1. KELOMPOK PRESENTASI PPKN
• TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DANPARTISIPASI
WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLIK RI
RINI ANGGRAINI
SALMAN HAMID
RIZKI ARANDI
2. TATA KELOLA PEMERINTAH YANG
BAIK
meskipun belum ada yang mendefinisikannya
secara formal, namun tata kelola pemerintahan
dianggap penting untuk menjamin kesejahteraan
nasional. Tata kelola pemerintah yang baik, atau
dapat disebut good goverance seturut kesepakatan
perserikatan bangsa bangsa (pbb) merupakan salah
satu fungsi dan tanggung jawab negara
3. DALAM PROSES TRANSPARANSI, MASYARAKAT MEMILIKI HAK UNTUK MEMPEROLEH
INFORMASI YANG MENYANGKUT KEPENTINGAN PUBLIK. KESADARAN INI AKAN MENGUBAH
CARA PANDANG MANAJEMEN PUBLIK PADA MASA MENDATANG . MASYARAKAT TIDAK LAGI
PASIF MENUNGGU INFORMASI DARI PEMERINTAH ATAU DINAS- DINAS PENERANGAN
PEMERINTAH. MEREKA BERHAK MENGETAHUI SEGALA SESUATU YANG MENYANGKUT
KEPUTUSAN DAN KEPENTINGAN PUBLIK.
1.Pengertian pemerintahan yang baik( good goverance)
berikut sejumlah pendapat yang mencoba mendeskripsikan pengertian
pemerintahan yang baik.
a) Berdasarkan peraturan pemerintahan no.101 tahun 2000, pemerintahan
yang baik adalah akuntabilitas, transparansi,pelayanan prima,
demokrasi, efisiensi,efektivitas, supramasi hukum, dan dapat diterima
diseluruh masyarakat.
b) Menurut world bank, good goverance adalah suatu penyelenggaraan
manajemen pasar yang efesien, pencegahan korupsi, menjalankan
disiplin anggaran dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi
tumbuhnya aktifitas swasta
c) Menurut united nation development program (UNDP) good goverance
adalah suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara swasta
dan masyarakat. UNDP adalah lembaga dibawah PBB yang menangani
pembangunan di negara berkembang
4. 2.prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good goverance)
a.)Transparan f.)berorientasi konsensus
b.)partisipasi g.)berkeadilan
c.)akuntabilitas h.)efektivitas dan efesien
d.)aturan hukum i.)bervisi strategis
e.)daya tanggap j.)saling keterkaitan
adapun menurut MTI (masyarakat transparansi indonesia)ada 9 hal yang terdapat
dalam prinsip- prinsip goog goverance , sebagai berikut
a.) partisipasi masyarakat f.)kesetaraan
b.)tegaknya supremasi hukum g.)efektif dan efesien
c.)keterbukaan h.)akuntabilitas
d.)peduli pada stokeholder i.)visi strategis
e.)berorientasi pada konsensus
5. 3. ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERANCE)
ASAS ASAS UMUM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NEGARA YANG BAIK, DIJADIKAN DASAR
DALAM MENYELENGARAKAN NEGARA. ASAS INI MENJUNJUNG TINGGI NORMA
KESUSILAAN,KEPATUHAN, DAN NORMA HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA
YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN.
ASAS ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH MENURUT UNDANG UNDANG NO.28
TAHUN 1999 MELIPUTI
A.)ASAS KEPASTIAN HUKUM
B.)ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA
C.)ASAS KEPENTINGAN UMUM
D.)ASAS KETERBUKAAN
E.)ASAS PROPORSIONALITAS
F.)ASAS PROFESIONALITAS
G.)ASAS AKUNTABILITAS
4.DAMPAK PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANS PARAN AKAN DAPAT MENGAKIBATKAN HAL-
HAL BERIKUT
A.KORUPSI
B.KOLUSI
C.NEPOTISME
SELAIN KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME,PEMERINTAHAN YANG TIDAAK TRANSPARAN DAPAT BERAKIBAT
SEBAGAI BERIKUT.
A.PENGUASA ATAU PEMERINTAH CENDRUNG BERBUAT ATAU BERTINDAK OTORITER
B.TIMBULNYA AROGANSI KEKUSAAN DALAM MENENTUKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
6. C.MASYARAKAT DAN PERS CENDERUNG PASIF DAN TIDAK KRITIS
D.MASYARAKAT TIDAK BERDAYA DAN TERKEKANG DG BERBAGAI ATURAN DAN DOKTIM
E.MASYARAKAT MEMILIKIPOSISI TAWAR YANG LEMAH DAN LEBIH BANYAK HIDUP DALAM
KETAKUTAN DAN TEKANAN
F.PEMERINTAH SANGAT TERTUTUP DENGAN SEGALA KEBURUKANNYA
7. PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM
POLITIK RI
PARTISIPASI POLITIK MERUPAKAN UNSUR YANG PENTING DALAM DEMOKRASI,TERMASUK DEMOKRASI
PANCASILA.PARTISIPASI POLITIK MERUPAKAN KEIKUTSERTAAN RAKYAT DALAM MENENTUKAN SEGALA
KEPUTUSAN YANG MENYANGKUT DAN MEMENGARUHI DI BIDANG POLITIK
1. SEBAB-SEBAB TIMBULNYA PARTISIPASI POLITIK
MENURUT MYRON WEINER
A.MODERNISASI
B.PERUBAHAN-PERUBAHAN STRUKTUR KELAS SOSIAL
C.PENGARUH KAUM INTELEKTUAL DAN KOMUNIKASI MASA MODERN
D.KONFLIK ANTAR KELOMPOK PEMIMPIN POLITIK
E.KETERLIBATAN PEMERINTAHAN YANG MELUAS
2.BENTUK PARTISIPASI POLITIK
BENTUK PARTISIPASI POLITIK DAPAT DIBEDAKAN MENJADI KEGIATAN POLITIK DALAM BENTUK
KONVENSIONAL DAN NONKONVENSIONAL
A.BENTUK PARTISIPASI POLITIK KONVERSIONAL
B.BENTUK PARTISIPASI POLITIK NON KONVERSIONAL
MENURUT RAMLAN SURBAKTI PARTISIPASI POLITIK DIBEDAKAN MENJADI 2
A.PARTISIPASI AKTIF
B.PARTISIPASI PASIF
8. MENURUT HUNTINGTON DAN NESLO BENTUK KEGIATAN UTAMA DALAM PARTISIPASI
POLITIK DI BAGI MENJADI 5 YAITU.
DAN DAPAT DILIHAT DARI BERBAGAI KEGIATAN WARGA
A.LAHIRNYA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSW)
B.PELAKSANAAN PEMILUUU
C.TERBENTUKNYA ORGANISASI-ORGANISASI
D.MUNCULNYA KELOMPOK-KELOMPOK KONTENPORER
3.PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DI BERBAGAI LINGKUNGAN
CONTOHNYA:
A.DILINGKUNGAN KELUARGA
B.DILINGKUNGAN SEKOLAH
C.DI LINGKUNGAN MASYARAKAT
D. DILINGKUNGAN BANGSA DAN NEGARA