SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 8
KELOMPOK PRESENTASI PPKN
• TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DANPARTISIPASI
WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLIK RI
RINI ANGGRAINI
SALMAN HAMID
RIZKI ARANDI
TATA KELOLA PEMERINTAH YANG
BAIK
meskipun belum ada yang mendefinisikannya
secara formal, namun tata kelola pemerintahan
dianggap penting untuk menjamin kesejahteraan
nasional. Tata kelola pemerintah yang baik, atau
dapat disebut good goverance seturut kesepakatan
perserikatan bangsa bangsa (pbb) merupakan salah
satu fungsi dan tanggung jawab negara
DALAM PROSES TRANSPARANSI, MASYARAKAT MEMILIKI HAK UNTUK MEMPEROLEH
INFORMASI YANG MENYANGKUT KEPENTINGAN PUBLIK. KESADARAN INI AKAN MENGUBAH
CARA PANDANG MANAJEMEN PUBLIK PADA MASA MENDATANG . MASYARAKAT TIDAK LAGI
PASIF MENUNGGU INFORMASI DARI PEMERINTAH ATAU DINAS- DINAS PENERANGAN
PEMERINTAH. MEREKA BERHAK MENGETAHUI SEGALA SESUATU YANG MENYANGKUT
KEPUTUSAN DAN KEPENTINGAN PUBLIK.
1.Pengertian pemerintahan yang baik( good goverance)
berikut sejumlah pendapat yang mencoba mendeskripsikan pengertian
pemerintahan yang baik.
a) Berdasarkan peraturan pemerintahan no.101 tahun 2000, pemerintahan
yang baik adalah akuntabilitas, transparansi,pelayanan prima,
demokrasi, efisiensi,efektivitas, supramasi hukum, dan dapat diterima
diseluruh masyarakat.
b) Menurut world bank, good goverance adalah suatu penyelenggaraan
manajemen pasar yang efesien, pencegahan korupsi, menjalankan
disiplin anggaran dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi
tumbuhnya aktifitas swasta
c) Menurut united nation development program (UNDP) good goverance
adalah suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara swasta
dan masyarakat. UNDP adalah lembaga dibawah PBB yang menangani
pembangunan di negara berkembang
2.prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good goverance)
a.)Transparan f.)berorientasi konsensus
b.)partisipasi g.)berkeadilan
c.)akuntabilitas h.)efektivitas dan efesien
d.)aturan hukum i.)bervisi strategis
e.)daya tanggap j.)saling keterkaitan
adapun menurut MTI (masyarakat transparansi indonesia)ada 9 hal yang terdapat
dalam prinsip- prinsip goog goverance , sebagai berikut
a.) partisipasi masyarakat f.)kesetaraan
b.)tegaknya supremasi hukum g.)efektif dan efesien
c.)keterbukaan h.)akuntabilitas
d.)peduli pada stokeholder i.)visi strategis
e.)berorientasi pada konsensus
3. ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERANCE)
ASAS ASAS UMUM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NEGARA YANG BAIK, DIJADIKAN DASAR
DALAM MENYELENGARAKAN NEGARA. ASAS INI MENJUNJUNG TINGGI NORMA
KESUSILAAN,KEPATUHAN, DAN NORMA HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA
YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN.
ASAS ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH MENURUT UNDANG UNDANG NO.28
TAHUN 1999 MELIPUTI
A.)ASAS KEPASTIAN HUKUM
B.)ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA
C.)ASAS KEPENTINGAN UMUM
D.)ASAS KETERBUKAAN
E.)ASAS PROPORSIONALITAS
F.)ASAS PROFESIONALITAS
G.)ASAS AKUNTABILITAS
4.DAMPAK PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANS PARAN AKAN DAPAT MENGAKIBATKAN HAL-
HAL BERIKUT
A.KORUPSI
B.KOLUSI
C.NEPOTISME
SELAIN KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME,PEMERINTAHAN YANG TIDAAK TRANSPARAN DAPAT BERAKIBAT
SEBAGAI BERIKUT.
A.PENGUASA ATAU PEMERINTAH CENDRUNG BERBUAT ATAU BERTINDAK OTORITER
B.TIMBULNYA AROGANSI KEKUSAAN DALAM MENENTUKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
C.MASYARAKAT DAN PERS CENDERUNG PASIF DAN TIDAK KRITIS
D.MASYARAKAT TIDAK BERDAYA DAN TERKEKANG DG BERBAGAI ATURAN DAN DOKTIM
E.MASYARAKAT MEMILIKIPOSISI TAWAR YANG LEMAH DAN LEBIH BANYAK HIDUP DALAM
KETAKUTAN DAN TEKANAN
F.PEMERINTAH SANGAT TERTUTUP DENGAN SEGALA KEBURUKANNYA
PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM
POLITIK RI
PARTISIPASI POLITIK MERUPAKAN UNSUR YANG PENTING DALAM DEMOKRASI,TERMASUK DEMOKRASI
PANCASILA.PARTISIPASI POLITIK MERUPAKAN KEIKUTSERTAAN RAKYAT DALAM MENENTUKAN SEGALA
KEPUTUSAN YANG MENYANGKUT DAN MEMENGARUHI DI BIDANG POLITIK
1. SEBAB-SEBAB TIMBULNYA PARTISIPASI POLITIK
MENURUT MYRON WEINER
A.MODERNISASI
B.PERUBAHAN-PERUBAHAN STRUKTUR KELAS SOSIAL
C.PENGARUH KAUM INTELEKTUAL DAN KOMUNIKASI MASA MODERN
D.KONFLIK ANTAR KELOMPOK PEMIMPIN POLITIK
E.KETERLIBATAN PEMERINTAHAN YANG MELUAS
2.BENTUK PARTISIPASI POLITIK
BENTUK PARTISIPASI POLITIK DAPAT DIBEDAKAN MENJADI KEGIATAN POLITIK DALAM BENTUK
KONVENSIONAL DAN NONKONVENSIONAL
A.BENTUK PARTISIPASI POLITIK KONVERSIONAL
B.BENTUK PARTISIPASI POLITIK NON KONVERSIONAL
MENURUT RAMLAN SURBAKTI PARTISIPASI POLITIK DIBEDAKAN MENJADI 2
A.PARTISIPASI AKTIF
B.PARTISIPASI PASIF
MENURUT HUNTINGTON DAN NESLO BENTUK KEGIATAN UTAMA DALAM PARTISIPASI
POLITIK DI BAGI MENJADI 5 YAITU.
DAN DAPAT DILIHAT DARI BERBAGAI KEGIATAN WARGA
A.LAHIRNYA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSW)
B.PELAKSANAAN PEMILUUU
C.TERBENTUKNYA ORGANISASI-ORGANISASI
D.MUNCULNYA KELOMPOK-KELOMPOK KONTENPORER
3.PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DI BERBAGAI LINGKUNGAN
CONTOHNYA:
A.DILINGKUNGAN KELUARGA
B.DILINGKUNGAN SEKOLAH
C.DI LINGKUNGAN MASYARAKAT
D. DILINGKUNGAN BANGSA DAN NEGARA

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Partisipasi Politik Warga Negara

HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pptx
HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pptxHAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pptx
HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pptxIkafitrianita2
 
Bahan ajar etika pemerintahan
Bahan ajar etika pemerintahanBahan ajar etika pemerintahan
Bahan ajar etika pemerintahanSadam Jatnika
 
UU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi PublikUU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi PublikAri Juliano Gema
 
Materi Antikorupsi Dasar-utk upload.pptx
Materi Antikorupsi Dasar-utk upload.pptxMateri Antikorupsi Dasar-utk upload.pptx
Materi Antikorupsi Dasar-utk upload.pptxssuser2a04b1
 
Anti Korupsi LATSAR Takalar Maret 2020
Anti Korupsi LATSAR Takalar Maret 2020Anti Korupsi LATSAR Takalar Maret 2020
Anti Korupsi LATSAR Takalar Maret 2020DRMurlinahMPd
 
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02PT. Likers Fice.com
 
sistemadministrasinegara-211121230251.pptx
sistemadministrasinegara-211121230251.pptxsistemadministrasinegara-211121230251.pptx
sistemadministrasinegara-211121230251.pptxsuaeb1
 
Perlindungan Dan Penegakan Hukum
Perlindungan Dan Penegakan HukumPerlindungan Dan Penegakan Hukum
Perlindungan Dan Penegakan HukumKiagoesdoni
 
BAHAN SOSIALISASI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK- LINGKUP BSN
BAHAN SOSIALISASI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK- LINGKUP BSNBAHAN SOSIALISASI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK- LINGKUP BSN
BAHAN SOSIALISASI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK- LINGKUP BSNBadan Standardisasi Nasional, BSN
 
Keterbukaan dan keadilan
Keterbukaan dan keadilanKeterbukaan dan keadilan
Keterbukaan dan keadilanNadia Tsalisa
 
TUGAS SOFTSKILL ETIKA BISNIS (SAP)
TUGAS SOFTSKILL ETIKA BISNIS (SAP)TUGAS SOFTSKILL ETIKA BISNIS (SAP)
TUGAS SOFTSKILL ETIKA BISNIS (SAP)Refo Akbar Ruswandi
 
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptxcahyomeiyana
 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiAfida Zahara
 
Good government governance
Good government governanceGood government governance
Good government governanceElly Willy
 
PKN-Peraturan perundang undangan nasional
PKN-Peraturan perundang undangan nasionalPKN-Peraturan perundang undangan nasional
PKN-Peraturan perundang undangan nasionalRubianto Cure
 

Ähnlich wie Partisipasi Politik Warga Negara (20)

HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pptx
HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pptxHAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pptx
HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pptx
 
PROFESI SATPAM.pptx
PROFESI SATPAM.pptxPROFESI SATPAM.pptx
PROFESI SATPAM.pptx
 
Bahan ajar etika pemerintahan
Bahan ajar etika pemerintahanBahan ajar etika pemerintahan
Bahan ajar etika pemerintahan
 
Ppt good government
Ppt good governmentPpt good government
Ppt good government
 
UU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi PublikUU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi Publik
 
Materi Antikorupsi Dasar-utk upload.pptx
Materi Antikorupsi Dasar-utk upload.pptxMateri Antikorupsi Dasar-utk upload.pptx
Materi Antikorupsi Dasar-utk upload.pptx
 
SLOT 2.pdf
SLOT 2.pdfSLOT 2.pdf
SLOT 2.pdf
 
Anti Korupsi LATSAR Takalar Maret 2020
Anti Korupsi LATSAR Takalar Maret 2020Anti Korupsi LATSAR Takalar Maret 2020
Anti Korupsi LATSAR Takalar Maret 2020
 
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
 
Pemberantasan kkn
Pemberantasan kknPemberantasan kkn
Pemberantasan kkn
 
sistemadministrasinegara-211121230251.pptx
sistemadministrasinegara-211121230251.pptxsistemadministrasinegara-211121230251.pptx
sistemadministrasinegara-211121230251.pptx
 
Perlindungan Dan Penegakan Hukum
Perlindungan Dan Penegakan HukumPerlindungan Dan Penegakan Hukum
Perlindungan Dan Penegakan Hukum
 
BAHAN SOSIALISASI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK- LINGKUP BSN
BAHAN SOSIALISASI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK- LINGKUP BSNBAHAN SOSIALISASI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK- LINGKUP BSN
BAHAN SOSIALISASI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK- LINGKUP BSN
 
Keterbukaan dan keadilan
Keterbukaan dan keadilanKeterbukaan dan keadilan
Keterbukaan dan keadilan
 
han.pdf
han.pdfhan.pdf
han.pdf
 
TUGAS SOFTSKILL ETIKA BISNIS (SAP)
TUGAS SOFTSKILL ETIKA BISNIS (SAP)TUGAS SOFTSKILL ETIKA BISNIS (SAP)
TUGAS SOFTSKILL ETIKA BISNIS (SAP)
 
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
 
Good government governance
Good government governanceGood government governance
Good government governance
 
PKN-Peraturan perundang undangan nasional
PKN-Peraturan perundang undangan nasionalPKN-Peraturan perundang undangan nasional
PKN-Peraturan perundang undangan nasional
 

Mehr von apotek agam farma (20)

Tugas pak dr.agus stat
Tugas pak dr.agus statTugas pak dr.agus stat
Tugas pak dr.agus stat
 
Tugas beda kbk degan k 1994
Tugas beda kbk degan k 1994Tugas beda kbk degan k 1994
Tugas beda kbk degan k 1994
 
Tugas analisis kurikulum ppt
Tugas analisis kurikulum pptTugas analisis kurikulum ppt
Tugas analisis kurikulum ppt
 
Proposal tesis bab 1,2,3
Proposal tesis bab 1,2,3Proposal tesis bab 1,2,3
Proposal tesis bab 1,2,3
 
Manajemen pendidikan karakter santri
Manajemen pendidikan karakter santriManajemen pendidikan karakter santri
Manajemen pendidikan karakter santri
 
Makalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum pptMakalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum ppt
 
Makalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum pptMakalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum ppt
 
Makalah kurikulum kbk
Makalah kurikulum kbkMakalah kurikulum kbk
Makalah kurikulum kbk
 
Jurnal kurikulum
Jurnal kurikulumJurnal kurikulum
Jurnal kurikulum
 
Beda kurikulum 1994 dengan kbk
Beda kurikulum 1994 dengan kbkBeda kurikulum 1994 dengan kbk
Beda kurikulum 1994 dengan kbk
 
Analisis kurikulum
Analisis  kurikulumAnalisis  kurikulum
Analisis kurikulum
 
Tugas dr.hendri
Tugas dr.hendriTugas dr.hendri
Tugas dr.hendri
 
Presentasi manajemen organisasi
Presentasi manajemen organisasiPresentasi manajemen organisasi
Presentasi manajemen organisasi
 
Tugas analisis kurikulum ppt
Tugas analisis kurikulum pptTugas analisis kurikulum ppt
Tugas analisis kurikulum ppt
 
Makalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum pptMakalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum ppt
 
Jurnal kurikulum
Jurnal kurikulumJurnal kurikulum
Jurnal kurikulum
 
Analisis kurikulum
Analisis  kurikulumAnalisis  kurikulum
Analisis kurikulum
 
Korelasi
KorelasiKorelasi
Korelasi
 
Latihan 1 statistika
Latihan 1 statistikaLatihan 1 statistika
Latihan 1 statistika
 
Regresi
RegresiRegresi
Regresi
 

Kürzlich hochgeladen

Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxsdn3jatiblora
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 

Partisipasi Politik Warga Negara

  • 1. KELOMPOK PRESENTASI PPKN • TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DANPARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLIK RI RINI ANGGRAINI SALMAN HAMID RIZKI ARANDI
  • 2. TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK meskipun belum ada yang mendefinisikannya secara formal, namun tata kelola pemerintahan dianggap penting untuk menjamin kesejahteraan nasional. Tata kelola pemerintah yang baik, atau dapat disebut good goverance seturut kesepakatan perserikatan bangsa bangsa (pbb) merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab negara
  • 3. DALAM PROSES TRANSPARANSI, MASYARAKAT MEMILIKI HAK UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI YANG MENYANGKUT KEPENTINGAN PUBLIK. KESADARAN INI AKAN MENGUBAH CARA PANDANG MANAJEMEN PUBLIK PADA MASA MENDATANG . MASYARAKAT TIDAK LAGI PASIF MENUNGGU INFORMASI DARI PEMERINTAH ATAU DINAS- DINAS PENERANGAN PEMERINTAH. MEREKA BERHAK MENGETAHUI SEGALA SESUATU YANG MENYANGKUT KEPUTUSAN DAN KEPENTINGAN PUBLIK. 1.Pengertian pemerintahan yang baik( good goverance) berikut sejumlah pendapat yang mencoba mendeskripsikan pengertian pemerintahan yang baik. a) Berdasarkan peraturan pemerintahan no.101 tahun 2000, pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, transparansi,pelayanan prima, demokrasi, efisiensi,efektivitas, supramasi hukum, dan dapat diterima diseluruh masyarakat. b) Menurut world bank, good goverance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pasar yang efesien, pencegahan korupsi, menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktifitas swasta c) Menurut united nation development program (UNDP) good goverance adalah suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara swasta dan masyarakat. UNDP adalah lembaga dibawah PBB yang menangani pembangunan di negara berkembang
  • 4. 2.prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good goverance) a.)Transparan f.)berorientasi konsensus b.)partisipasi g.)berkeadilan c.)akuntabilitas h.)efektivitas dan efesien d.)aturan hukum i.)bervisi strategis e.)daya tanggap j.)saling keterkaitan adapun menurut MTI (masyarakat transparansi indonesia)ada 9 hal yang terdapat dalam prinsip- prinsip goog goverance , sebagai berikut a.) partisipasi masyarakat f.)kesetaraan b.)tegaknya supremasi hukum g.)efektif dan efesien c.)keterbukaan h.)akuntabilitas d.)peduli pada stokeholder i.)visi strategis e.)berorientasi pada konsensus
  • 5. 3. ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERANCE) ASAS ASAS UMUM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NEGARA YANG BAIK, DIJADIKAN DASAR DALAM MENYELENGARAKAN NEGARA. ASAS INI MENJUNJUNG TINGGI NORMA KESUSILAAN,KEPATUHAN, DAN NORMA HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN. ASAS ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH MENURUT UNDANG UNDANG NO.28 TAHUN 1999 MELIPUTI A.)ASAS KEPASTIAN HUKUM B.)ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA C.)ASAS KEPENTINGAN UMUM D.)ASAS KETERBUKAAN E.)ASAS PROPORSIONALITAS F.)ASAS PROFESIONALITAS G.)ASAS AKUNTABILITAS 4.DAMPAK PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANS PARAN AKAN DAPAT MENGAKIBATKAN HAL- HAL BERIKUT A.KORUPSI B.KOLUSI C.NEPOTISME SELAIN KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME,PEMERINTAHAN YANG TIDAAK TRANSPARAN DAPAT BERAKIBAT SEBAGAI BERIKUT. A.PENGUASA ATAU PEMERINTAH CENDRUNG BERBUAT ATAU BERTINDAK OTORITER B.TIMBULNYA AROGANSI KEKUSAAN DALAM MENENTUKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
  • 6. C.MASYARAKAT DAN PERS CENDERUNG PASIF DAN TIDAK KRITIS D.MASYARAKAT TIDAK BERDAYA DAN TERKEKANG DG BERBAGAI ATURAN DAN DOKTIM E.MASYARAKAT MEMILIKIPOSISI TAWAR YANG LEMAH DAN LEBIH BANYAK HIDUP DALAM KETAKUTAN DAN TEKANAN F.PEMERINTAH SANGAT TERTUTUP DENGAN SEGALA KEBURUKANNYA
  • 7. PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK RI PARTISIPASI POLITIK MERUPAKAN UNSUR YANG PENTING DALAM DEMOKRASI,TERMASUK DEMOKRASI PANCASILA.PARTISIPASI POLITIK MERUPAKAN KEIKUTSERTAAN RAKYAT DALAM MENENTUKAN SEGALA KEPUTUSAN YANG MENYANGKUT DAN MEMENGARUHI DI BIDANG POLITIK 1. SEBAB-SEBAB TIMBULNYA PARTISIPASI POLITIK MENURUT MYRON WEINER A.MODERNISASI B.PERUBAHAN-PERUBAHAN STRUKTUR KELAS SOSIAL C.PENGARUH KAUM INTELEKTUAL DAN KOMUNIKASI MASA MODERN D.KONFLIK ANTAR KELOMPOK PEMIMPIN POLITIK E.KETERLIBATAN PEMERINTAHAN YANG MELUAS 2.BENTUK PARTISIPASI POLITIK BENTUK PARTISIPASI POLITIK DAPAT DIBEDAKAN MENJADI KEGIATAN POLITIK DALAM BENTUK KONVENSIONAL DAN NONKONVENSIONAL A.BENTUK PARTISIPASI POLITIK KONVERSIONAL B.BENTUK PARTISIPASI POLITIK NON KONVERSIONAL MENURUT RAMLAN SURBAKTI PARTISIPASI POLITIK DIBEDAKAN MENJADI 2 A.PARTISIPASI AKTIF B.PARTISIPASI PASIF
  • 8. MENURUT HUNTINGTON DAN NESLO BENTUK KEGIATAN UTAMA DALAM PARTISIPASI POLITIK DI BAGI MENJADI 5 YAITU. DAN DAPAT DILIHAT DARI BERBAGAI KEGIATAN WARGA A.LAHIRNYA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSW) B.PELAKSANAAN PEMILUUU C.TERBENTUKNYA ORGANISASI-ORGANISASI D.MUNCULNYA KELOMPOK-KELOMPOK KONTENPORER 3.PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DI BERBAGAI LINGKUNGAN CONTOHNYA: A.DILINGKUNGAN KELUARGA B.DILINGKUNGAN SEKOLAH C.DI LINGKUNGAN MASYARAKAT D. DILINGKUNGAN BANGSA DAN NEGARA