Dokumen tersebut merangkum tentang tata cara pemberian hibah kepada daerah sesuai dengan PMK No. 168 tahun 2008. Ia menjelaskan prinsip-prinsip pemberian hibah, sumber dana hibah, bentuk hibah, kriteria dan proses pengajuan, penilaian, persetujuan, serta pengelolaan dan pemantauan hibah oleh daerah.

1. TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
KEPADA DAERAH
SESUAI PMK. NO. 168/PMK.07/2008
Disampaikan Oleh:
drs. HARYANTO KADI, MSc
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2010

2. Pembagian Urusan Pemerintahan
Dalam Perspektif UU No. 32 Tahun 2004
* 6 Urusan
2. Politik Luar Negeri • Sebagian dapat diselenggarakan
3. Pertahanan sendiri oleh Pemerintah;
4. Keamanan
Pemerintah • Sebagian dapat diselenggarakan
5. Agama
Pusat melalui asas Dekonsentrasi;
6. Yustisi
7. Moneter dan Fiskal Nasional • Sebagian dapat diselenggarakan
melalui asas Tugas Pembantuan
* Di luar 6 Urusan
Sebagian * Urusan Wajib :
Urusan
Bersifat • Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
Pemerintahan • Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
Concurrent
• Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
• Penyediaan sarana dan prasarana umum;
• Penanganan bidang kesehatan;
• Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
• Penanggulangan masalah sosial (yang termasuk lintas kabupaten/kota);
• Pelayanan bidang ketenagakerjaan (yang termasuk lintas kabupaten/kota);
• Fasilitasi pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah (lintas kab/kota);
• Pengendalian lingkungan hidup;
Pemerintah • Pelayanan pertanahan (yang termasuk lintas kabupaten/kota);
Daerah • Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
• Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
• Pelayanan administrasi penanaman modal (yang termasuk lintas kabupaten/kota);
• Pelayanan dasar lainnya (belum dapat dilaksanakan kabupaten/kota)
• Urusan wajib lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
* Urusan Pilihan
Terkait dengan kekhasan dan potensi unggulan Daerah
yg secara nyata ada (seperti: pertambangan, perikanan, 2
pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata).

3. KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
Pembagian Urusan
Pemerintahan
Pemerintah UU No. 32/2004 Pemerintah Pelaksanaan
Daerah
Pusat Sumber Pendanaan
Urusan
UU No. 33/2004
APBD
DBH
DAU
PAD
DAK
Desentralisasi DP
Lain2 Pendapatan Dana Otsus
Dekonsentrasi yang Sah
Dana Penyesuaian
(K/L melimpahkan
sebagian urusan kpd Dana Hibah
Gubernur) Belanja Dana Darurat
Tugas Penggunaan SILPA
Pembantuan
(K/L menugaskan Surplus/Defisit Pencairan Dana
sebagian urusan kpd Cadangan
Gub/Bupati/Walikota) Pembiayaan
Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
APBN
Pinjaman (termasuk
Obligasi Daerah) 3

4. ALUR DANA APBN KE DAERAH (MONEY FOLLOWS FUNCTION)
PUSAT DAERAH
Belanja Pusat
di Pusat
Belanja 6 Urusan Mutlak
K/L
Pemerintah
Pusat Belanja Pusat Kanwil di Daerah
di Daerah
 Belanja Pegawai
 Belanja Barang Di luar 6 Urusan
A  Belanja Modal Dikerjakan sendiri Dana Sektoral
 Pembayaran Bunga Melalui UPT
P Utang
di Daerah
Dilimpahkan ke
B  Subsidi Gubernur
Dana
Dekonsentrasi
N  Belanja Hibah Ditugaskan ke
 Bantuan Sosial Dana Tugas
Gub/Bupati/
Pembantuan
 Belanja Lain-lain Walikota
Belanja Daerah BanSos
1. Dana Perimbangan Existing
Hibah
2. Dana Otonomi Khusus
Dana Darurat
3. Dana Penyesuaian
4. Dana Hibah Daerah
APBD
5. Dana Darurat 4

5. SUMBER HIBAH
Sumber hibah berdasarkan PMK No. 168/PMK.07/2008
• Hibah Daerah
• Sumber dana • Sumber Dana • Sumber Dana
Pinjaman LN Hibah LN Pendapatan
APBN
Penerusan Hibah
Hibah Daerah
(On-granting)
5

6. BENTUK HIBAH
1. Uang; dan/atau
dapat berupa rupiah, devisa, dan atau/surat berharga.
4. Barang; dan/atau
dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak.
7. Jasa.
dapat berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan,
penelitian dan jasa lainya.
6

7. PRINSIP PEMBERIAN HIBAH
• Bersifat bantuan untuk menunjang program pembangunan.
• Ditetapkan oleh Menteri Keuangan
• Mensyaratkan adanya dana pendamping
• Dalam kerangka hubungan keuangan
• Mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya
• Sejalan dengan RPJM
• Hibah yang bersumber dari:
a. pendapatan dalam negeri dan pinjaman luar negeri usulan
kegiatan dari K/L
b. hibah luar negeri, usulan dari K/L dan Daerah
7

8. KRITERIA PEMBERIAN HIBAH
1. Dari pendapatan dalam negeri
 untuk kegiatan urusan daerah
 untuk kegiatan dengan kondisi tertentu
2. Dari pinjaman luar negeri
 prioritas pembangunan
 prioritas kapasitas fiskal rendah
3. Dari hibah luar negeri
 untuk kegiatan urusan daerah
 sesuai dengan NPHLN
8

9. PENGUSULAN DAN PENILAIAN
PEMBERIAN HIBAH YANG
BERSUMBER DARI PENDAPATAN
DALAM NEGERI
Kementerian dan
Ditjen. PK Menteri Keuangan
Lembaga
Pengusulan Kegiatan Penilaian Usulan
Penetapan Hibah
(Melalui K/L) Kegiatan
-Rencana Acuan Kegiatan Persetujuan/
-Rencana Kegiatan Rinci Penolakan usulan Hibah
-Persetujuan DPRD
-Kesediaan dana pendamping
-dll 9

10. PENGUSULAN DAN PENILAIAN
PEMBERIAN HIBAH YANG
BERSUMBER DARI PINJAMAN LUAR
NEGERI
o Pengusulan Hibah:
 usulan kegiatan harus tercantum dalam DRPPHLN
 berdasarkan DRPPHLN, Menteri PPN menyusun daftar
kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai
o Berdasarkan daftar kegiatan Menteri Keuangan akan
menetapkan alokasi hibah
o Menteri Keuangan akan meneliti dan menilai
terpenuhinya kelengkapan dokumen
o Penetapan untuk mendapatkan komitmen pendanaan
dan untuk menyusun DRHD
10

11. PENGUSULAN DAN PENILAIAN
PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER
DARI PINJAMAN LUAR NEGERI … (2)
o Kegiatan diusulkan oleh Kementerian
Negara/Lembaga, pengusulan mengikuti ketentuan
bersumber dari pinjaman luar negeri
o Hibah yang diusulkan oleh daerah yang telah
mendapatkan komitmen dari PHLN, Daerah
mengajukan usulan memasukkan usulan kegiatan
dalam DRHD.
o Kementerian Keuangan akan melakukan konfirmasi
kesiapan dokumen
11

12. PERSETUJUAN DAN
PERJANJIAN HIBAH
• Berdasarkan hasil evaluasi Menteri Keuangan
menetapkan persetujuan pemberian hibah.
• Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan atau
kuasanya dengan Daerah akan melakukan
perjanjian pinjaman yang dituangkan dalam
NPHD dan NPPH.
• Untuk hibah yang bersumber bukan dari
Pemerintah Daerah wajib menyampaikan salinan
perjanjian pinjaman
12

13. HIBAH YANG BERSUMBER SELAIN
DARI PEMERINTAH
Pemerintah Donor Menteri Keuangan
Daerah (Pemberi Hibah) Cq.DJPK
Perjanjian
Hibah
Salinan Perjanjian Hibah
13

14. PENARIKAN DAN
PENYALURAN HIBAH
• Berdasarkan NPHD atau NPPH, Daerah
mengajukan alokasi dana kepada Menteri
Keuangan untuk menetapkan Satuan Anggaran Per
Satuan Kerja (SA-PSK) dan penetapan DIPA.
• Berdasarkan DIPA penarikan hibah dapat
dilakukan dengan direct payment, special account
dan pembukuan L/C.
• Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan 14

15. PENGELOLAAN HIBAH
OLEH DAERAH
o Penerimaan hibah oleh Daerah dikelola dan
dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
o Tata cara akuntansi dan pelaporan keuangan yang
terkait dengan hibah dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku tentang
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
Pemerintah.
15

16. PEMANTAUAN
• Daerah melaporkan perkembangan pelaksanaan
kegiatan kepada Kementerian Keuangan, Bappenas
dan Kementerian/Lembaga terkait.
• Dilakukan pemantauan atas kinerja pelaksanaan
kegiatan dan penggunaan hibah.
• Seluruh kegiatan penyaluran dapat dihentikan.
16

17. Sekian
&
Terima Kasih
drs. HARYANTO KADI, MSc
HP. 0811 87 3935
0812 82 300 600
Copyright © 2010 Kementerian Keuangan RI 17