Dokumen tersebut membahas hukum udara nasional Indonesia dan menjelaskan beberapa poin kunci seperti peran Indonesia di organisasi penerbangan sipil internasional, penyempurnaan undang-undang terkait, jenis angkutan udara, kedaulatan udara, pendaftaran pesawat, investigasi kecelakaan, dokumen penerbangan, dan peran badan PBB terkait dalam membantu pendidikan penerbangan di Indonesia.

1. HUKUM UDARA NASIONAL
Mariske Myeke Tampi
Air and Space Law

2. • Indonesia sebagai anggota Organisasi Penerbangan
Sipil Internasional sejak 27 April 1950
• Menyempurnakan Undang-Undang No. 15 Tahun
1992 dengan UU No. 15 Tahun 1992 dengan UU No.
1 Tahun 2009
• UU No. 1 Tahun 2009 disusun mengacu pada
Konvensi Chicago Tahun 1944
• Jiwa dari UU ini bermaksud memisahkan regulator
dengan operator sehingga fungsi, tugas dan
tanggung jawab masing-masing jelas.
Latar Belakang UU No. 1 Tahun 2009

3. 1. Angkutan Udara Niaga dan Bukan Niaga
2. Kedaulatan Negara di Udara
3. Pendaftaran dan Kebangsaan Pesawat
4. Pencarian dan Pertolongan Pesawat Udara
5. Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara
6. Dokumen Penerbangan
7. Peran Penerbangan Sipil Internasional
terhadap Indonesia
Skopa Pembahasan

4. 1. Angkutan Udara Dalam Negeri (Pasal 85)
2. Angkutan Udara Luar Negeri (Pasal 86-90)
3. Angkutan Udara Tidak Berjadwal (Pasal 91-95)
4. Pelayanan Angkutan Udara Niaga Berjadwal (Pasal 97-
99)
5. Angkutan Udara Bukan Niaga (Pasal 101-103)
6. Angkutan Udara Perintis (Pasal 104)
7. Izin Usaha Angkutan Udara Niaga (Pasal 108-114)
8. Izin Operasi Angkutan Udara Bukan Niaga (Pasal 115-
117)
9. Kewajiban Pemegang Izin Usaha Angkutan Udara
(Pasal 119)
Angkutan Udara Niaga dan
Bukan Niaga (Pasal 83, Pasal 84)

5. 10. Jejaring dan Rute Penerbangan (Pasal 121-124)
11. Tarif Angkutan Udara (Pasal 126)
12. Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Udara (Pasal 131-
133)
13. Penyandang Cacat, Lanjut Usia, Anak dan/atau
Orang Sakit (Pasal 134)
14. Pengangkutan Barang Khusus dan Barang
Berbahaya (Pasal 135)
Angkutan Udara Niaga dan
Bukan Niaga

6. 1. Batas Wilayah Daratan
2. Batas Wilayah Perairan
3. Batas Wilayah Udara
4. Pelanggaran Kedaulatan di Wilayah Udara
5. Flight Information Region
Kedaulatan Negara di Udara

7. 1. Undang-Undang No. 83 Tahun 1958
2. Undang-Undang No. 15 Tahun 1992
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009
4. Sertifikasi dan Penghapusan Pendaftaran dan
Kebangsaan
5. Berlakunya Pendaftaran dan Kebangsaan Pesawat
Udara
6. Penampilan Pendaftaran dan Kebangsaan Pesawat
Udara
Pendaftaran dan Kebangsaan Udara

8. 1. Organisasi Pelayanan SAR
2. Wilayah Pencarian dan Pertolongan
3. Sub-Pusat Pencarian dan Pertolongan
4. Komunikasi Pencarian dan Pertolongan (SRR)
5. Unit-unit Pencarian dan Pertolongan (SRU)
6. Kerjasama Antarnegara
7. Kerjasama dengan Dinas Lain
8. Penyebarluasan Informasi
9. Langkah-langkah Persiapan
Pencarian dan Pertolongan
Pesawat Udara

9. 1. Data Kecelakaan Pesawat Udara
2. Maksud dan Tujuan Investigasi Pesawat Udara
3. Biaya Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara
4. Jenis-jenis Kecelakaan Pesawat Udara
5. Sebab-sebab Kecelakaan Pesawat Udara
6. Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara
Investigasi Kecelakaan
Pesawat Udara

10. 1. Sertifikat Produksi Pesawat Udara
2. Sertifikat Pendaftaran dan Kebangsaan
3. Sertifikat Kelaikudaraan
4. Sertifikat Operator Pesawat Udara
5. Sertifikat Operasi Pesawat Udara
6. Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara
7. Sertifikat Personil Pesawat Udara
8. Lisensi atau Sertifikat Personil Bandar Udara
9. Lisensi atau Sertifikat Personil Navigasi Penerbangan
10. Sertifikat Lembaga Pelayanan Umum
Dokumen Penerbangan

11. 11. Sertifikat Lembaga Penyelenggara Pelayanan
Navigasi Penerbangan
12. Sertifikasi Kompetensi Penyelenggara Pendidikan
dan Pelatihan
13. Setifikasi Operasi Bandar Udara
14. Sertifikat Fasilitas Bandar Udara
15. Izin Usaha Angkutan Udara Niaga
16. Izin Operasi Angkutan Udara Bukan Niaga
17. Dokumen Angkutan Udara
18. Dokumen Penumpang
19. Boarding Pass
20. Surat Muatan Udara
Dokumen Penerbangan

12.  Merupakan badan khusus (special agency) PBB
 Bantuan teknik
 Akademi Penerbangan Indonesia di Curug
Tangerang mendapat bantuan melalui UNDP
 Berupa tenaga ahli, peralatan pendidikan
penerbangan maupun peralatan navigasi
penerbangan
 Indonesia telah mampu mencetak tenaga terdidik
dengan bantuan instruktur asing (Co. Mulyadi Rahmat)
Peran International Civil Aviation Organisation
(ICAO) Terhadap Indonesia