2. P
emilihan presiden satu putaran
yang didengungkan partai – partai
pendukung SBY – Boediono
terjawab sudah setelah KPU resmi
mengumumkan pasangan tersebut
sebagai pemenang dalam pilpres 2009
dengan perolehan suara 61.66%, diikuti
oleh pasangan Megawati – Prabowo
sebesar 25% dan JK – Wiranto 12%. .
Sebelumnya, sejumlah lembaga survey
juga mengeluarkan hasil penghitungan
suara dengan hasil yang tidak jauh
berbeda dengan menggunakan metode
pengitungan cepat atau quick count (see
table1) . Kemenganan SBY – Boediono
tidak lepas dari dukungan dari sebuah
koalisi besar yang berjangkar pada
Partai Demokrat, PKB, PKS, PAN dan
PPP. Selain itu ada sekitar 20 partai
lain yang memberikan dukungannya,
sehingga modal dukungan pasangan
ini mencapai 49.7% popular vote dan
dukungan 56.7% kursi parlemen. Hal
ini berarti, Presiden SBY memiliki akses
untuk mendapatkan dukungan politik di
parlemen. Dalam banyak hal ini berarti
pijakan untuk membangun stabilitas
S
usilo Bambang Yudhoyono
und Boediono wurden von
der Wahlkommission offiziell
zum Siegerpaar der diesjährigen
Präsidentschaftswahlen erklärt. Damit
erfüllte sich der Wunsch der sie
unterstützenden Parteien, die Wahl
in einem Gang durchzuführen. Der
amtierende Präsident und sein Mitstreiter
konnten demzufolge 61.66% der
Stimmen erzielen, gefolgt von Megawati
und Prabowo mit 25% und Jusuf Kalla
und Wiranto mit 12%. Zuvor hatten
bereits einige Umfrageinstitute ihre
Hochrechnungsergebnisse veröffentlicht,
die nur unmerklich vom offiziellen Ergebnis
abwichen (siehe Tabelle 1). Der Sieg von
Yudhoyono und Boediono ist auch auf
die Unterstützung einer weitreichenden
Koalition aus Partai Demokrat
(Demokratische Partei), PKB (Partei
des nationalen Erwachens), PKS (Partei
für soziale Wohlfahrt), PAN (Nationale
Mandatspartei) und PPP (Vereinte
Entwicklungspartei) zurückzuführen.
Darüber hinaus war ihnen das Wohlwollen
von ungefähr 20 weiteren Parteien sicher.
politik lima tahun ke depan.
Walaupun kemengangan ini sudah
diprediksi banyak pihak, Pilpres 2009
tetap menyisakan kejutan bagi banyak
orang, termasuk anjloknya suara
pasangan JK – Wiranto. Padahal
beberapa minggu menjelang Pilpres 8
Juli, media massa ramai memberitakan
naiknya popularitas JK selama masa
kampanye. Bahkan sejumlah pihak
sempat memprediksi Pilpres dua
putaran bagi pasangan ini. Bahkan,
sebuah survey yang dikeluarkan
Puskaptis menunjukan popularitas JK
naik sebesar 4.83% menjadi 17.20%,
dibandingkan kedua rivalnya SBY
dan Megawati yang masing – masing
mengalami kemunduran sebesar 5.24%
dan 2.09%. Kalah telak bagi JK-Wiranto
juga berarti klimaks dari konflik internal
partai berlambang pohon beringin
tersebut. Dapat dipastikan hal ini akan
memunculkan kelompok maneuver
penantang untuk merebut kepemimpinan
Golkar. Ini jelas akan mempengaruhi
koalisi besar yang sebelumnya telah
disepakati oleh PDI-P, Partai Gerindra,
Partai Golkar, dan Partai Hanura.
Lalu kemanakah arah Partai Golkar
pasca Pilpres 2009? Hal ini tentu akan
bergantung kepada siapa yang akan
menjadi Ketua Umum Golkar.
Sebelumnya, Drama lain dari Pilpres
2009 adalah dengan dilaporkannya KPU
ke Bawaslu oleh tim kampanye nasional
Megawati – Prabowo, atas pelanggaran
sistematis yang dilakukan selama
tahapan Pilpres. Dalam laporannya
mereka menuntut Bawaslu untuk
mengusut temuan tujuh juta pemilih
ganda di enam provinsi yang terdapat
dalam daftar pemilih tetap (DPT)..
Selain itu, Tim Megawati-Prabowo juga
mempertanyakan penghilangan sekitar
69 ribu TPS dan adanya satu TPS
yang jumlah pemilihnya lebih dari 800
orang yaitu batas yang ditetapkan UU.
PDIP sendiri siap beroposisi bersama
Partai Gerindra dan sejumlah partai lain
yang tergabung dalam koalisi besar,
termasuk diantaranya Partai Hanura
dan kemungkinan Partai Golkar. Editor
SOROTAN Maria Gracias mengulas lebih
banyak.
So verfügt das Kandidatenpaar über
die Unterstützung von 49.7% der in den
Parlamentswahlen abgegebenen Stimmen
und 56.7% der Parlamentssitze. Dies stellt
eine wichtige Grundlage für politische
Stabilität in den nächsten fünf Jahren dar.
Der Wahlsieg von Susilo Bambang
Yudhoyono war bereits vorhergesagt
worden war. Das geringe Wahlergebnis
für Jusuf Kalla und Wiranto z.B.
überraschte jedoch. Denn noch einige
Wochen vor der Wahl am 8. Juli hatten die
Medien darüber berichtet, dass Kalla im
Wahlkampf an Popularität hinzugewinnen
konnte. Es wurde gar angenommen,
dass das Kandidatenpaar es in die zweite
Runde schaffen würde. Eine Umfrage des
Forschungszentrums für Strategische
Politik und Entwicklung Puskaptis
zeigte, dass Jusuf Kallas Beliebtheit
um 4,83% auf 17,20% gestiegen war,
während seine Rivalen Yudhoyono und
Megawati jeweils 5,24% bzw. 2,09% an
Zustimmung einbüssten. Die eindeutige
Niederlage der Kandidaten Kalla und
Wiranto bedeutet zudem den Höhepunkt
des parteiinternen Konflikts in Golkar und
wird sehr wahrscheinlich zu Manövern
seiner Rivalen um den Vorsitz der Partei
führen. Dies wird auch die große Koalition
aus PDI-P (Indonesische Demokratische
Partei-Kampf), Partai Gerindra (Bewegung
für Großindonesien), Partai Golkar und
Partai Hanura (Partei des Volksgewissens)
beeinflussen. Und wohin wird sich
Golkar nach den Präsidentschaftswahlen
orientieren? Dies wird vom nächsten
Parteivorsitzenden abhängen.
Darüber hinaus wurden die
Präsidentenwahlen davon überschattet,
dass das Wahlkampfteam um Megawati
und Prabowo der Wahlaufsichtsbehörde
systematische Verstöße der
Wahlkommission meldete. Sie forderten
die Wahlaufsicht auf, sieben Millionen
Doppelwähler im Wählerverzeichnis von
sechs Provinzen zu prüfen. Außerdem
stellte das Team von Megawati und
Prabowo das Streichen von ca. 69.000
Wahllokalen in Frage und bemängelte,
dass es ein Wahllokal für mehr als 800
Wähler – die im Gesetz festgelegte
Obergrenze – gab. PDI-P will zusammen
mit Partai Gerindra und einigen anderen
Parteien der großen Koalition, u.a. mit
Partai Hanura und evtl. mit Golkar, die
Opposition stellen. Die Redakteurin des
SOROTAN Maria Gracias berichtet.
Lanjutkan, Pak SBY! Lanjutkan, Pak SBY!
ii SOROTAN XVIII / 3 / 2009 iiiSOROTAN XVIII / 3 / 2009
SPECIAL REPORT SPECIAL REPORT
Penulis/Autor: Maria Gracias Hutapea
@archive
@archive
3. SPECIAL REPORT SPECIAL REPORT
iv SOROTAN XVIII / 3 / 2009 vSOROTAN XVIII / 3 / 2009
Sri Setiawati, Pegawai Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)
Pilpres 2009 berlangsung sukses dan secara umum berlangsung lancar. Bagi tim
sukses yang menang terasa puas karena usahanya selama ini berhasil. Menurut saya
pemerintah dengan menteri-menterinya nanti mampu melanjutkan pemerintahan yang
telah berjalan selama ini, terus memberantas korupsi dan memperhatikan kebutuhan
pegawai negeri.
Sri Setiawati, Beamtin im Ministerium für Energie und mineralische
Ressourcen (ESDM)
Die Präsidentschaftswahlen 2009 verliefen erfolgreich und im Großen und Ganzen ohne
Probleme. Die Bemühungen des Siegerteams haben sich ausgezahlt.. Ich glaube, die
jetzige Regierung wird ihre Arbeit fortsetzen können, Korruption weiter bekämpfen und
die Bedürfnisse der Beamten beachten.
Apa kata mereka tentang Pemilihan Presiden 2009
Agenda politik lima tahunan di Indonesia baru saja usai. Sekian harapan terurai dari ekspresi
dan opini masyarakat dari pelbagai latar belakang profesi. Berikut kutipan-kutipannya yang
dirangkum Iwan Nasution-SOROTAN :
Tan Ivan Leo, Dosen Universitas Bina Nusantara
Walau terdapat beberapa kecurangan, secara umum pilpres
berlangsung lancar. Saya akan mendukung pemerintahan
selanjutnya, semoga program-program kemarin bisa
direalisasikan dan segala kekurangannya bisa segera
dibenahi.
Tan Ivan Leo, Dozent der Bina Nusantara Universität
Obwohl es mancherorts zu Unregelmäßigkeiten kam,
verliefen die Wahlen relativ problemlos. Ich werde die künftige
Regierung unterstützen. Hoffentlich können die laufenden
Programme weiterhin umgesetzt und noch verbessert
werden.
Rifki Arzeli, Staff HRD-PT. Novell Pharmaceutical Laboratories.
Agenda pilpres kali ini jauh lebih tidak siap dibanding tahun 2004. Bisa dibayangkan sampai
H-4 permasalahan banyak terjadi, mulai dari DPT (Daftar Pemilih Tetap), jumlah kotak suara
yang tidak beimbang, hingga masalah promosi masing-masing capres. Seharusnya jika KPU
siap dengan Pesta Demokrasi 5 tahunan permasalahan-permasalahan seperti itu bisa di
minimalisir dan di hilangkan. Jangan sampai menyulitkan pemilih.
Rifki Arzeli, Personalabteilung-PT. Novell Pharmaceutical Laboratories.
Die Präsidentschaftswahlen waren diesmal viel schlechter vorbereitet als 2004. Bis zuletzt
traten Probleme auf, angefangen beim Wählerverzeichnis, der Anzahl der Wahlurnen bis hin
zu Verstößen im Wahlkampf. Eigentlich sollten solche Probleme nicht auftauchen, wenn die
Wahlkommission gut auf die alle 5 Jahre stattfindenden Wahlen vorbereitet wäre. Man sollte
es den Wählern nicht unnötig schwer machen.
Endah Cahyaningsih, Staff Dinas Pertukaran
Mahasiswa Indonesia-Jerman (DAAD) Jakarta
Pilpres 2009 berjalan dengan baik, terlepas adanya klaim dari capres/cawapres tertentu
yang menyatakan bahwa masih ada ketidakberesan dalam hal DPT dll dan malah ada klaim
yang sangat ekstrim bahwa pilpres tahun ini cacat. Semoga kalau SBY-Boediono terpilih
pemerintahan ini semakin bersih dengan dibabathabisnya para koruptor karena merekalah,
menurut saya sumber keterpurukan negara ini dan semoga perekonomian semakin membaik
sehingga tidak didikte oleh negara-negara kuat.
M. Nursyamsu, Spinning Manager PT. Argo Pantes Tbk.
Pilpress kali ini jauh lebih aman, lancar dibanding tahun sebelumnya walaupun masih ada
kelemahan disengaja atau tidak. Perubahan sikap mental pejabat tingkat pimpinan mutlak
dilakukan bila Negara ini ingin bangkit dan disegani. Rakyat Indonesia masih menganut sikap
keteladanan pimpinan dalam hal apapun. Koruptor musuh no.1 yang harus dihukum lebih
keras lagi. Indonesia membutuhkan pimpinan yang sportif, gentleman, tegas, berani, bukan
feodal–feodal yang minta disanjung, dihormati, dilayani sampai sekecil-kecilnya.
Novendo Beladone, General Manager PT. Maju Lancar Sejahtera
Pilpres 2009 relatif aman, kondusif walau masih ada anggapan ada pihak yang dimenangkan
dan dicurangi, dan ini belum ada kejelasannya. Saya pikir belum ada kandidat lain dalam
lima tahun terakhir ini, kecuali SBY. Semoga pemerintahan di bawah SBY nantinya lebih
memprioritaskan keamanan, produski dalam negeri agar rakyat Indonesia sendiri bisa
berkarya dan orang-orang pintar yang selama ini bekerja di Eropa bisa lebih dihargai di
bagsanya sendiri.
Die Präsidentschaftswahlen 2009, Was meinen Sie?
Das Ende der Legislaturperiode ist mit Hoffnungen und Erwartungen der Menschen verbunden,
mögen sie auch unterschiedlichen beruflichen Hintergrunds sein. Hier sind ihre Meinungen, die
von Iwan Nasution-SOROTAN zusammengefasst sind :
Endah Cahyaningsih, Angestellte des DAAD Jakarta
Die Präsidentschaftswahlen verliefen gut, abgesehen von Vorwürfen einiger Kandidaten,
dass das Wählerverzeichnis nicht in Ordnung gewesen sei und dass es gar zu Wahlbetrug
kam. Hoffentlich werden korrupte Beamte von ihren Posten entfernt, wenn Yudhoyono und
Boediono gewählt werden. Denn Korruption schadet dem Land. Hoffentlich erholt sich auch
die Wirtschaft, damit wir uns nicht nach den Wirtschaftsmächten richten müssen.
M. Nursyamsu, Spinning Manager PT. Argo Pantes Tbk.
Die diesjährigen Präsidentschaftswahlen waren sicherer und problemloser als zuvor, obwohl
das System immer noch Schwächen zeigt. Leitende Beamte müssen ihre Denkweise ändern,
wenn Indonesien respektiert werden will. Das indonesische Volk richtet sein Verhalten aber
immer noch nach seinen Führungsfiguren aus. Korruption ist Staatsfeind Nr. 1 und muss
härter bestraft werden. Indonesien braucht faire, resolute und mutige Führungspersonen,
keine Feudalisten, die verehrt und bedient werden wollen.
Novendo Beladone, Hauptgeschäftsführer-PT. Maju Lancar Sejahtera
Die Wahlen waren relativ sicher, obwohl noch Unklarheit darüber herrscht, ob es wirklich
zu Wahlbetrug kam. Ich glaube, außer Yudhoyono gab es in den letzten Jahren keinen
aussichtsreichen Kandidaten. Hoffentlich setzt seine Regierung in Zukunft mehr auf Sicherheit
und einheimische Produktion, damit die Indonesier selbst etwas schaffen können und kluge
Köpfe, die bisher in Europa gearbeitet haben, mehr Anerkennung finden.
@IwanNasution-EKONID
4. SPECIAL REPORT SPECIAL REPORT
vi SOROTAN XVIII / 3 / 2009 viiSOROTAN XVIII / 3 / 2009
Pasca pilpres 2009, saat ini perhatian publik beralih kepada
susunan kabinet baru. Dalam hal ini, berbagai pertanyaan
muncul termasuk siapa saja yang akan dipilih SBY sebagai tim
ekonomi dalam kabinet 2009–2014. Maklum saja, program utama
term ke dua SBY adalah kebijakan ekonomi. Selain itu ramai beredar
kabar bahwa Menteri Ekonomi Sri Mulyani akan di geser menjadi
Gubernur Bank Indonesia. Sejumlah nama muncul dalam bursa
menteri, bahkan partai–partai politik pendukung SBY–Boediono
sudah mengajukan nama–nama untuk jabatan menteri strategis dan
pos–pos di luar jabatan menteri. SBY sendiri dikabarkan tidak akan
meninggalkan parpol-parpol pendukung koalisi, namun begitu SBY
akan melihat kapabilitas dan kredibilitas kader partai politik tersebut.
Ada tiga gerbong besar dalam pencalonan tim ekonomi kabinet baru
SBY, yaitu gerbong Boediono, gerbong Kadin dan Perbanas, serta
gerbong PKS. Gerbong Bodiono terdiri dari ekonomis muda terbaik
Indonesia yang disebut – sebut sebagai the best and th brighthest,
termasuk Chatib Basri, Raden Pardede, dan Muhammad Ichsan.
Sementara gerbong Kadin–Perbanas membawa sejumlah pengusaha
Kemenangan telak bagi SBY-Boediono dalam Pipres
2009 menunjukan kepercayaan bangsa Indonesia
khususnya kepada Presiden menjabat yang dalam
lima tahun masa pemerintahannya berhasil
mengatasi berbagai permasalahan ekonomi, term.
asuk pemberantasan korupsi dan penegakan
hukum. Dengan lebih dari 50% suara di Parlemen,
diharapakan pasangan SBY-Boediono dapat
menjalankan program-program yang dijanjikan
selama masa kampanye, termasuk melanjutkan
kebijakan ekonomi yang telah berjalan dan dinilai
cukup berhasil.
SBY-Boediono: Challenges 2009-2014
Penulis/Autor: Maria Gracias Hutapea muda handal seperti Sandiaga Uno, dan pengusaha media Chairul
Tanjung, yang juga di usung oleh PKS.
Dalam sebuah wawancara dengan Metro TV, Pengurus Kadin
Indonesia, Poemmpida Hidayatullah menekankan pentingnya
seorang pengusaha dalam tim ekonomi SBY karena pengalaman
dan intuisi mereka sangat dibutuhkan dalam menerapakan sebuah
kebijakan. Hidayatullah mencontohkan kebijakan pajak yang diambil
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai langkah yang sangat baik
bagi pemerintah namun kurang menguntungkan bagi dunia usaha.
“Diperlukan suatu kehandalan dalam human interactions, sebuah
kebijakan menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Hidayatullah.
“Pengusaha adalah seorang doers ketimbang thinkers,” tambahnya.
Dia juga menambahkan bahwa menteri sebagai jabatan politis dengan
tekanan – tekanan politik dari berbagai pihak yang berkepentingan,
maka dari itu diharapkan dengan adanya seorang pengusaha di dalam
tim ekonomi dapat meminimalisir gesekan tersebut.
Sementara itu, pengamat politik sekaligus anggota tim sukses SBY –
Boediono, Bara Hasibuan mengatakan apabila diliihat dari kepentingan
pelaku bisnis, maka peran pengusaha dalam sebuah kabinet tidaklah
begitu penting karena bagaimanapun juga pemerintah akan tetap
memperhatikan dunia usaha sebagai salah satu pilar perekonomian
bangsa. Namun begitu, Hasibuan menilai kombinasi yang seimbang
antara kaum professional dan politik dalam sebuah kabinet tetap
dibutuhkan, dengan tetap mengutamakan kecakapan dan kualitas.
Sebaliknya, memiliki partai politik memimpin sebuah departemen
dapat menghasilkan politisasi yang begitu kuat sehinga peluang kolusi
dan nepotisme terbuka lebar. “Hal ini jelas menjadi tantangan bagi
pemerintahan SBY – Boediono yang selama masa kampanye gencar
menjanjikan reformasi birokrasi dalam pemerintahan,” jelas Hasibuan.
Sebelumnya, SBY sendiri dengan tegas menyatakan bahwa apabila
terpilih lagi menjadi Presiden RI maka tidak ada Ketua Parpol yang bisa
duduk dalam pemerintahan. Dilain pihak, SBY juga diharapkan dapat
bersikap bijaksana dalam menghadapi dominasi PKS sebagai partai
pendukung utama dalam pemerintahannya. “ SBY harus siap dengan
kontroversi dari barisan dari partai – partai pendukung
Der klare Sieg von Susilo Bambang Yudhoyono
und Boediono in den Präsidentschaftswahlen
2009 zeigt, dass das indonesische Volk dem
amtierenden Präsidenten vertraut. Er konnte
in seiner fünfjährigen Amtzeit einige Probleme
lösen. So wurde Korruption bekämpft und mehr
Rechtssicherheit eingeführt. Mit mehr als 50%
der Stimmen im Parlament erwartet man, dass
das Tandem Yudhoyono-Boediono die während
des Wahlkampfs versprochenen Programme
durchführen wird und die bisher erfolgreiche
Wirtschaftspolitik fortsetzen kann.
I
m Moment wendet sich die öffentliche Aufmerksamkeit der
Zusammenstellung des künftigen Kabinetts zu. Es stellt sich u.a.
die Frage, wen Yudhoyono in sein Wirtschaftsteam für 2009-
2014 aufnimmt, da die Wirtschaftspolitik während Yudhoyonos
zweiter Amtszeit Priorität genießen wird. Darüber hinaus geht das
Gerücht um, dass Wirtschaftsministerin Sri Mulyani Gouverneurin
der Zentralbank werden soll. Einige Personen werden bereits als
mögliche Minister gehandelt und auch die Siegerparteien haben
bereits Namen für strategische Posten genannt. Der Präsident selbst
wird die Koalitionsparteien nicht unbeachtet lassen, jedoch auch
die Fähigkeiten und Glaubwürdigkeit der Parteikader unter die Lupe
nehmen. Kandidaten für das Wirtschaftsteam im neuen Kabinett
werden von Boediono, der indonesischen Handelskammer Kadin und
der Bankenvereinigung Perbanas als auch von PKS vorgeschlagen
(siehe Tabellen 2a, 2b, 2c). Die Gruppe um Boediono besteht aus
kompetenten und klugen jungen indonesischen Ökonomen wie z.B.
Chatib Basri, Raden Pardede, und Muhammad Ichsan. Dahingegen
bringen die indonesische Handelskammer und Perbanas die Namen
glaubwürdiger Unternehmer wie z.B. Sandiaga Uno und Chairul
Tanjung ins Spiel, der ebenfalls von der PKS getragen wird.
In einem Interview mit Metro TV unterstrich Poemmpida Hidayatullah
von der indonesischen Handelskammer, wie wichtig es ist,
Unternehmer in Yudhoyonos Wirtschaftsteam zu haben. Denn ihre
Erfahrung und Intuition würden gebraucht. Hidayatullah nannte die
Steuerpolitik der Finanzministerin Sri Mulyani als einen beispielhaften
Schritt, von dem die Regierung, jedoch nicht die Geschäftswelt
profitiert. “Zwischenmenschliche Glaubwürdigkeit ist notwendig, eine
Politik, die die Wünsche vieler Menschen aufgreift”, meint Hidayatullah.
“Unternehmer handeln eher und denken weniger”, fügt er hinzu.
Außerdem unterlägen Minister politischem Druck. Daher sei zu
erwarten, dass Unternehmer im Wirtschaftsteam derartige Friktionen
minimieren könnten.
Gleichzeitig äußert Bara Hasibuan, Politikbeobachter und Mitglied
des Wahlkampfteams für SBY – Boediono, dass die Rolle von
Unternehmern in einem Kabinett aus der Sicht von Wirtschaftsakteuren
nicht so wichtig ist. Denn die Regierung würde der Geschäftswelt als
einem Pfeiler der Volkswirtschaft in jedem Falle Beachtung schenken.
Dennoch hält Hasibuan eine Kombination aus Experten und Politikern
in einem Kabinett für notwendig, wobei jedoch Qualifikation und
Qualität den Ausschlag geben. Im Gegensatz dazu kann die Leitung
eines Ressorts durch Parteikader dieses so stark politisieren, dass
Kollusion und Nepotismus Tür und Tor geöffnet werden. “Dies ist eine
klare Herausforderung für Yudhoyono und Boediono, die während
des Wahlkampfs beständig eine Reform der Verwaltungsbürokratie
versprochen haben”, erklärt Hasibuan. Zuvor hatte der Präsident
noch einmal nachdrücklich erklärt, dass kein Parteivorsitzender in der
Regierung sitzen wird, sollte er wieder gewählt werden. Andererseits
wird von Yudhoyono erwartet, der PKS als wichtigster Koalitionspartei
vorsichtig zu begegnen. “Er muss darauf gefasst sein, dass die ihn
tragenden Parteien kontrovers reagieren, wenn sie innerhalb der
Koalition in die Opposition gedrängt werden”, meint Poemmpida
Hidayatullah. Die PKS als Hauptunterstützer der Regierung
Yudhoyono-Kalla beispielsweise sei in der Realität eher als Opposition
aufgetreten. Dies hätte das Regierungshandeln erschwert.
Campaign
Promises
Challenges
Economic
Growth
Increase economic
growth to 7 percent
RI economic growth during the
first quarter of 2009 was 4.4
percent
People’s
Welfare
Maintaining food
security; support housing
& wage increase; reform
education & health
systems; create jobs;
increase public safety;
end discrimination;
protect civil freedom
& human rights; and
preserve environment
Production of rice paddies during
first quarter of 2008 was 58,269
(in thousand tons-BPS). The
unemployment rate in August
2008 was 8.93 percent. The
average unemployment rate was
9.8 percent from 2004-2008
Worker’s
Wage
Increase worker’s
wages. Increase farmer
harvest prices. Continue
cash assistance (BLT)
program
In 3rd quarter of 2008, the
average annual wage of workers
was Rp.1,095.790, where areas
in 2nd quarter of 2008 it was Rp.
1,200.772
Energy
Policy
Increase national
production, efficiency,
distribution improvement
and develop renewable
energy resources
In the 2009 budget plan includes
a Rp.60.53 trillion for energy
needs, consisting of Rp.55.24
trillion for electricity subsidies &
Rp. 5.29 trillion prepared if coal
supply to PLN is not achieved
Budget for
Defense
Increase budget for
national defense to a
minimum of Rp. 120
trillion
In the 2009 budget plan, Ministry
of Defense and the armed forces
were given Rp.33.7 trillion, but
Rp.460 billion is needed to cover
TNI’s operation expenses
Government
Governance
Bureaucracy reform;
continue anti-corruption
effort & capacity building
for government officials
The draft corruption law has
not been completed by DPR &
legislative deliberation on the law
is not expected to be completed
until December 2009
Legal
Supremacy
Legal reform; promote
transparent, fair & equal
treatment under the
law; promote ethical
standards in legal
system
DPR approved the draft Supreme
Court law in December 2008. The
draft of the law mixed priorities
of the blueprint for constitutional
reform & eliminating surveillance
of judges
Human
Rights
Protect women and
children against
discrimination;
enforce human rights
Protection human rights is
dependent on political ties even
though the National Commission
for the Protection of Human
Rights is supposed to have
the authority to investigate &
prosecute violations of such rights
Agriculture
and
Livestock
Stabilize prices; create
balance between
consumer & producers;
and create balance
between import duties
and consumption prices
Inflation rate in 2009 is estimated
to be below 5 percent following
the prices of goods & services
which have relatively stabilized
from January to May 2009
SBY-Boediono Campaign Promises
Source: APCO/ Kompas
@archive
5. SPECIAL REPORT SPECIAL REPORT
viii SOROTAN XVIII / 3 / 2009 ixSOROTAN XVIII / 3 / 2009
apabila mereka berbalik menjadi oposisi
dalam koalisi,” ujar Poemmpida Hidayatullah.
Dia mencontohkan PKS sebagai pendukung
utama dalam pemerin-tahan SBY – JK
ternyata banyak melakukan tindakan –
tindakan oposisi yang justru mempersulit
kebijakan pemerintah.
Sementara itu Pengamat ekonomi dari Centre
for Strategic International Studies (CSIS),
Hadi Soesastro mengatakan bahwa SBY
harus bersikap lebih aktif dalam pemerintahan
mendatang. Soesastro menilai sikap SBY
yang cendrung berhati – hati dan lambat
dalam mengambil keputusan karena terpaku
pada sistem dapat menjadi bumerang bagi
pemerintahannya. Soesastro mencontohkan
kurangnya dukungan presiden terhadap
menteri – menterinya dalam parlemen.
“Contohnya pada kebijakan impor beras,
adalah wapres Jusuf Kalla yang memberikan
dukungan ketika para menteri ‘bertarung’
di DPR.” Dia menambahkan bahwa menteri
tanpa dukungan partai politik biasanya
menjadi korban, karena itu dukungan
presiden sangat dibutuhkan untuk setiap
kebijakan yang mereka ambil.
Sri Mulyani: Gubernur BI ?
Keluarnya nama Menteri Keuangan Sri
Mulyani sebagai salah satu kandidat
Gubernur Bank Indonesia menggantikan
Boediono menimbulkan banyak spekulasi.
Ramai beredar kabar bahwa Sri Mulyani
digeser dari Departemen Keuangan ke Bank
Indonesia karena adanya tekanan politik dari
konglomerat hitam yang terganggu dengan
reformasi pajak dan bea cukai. Namun dilain
pihak banyak yang menyayangkan keputusan
tersebut karena hingga saat ini belum ada
calon pengganti yang secakap menteri yang
dijuluki sebagai menteri keuangan terbaik di
Asia oleh majalah EuroMoney.
Ketua Perbankan Umum Nasional, Sigit
Pramono mengatakan bahwa pemerintah
justru rugi apabila mengajukan Sri Mulyani
sebagai Gubernur Bank Indonesia.”
Penempatan orang dengan sekelas Sri
Mulyani dan Darmin Nasution ( Pimpinan
Dirjen Pajak yang ditunjuk sebagai Deputi
Senior Gubernur BI ) akan merugikan
pemerintah, karena dengan begitu akan ada
tiga pejabat yang menduduki pos krusial;
yakni Menteri Keuangan, Menteri BUMN,
dan Menteri Koordinator Perekonomian.
Mereka ini bertanggung jawab terhadap
perekonomian makro Indonesia,” ujar
Pramono kepada harian Tempo.
Dalam kabinet SBY – JK, Sri Mulyani bisa
dikatakan sebagai menteri yang paling
efektif dan sukses dalam melakukan
sejumlah reformasi dalam departemen yang
dipimpinnya, termasuk dua institusi penting
yang dikenal sangat powerfull, untouchable,
dan corrupt termasuk pajak dan bea cukai.
Karena itu, akan lebih baik apabila Sri Mulyani
berada di tempat yang sama sehingga
program dan kebijakan – kebijakan yang
telah dijalankan selama ini dapat diteruskan.
Dibawah Sri Mulyani, Indonesia mencapai
pertumbuhan ekonomi yang stabil dan makro
ekonomi yang terus meningkat. Bahkan, krisis
ekonomi global nyaris tidak berimbas pada
Indonesia. (table 2d, 2e).
Namun begitu, Sri Mulyani tetap optimis
bahwa reformasi perpajakan akan terus
Laut Hadi Soesastro, Wirtschaftsexperte
am Centre for Strategic International
Studies (CSIS) müsse Yudhoyono in der
kommenden Regierung aktiver handeln.
Der Präsident tendiere dazu, vorsichtig zu
sein und Entscheidungen hinauszuzögern.
Dies könne aber zu einem Bumerangeffekt
führen. Soesastro nennt die mangelhafte
Unterstützung des Präsidenten für seine
Minister im Parlament als Beispiel. “Im Falle
des Reisimports z.B. war es Vize-Präsident
Jusuf Kalla, der die Minister bei ihrem
“Kampf” im Parlament unterstützte.” Er fügt
hinzu, dass Minister ohne die Unterstützung
politischer Parteien normalerweise zum Opfer
werden. Daher muss der Präsident ihre
Maßnahmen mittragen.
Sri Mulyani: Gouverneurin der
Zentralbank?
Es wurde viel spekuliert, als der Name von
Finanzministerin Sri Mulyani als Kandidatin
für den Gouverneursposten der Zentralbank
als Nachfolger Boedionos fiel. Diverse Kreise
hätten sich von ihrer Steuer- und Zollreform
gestört gefühlt, Druck gemacht, Sri Mulyani
vom Finanzressort abzuziehen. Andererseits
wurde der Entschluss gutgeheißen. Denn
bisher gibt es keinen Ersatzkandidaten gibt,
der mit der Ministerin, die von der Zeitschrift
EuroMoney zur besten Finanzministerin
Asiens gekürt wurde, zu vergleichen wäre.
Der Vorsitzende der nationalen
Bankenvereinigung, Sigit Pramono,
meinte, die Regierung hätte einen Verlust
zu erleiden, würde sie Sri Mulyani zur
Gouverneurin der Zentralbank ernennen.
„Die Ernennung von Sri Mulyani und
Darmin Nasution (der Generaldirektor für
Steuern, der zu einem der Vizegouverneure
der Zentralbank ernannt wurde) wird der
Regierung schaden, da somit drei Beamte
wichtige Posten im Finanzministerium,
im Ministerium für Staatsunternehmen
und im Koordinationsministerium für
Wirtschaft einnehmen würden, die für
die makroökonomischen Verhältnisse
verantwortlich zeichnen”, äußerte Pramono
gegenüber der Tageszeitung Tempo.
Sri Mulyani hat ihr Ministerium effektiv
und erfolgreich reformiert, u.a. die beiden
wichtigen und bekanntermaßen sehr
mächtigen, unantastbaren und korrupten
Institutionen für Steuern und Zoll. Daher
wäre es von Vorteil, wenn sie die begonnen
Programme und Maßnahmen fortsetzen
könnte. Unter Sri Mulyani erreichte Indonesien
ein stabiles Wirtschaftswachstum und sich
stetig verbessernde makroökonomische
Verhältnisse. Sogar die globale
Wirtschaftskrise hatte kaum Auswirkungen
auf Indonesien. (Tabellen 2d, 2e).
Dennoch ist Sri Mulyani optimistisch, dass
die Steuerreformen fortgesetzt werden, auch
wenn sie nicht mehr als Finanzministerin
fungiert. Sri Mulyani selbst hat noch nicht
bekannt gegeben, wer den Posten des
Generaldirektors für Steuern als Nachfolger
von Darmin Nasution besetzen wird. Seit die
Steuerreformen vor fünf Jahren konzipiert
Rapat kabinet
2,100
1,950
1,800
1,650
1,500
1,350
1,200
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
Jan-09 Feb-09 Mar-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09
Macroeconomic of Indonesia is improving
Exchange Rate (LHS) Stock Index (RHS)
June 26Th
2040
June 26Th
10,230
Source: Ministry of Finance of The Republic of Indonesia
Education
• Ph.D The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA
• Master of Economics, Monash University, Australia
• Bachelor of Ecnomics (Honors), Western Australia University, Australia
• Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
Previous Government Position
• 2008 – 2009, Governor of Central Bank Indonesia (BI)
• 2005 – 2008, Coordinating Minister for Economy
• 2001 – 2004, Minister of Finance
• 1998 – 1999, State Minister of Planning and National Development
(BPPN)
• 1997 – 1998, Deputy Governor of Central Bank Indonesia (BI)
Attributes
• Strong commitment to reform
• Good working relationship with other key reformers
Pada term pertama pemerintahannya,
SBY banyak menerima kritikan
karena dianggap kurang bijak dalam
memilih anggota kabinetnya. Dalam
hal ini, kebanyakan dari anggota
kabinet merupakan ‘bawaan’ dari
partai pendukung koalisi. Kali ini,
SBY lebih banyak memilih kaum
technocrat. Bahkan dengan jelas
beliau mengatakan bahwa partai –
partai kecil yang tidak mendapatkan
kursi di parlemen tidak akan duduk
dalam pemerintahan. Keputusannya
dalam memilih Boediono sebagai
Wakil Presiden, yang jelas – jelas tidak
memiliki bobot politik, adalah bukti dari
komitmennya. Boediono diharapkan
membawa angin segar bagi dunia
politik Indonesia, termasuk perannya
dalam menentukan ekonomi bangsa
dengan memilih profesional dan
akademia dalam tim ekonomi. Sejumlah
ekonom seperti Ekonom UGM, Prof. Dr.
Mudrajad Kuncoro dan Chief Economist
BNI, Tony Prasetiantono, menilai
tuduhan kepada Boediono sebagai figur
yang mengusung neoliberalisme dan
titipan dari pihak asing sangatlah tidak
berdasar. Boediono justru termasuk
orang yang dekat dengan almarhum
Prof. Mubyarto, tokoh UGM yang
terkenal dengan gagasan ekonomi
kerakyatan. Ekonom Faisal Basri juga
menganggap tudingan ‘neoliberal’ dan
‘antek IMF’ pada Boediono sangat
tidak berdasar. Ia justru menganggap
kinerja Boediono dan Dorodjatun
Kuntjoro-Jakti di pemerintahan
Megawati cukup mengesankan dalam
menstabilkan perekonomian Indonesia
yang kacau kala itu. Boediono yang
masuk kembali ke pemerintahan SBY
pasca-reshuffle kabinet juga dinilai
berhasil menyelamatkan perekonomian
Indonesia yang sempat mengalami
kemunduran dalam dua tahun pertama
Kabinet Indonesia Bersatu pra-reshuffle
Während seiner ersten Amtszeit
wurde Präsident Susilo Bambang
Yudhoyono oft für seine Wahl
der Kabinettsmitglieder kritisiert,
da die meisten Ministerposten
an Koalitionsparteien vergeben
wurden. Diesmal wird Yudhoyono
hingegen eher Technokraten in sein
Kabinett aufnehmen. Er machte
deutlich, dass kleine Parteien, die in
den Parlamentswahlen keine Sitze
gewinnen konnten, nicht in der
Ministerriege sitzen werden. Seine
Entscheidung, den neutralen Boediono
als Vizepräsidentschaftskandidaten
zu benennen, stellt dies unter
Beweis. Boediono soll frischen
Wind in die indonesische Politik
bringen und die Orientierung von
Wirtschaftsmaßnahmen durch
die Auswahl von Experten und
Akademikern für das Wirtschaftsteam
bestimmen. Ökonomen der Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) wie
Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro und Chef-
Volkswirt der BNI, Tony Prasetiantono,
meinen, dass der Vorwurf, Boediono
sei neoliberal und eine Marionette
des Auslands, ohne Grundlage sei.
Boediono steht dem verstorbenen Prof.
Mubyarto (UGM) nahe, der gerade
für seine das Volk begünstigenden
Wirtschaftskonzepte bekannt ist. Der
Ökonom Faisal Basri ist ebenfalls
der Ansicht, die Vorwürfe Boediono
gegenüber seien verfehlt. Vielmehr
hätten die Leistungen Boedionos
und Dorodjatun Kuntjoro-Jaktis unter
Megawati die damals chaotische
indonesische Wirtschaft stabilisiert.
Boediono, der nach der Neuordnung
des Kabinetts durch Yudhoyono wieder
ins Kabinett aufgenommen wurde, hat
erfolgreich die indonesische Wirtschaft
gerettet, deren Leistung in den ersten
beiden Jahren der Regierung unter
dem Kabinett Vereintes Indonesien
zurückging.
Boediono, sang pakar ekonomi
yang sederhana
Boediono, sang pakar ekonomi
yang sederhana
Dr. Boediono
Place / Date of Birth : Blitar, Jawa Timur / 25 Februari 1943
Religion : Islam
Wife : Herawati Boediono
Child : 2
@anung/presidensby.info
@archive
6. berlanjut seandainya dia tidak lagi
menjabat sebagai Menkeu. Sri Mulyani sendiri
belum mengumukan siapa yang akan mengisi
pos Dirjen Pajak pengganti Darmin Nasution.
Sejak digagas lima tahun yang lalu, reformasi
perpajakan telah berhasil membangun
kepercayaan dalam masyarakat. Jumlah
pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak meningkat
signifikan menjadi 14 juta per tahun 2009
dibandingkan dengan tahun – tahun
sebelumnya yaitu dibawah 11 juta.
PR administrasi SBY – JK pada
pemerintahan baru
Walaupun SBY kembali terpilih menjadi
Presiden RI pada periode mendatang,
pemerintahan SBY – JK masih menyisakan
setumpuk pekerjaan rumah yang harus
segera diselesaikan, terutama hal – hal
yang menyangkut masalah sosial dan HAM.
“Ada empat permasalahan utama yang
tidak terselesaikan dalam pemerintahan
2004 – 2009, yaitu UU pornografi, kasus
pembunuhan aktivis HAM Munir, kasus
lumpur panas Lapindo, dan masalah blok
Cepu,” papar pengamat pasar modal
dan perbankan, Lin Che Wei. Dia juga
menekankan kurangnya perhatian pemerintah
pada program Millenium Development Goals
yang di gagas oleh PBB bagi negara – negara
berkembang seperti Indonesia, termasuk
di dalamnya berbagai program untuk
wurden, konnte erfolgreich das Vertrauen
der Bevölkerung gewonnen werden. Die
Anzahl derjenigen, die eine Steuernummer
besitzen, ist signifikant auf 14 Millionen im
Jahr 2009 gestiegen, im Vergleich zu unter 11
Millionen in den Jahren zuvor.
Die Hausaufgaben der neuen Regierung
Obwohl Susilo Bambang Yudhoyono im
Amt bestätigt wurde, sind noch eine Reihe
an Aufgaben vor allem in den Bereichen
Soziales und Menschenrechte zu erledigen.
“Vier Hauptprobleme wurden von der
Regierung von 2004 bis 2009 nicht gelöst:
das Pornographie-Gesetz, der Mord am
Menschenrechtsaktivisten Munir, der
Lapindo-Fall, und das Problem des Cepu-
Blocks”, erläutert der Kapitalmarkt- und
Bankenexperte Lin Che Wei. Er betont
des Weiteren, dass die Regierung sich nur
unzureichend den UN-Milleniumszielen
(MDG-Millenium Development Goals)
für Entwicklungsländer wie Indonesien
verschrieben habe. In den Zielen sind
Programme zur Armutsbekämpfung, der
Zugang zu Bildung, die Gesundheit von
Mutter und Kind, die Bekämpfung von HIV/
AIDS, die Gleichstellung der Geschlechter,
weltweite Zusammenarbeit und der Schutz
der Umwelt enthalten.
1. Rapid economic growth
2. Global financial crisis
3. Infrastructure development
4. High interest rate/ inflation
5. Energy issues
6. Autonomy
Indonesia’s Economic
Challenges
pengentasan kemiskinan, akses pendidikan,
kesehatan ibu dan anak, penanggulangan
HIV/ AIDS, persamaan gender, kerjasama
global dan pelestarian lingkungan.
“Kalau target pengurangan separuh jumlah
penduduk miskin dengan indikator garis
kemiskinan nasional ingin dicapai tahun
2015, setidaknya pengurangan 1-2 persen
per tahun secara konsisten selama enam
tahun yang tersisa harus dilakukan. Itu
bukan tidak mungkin, tapi butuh komitmen
kuat dan fokus kebijakan dari pemerintah
dan DPR kita”, ujar Erna Witoelar, UN
Ambassador for MDGs Asia Pacific.
Menurut Laporan Kemajuan Pencapaian
MDGs 2008, persoalan kesenjangan antar
daerah adalah tantangan MDGs yang
cukup berat dan sudah menanti di hadapan
pemerintah dan DPR periode 2009-2014,
baik kesenjangan pendapatan maupun
kesenjangan akses terhadap pendidikan,
layanan kesehatan dan layanan dasar
lainnya. Namun begitu, penyakit ekonomi
klasik’ yakni kemiskinan, pengangguran,
dan ketimpangan tidak dapat diselesaikan
begitu saja dengan pertumbuhan ekonomi
yang tinggi, seperti yang selalu didengungkan
selama masa kampanye. Dalam hal ini SBY
sebaiknya berupaya memperbaiki kualitas
pembangunan ekonomi yang hingga saat ini
belum tercapai sepenuhnya. Pembangunan
ekonomi yang berkualitas merupakan
pembangunan ekonomi yang lebih merata,
menyebar ke seluruh wilayah dan didukung
oleh pasar domestik. Dalam hal ini, Wakil
Presiden terpilih Boediono diharapkan dapat
menyelesaikan tugas pertamanya dalam
menyusun strategi dan konsep ekonomi
Indonesia hingga 2014 dalam waktu lima
bulan ke depan.
“Wenn das Ziel erreicht werden soll, die Armut
nach der nationalen Armutsgrenze bis 2015
um die Hälfte zu reduzieren, müssen in der
noch zur Verfügung stehenden Zeit konsistent
mindestens 1-2 Prozent pro Jahr innerhalb
von sechs Jahren abgebaut werden. Das
ist möglich, benötigt jedoch ein starkes
Engagement und fokussierte Maßnahmen
der Regierung und des Parlaments “,
meint Erna Witoelar, UN-Botschafterin
für die MDG im Raum Asien und Pazifik.
Laut MDG-Fortschrittsbericht 2008 stellen
interregionale Disparitäten eine große
Herausforderung dar, die Regierung und
Parlament erwartet. Disparitäten bestehen
bei öffentlichen Einnahmen und beim Zugang
zu Bildung, bei Gesundheits- und anderen
grundlegenden Dienstleistungen. Dennoch
lassen sich die klassischen wirtschaftlichen
Probleme wie Armut, Arbeitslosigkeit und
Ungleichgewichte nicht einfach mit hohem
Wirtschaftswachstum lösen, wie oft während
des Wahlkampfs zu hören war. Der Präsident
sollte versuchen, wirtschaftliche Entwicklung
ausgewogener zu gestalten und mehr auf den
heimischen Markt zu stützen. Dies konnte
bisher nicht vollständig erreicht werden. Der
gewählte Vizepräsident Boediono soll daher
in den ersten fünf Monaten zunächst einmal
eine Strategie und ein Wirtschaftskonzept für
Indonesien bis 2014 entwerfen. (Tabelle 2f)
15%
12%
9%
6%
3%
0
-3%
-6%
-9%
China
India
Indo.
Philip.
Malay.
Korea
Thai.
Mar-07 Sep-07 Mar-08 Sep-08 Mar-09
Source: Ministry of Finance of The Republic of Indonesia
GDP growth of Indonesia (%) is
positive as well as China and India
Wawancara dengan Wimar Witoelar,
Pengamat Politik Senior:
Democracy is
functioning: Biar saja,
Golkar mau apa - SBY
lanjutkan !!
Interview mit Wimar Witoelar, einem
erfahrenen Politikbeobachter:
Democracy is
functioning: Was
Golkar auch will - SBY
macht weiter!!
T
erserah lo mau koalisi kek, mau
oposisi,pokoknya Golkar ga dapet
jatah”. Pernyataan diatas di keluarkan
oleh Wimar Witoelar, seorang pengamat
politik senior yang juga mantan Juru
Bicara Kepresidenan pada masa Presiden
Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal
dengan nama Gus Dur. Terpilihnya SBY-
Boediono, kekalahan JK dan perpecahan dalam
tubuh Golkar, juga ramainya isu ‘jatah partai’
dalam pembentukan kabinet di pandangnya
sebagi bagian dari demokarsi. “Democracy is
functioning well in Indonesia” ujar Witoelar.
Kepada Editor SOROTAN, Maria Gracias
Hutapea beliau menyampaikan pandangannya
tentang Pemilihan Presiden 2009.
O
b in der Koalition oder in der Opposition,
Golkar bekommt auf jeden Fall nichts
ab”. Diese Äußerung kommt von Wimar
Witoelar, einem erfahrenen Politikbeobachter,
der unter Präsident Abdurrahman Wahid,
bekannter unter dem Namen Gus Dur, als
Regierungssprecher fungierte. Die Wiederwahl
Susilo Bambang Yudhoyonos, die Niederlage
von Jusuf Kalla und die Spaltung der Partei
Golkar, ebenso Zugeständnisse an Parteien bei
der Bildung des Kabinetts werden von ihm als
Teil der Demokratie gesehen. “Democracy is
functioning well in Indonesia”, meint Witoelar.
Gegenüber SOROTAN-Redakteurin Maria
Gracias Hutapea äußerte er sich über die
Präsidentschaftswahlen 2009.
SPECIAL REPORT SPECIAL REPORT
x SOROTAN XVIII / 3 / 2009 xiSOROTAN XVIII / 3 / 2009
Interview: Maria Gracias Hutapea
@IwanNasution-EKONID
7. secara murni, contohnya ketika pemilihan Gubernur DKI
dimana PKS mencalonkan mantan Kapolri Adang Daradjatun
yang sekarang ini lagi – lagi dicalonkan PKS dalam tim
ekonomi SBY – Boediono. Saya rasa partai – partai harusnya
tidak meminta klaim apapun pada SBY. Perlu diingat, SBY
itu dipilih oleh lebih dari 60% rakyat Indonesia yang tidak
menuntut apapun kecuali pemerintahan yang baik dan
presiden yang mereka bayangkan, bukan presiden yang dijajah
oleh partai manapun.
Golkar sedang panas, sebagian ingin tetap bersama
pemerintah sebagian lagi berpihak pada oposisi. Apakah
benar, suara JK – Wiranto gembos karena sebagian
suara Golkar justru lari ke SBY?
Sebagian orang di Golkar memang sudah lama melakukan
manuver untuk menjebloskan JK, dengan menggunakan
SBY. Jadi poor guy Jusuf Kalla ini sebenernya adalah korban
and he failed miserably. Pada pemilihan legislatif suara
Golkar – Hanura ada sebanyak 14%, sementara sekarang
pada Pilpres hanya sekitar 9%, karena sebagian besar suara
Golkar ternyata lari ke SBY. Kelompok inilah yang ingin tetap
bergabung dengan pemerintah.
Tentang pemilihan tim ekonomi dalam kabinet, SBY
mencalonkan Mekeu Sri Mulyani sebagai salah satu
kandidat Gubernur Bank Indonesia. Bagaimana anda
melihat hal tersebut?
Saya pribadi merasa sayang apabila orang secakap beliau
menjadi Gubernur Bank Indonesia, walaupun dia adalah
figur yang sangat penuh dengan integritas dan anti-korupsi,
tapi kalau di BI mungkin agak under-employed untuk orang
sehebat dia. Sri Mulyani adalah figur yang sangat tepat untuk
posisinya yang sekarang ini. Untuk menjabat posisi Menkeu,
tidak hanya dibutuhkan orang pintar dan bersih, tetapi
figur yang juga memiliki karisma politik. Kita sudah melihat
bagaimana cara dia mengatasi krisis ekonomi, masalah
Bumi Resources di Bursa Efek, bagaimana dia dengan cepat
menjawab semua pertanyaan tentang hutang – hutang
negara. I have faith in her, ditambah dengan kebiasaan dia
untuk tidak korupsi. Tapi bagaimanapun juga walau mungkin
penggantinya nanti tidak se-inspiring dia, tetapi selama SBY
tidak mengambil tim ekonomi dari aliran yang sama, seperti
Chatib Basri, Raden Pardede, dan Muhammad Icshan saya
rasa tidak apa –apa.
Kalla ersetzen wird, verpflichtet zu fühlen. PKS hingegen hat
keine nationale Figur. Wenn wir also über Führungspersonen
sprechen, werden sie Leute aussuchen, die nicht die reine
Ideologie vertreten. Bei der Wahl zum Gouverneur des
Großraums Jakarta z.B. hat PKS den ehemaligen nationalen
Vize-Polizeichef Adang Daradjatun als Kandidaten aufgestellt,
der nun von PKS für das Wirtschaftsteam von Yudhoyono –
Boediono vorgeschlagen wird. Ich meine, die Parteien sollten
nichts vom Präsidenten fordern. Schließlich wurde er von
mehr als 60% des indonesischen Volkes gewählt, die nichts
verlangen als eine gute Regierung. Und der Präsident, der
ihnen vorschwebt, ist ein Präsident, der sich von keiner Partei
abhängig macht.
Golkar steht parteiintern unter Spannung, ein Teil
möchte in der Regierung bleiben, ein Teil neigt eher der
Opposition zu. Stimmt es, dass Jusuf Kalla und Wiranto
so wenige Stimmen erhielten, da ein Teil der Golkar-
Wähler Yudhoyono den Vorzug gaben?
Ein Teil der Parteimitglieder in Golkar betreibt in der Tat
schon lange Manöver, Jusuf Kalla zu verdrängen, indem sie
Yudhoyono benutzen. Diese Gruppe möchte sich weiterhin
der Regierung anschließen. Der arme Jusuf Kalla wurde
somit eigentlich zum Opfer und scheiterte kläglich. In den
Parlamentswahlen erreichte Golkar noch 14%, jetzt hingegen
zusammen mit Hanura nur ungefähr 9%, weil die meisten
Golkar-Stimmen zu SBY wanderten.
Susilo Bambang Yudhoyono benannte Finanzministerin
Sri Mulyani als eine Kandidatin für das Gouverneursamt
der Zentralbank. Wie bewerten Sie dies?
Ich persönlich fände es schade, wenn jemand so Fähiges
Gouverneurin der Zentralbank würde, obwohl sie sehr
integer ist und Korruption bekämpft. Aber sie wäre in der
Zentralbank vielleicht etwas unterfordert. Sri Mulyani ist für ihre
gegenwärtige Position sehr geeignet. Für das höchste Amt im
Finanzministerium braucht man nicht nur jemanden, der klug
und sauber ist, sondern auch politisches Charisma besitzt. Wir
haben bereits gesehen, wie sie die Wirtschaftskrise und das
Problem von Bumi Resources an der indonesischen Börse in
den Griff bekommen hat und wie sie Fragen zu Staatsschulden
schnell beantwortet. Ich vertraue ihr. Zudem ist sie nicht
korrupt. Es ist kein Problem, wenn ihr Nachfolger nicht so
Q
A
Q
A
xii SOROTAN XVIII / 3 / 2009 xiiiSOROTAN XVIII / 3 / 2009
S
etelah dipastikan menang dalam Pilpres 2009
apakan tugas utama SBY – Boediono dalam
semester pertama pemerintahan mereka?
Bagaimana anda melihat kemenangan ini?
Tugas pertama adalah memikirkan desain dari tim kabinet
dan staf istana. Apabila SBY ingin menerapkan sistem kabinet
presidensial seperti yang pernah beliau ucapkan, maka
seorang Presiden harus memiki tim penasehat presiden yang
kuat, dimana orang – orang yang ada harus se-capable dan
berpengaruh layaknya seorang menteri. Idelanya tim ini dibagi
menjadi tiga bagian yaitu domestic affairs, chief of staff dan
foreign affairs. Setelah itu institusi seperti KPK dan Tipikor
harus diperkuat dalam hal ini PKS berada di belakang mereka
sebagai partai pendukung yang sangat anti-korupsi. Namun
begitu, conflict of interest dalam badan – badan ini harus
dibasmi dan saya rasa Boediono sebagai wapres dan Sri
Mulyani sebagai orang ‘bersih’ siap untuk menerapkan standar
yang sangat ketat untuk mengantisipasi ini.
Tentang kemenangan SBY, well..at the end democracy has
function dengan menyaring orang – orang dan meninggalkan
kita dengan SBY sebagai satu – satunya pilihan. He is not
the perfect one, he is not an angel, but until the day that “the
one” comes around, I stay along with him. Keputusan dia
memilih Boediono juga sangat tepat, It is very honorable.
Dengan memilih orang seperti Boedinono maka dalam
menjalankan pemerintahan dia tidak akan banyak tertekan
dengan kelompok kepentingan yang pada pemerintahan
yang lalu secara terang – terangan disalurkan melalui Wapres
Jusuf Kalla. Kita masih ingat bagaimana dukungan SBY yang
digalang oleh kaum reformis, tetapi pengumuman kabinet
tertunda beberapa jam untuk menggantikan calon Menteri
dari partai – partai pendukung koalisi SBY – JK. Sebagian dari
kabinet tidak kompeten secara tesknis dan hanya menjadi
perpanjangan dari partai.
Berbicara tentang conflict of interest. Dalam
pembentukan kabinet sekarang pun partai – partai
pendukung SBY – Boediono sudah ramai meminta jatah.
Bahkan partai seperti PKS terang – terangan meminta
bagian. Golkarpun kabarnya juga meminta hadiah.
Jangan mempertanyakan apa yang mereka minta, tapi lihat
apa yang SBY beri. I have my faith in him, dan saya rasa
dia tidak akan ‘lembek’ kali ini. Dalam term yang lalu beliau
memang belum berpengalaman dan tidak performed well,
seperti tidak konsisten dalam membela Ahmadiyah dan
tidak kuat melawan UU Pornografi, dia juga biarkan Bakrie
merusak Lapindo, begitu juga dengan kasus Munir yang tidak
terselesaikan. Hal ini tidak lain diperngaruhi oleh partai – partai
yang mengekor di pemerintahannya. Jadi kali ini, menurut
pengamatan saya SBY tidak akan memfasilitasi orang – orang
partai seperti dari PKS, PKB, PBB ataupun orang – orang
Golkar, kecuali kalau mereka memang sangat kompeten untuk
duduk di kabinet. Golkar adalah partai dengan ideologi yang
sangat bagus, mereka itu sekuler tetapi budaya korupsi dan
opportunis di dalamnya sudah mengakar, hopeless lah. Jadi
kesalahan pertama yang harus dihindari SBY adalah merasa
harus menerima orang Golkar yang menggeser Jusuf Kalla
sebagai ketua umum. Tentang PKS, mereka itu tidak punya
tokoh nasional jadi kalau kita bicara kepemimpinan, mereka
akan mencari orang – orang yang tidak mempunyai ideology
W
as wird die Hauptaufgabe für Yudhoyono
und Boediono in den ersten sechs Monaten
sein, nachdem sie als Wahlsieger der
Präsidentenwahlen festgestellt worden sind? Wie
beurteilen Sie diesen Erfolg?
Die erste Aufgabe wird sein, über die Zusammenstellung
des Kabinetts und das Personal im Präsidentenpalast
nachzudenken. Wenn Yudhoyono das Präsidialsystem voll
zur Anwendung bringen will, wie er es einmal geäußert hat,
muss er über ein starkes Beraterteam mit Fähigkeiten und
Einfluss wie Minister verfügen. Idealerweise sollte dieses Team
dreigeteilt sein in einen Berater für innere Angelegenheiten,
einen Stabschef und einen Berater für Außenpolitik. Danach
müssen Institutionen wie die Anti-Korruptionsbehörde KPK
und der Korruptionsgerichtshof gestärkt bzw. eingerichtet
werden. Dabei steht PKS als Koalitionspartner mit klarer
anti-korrupter Linie hinter ihnen. Dennoch müssen
Interessenkonflikte in Behörden beseitigt werden und
Boediono als Vizepräsident und die „saubere“ Sri Mulyani sind
meines Erachtens bereit, sehr strenge Standards anzuwenden,
um dem vorzubeugen.
Was den Sieg Yudhoyonos betrifft: nun, schlussendlich
funktioniert die Demokratie. Bei dem Angebot blieb uns
nur eine Wahl: Susilo Bambang Yudhoyono. He is not
the perfect one, he is not an angel, but until the day that
“the one” comes around, I stay along with him. Seine
Entscheidung für Boediono war genau richtig. Er ist sehr
angesehen. Mit der Wahl Boedionos wird er beim Regieren
nicht so unter Druck von Interessengruppen geraten, der
in der aktuellen Administration klar von Vizepräsident Jusuf
Kalla weitergegeben wurde. Ich erinnere mich noch, dass
Yudhoyono ursprünglich von Reformerkreisen unterstützt
wurde. Dann jedoch wurde die Bekanntgabe des Kabinetts
um einige Stunden verschoben, um die Kandidaten für
Ministerämter mit Kadern aus den Koalitionsparteien um
Yudhoyono und Kalla auszutauschen. Teile des Kabinetts
waren fachlich nicht kompetent, sondern fungierten nur als
verlängerter Arm ihrer Parteien.
Da wir über Interessenskonflikte sprechen: bei der
Bildung des Kabinetts fordern die Parteien, die
Yudhoyono – Boediono unterstützt haben, bereits ihren
Anteil ein, sogar Parteien wie PKS. Und auch Golkar
möchte beschenkt werden.
Man darf nicht danach fragen, was sie verlangen, sondern was
der Präsident ihnen zugesteht. Ich vertraue darauf, dass er
diesmal nicht nachgeben wird. In der vergangenen Amtszeit
hatte er noch keine Erfahrung, worunter seine Leistungen
litten. So hat er die Ahmadiyah nicht konsistent verteidigt,
war nicht stark genug, gegen das Pornographie-Gesetz
vorzugehen, und hat zugelassen, dass Bakrie Lapindo ruiniert.
Ebenso ist der Fall Munir noch nicht geklärt. Dies wurde auch
von den Parteien in seiner Regierung beeinflusst. Diesmal
wird Yudhoyono nach meiner Einschätzung nicht Politiker
aus Parteien wie PKS, PKB, PBB oder Golkar fördern, es
sei denn, sie sind sehr kompetent. Golkar ist eine Partei mit
einer unterstützungswürdigen Ideologie, sie sind säkular, aber
Korruption und Opportunismus sind schon hoffnungslos in ihr
verwurzelt. Also muss Yudhoyono zunächst einmal verhindern,
sich gegenüber dem nächsten Golkar-Vorsitzenden, der Jusuf
Q
A
Q
A
Q
A
Q
A
Q
A
Q
A
SPECIAL REPORT SPECIAL REPORT
@sbypresiden.info
8. xiv SOROTAN XVIII / 3 / 2009
SPECIAL REPORT SPECIAL REPORT
xvSOROTAN XVIII / 3 / 2009
PDIP-Golkar:
Oposisi atau Koalisi?
S
etelah kandidat presiden Megawati Sukarnoputri dan
Jusuf Kalla yang diusung partai-partai lama mengakui
kemenangan pemilu pada rivalnya Susilo Bambang
Yudhoyono, saat ini ketegangan terjadi di tubuh internal partai-
partai lama tersebut. Golkar dan PDI-P sedang menentukan
arahnya, apakah akan bergabung dengan pemerintahan
Yudhoyono, dimana Partai Demokrat sudah pasti mendominasi
parlemen. Dengan mayoritas dukungan partai-partai koalisinya,
presiden akan lebih kuat dan sepertinya dengan mudah
menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi, menurut
pengamat politik, koalisi pemerintahan semua partai besar
kurang sehat untuk iklim demokrasi, karena tidak akan adanya
oposisi yang kuat.
Golkar sendiri belum bisa menentukan sikap terhadap posisinya
dalam pemerintahan mendatang. Dan hal tersebut baru dapat
diputuskan setelah Munas dilaksanakan pada bulan Oktober
mendatang di mana Ketua Umum Golkar yang baru akan
dipilih. Hingga saat ini ada tiga nama yang dicalonkan untuk
menjadi Ketua Umum, yaitu Surya Paloh, Aburizal Bakrie, dan
kader muda Yuddy Chrisnandi. Bahkan, keluarga Cendana pun
turut meramaikan bursa calon Ketua Umum dengan munculnya
nama Tommy Soeharto dan Siti Hardiyanti Rukmana. Namun
begitu, pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang,
Jateng, M Yulianto kepada kantor berita Antara mengatakan
bahwa Aburizal Bakrie dan Surya Paloh akan mendominasi
pertarungan dalam memperebutkan kursi Ketua Umum Partai
Wimar Witoelar is a senior journalist and political analyst. He was recruited as Chief Presidential Spokesman for reformist President
Abdurrahman Wahid. Known as the best media personality, Witoelar was a regular panelist during the entire life span of the ABC TV Asia
Pacific current affairs weekly show ‘ The Editors’ broadcast from Singapore, written articles and quotes in Time, Newsweek, The International
Herald Tribune, The New York Times, Wall Street Journal, The Washington Post, The Straits Times, the Sydney Morning Herald and the
Australian Financial Review. He was a columnist for Singapore’s TODAY newspaper, Australian newspapers and UK’s The Guardian. He also
writes for The Jakarta Post and numerous local publications also hosting a public affairs talk show broadcast live twice a week with reruns on
Metro-TV, the leading national news station “‘WIMAR Live”. Currently Wimar is fully engaged in the private sector. He still holds a position as
Adjunct Professor in Journalism and Public Relations from Deakin University in Melbourne, Australia.
Bagaimana anda melihat peran Boediono nantinya
sebagai wapres. Kita tahu bahwa Boediono sangat
berbeda dengan JK dalam banyak hal, terutama karena
beliau adalah seorang technocrat yang tidak memiliki
dukungan partai politik.
Boediono harus sadar bahwa dia memiliki kontribusi pada
kemenangan SBY, dia bukan hanya sekedar embel – embel.
Dia harus punya andil dalam pembentukan kabinet, terutama
dalam pembentukan tim ekonomi, namun begitu Boediono
tetap harus melaksanakan apa yang dikatakannya yaitu
sebagai ‘ban serep’ tetapi dalam pengambilan keputusan
di Istana, dia harus stand firm dengan orang – orangnya.
Walaupun Boediono bukan powerful figure tetapi dia didukung
oleh orang – orang yang punya kemauan politik besar, yaitu
orang – orang muda yang tidak lain dia nobatkan sebagai
penerusnya di bidang ekonomi termasuk Sri Mulyani CS. Saya
rasa Boediono bisa menjadi seperti Wapres Hatta, hanya saja
dia lebih riil dan berprestasi.
Lima tahun kedepan, yaitu 2014. Tokoh seperti apa yang
dibutuhkan untuk memimpin bangsa ini? Ini adalah term
terakhir untuk SBY.
Tokoh yang menyadari kekuatan rakyat dalam arti bisa
mengerti kekuatan opini publik, tokoh yang percaya pada
komunikasi dan mampu mengikuti respon masyarakat.
Tokoh tersebut haruslah seseorang yang dibesarkan dalam
lingkungan institusional yang terbuka pada masalah – masalah
masyarakat seperti organisasi partai dan perguruan tinggi
tetapi bukan tentara ataupun kalangan bisnis. Perlu di ingat
bahwa orang bisnis itu berbeda dengan ekonom. Seorang
pengusaha berorientasi pada keuntungan sementara seorang
ekonom berorientasi pada kemakmuran bersama. Saya
rasa tokoh yang dibutuhkan adalah seseorang dengan latar
belakang kemasyarakatan dan tidak terikat pada pola – pola
yang sempit.
Tokoh seperti Prabowo Subianto? Belakangan ini dia
disebut – sebut sebagai ‘black horse’?
Dari segi karisma, saya rasa sangat bisa because if you lie
long enough, people will believe you. Tetapi ada masalah
HAM masa lalu yang belum terselesaikan, begitu juga dengan
Wiranto. Saya rasa Megawati harusnya beruntung dengan
kekalahan Pilpres 2009, karena kalau kemarin mereka
menang, I think she’ll be memory in a year. Mungkin tokoh –
tokoh seperti Annies Baswedan, Yenni Wahid, atau bahkan
Sekjen PDI-P, Pramono Anum. PDI-P punya banyak sekali
orang hebat, hanya saja kelemahan mereka ada pada cultus
individu terhadap Megawati dan kontrak politik yang mereka
punya dengan Gerindra.
Q
A
Q
A
Q
A
Q
A
Q
A
Q
A
inspirierend wie sie sein sollte, so lange Yudhoyono Personen
der gleichen Orientierung wie z.B. Chatib Basri, Raden
Pardede und Muhammad Ichsan in sein Wirtschaftsteam
aufnimmt.
Wie sehen Sie Boedionos Rolle als Vize-Präsident.
Wir wissen, dass Boediono sich sehr von Jusuf Kalla
unterscheidet, vor allem weil er ein Technokrat ohne
parteipolitische Unterstützung ist.
Boediono muss sich bewusst sein, dass er zum Wahlsieg
Yudhoyonos beigetragen hat. Er ist nicht nur Zierde. Er muss
an der Kabinettsbildung, vor allem bei der Zusammenstellung
des Wirtschaftsteams, beteiligt werden. Dennoch muss
Boediono als Vizepräsident tun, was er sagt, aber bei
Entscheidungen im Präsidentenpalast zu seinen Leuten
stehen. Obwohl Boediono keine Macht hat, wird er von jungen
Leuten gestützt, die einen starken politischen Willen haben,
wie z.B. seine Nachfolgerin im Bereich Wirtschaft Sri Mulyani.
Boediono kann zu einem zweiten Hatta werden, nur ist er
realer und erfolgreicher.
Was für eine Führungsfigur braucht dieses Land in
fünf Jahren? Dies ist ja die letzte Amtszeit für Susilo
Bambang Yudhoyono.
Jemand, der sich der Stärke des Volkes bewusst ist, der die
Macht der öffentlichen Meinung versteht. Jemand, der an
Kommunikation glaubt und in der Lage ist, auf die Reaktionen
der Menschen einzugehen. Es muss jemand sein, der in
einem institutionellen Umfeld herangebildet wurde, das
offen gegenüber gesellschaftlichen Problemen ist wie z.B. in
Parteien, Universitäten, jedoch nicht in Militär oder Wirtschaft.
Wir müssen im Auge behalten, dass sich Geschäftsleute
von Volkswirtschaftlern unterscheiden. Ein Unternehmer
orientiert sich an Gewinn, während ein Volkswirtschaftler am
Gemeinwohl interessiert ist. Ich denke, wir brauchen jemanden
mit sozialem Hintergrund, der nicht an eingeschränkte
Schemata gebunden ist.
Jemand wie Prabowo Subianto? In letzter Zeit wird er
als ‘black horse’ gehandelt?
Er ist sehr charismatisch, because if you lie long enough,
people will believe you. Die Menschenrechtsverletzungen aus
der Vergangenheit sind allerdings noch nicht geklärt, so wie
bei Wiranto. Meiner Ansicht nach hatte Megawati Glück, dass
sie die Wahl verloren hat, denn hätte sie gewonnen, wäre sie
innerhalb eines Jahres in Vergessenheit geraten. Fähiger wären
Personen wie Annies Baswedan, Yenni Wahid, oder sogar der
Generalsekretär der PDI-P, Pramono Anung. PDI-P verfügt
über viele gute Leute. Ihre Schwäche ist jedoch, dass sie zu
viel Personenkult im Megawati betreiben und mit Gerindra ein
politisches Abkommen geschlossen haben.
Wofür entscheiden
sich PDIP und Golkar:
Opposition oder Koalition?
N
achdem Megawati Sukarnoputri und Jusuf Kalla,
die Präsidentschaftskandidaten der beiden
alteingesessenen Parteien PDIP und Golkar, ihrem
Rivalen Susilo Bambang Yudhoyono den Wahlsieg zugestehen
mussten, begannen parteiintern die Richtungskämpfe. Denn
auch Golkar und PDIP wollen sich die Option offen halten, sich
doch noch Yudhoyonos Regierung anzuschließen, dessen
Partai Demokrat (PD) auch die Parlamentswahlen dominiert
hatte. Mit der Unterstützung seiner Koalition kann sich der
Präsident ohnehin einer komfortablen Mehrheit sicher sein und
voraussichtlich wichtige Maßnahmen leichter durchsetzen. Eine
Koalition sämtlicher großer Parteien jedoch könnte die junge
Demokratie aushöhlen, da es dadurch künftig keine wirksame
Opposition mehr gäbe.
Die Partei des bisherigen Vize-Präsidenten Jusuf Kalla Golkar
wird eine Entscheidung hierzu erst in ihrem Parteikongress
im Oktober mit der Wahl des nächsten Parteivorsitzenden
treffen. Bisher gibt es drei Kandidaten für den Parteivorsitz,
Surya Paloh, Aburizal Bakrie und den jungen Parteikader
Yuddi Chrisnandi. Sogar Tommy Soeharto und Siti Hadiyanti
Rukmana, Sohn und Tochter des ehemaligen Präsidenten
Suharto, haben sich in die Riege der Kandidaten eingereiht.
Doch M. Yulianto, Politikbeobachter der Diponegoro-
Universität in Semarang, meint in einem Interview mit der
Nachrichtenagentur Antara, dass Aburizal Bakrie und Surya
Paloh den Kampf um den Parteivorsitz dominieren werden.
Tommys Chancen seien gering, da sowohl der Parteivorstand
als auch die Provinzverbände der Golkar seine Leistungen in
der Partei in Frage stellen. “Er wird wohl nicht Parteivorsitzender
werden, aber für eine Position im Parteivorstand sind seine
Chancen relativ gut,” meint er.
Wird Taufik Kiemas Präsident der beratenden
Volksversammlung?
Überraschenderweise kandidiert der Parteivorstand der
PDIP, Taufik Kiemas, als Kandidat für den Vorsitz der
Penulis/Autor: Maria Gracias Hutapea
@Ajie
9. SPECIAL REPORT
xvi SOROTAN XVIII / 3 / 2009
Golkar. Yulianto juga menambahkan, peluang Tommy untuk
memperoleh dukungan dalam Munas hingga saat ini belum
terlalu besar karena para jajaran DPP dan DPD Golkar mulai
mempertimbangkan track record yang dimilikinya di tubuh
partai. “Kalau untuk menduduki jabatan ketua umum memang
sulit, namun kalau hanya untuk berada di jajaran DPP Golkar,
peluang Tommy masih terbuka lebar,” katanya.
Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR 2009 – 2014 ?
Kejutan lain dari pemilu/ pilpres 2009 adalah dengan
diajukannya nama Ketua Dewan Pertimbangan PDI Perjuangan
(PDI-P), Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR periode 2009
– 2014. Meski menuai kontrovesi, Taufik Kiemas yang juga
merupakan suami dari capres Megawati Soekarnoputri
mengaku bahwa pencalonan dirinya karena mendapatkan
dukungan dari Partai Demokrat (PD). Menurut dia, dukungan
yang diberikan PDIP maupun PD merupakan dukungan resmi
institusi dan bukan sekedar dukungan pribadi PDIP dan PD.
Sementara itu, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid memprotes
alasan Taufik Kiemas maju menjadi calon ketua MPR yang kini
dipimpinnya. Alasan Taufik Kiemas untuk menjaga UUD 1945
dan Pancasila disebutnya tidak rasional. Hidayat menyayangkan
isu yang beredar, pencalonan Taufik Kiemas adalah bagian
dari deal PDI-P dengan PD saat membahas RUU Susunan
Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang sudah disahkan.
Namun di lain pihak, ada pendapat yang mengatakan bahwa
apabila Taufik Kiemas benar akan terpilih menjadi Ketua
MPR periode 2009 – 2014, maka hal tersebut baik bagi
kelangsungan demokrasi di Indonesia, bahkan hal ini dapat
menjadi titik awal dari hubungan baik antara Presiden SBY dan
mantan Presiden Megawati, yang selama ini boleh dibilang tidak
ada sama sekali. Kepada wartawan, Ketua Umum PD Syarif
mengatakan meski pada periode pemerintahan sebelumnya
PD dan PDI-P beroposisi, komunikasi politik antar-partai
berjalan baik. Sementara itu, anggota DPR Fraksi PDI-P, Panda
Nababan mengatakan, sejauh ini belum ada pembicaraan
tentang pembagian posisi dalam kabinet baru pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Terkait apakah PDI-P
masih menjadi oposisi pada masa pemerintahan periode baru
nanti, Panda mengatakan, hal itu baru akan diputuskan pada 1
Oktober mendatang.
beratenden Volksversammlung MPR. Der Ehemann der
Präsidentschaftskandidatin Megawati Soekarnoputri bestätigte,
dass seine Kandidatur von der PD mitgetragen wird. Die
Unterstützung durch PDIP und PD sei von beiden Parteien
institutionell abgesegnet und beruhe nicht auf der Sympathie
einzelner Parteimitglieder.
Der derzeitige Vorsitzende der beratenden Volksversammlung
Hidayat Nur Wahid wies hingegen die Gründe für die
Kandidatur von Taufik Kiemas, nämlich die Verfassung von
1945 und die Staatsphilosophie Pancasila bewahren zu
wollen, zurück. Es gehe das Gerücht um, dass die Kandidatur
Teil eines Deals zwischen PDIP und PD zum Gesetzentwurf
zur Zusammensetzung und Stellung der beratenden
Volksversammlung MPR, des Parlamentes DPR, der
Provinzvertretung DPD und der Regionalparlamente DPRD war,
der mittlerweile verabschiedet wurde.
Andererseits könnte die Wahl von Taufik Kiemas zum MPR-
Vorsitzenden eine positive Wirkung auf die Demokratie im
Lande haben und auch das Verhältnis von Yudhoyono und
der ehemaligen Präsidentin Megawati verbessern. Gegenüber
Journalisten äußerte das PD-Vorstandsmitglied Syarif, dass die
Kommunikation zwischen PDIP und PD in der vergangenen
Legislaturperiode gut war, obwohl PDIP die Opposition stellte.
Dahingegen meint Panda Nababan, Angehöriger der PDIP-
Fraktion im Parlament, dass es bisher keine Gespräche zur
Verteilung von Kabinettsposten gab. Die Entscheidung, ob
PDIP in der nächsten Legislaturperiode wieder in die Opposition
gehen wird, wird sich laut Panda aber erst am 1. Oktober
entscheiden.
@archive
This 2009 Presidential Election:
SBY 2nd term is written by Maria
Gracias Hutapea.
Having started as journalist for Metro
TV, Maria assigned as Editor in Chief
for SOROTAN since September
2008.
