajakan
Akuntansi perpajakanAkuntansi perpajakan
Akuntansi perpajakanEmiAprillia
 
Artikel penelitian covid 19 kembali membludak membuat beban utang indonesia s...
Artikel penelitian covid 19 kembali membludak membuat beban utang indonesia s...Artikel penelitian covid 19 kembali membludak membuat beban utang indonesia s...
Artikel penelitian covid 19 kembali membludak membuat beban utang indonesia s...HenieIndiningtyas
 
Policy brief pkh
Policy brief pkhPolicy brief pkh
Policy brief pkhBe Susantyo
 
Kebijakan penjaminan sosial i
Kebijakan penjaminan sosial iKebijakan penjaminan sosial i
Kebijakan penjaminan sosial iNandya Guvita
 
Indonesian Economic Review and Outlook No 2 Tahun II/Juni 2013
Indonesian Economic Review and Outlook No 2 Tahun II/Juni 2013Indonesian Economic Review and Outlook No 2 Tahun II/Juni 2013
Indonesian Economic Review and Outlook No 2 Tahun II/Juni 2013Rosa Kristiadi
 
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...Edi Kusmiadi
 
Kebijakan penjaminan sosial (ii)
Kebijakan penjaminan sosial (ii)Kebijakan penjaminan sosial (ii)
Kebijakan penjaminan sosial (ii)Nandya Guvita
 
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020Arif Efendi
 

Was ist angesagt? (19)

Tugas publik lanjutan andi velia yusnafira a052201008
Tugas publik lanjutan andi velia yusnafira a052201008Tugas publik lanjutan andi velia yusnafira a052201008
Tugas publik lanjutan andi velia yusnafira a052201008
 
Artikel akl ii
Artikel akl iiArtikel akl ii
Artikel akl ii
 
Dampak covid 19 dan upaya pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian
Dampak covid 19 dan upaya pemerintah dalam menyelamatkan perekonomianDampak covid 19 dan upaya pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian
Dampak covid 19 dan upaya pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian
 
Paparan lunch meeting 110221 update 11.42 tayang
Paparan lunch meeting 110221 update 11.42 tayangPaparan lunch meeting 110221 update 11.42 tayang
Paparan lunch meeting 110221 update 11.42 tayang
 
Analisis peningkatan digital ekonomi ditengah pemulihan perekonomian indonesia
Analisis peningkatan digital ekonomi ditengah pemulihan perekonomian indonesiaAnalisis peningkatan digital ekonomi ditengah pemulihan perekonomian indonesia
Analisis peningkatan digital ekonomi ditengah pemulihan perekonomian indonesia
 
Organisasi sekolah di masa pademi
Organisasi sekolah di masa pademiOrganisasi sekolah di masa pademi
Organisasi sekolah di masa pademi
 
Working Paper Jamkesda
Working Paper JamkesdaWorking Paper Jamkesda
Working Paper Jamkesda
 
Akuntansi perpajakan
Akuntansi perpajakanAkuntansi perpajakan
Akuntansi perpajakan
 
Artikel penelitian covid 19 kembali membludak membuat beban utang indonesia s...
Artikel penelitian covid 19 kembali membludak membuat beban utang indonesia s...Artikel penelitian covid 19 kembali membludak membuat beban utang indonesia s...
Artikel penelitian covid 19 kembali membludak membuat beban utang indonesia s...
 
Policy brief pkh
Policy brief pkhPolicy brief pkh
Policy brief pkh
 
Kebijakan penjaminan sosial i
Kebijakan penjaminan sosial iKebijakan penjaminan sosial i
Kebijakan penjaminan sosial i
 
Garis kemiskinan
Garis kemiskinanGaris kemiskinan
Garis kemiskinan
 
Indonesian Economic Review and Outlook No 2 Tahun II/Juni 2013
Indonesian Economic Review and Outlook No 2 Tahun II/Juni 2013Indonesian Economic Review and Outlook No 2 Tahun II/Juni 2013
Indonesian Economic Review and Outlook No 2 Tahun II/Juni 2013
 
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...
 
Kebijakan penjaminan sosial (ii)
Kebijakan penjaminan sosial (ii)Kebijakan penjaminan sosial (ii)
Kebijakan penjaminan sosial (ii)
 
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannya
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannyaRancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannya
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannya
 
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020
 
buletin-apbn-public-67.pdf
buletin-apbn-public-67.pdfbuletin-apbn-public-67.pdf
buletin-apbn-public-67.pdf
 
Dasar-dasar Ekonomi Kesehatan
Dasar-dasar Ekonomi KesehatanDasar-dasar Ekonomi Kesehatan
Dasar-dasar Ekonomi Kesehatan
 

Ähnlich wie Pengaruh Kenaikan BPJS dimasa COVID-19

STRATEGI PEMULIHAN PEREKONOMIAN INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19
STRATEGI PEMULIHAN PEREKONOMIAN INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19STRATEGI PEMULIHAN PEREKONOMIAN INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19
STRATEGI PEMULIHAN PEREKONOMIAN INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19DhinnarMasyundra
 
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?Suprijanto Rijadi
 
Kertas Ilmiah EPPE6906 - Moratorium
Kertas Ilmiah EPPE6906 - MoratoriumKertas Ilmiah EPPE6906 - Moratorium
Kertas Ilmiah EPPE6906 - MoratoriumEddyHermanZaidel
 
Implikasi pasca kenaikan bbm di sektor kesehatan
Implikasi pasca kenaikan bbm di sektor kesehatanImplikasi pasca kenaikan bbm di sektor kesehatan
Implikasi pasca kenaikan bbm di sektor kesehatanSutopo Patriajati
 
Artikel Iilmiah Perpajakan_indri_Akuntansi E 2018
Artikel Iilmiah Perpajakan_indri_Akuntansi E 2018Artikel Iilmiah Perpajakan_indri_Akuntansi E 2018
Artikel Iilmiah Perpajakan_indri_Akuntansi E 2018IndriDjuarsah
 
Adm Keuangan Ari.docx
Adm Keuangan Ari.docxAdm Keuangan Ari.docx
Adm Keuangan Ari.docxFadhielAchmad
 
Makalah sistim pembiayaan kesehatan
Makalah sistim pembiayaan kesehatanMakalah sistim pembiayaan kesehatan
Makalah sistim pembiayaan kesehatanady suhardi
 
Artikel Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19
Artikel Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19 Artikel Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19
Artikel Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19 fareliaariska
 
Analisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jkn
Analisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jknAnalisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jkn
Analisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jknDanin Jaya
 
Chapter 8 Buku Getting Health Reform Right : A Guide to Improving Performance...
Chapter 8 Buku Getting Health Reform Right : A Guide to Improving Performance...Chapter 8 Buku Getting Health Reform Right : A Guide to Improving Performance...
Chapter 8 Buku Getting Health Reform Right : A Guide to Improving Performance...Nasiatul Salim
 
rencana percepatan digitalisasi ekonomi Kabupaten Batang.docx
rencana percepatan digitalisasi ekonomi Kabupaten Batang.docxrencana percepatan digitalisasi ekonomi Kabupaten Batang.docx
rencana percepatan digitalisasi ekonomi Kabupaten Batang.docxPrashintaSari
 
adm keuangan ita.docx
adm keuangan ita.docxadm keuangan ita.docx
adm keuangan ita.docxFadhielAchmad
 
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020MajalahBRAFOPMK
 
Maslihatin nadliyah artikel akuntansi perpajakan
Maslihatin nadliyah artikel akuntansi perpajakanMaslihatin nadliyah artikel akuntansi perpajakan
Maslihatin nadliyah artikel akuntansi perpajakanMaslihatinNadliyah
 

Ähnlich wie Pengaruh Kenaikan BPJS dimasa COVID-19 (20)

STRATEGI PEMULIHAN PEREKONOMIAN INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19
STRATEGI PEMULIHAN PEREKONOMIAN INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19STRATEGI PEMULIHAN PEREKONOMIAN INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19
STRATEGI PEMULIHAN PEREKONOMIAN INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19
 
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?
 
Kertas Ilmiah EPPE6906 - Moratorium
Kertas Ilmiah EPPE6906 - MoratoriumKertas Ilmiah EPPE6906 - Moratorium
Kertas Ilmiah EPPE6906 - Moratorium
 
LEAFLET PROLANIS.pdf
LEAFLET PROLANIS.pdfLEAFLET PROLANIS.pdf
LEAFLET PROLANIS.pdf
 
Implikasi pasca kenaikan bbm di sektor kesehatan
Implikasi pasca kenaikan bbm di sektor kesehatanImplikasi pasca kenaikan bbm di sektor kesehatan
Implikasi pasca kenaikan bbm di sektor kesehatan
 
Bps kesejahteraan-pns
Bps kesejahteraan-pnsBps kesejahteraan-pns
Bps kesejahteraan-pns
 
Artikel Iilmiah Perpajakan_indri_Akuntansi E 2018
Artikel Iilmiah Perpajakan_indri_Akuntansi E 2018Artikel Iilmiah Perpajakan_indri_Akuntansi E 2018
Artikel Iilmiah Perpajakan_indri_Akuntansi E 2018
 
BPJS
BPJSBPJS
BPJS
 
Adm Keuangan Ari.docx
Adm Keuangan Ari.docxAdm Keuangan Ari.docx
Adm Keuangan Ari.docx
 
Makalah sistim pembiayaan kesehatan
Makalah sistim pembiayaan kesehatanMakalah sistim pembiayaan kesehatan
Makalah sistim pembiayaan kesehatan
 
Artikel Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19
Artikel Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19 Artikel Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19
Artikel Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19
 
Analisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jkn
Analisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jknAnalisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jkn
Analisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jkn
 
Chapter 8 Buku Getting Health Reform Right : A Guide to Improving Performance...
Chapter 8 Buku Getting Health Reform Right : A Guide to Improving Performance...Chapter 8 Buku Getting Health Reform Right : A Guide to Improving Performance...
Chapter 8 Buku Getting Health Reform Right : A Guide to Improving Performance...
 
rencana percepatan digitalisasi ekonomi Kabupaten Batang.docx
rencana percepatan digitalisasi ekonomi Kabupaten Batang.docxrencana percepatan digitalisasi ekonomi Kabupaten Batang.docx
rencana percepatan digitalisasi ekonomi Kabupaten Batang.docx
 
BPJS
BPJSBPJS
BPJS
 
adm keuangan ita.docx
adm keuangan ita.docxadm keuangan ita.docx
adm keuangan ita.docx
 
Bagian 5
Bagian 5Bagian 5
Bagian 5
 
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020
 
PPT Kelomp 1.pptx
PPT Kelomp 1.pptxPPT Kelomp 1.pptx
PPT Kelomp 1.pptx
 
Maslihatin nadliyah artikel akuntansi perpajakan
Maslihatin nadliyah artikel akuntansi perpajakanMaslihatin nadliyah artikel akuntansi perpajakan
Maslihatin nadliyah artikel akuntansi perpajakan
 

Kürzlich hochgeladen

sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.pptsejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.pptpebipebriyantimdpl
 
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptKarakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptmuhammadarsyad77
 
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okegaluhmutiara
 
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaanReview Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaanHakamNiazi
 
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5SubhiMunir3
 
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh Cityjaanualu31
 
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptPresentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptzulfikar425966
 
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianpresentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianHALIABUTRA1
 
kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121tubagus30
 
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsungSaham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsunghaechanlee650
 
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdfSlide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdfSriHandayani820917
 

Kürzlich hochgeladen (18)

MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptxMODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
 
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.pptsejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
 
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptKarakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
 
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptxPEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
 
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
 
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaanReview Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
 
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
 
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptxTEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
 
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
 
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptPresentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
 
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianpresentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
 
kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121
 
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotecAbortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
 
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsungSaham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
 
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptxMETODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
 
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptxMODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
 
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get CytotecAbortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
 
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdfSlide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
 

Pengaruh Kenaikan BPJS dimasa COVID-19

  • 1. 1 BIAYA, BEBAN DAN PENGURANGAN PENGHASILAN PENGARUH KENAIKAN IURAN BPJS DI MASA COVID-19 Melina Novitasari Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Email: melinanovitasari44@gmail.com ABSTRAK Kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih menyisakan persoalan. Peningkatan iuran tersebut sudah berakibat antara lain kurang lebih 800. 000 anggota migrasi turun kelas, serta jumlah ini mungkin bakal terus meningkat. Permasalahan iuran butuh lekas diatasi supaya tidak memberatkan warga. Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan di masa COVID-19 tidak tepat mengingat perekonomian Indonesia sedang terpuruk. Sebagian perihal yang bisa dicoba antara lain perlunya penganggaran yang lebih baik serta penggalian sumber dana yang potensial tidak hanya APBN. Tidak cuma itu, perlu diupayakan supaya iuran partisipan jadi alternatif terakhir, mengingat Program JKN adalan program sosial. DPR RI pula butuh terus melaksanakan pengawasan supaya iuran tidak memberatkan warga. Kata kunci : , BPJS Kesehatan, COVID-19, Kenaikan, Iuran ABSTRACT The increase in BPJS Health contributions still leaves a problem. The increase in fees has resulted in, among other things, approximately 800,000 members of the migration downgrade, and this number is likely to continue to increase. The problem of dues needs to be addressed quickly so that it does not burden residents. The government increasing BPJS Health contributions during the COVID-19 period is inappropriate considering the Indonesian economy is in a slump. Some of the things that can be tried include the need for better budgeting and exploring potential sources of funds, not only the APBN. Not only that, efforts should be made to make participant contributions the last alternative, considering that the JKN program is a social program. The DPR RI also needs to continue to carry out supervision so that contributions do not burden residents. Keywords : BPJS Healt , COVID-19, Sector, Contribution
  • 2. 2 1. PENDAHULUAN Pemberian layanan dan jasa publik pada dasarnya merupakan entiitas yang bisa dinikmati oleh masyarakat tanpa harus mengeluarkan biaya, namun untuk menyediakan layanan tersebut bukan berarti tanpa menimbulkan biaya sama sekali. Untuk menutupi biaya tersebut, pemerintah menentukan jumlah yang harus disediakan dan didistribusikan kepada pengguna layanan tersebut. Sesungguhnya, semua layanan publik di Indonesia dibiayai melaui dua sumber, yaitu pajak dan pembebanan langsugn kepada masyarakat yang menjadi konsumen pelayanan tersebut. Tetapi buat memastikan tarif serta layanan tersebut, pemerintah mempunyai andil yang sangat besar dengan lembaga yang sudah ditunjuknya supaya terdapatnya kenaikan efisiensi alokasi sumber energi ataupun keadilan dalam distribusipelayanan publik sehingga masyarakat dapat menikmatinya. Tingginya kebutuhan masyarakat Indonesia akan kesehatan di masa pandemic yang tidak bisa terpenuhi akan menyebabkan menurunnya taraf hidup masyarakat yang berdampak pada terjangkitnya penyakit dan permasalah kesehatan lainnya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dihadirkan untuk mampu memberikan jaminan sosial secara nasional untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi seluruh masyarakat berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan. BPJS Kesehatan ialah suatu lembaga yang sediakan pelayanan asuransi kesehatan dengan memakai sistem premi asuransi. Dalam sistem premi asuransi mengharuskan tiap pesertanya buat membayarkan iuran cocok dengan kelas yang diseleksi. Bersumber pada Peraturan Presiden Nomor, 64 Tahun 2020, nilai peningkatan BPJS Kesehatan partisipan mandiri yang hadapi peningkatan adalah: 1. Iuran peserta mandiri kelas I dari yang sebelumnya Rp80.000 naik menjadi Rp160.000 2. Bagi peserta mandiri kelas II dari iuran yang sebelumnya Rp51.000 naik menjadi Rp110.000 3. Untuk iuran peserta mandiri kelas III dari yang sebelumnya Rp25.500 naik menjadi Rp42.000. Eksklusif buat kelas III, pemerintah membagikan subsidi sebesar Rp16.500 sehingga anggota senantiasa membayar Rp25.500. Pada tahun 2021 mendatang, pemerintah menyusutkan subsidi jadi Rp7.000 sehingga iuran kelas III yang wajib dibayarkan naik jadi Rp35. 000. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebenarnya adalah hal yang wajar, seiring dengan inflasi dan kosndisi lainnya dalam masyarakat. Bahkan ada ketentuan yang menyatakan bawa iuran BPJS kesehatan ditinjau paling lambat 2 tahun sekali. Iuran BPJS Kesehatan ini terasa sangat memberatkan karena dilakukan di tengan pandemic Covid-19.
  • 3. 3 2. METODE PENELITIHAN Peneliti memilih metode penelitihan deskriptif kualitatif untuk meneliti serta menganalisis dampak kenaikan iuran BPJS, karena relevan dengan tema penelitihan. Tujuan dari riset ini merupakan buat mengatakan peristiwa ataupun kenyataan, kondisi fenomena, variabel serta kondisi yang terjalin dikala riset berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sesungguhnya berlangsung. Riset ini menafsirkan serta menguraikan informasi yang bersangkutan dengan suasana yang lagi terjalin, perilaku dan pemikiran yang terjalin di dalam sesuatu warga, pertentangan antara 2 kondisi ataupun lebih, ikatan antar variable yang mencuat, perbandingan antar kenyataan yang terdapat dan pengaruhnya terhadap sesuatu keadaan, serta sebagainya. Peneliti boleh terjun ke lapangan tanpa berbekal teori apapun, karena di ujung penelitian diharapkan peneliti dapat menemukan teori-teori baru. Pengamat leluasa mengamati objeknya buat setelah itu merumuskan teorinya sendiri bersumber pada hasil temuannya. Bersumber pada karakternya yang demikian, hingga riset deskriptif jadi salah satu varian dari tata cara riset kualitatif, sehingga riset dengan tata cara deskriptif ini bisa digolongkan dalam ranah riset kualitatif. Daymon serta Holloway (2008:7) menarangkan kalau riset kualitatif lebih berfokus pada kata, serta bukan angka, walaupun terdapat saatnya angka dibutuhkan buat mencirikan frekuensi kedatangan sesuatu tema tertentu dalam transkrip ataupun terbentuknya aksi tertentu. Riset ini memakai tata cara analisis kualitatif yang bertabiat deskriptif sehingga lebih menekankan pada kesimpulan analisi informasi terhadap dinamika antar fenomena yang diperoleh lewat proses wawancara mendalam. Dengan memakai tata cara wawancara mendalam tersebut bisa membagikan peluang kepada narasumber buat bisa memakai bahasa sendiri sehingga dialog yang dicoba bisa lebih mudah. Riset ini melaksanakan pengumpulan informasi dengan pihak- pihak terpaut Jadi informan kunci ditetentukan oleh periset bersumber pada kriteria tertentu.. diantaranya yaitu:  Dewasa (sudah memiliki KTP)  Memiliki pengetahuan, atau sekurang-kurangnya pernah melihat berita tentang kenaikan BPJS Kesehatan dari berbagai media massa, elektronik maupun online  Tidak berafiliasi kepada partai politik tertentu. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Mayoritas informan menyatakan bahwa keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan tersebut tidak tepat mengingat perekonomian Indonesia sedang
  • 4. 4 terpuruk karena terkena pandemi Covid-19. Warga yang kelas menengah ke dasar pada keadaan wajar saja merasa berat membayar iuran BPJS Kesehatan, ditambah dengan keadaan pandemi Covid- 19 merasa keberatan. Paling utama warga yang mempunyai pekerjaan tidak senantiasa di zona swasta, misalnya buruh tani, buruh bangunan, tukang ojek serta sebagainya. Sehingga bisa ditentukan para partisipan BPJS Kesehatan banyak yang menunggak pembayaran. Peningkatan iuran anggota BPJS Kesehatan bukan kali ini saja.. Tahun 2016 Pemerintah menaikan iuran berdasarkan Perpres Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Pergantian Kedua atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang berlaku mulai 1 April 2016.. Peningkatan iuran ialah konsekuensi dari defisit yang dirasakan BPJS Kesehatan disaat itu. Tahun 2019 Pemerintah kembali menaikkan iuran bersumber pada Perpres Nomor. 75 Tahun 2019 tentang Pergantian atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang berlaku mulai 2 Januari 2020. Table 1. kenaikan Iuran BPJS Tahun Berlaku Kelas Besar Iuran Sebelum Kenaikan Besar Iuran Setelah Kenaikan Besar Kenaikan Persentase (%) 2020 I Rp 80.000 Rp 160.000 Rp 80.000 100,00 II Rp 51,000 Rp 110.000 Rp 59.000 115,68 III Rp 25.500 Rp 42.000 Rp 16.500 64,70 Tahun 2020 di mana kelas I naik 100%, kelas II naik 115,68%, dan kelas III naik 64,70%. Peningkatan ini dinilai sangat memberatkan warga, paling utama untuk anggota kelas III- Mandiri. Salah satu dampak kenaikan iuran telah terlihat. Bagi BPJS Kesehatan, sampai dikala ini tercatat kurang lebih 800. 000 anggota melaksanakan migrasi turun kelasBukan tidak mungkin jumlah ini akan terus bertambah. Akibat pandemic perekonomian di Indonesia menjadi kacau dan banyak orang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan penghasilan secara drastis. peningkatan iuran sebesar 2 kali lipat hendak berakibat pada kesejahteraan warga.. Sebab, biaya yang dikeluarkan untuk jaminan kesehatan meningkat. Peningkatan iuran tersebut secara langsung pula tentu hendak mempengaruhi terhadap inflasi. Di mana, peningkatan iuran BPJS Kesehatan hendak mendesak administered price ataupun harga yang diatur pemerintah melonjak lebih besar dari sebelumnya
  • 5. 5 4. KESIMPULAN DAN SARAN Dari pembahasan penelitihan, maka dapat disimpulkan bahwa banyak sekali dampak yang terjadi apabila iuran BPJS meningkat. Langkah pemerintah menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan lewat Perpres No 64 Tahun 2020 dalam keadaan pandemi Covid- 19 memberatkan warga dengan jenis ekonomi menengah ke bawah. Pandemi Covid-19 memukul perekonomian masyarakat yang penghasilannya tidak tetap sehingga kenaikkan iuran BPJS Kesehatan semakin menambah beban mereka. Besaran iuran BPJS Kesehatan hendaknya diputuskan secara bijak dengan memandang keahlian tiap kalangan warga. Besarnya anggaran BPJS Kesehatan bisa dipadati dengan penggalian sumber dana lain tidak hanya APBN. Butuh diusahakan supaya iuran dari anggota bukan ialah bagian yang utama dari sumber pendanaan. Tetapi butuh diupayakan pendanaan dari sumber- sumber lain semacam pajak, filantropi, CSR, serta lain- lain yang tidak menyalahi ketentuan. DPR RI spesialnya Komisi IX butuh terus melaksanakan pengawasan supaya iuran BPJS Kesehatan tidak memberatkan warga. 5. DAFTAR PUSTAKA Linguistik.id. Ilmu bahasa Linguistik, Sastra, Pendidikan. Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif | Linguistik Id Berita acara. Sakinah. 2016. Penyebab Iuran BPJS Naik, http://ekonomi.kompas.com/read/2016/03/17/091705826/Penyebab.Iuran.B PJS.Na ik.Ada.4.2.Juta.Peserta.BPJS.Kesehatan.yang.Tidak.Bayar.Iuran Iuran Naik, Kemenkeu Pastikan BPJS Tak Lagi Defisit” https://economy.okezone.com/read/2020/05/14/320/2214075/iuran-naik- kemenkeu-pastikan-bpjs-kesehatan-tak-Iagi-defisit Iuran Naik, 2,3 Juta Peserta BPJS Kesehatan Turun Kelas” https://money.kompas.com/read/2020/06/11/201200726/iuran-naik-23-juta- peserta-bpjs-kesehatan-turun-kelas?page=all Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Minta Ditunda, “Iuran Naik, 800 Ribu Peserta BPJS Kesehatan Turun Kelas”, 20 Januari 2020, https://www. cnnindonesia.com/ekonomi/ 20200120 164938-78-467052/ iuran-naik-800- ribu-peserta-bpjs-kesehatan-turun-ke