SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 8
Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional)
         DPRD Kabupaten Pringsewu
      ====================================
 PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL TERHADAP
         RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2011



                    PEMANDANGAN UMUM



                FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

                        TERHADAP

                RANCANGAN PERATURAN DAERAH

                          TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
   DAN BELANJA DAERAH ( APBD) PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

                    TAHUN ANGGARAN 2011
Assalamu’alaikum Wr. Wb.



Yang terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu.

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu.

Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forkopimda Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus.

Yang kami hormati Sdr. Para Pejabat dilingkungan Pemkab. Pringsewu serta para Camat se-
Kabupaten Pringsewu.

Yang kami hormati Sdr. Para Pimpinan Parpol, Wartawan, para Pimpinan Ormas, Organisasi
Wanita, LSM serta Undangan sekalian yang berbahagia.



 Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi ini, Terlebih dahulu marilah kita
bersama-sama memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan Rahmat,
Taufiq dan Hidayah – Nya sehingga pada hari ini, Senin 6 Agustus 2012, kita bersama-sama
dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu
Rapat dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten
Pringsewu Tahun Anggaran 2011 dalam keadaan sehat wal afiat, sejahtera lahir dan batin tanpa
suatu halangan apapun, Semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan Ridho dari Allah SWT.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar
Muhammad SAW. sebagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia dimuka bumi, sehingga
dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah guna pencerahan umat manusia dari
situasi kegelapan menuju jalan yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia

Dalam kesempatan ini Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Pringsewu
mengucapkan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Rapat yang berkenan memberikan
kesempatan kepada Fraksi PAN untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi .

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Bupati atas Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun
Anggaran 2011. Tak lupa pula, Fraksi kami menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa
Ramadhan 1433 H kepada seluruh hadirin sekalian.
Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntable dan Transparan sesuai
dengan Prinsip Good Governance, Dan dengan Mendasarkan Ketentuan Pasal 184 Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali di
rubah terakhir dengan undang undang nomor 12 tahun 2008, Bahwa Kepala Daerah harus
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomer 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Susunan materi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Pringsewu meliputi 4 (empat) hal yaitu terdiri dari;

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

2. Neraca;

3. Laporan Arus Kas (LAK); dan

4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Selanjutnya perlu dipahami bersama bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 184 Undang–Undang
Nomer 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah dan Pasal 81 Undang Undang Nomer 33
tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah,
serta Pasal 31 Undang–Undang Nomer 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah, Kepala
Daerah Bertanggung jawab atas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bagian dari kekuasaan
Pemerintahan daerah dan perlu juga harus dipahami bersama, Ketentuan Perundang undangan
tersebut diatas memberi amanat kepada Bupati untuk menyampaikan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa Oleh BPK,
Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Rapat Dewan dan Hadirin yang terhormat ;

Mengenai LPJ Bupati Pringsewu Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah tahun anggaran 2011, yang terdiri atas :

   a. pendapatan Rp. 611.621.571.224,01(611 milyar 621 juta 571 ribu 224 rupiah 0,1 sen)
   b. belanja Rp.577.092.262.898,00(577 milyar 92 juta 262 ribu 898 rupiah)
      surplus/defisit Rp. 34.529.308.326,01(34 milyar 529 juta 308 ribu 326 rupiah 0,1 sen)
   c. pembiayaan
      - Penerimaan Rp. 6.272.237.960,18(6 milyar 272 juta 237 ribu 960 rupiah 18 sen)
      - Pengeluaran Rp.13.256.413.075,00(13 milyar 256 juta 413 ribu 075 rupiah)
      - Pembiayaan neto Rp.6.984.175.114,82(6 milyar 984 juta 175 ribu 114 rupiah 82 sen)
      - Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp.27.545.133.211.19(27 milyar 545 juta 133 ribu
          211 rupiah 19 sen)
Peserta Rapat dan Hadirin yang terhormat ;

    Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
(APBD) Tahun Anggaran 2011, Perkenankanlah Fraksi PAN DPRD kabupaten Pringsewu,
Menyampaikan Pandangan dan Pendapat Fraksi Untuk Mendapatkan Jawaban dari saudara
Bupati antara lain sebagai berikut :

      Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun Anggaran 2011 mengalami Pelampauan /
      peningkatan terhadap target , Fraksi kami kami memberikan Apresiasi yang Tinggi atas
      kerja besar Eksekutif dengan harapan agar senantiasa terus di tingkatkan. Untuk itu
      Fraksi PAN meminta kepada Eksekutif agar tetap memperhatikan beberapa kelemahan
      yang menyangkut pajak dan Retribusi Daerah, antara lain :

   1. Masih Belum Transparannya Dinas Pemungut memberikan data potensi Pajak dan
      Retribusi kepada Legeslatif sehingga bisa menghambat proses pengawasan kepatuhan
      pembayaran pajak dan retribusi dari para wajib pajak yang tidak taat azas dalam
      pembayarannnya (masih membayar berdasarkan taksasi).



   2. Kurangnya Koordinasi antar Dinas terkait pelaksanaan Perda tentang pajak dan retribusi
      Daerah, sehingga mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan. Salah satu contoh:
      adalah banyak wajib Retribusi IMB yang belum mengajukan ijin IMB namun masih terus
      membangun dan tidak ada tindakan tegas dari TIM penertiban bangunan, sehingga
      berakibat tidak masuknya Retribusi IMB ke Kas Daerah. Dan tidak ada tindakan tegas
      dari TIM Penertiban Reklame terhadap Reklame-reklame yang tidak berijin atau reklame
      yang dibiarkan kosong tanpa materi iklan sehingga mengakibatkan hilangnya potensi
      dari Pajak Reklame dan merusak estetika pemandangan kota.



   3. Belum adanya sanksi dan ketegasan dalam menghadapi wajib pajak dan retribusi yang
      nakal dengan mengunakan hak eksekusi terhadap wajib pajak yang nakal.



   4. Masih belum jelasnya data para penunggak pajak dan retribusi sehingga tidak ada upaya
      untuk Penagihannya.



   5. Masih adanya beberapa dinas pemungut yang kurang mampu melaksanakan tugas dengan
      baik.

   a. Terhadap Keberadaan penarikan salar/retribusi di Terminal dan di pasar-pasar Daerah,
      maka Fraksi PAN meminta kepada Saudara Bupati menertibkan salar/retribusi tersebut
agar pendapatannya dimasukkan dalam kas Daerah lewat Nomenklatur Retribusi
      Pendapatan Terminal dan Pendapatan Pasar di APBD 2011 atau di APBD 2012, Mohon
      Perhatian dan Penjelasan Dari Saudara Bupati.


   b. Adanya Petugas Parkir di RSUD dan Di Pasar-pasar Daerah yang memungut uang parkir
      atau uang Penitipan Parkir sebesar Rp 1000 sampai Rp 2000. Kepada semua Pemakai
      Kendaraan roda dua maupun roda empat maka Fraksi Kami meminta Penjelasan kepada
      saudara Bupati, agar Masyarakat mendapat kepastian Hukum terhadap Pungutan tersebut:
      apakah Pemungutan tersebut di legalkan dengan alasan bahwa itu adalah bentuk
      penitipan parkir yang bisa dikutip dengan berdasarkan ketentuan pajak Parkir, atau
      Harusnya petugas parkir tersebut Tunduk pada Perda Retribusi Parkir tepi jalan.Apakah
      Dinas Perhubungan , dan Dinas Pasar telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap
      Para juru parkir di RSUD dan di Pasar daerah dengan membiarkan semua itu Tejadi dan
      tidak melakukan tindakan apapun, Mohon Perhatian dan Penjelasan saudara BUPATI !

   6. Fraksi kami melihat pada laporan pertangjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran
      2011 Silpa sebesar Rp.27.545.133.211,19(27 milyar 545 juta 133 ribu 211 rupiah 19 sen)
      adalah angka yang terlalu besar, hal ini menunjukkan lemahnya sisi perencanaan
      anggaran. Karena semestinya sisa anggaran sebesar ini bisa di alihkan ke program lain
      yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat pada tahun anggaran 2011 yang lalu. Mohon
      penjelasan Saudara Bupati..!

   7. Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam program pengurangan angka Kemiskinan sudah
      tersedia anggaran namun belum bisa berhasil menekan angka kemiskinan, indikatornya
      pada angka Jumlah angka masyarakat miskin yang masih stagnan tidak mengalami
      pengurangan. Fraksi kami menilai masih belum jalannya kegiatan / program yang di
      sebabkan oleh banyak faktor. Diantaranya Program belum terintegrasi dan tidak didesain
      serius langkah-langkah solusinya agar out-put program bisa terukur dan Holistik, Justeru
      Dalam pembuatan Programnya SKPD lebih pada ego sektoral masing-masing dalam
      pembuatan program mengurangi angka kemiskinan. Mohon Perhatian dan penjelasan
      Saudara Bupati.


   8. Fraksi PAN meminta Agar Pemkab Pringsewu mengindentifikasi terhadap keberadaan
      Penerangan Jalan Umum (PJU) liar yang selama ini membebani APBD mengingat
      system pembayaran kepada PLN secara Taksasi seperti selama ini sangat merugikan
      keuangan pemerintah daerah karena PJU- PJU LIAR yang di pasang warga namun
      Tagihan nya jadi di ikutkan Beban APBD, untuk itu fraksi PAN meminta Bupati agar
      segera menertibkan dengan model pembayaran berdasarkan meterisasi.

Mohon Perhatian Saudara Bupati !

   9. Fraksi kami meminta pemerintah kabupaten Pringsewu serius dalam inventarisasi aset
      daerah, guna menyelamatkan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Banyak aset
      daerah yang belum jelas Sertifikasinya, contoh tanah bekas bioskop sinar sewu yang
dipergunakan untuk bangunan Walet di Pringsewu Barat, Tanah/aset Kelurahan
       Pajaresuk untuk Taman Pemakaman Umum . Tanah milik Aset Pemerintah Provinsi
       Lampung di Pringsewu yang berubah alih menjadi milik perorangan yang telah didiran
       bangunan permanen yang berada di samping kantor KUA Pringsewu .

Mohon perhatian Saudara Bupati..!



Peserta Rapat yang terhormat ;

   10. Setelah adanya pemekaran Pekon hendaknya dipersiapkan Alokasi Dana Pekon agar
       pekon dapat melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan,serta
       perlunya diperhatikan kesejahteraan aparat pekon yang sebelumnya penghasilan mereka
       hanya dari masyarakat (janggol) sebagai penghasilan mereka.

   11. Fraksi PAN meminta kepada eksekutif agar seluruh asset berupa kendaraan sepeda
       motor maupun mobil yang dahulu berasal dari kabupaten induk sudah di balik namakan
       sesuai dengan kode nomor Kabupaten Pringsewu agar dapat membantu PAD Pringsewu
       dari Pajak Kendaraan Bermotor.


   12. Terhadap buruh/kuli yang ada di Pasar-pasar, fraksi kami masih melihat Pemerintah
       Daerah masih belum berpihak pada buruh. Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Sebagai
       Dinas yang menaungi Ketenagakerjaan semestinya melakukan pembinaan kepada
       organisasi SPSI sehingga mereka tidak berjalan sendiri yang akibatnya para buruh/kuli
       ini hanya dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk meraup keuntungan dari hasil jerih
       payah mereka berupa iuran anggota/setoran. Mohon perhatian Bupati..!

Peserta Rapat yang terhormat ;

   13. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan warga miskin, fraksi PAN meminta
       kepada eksekutif untuk memberikan pelayanan yang optimal dan membebaskan biaya
       pengobatan (gratis) pada semua Puskemas yang ada di Pringsewu. Mohon perhatian
       Bupati..!

   14. Terhadap penyertaan modal Pemkab Pringsewu ke Bank Lampung tertulis Rp.
       107.825.000 seharusnya pada tahun anggaran 2011 sesuai perda penyertaan modal Bank
       Lampung sebesar 1 Milyar. Mohon penjelasan Bupati..!


   15. Restribusi kebersihan harap diperhatikan oleh SKPD, fraksi kami berpandangan hal ini
       masih mampu dimaksimalkan sesuai amanat perda. Mohon perhatian Bupati..!

   16. Berdasarkan laporan , pendapatan pajak dan restribusi daerah masih jauh dari potensi riil.
       Mohon perhatian Bupati..!
17. Terhadap hibah ke KONI untuk pembangunan GOR Mini di Pringsewu Barat agar lebih
       proposional dalam pembagian distribusi anggaran pembangunan sarana atlit karena di
       Kabupaten Pringsewu juga terdapat sarana gedung olahraga lain untuk atlit Angkat Besi
       yang berada di Pringsewu Utara yang banyak melahirkan pahlawan olahraga baik
       Nasional maupun internasional tapi kurang mendapat perhatian. Mohon perhatian
       Bupati..!

   18. Untuk memaksimalkan pendapatan di pasar Pringsewu, agar dinas pasar membuatkan
       sarana untuk pedagang kecil/kaki lima yang berada di pinggir pertokoan yang cukup
       representative agar konsumen merasa nyaman dan aman saat berbelanja. Mohon
       perhatian Bupati..!


   19. Kegiatan Pembangunan fisik yang bukan tupoksinya terutama di Dinas Pendidikan dan
       di Dinas yang Lain agar ditertibkan kembali sesuai regulasi, sehingga program tersebut
       bisa maksimal. Mohon perhatian Bupati..!

   20. Berkaitan dengan banyaknya laporan oleh masyarakat tentang semakin merebaknya
       tempat-tempat hiburan malam yang tidak berijin atau menyalahgunakan fungsi
       semestinya yang mengarah kepada perbuatan melanggar norma-norma hukum ditambah
       lagi keluhan masyarakat akan keberadaan minimarket yang menjual minuman-minuman
       berakohol, fraksi PAN mengharapkan kepada pemerintah agar segera mengantisipasi
       dampak buruk dan keresahan yang ditimbulkan olehnya dan segera melakukan penertiban
       terhadap mereka-mereka yang menyalahgunakan ijin tersebut tersebut hal ini sangat
       penting guna menciptkan Pringsewu sebagai kota yang tertib, aman dan kondusif dan
       bercitarasa sebagai kota santri sebagaimana yang dikenal selama ini.


   21. Banyak ditemukan data laporan yang berbeda antara dokumen satu dengan yang lain
       sehingga perlu klarifikasi tentang validasinya, ini persolan prinsip dan mendasar sehingga
       jangan lagi ada kesalahan yang sama pada system administrasi pencatatan dan pelaporan
       dikemudian hari. mohon penjelasan saudara Bupati..!

Peserta Rapat yang terhormat ;

Demikian Pandangan Umum Fraksi PAN yang dapat kami sampaikan. Terimah kasih atas
kesabaran mengikuti sidang ini, dan apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan kami
mohon maaf yang sebesar – besarnya.

      Semoga Allah Subhanahu Wata’alla selalu memberikan bimbingan serta petunjuk- Nya
kepada kita sekalian. Amin.



Billahit taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qareeb.Wasalamualaikum Wr,Wb.
Pringsewu, 6 Agustus 2012


    FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
             KABUPATEN PRINGSEWU


K etua          :Mailan Bastari……(…………...…)
Wakil Ketua     : Irwan Chaniago…(………………)
Sekretaris      :Siswati,S.Sos……..(………….…..)
Anggota        :Styono,SH…………(……………..)

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keudaTugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keudaInspektorat
 
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangIdris Miaus
 
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakatMateri pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakatNene Mulyana
 
Pedoman Bendahara
Pedoman BendaharaPedoman Bendahara
Pedoman Bendaharakpuaudit
 
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desaPerdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desaari saridjo
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaPemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaAde Suerani
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPSEKP - UGM
 
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptxSosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptxKharizaUmami1
 
Presentasi asisten pemerintahan
Presentasi asisten pemerintahanPresentasi asisten pemerintahan
Presentasi asisten pemerintahanGema Bangsawan
 
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperdaPandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperdaHaris Sahido
 
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)Muriady Dimur
 
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD OzawaYukio
 
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuPemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuYudhi Aldriand
 
Sambutan bupati wonosobo penyerahan sk pensiun agt
Sambutan bupati wonosobo penyerahan sk pensiun agtSambutan bupati wonosobo penyerahan sk pensiun agt
Sambutan bupati wonosobo penyerahan sk pensiun agtShintaDevi11
 
Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd
Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd
Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd Frans Dione
 

Was ist angesagt? (20)

Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keudaTugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
 
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundang
 
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakatMateri pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
 
Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021
 
Pedoman Bendahara
Pedoman BendaharaPedoman Bendahara
Pedoman Bendahara
 
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desaPerdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaPemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBD
 
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptxSosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
 
Presentasi asisten pemerintahan
Presentasi asisten pemerintahanPresentasi asisten pemerintahan
Presentasi asisten pemerintahan
 
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperdaPandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
 
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
 
Tatib bpd
Tatib bpdTatib bpd
Tatib bpd
 
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD
 
Perdes no. 3 sotk ok(4)
Perdes no. 3 sotk   ok(4)Perdes no. 3 sotk   ok(4)
Perdes no. 3 sotk ok(4)
 
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuPemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktu
 
Sambutan bupati wonosobo penyerahan sk pensiun agt
Sambutan bupati wonosobo penyerahan sk pensiun agtSambutan bupati wonosobo penyerahan sk pensiun agt
Sambutan bupati wonosobo penyerahan sk pensiun agt
 
Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd
Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd
Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd
 

Ähnlich wie Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011

Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011apotek agam farma
 
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...Ade Suerani
 
Buku-Pintar-PP-12-2019.pdf
Buku-Pintar-PP-12-2019.pdfBuku-Pintar-PP-12-2019.pdf
Buku-Pintar-PP-12-2019.pdfazhariajadeh
 
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009Ade Suerani
 
Lampiran permendagri nomor 37 tahun 2014 264 2
Lampiran permendagri nomor 37 tahun 2014 264 2Lampiran permendagri nomor 37 tahun 2014 264 2
Lampiran permendagri nomor 37 tahun 2014 264 2Hebron Dayax
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daerahaRian Saifulloh
 
Sambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppd
Sambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppdSambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppd
Sambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppdCelvinRamaPratama
 
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015pandirambo900
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Ade Suerani
 
Orientasi dprd kota palembang
Orientasi dprd kota palembangOrientasi dprd kota palembang
Orientasi dprd kota palembanghoyin rizmu
 
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Permen no.37 th_2014_lampiran
Permen no.37 th_2014_lampiranPermen no.37 th_2014_lampiran
Permen no.37 th_2014_lampiranAbdul Hadi
 
Pandaangan umum fraksi pan tentang rapbd 2011
Pandaangan umum fraksi pan tentang rapbd 2011Pandaangan umum fraksi pan tentang rapbd 2011
Pandaangan umum fraksi pan tentang rapbd 2011apotek agam farma
 
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjBab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjCahyo Wiryanto
 
Pidato bupati atas rekomendasi dprd kab. konawe lkpd tahun 2019
Pidato bupati atas rekomendasi dprd kab. konawe lkpd tahun 2019Pidato bupati atas rekomendasi dprd kab. konawe lkpd tahun 2019
Pidato bupati atas rekomendasi dprd kab. konawe lkpd tahun 2019NurnyShela
 
Permenkeu Nomor: 40/PMK.07/2020
Permenkeu Nomor: 40/PMK.07/2020Permenkeu Nomor: 40/PMK.07/2020
Permenkeu Nomor: 40/PMK.07/2020Arif Efendi
 

Ähnlich wie Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011 (20)

Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
 
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...
 
Pandangan umum apbd 2010
Pandangan umum apbd 2010Pandangan umum apbd 2010
Pandangan umum apbd 2010
 
Buku-Pintar-PP-12-2019.pdf
Buku-Pintar-PP-12-2019.pdfBuku-Pintar-PP-12-2019.pdf
Buku-Pintar-PP-12-2019.pdf
 
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
 
Lampiran permendagri nomor 37 tahun 2014 264 2
Lampiran permendagri nomor 37 tahun 2014 264 2Lampiran permendagri nomor 37 tahun 2014 264 2
Lampiran permendagri nomor 37 tahun 2014 264 2
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
 
Sambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppd
Sambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppdSambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppd
Sambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppd
 
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
 
Orientasi dprd kota palembang
Orientasi dprd kota palembangOrientasi dprd kota palembang
Orientasi dprd kota palembang
 
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
 
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
 
Permen no.37 th_2014_lampiran
Permen no.37 th_2014_lampiranPermen no.37 th_2014_lampiran
Permen no.37 th_2014_lampiran
 
Pandaangan umum fraksi pan tentang rapbd 2011
Pandaangan umum fraksi pan tentang rapbd 2011Pandaangan umum fraksi pan tentang rapbd 2011
Pandaangan umum fraksi pan tentang rapbd 2011
 
85 pmk.03 2019
85 pmk.03 201985 pmk.03 2019
85 pmk.03 2019
 
KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016
KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016
KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016
 
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjBab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
 
Pidato bupati atas rekomendasi dprd kab. konawe lkpd tahun 2019
Pidato bupati atas rekomendasi dprd kab. konawe lkpd tahun 2019Pidato bupati atas rekomendasi dprd kab. konawe lkpd tahun 2019
Pidato bupati atas rekomendasi dprd kab. konawe lkpd tahun 2019
 
Permenkeu Nomor: 40/PMK.07/2020
Permenkeu Nomor: 40/PMK.07/2020Permenkeu Nomor: 40/PMK.07/2020
Permenkeu Nomor: 40/PMK.07/2020
 

Mehr von apotek agam farma (20)

Tugas pak dr.agus stat
Tugas pak dr.agus statTugas pak dr.agus stat
Tugas pak dr.agus stat
 
Tugas beda kbk degan k 1994
Tugas beda kbk degan k 1994Tugas beda kbk degan k 1994
Tugas beda kbk degan k 1994
 
Tugas analisis kurikulum ppt
Tugas analisis kurikulum pptTugas analisis kurikulum ppt
Tugas analisis kurikulum ppt
 
Proposal tesis bab 1,2,3
Proposal tesis bab 1,2,3Proposal tesis bab 1,2,3
Proposal tesis bab 1,2,3
 
Manajemen pendidikan karakter santri
Manajemen pendidikan karakter santriManajemen pendidikan karakter santri
Manajemen pendidikan karakter santri
 
Makalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum pptMakalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum ppt
 
Makalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum pptMakalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum ppt
 
Makalah kurikulum kbk
Makalah kurikulum kbkMakalah kurikulum kbk
Makalah kurikulum kbk
 
Jurnal kurikulum
Jurnal kurikulumJurnal kurikulum
Jurnal kurikulum
 
Beda kurikulum 1994 dengan kbk
Beda kurikulum 1994 dengan kbkBeda kurikulum 1994 dengan kbk
Beda kurikulum 1994 dengan kbk
 
Analisis kurikulum
Analisis  kurikulumAnalisis  kurikulum
Analisis kurikulum
 
Tugas dr.hendri
Tugas dr.hendriTugas dr.hendri
Tugas dr.hendri
 
Presentasi manajemen organisasi
Presentasi manajemen organisasiPresentasi manajemen organisasi
Presentasi manajemen organisasi
 
Tugas analisis kurikulum ppt
Tugas analisis kurikulum pptTugas analisis kurikulum ppt
Tugas analisis kurikulum ppt
 
Makalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum pptMakalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum ppt
 
Jurnal kurikulum
Jurnal kurikulumJurnal kurikulum
Jurnal kurikulum
 
Analisis kurikulum
Analisis  kurikulumAnalisis  kurikulum
Analisis kurikulum
 
Korelasi
KorelasiKorelasi
Korelasi
 
Latihan 1 statistika
Latihan 1 statistikaLatihan 1 statistika
Latihan 1 statistika
 
Regresi
RegresiRegresi
Regresi
 

Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011

  • 1. Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) DPRD Kabupaten Pringsewu ==================================== PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2011 PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ( APBD) PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2011
  • 2. Assalamu’alaikum Wr. Wb. Yang terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu. Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu. Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forkopimda Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus. Yang kami hormati Sdr. Para Pejabat dilingkungan Pemkab. Pringsewu serta para Camat se- Kabupaten Pringsewu. Yang kami hormati Sdr. Para Pimpinan Parpol, Wartawan, para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM serta Undangan sekalian yang berbahagia. Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi ini, Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah – Nya sehingga pada hari ini, Senin 6 Agustus 2012, kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Rapat dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2011 dalam keadaan sehat wal afiat, sejahtera lahir dan batin tanpa suatu halangan apapun, Semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan Ridho dari Allah SWT. Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia dimuka bumi, sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah guna pencerahan umat manusia dari situasi kegelapan menuju jalan yang di ridhoi oleh Allah SWT. Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia Dalam kesempatan ini Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Pringsewu mengucapkan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Rapat yang berkenan memberikan kesempatan kepada Fraksi PAN untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi . Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Bupati atas Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2011. Tak lupa pula, Fraksi kami menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1433 H kepada seluruh hadirin sekalian.
  • 3. Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntable dan Transparan sesuai dengan Prinsip Good Governance, Dan dengan Mendasarkan Ketentuan Pasal 184 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali di rubah terakhir dengan undang undang nomor 12 tahun 2008, Bahwa Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomer 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Susunan materi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu meliputi 4 (empat) hal yaitu terdiri dari; 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Neraca; 3. Laporan Arus Kas (LAK); dan 4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Selanjutnya perlu dipahami bersama bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 184 Undang–Undang Nomer 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah dan Pasal 81 Undang Undang Nomer 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah, serta Pasal 31 Undang–Undang Nomer 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah, Kepala Daerah Bertanggung jawab atas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan daerah dan perlu juga harus dipahami bersama, Ketentuan Perundang undangan tersebut diatas memberi amanat kepada Bupati untuk menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa Oleh BPK, Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rapat Dewan dan Hadirin yang terhormat ; Mengenai LPJ Bupati Pringsewu Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun anggaran 2011, yang terdiri atas : a. pendapatan Rp. 611.621.571.224,01(611 milyar 621 juta 571 ribu 224 rupiah 0,1 sen) b. belanja Rp.577.092.262.898,00(577 milyar 92 juta 262 ribu 898 rupiah) surplus/defisit Rp. 34.529.308.326,01(34 milyar 529 juta 308 ribu 326 rupiah 0,1 sen) c. pembiayaan - Penerimaan Rp. 6.272.237.960,18(6 milyar 272 juta 237 ribu 960 rupiah 18 sen) - Pengeluaran Rp.13.256.413.075,00(13 milyar 256 juta 413 ribu 075 rupiah) - Pembiayaan neto Rp.6.984.175.114,82(6 milyar 984 juta 175 ribu 114 rupiah 82 sen) - Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp.27.545.133.211.19(27 milyar 545 juta 133 ribu 211 rupiah 19 sen)
  • 4. Peserta Rapat dan Hadirin yang terhormat ; Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun Anggaran 2011, Perkenankanlah Fraksi PAN DPRD kabupaten Pringsewu, Menyampaikan Pandangan dan Pendapat Fraksi Untuk Mendapatkan Jawaban dari saudara Bupati antara lain sebagai berikut : Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun Anggaran 2011 mengalami Pelampauan / peningkatan terhadap target , Fraksi kami kami memberikan Apresiasi yang Tinggi atas kerja besar Eksekutif dengan harapan agar senantiasa terus di tingkatkan. Untuk itu Fraksi PAN meminta kepada Eksekutif agar tetap memperhatikan beberapa kelemahan yang menyangkut pajak dan Retribusi Daerah, antara lain : 1. Masih Belum Transparannya Dinas Pemungut memberikan data potensi Pajak dan Retribusi kepada Legeslatif sehingga bisa menghambat proses pengawasan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi dari para wajib pajak yang tidak taat azas dalam pembayarannnya (masih membayar berdasarkan taksasi). 2. Kurangnya Koordinasi antar Dinas terkait pelaksanaan Perda tentang pajak dan retribusi Daerah, sehingga mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan. Salah satu contoh: adalah banyak wajib Retribusi IMB yang belum mengajukan ijin IMB namun masih terus membangun dan tidak ada tindakan tegas dari TIM penertiban bangunan, sehingga berakibat tidak masuknya Retribusi IMB ke Kas Daerah. Dan tidak ada tindakan tegas dari TIM Penertiban Reklame terhadap Reklame-reklame yang tidak berijin atau reklame yang dibiarkan kosong tanpa materi iklan sehingga mengakibatkan hilangnya potensi dari Pajak Reklame dan merusak estetika pemandangan kota. 3. Belum adanya sanksi dan ketegasan dalam menghadapi wajib pajak dan retribusi yang nakal dengan mengunakan hak eksekusi terhadap wajib pajak yang nakal. 4. Masih belum jelasnya data para penunggak pajak dan retribusi sehingga tidak ada upaya untuk Penagihannya. 5. Masih adanya beberapa dinas pemungut yang kurang mampu melaksanakan tugas dengan baik. a. Terhadap Keberadaan penarikan salar/retribusi di Terminal dan di pasar-pasar Daerah, maka Fraksi PAN meminta kepada Saudara Bupati menertibkan salar/retribusi tersebut
  • 5. agar pendapatannya dimasukkan dalam kas Daerah lewat Nomenklatur Retribusi Pendapatan Terminal dan Pendapatan Pasar di APBD 2011 atau di APBD 2012, Mohon Perhatian dan Penjelasan Dari Saudara Bupati. b. Adanya Petugas Parkir di RSUD dan Di Pasar-pasar Daerah yang memungut uang parkir atau uang Penitipan Parkir sebesar Rp 1000 sampai Rp 2000. Kepada semua Pemakai Kendaraan roda dua maupun roda empat maka Fraksi Kami meminta Penjelasan kepada saudara Bupati, agar Masyarakat mendapat kepastian Hukum terhadap Pungutan tersebut: apakah Pemungutan tersebut di legalkan dengan alasan bahwa itu adalah bentuk penitipan parkir yang bisa dikutip dengan berdasarkan ketentuan pajak Parkir, atau Harusnya petugas parkir tersebut Tunduk pada Perda Retribusi Parkir tepi jalan.Apakah Dinas Perhubungan , dan Dinas Pasar telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap Para juru parkir di RSUD dan di Pasar daerah dengan membiarkan semua itu Tejadi dan tidak melakukan tindakan apapun, Mohon Perhatian dan Penjelasan saudara BUPATI ! 6. Fraksi kami melihat pada laporan pertangjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011 Silpa sebesar Rp.27.545.133.211,19(27 milyar 545 juta 133 ribu 211 rupiah 19 sen) adalah angka yang terlalu besar, hal ini menunjukkan lemahnya sisi perencanaan anggaran. Karena semestinya sisa anggaran sebesar ini bisa di alihkan ke program lain yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat pada tahun anggaran 2011 yang lalu. Mohon penjelasan Saudara Bupati..! 7. Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam program pengurangan angka Kemiskinan sudah tersedia anggaran namun belum bisa berhasil menekan angka kemiskinan, indikatornya pada angka Jumlah angka masyarakat miskin yang masih stagnan tidak mengalami pengurangan. Fraksi kami menilai masih belum jalannya kegiatan / program yang di sebabkan oleh banyak faktor. Diantaranya Program belum terintegrasi dan tidak didesain serius langkah-langkah solusinya agar out-put program bisa terukur dan Holistik, Justeru Dalam pembuatan Programnya SKPD lebih pada ego sektoral masing-masing dalam pembuatan program mengurangi angka kemiskinan. Mohon Perhatian dan penjelasan Saudara Bupati. 8. Fraksi PAN meminta Agar Pemkab Pringsewu mengindentifikasi terhadap keberadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) liar yang selama ini membebani APBD mengingat system pembayaran kepada PLN secara Taksasi seperti selama ini sangat merugikan keuangan pemerintah daerah karena PJU- PJU LIAR yang di pasang warga namun Tagihan nya jadi di ikutkan Beban APBD, untuk itu fraksi PAN meminta Bupati agar segera menertibkan dengan model pembayaran berdasarkan meterisasi. Mohon Perhatian Saudara Bupati ! 9. Fraksi kami meminta pemerintah kabupaten Pringsewu serius dalam inventarisasi aset daerah, guna menyelamatkan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Banyak aset daerah yang belum jelas Sertifikasinya, contoh tanah bekas bioskop sinar sewu yang
  • 6. dipergunakan untuk bangunan Walet di Pringsewu Barat, Tanah/aset Kelurahan Pajaresuk untuk Taman Pemakaman Umum . Tanah milik Aset Pemerintah Provinsi Lampung di Pringsewu yang berubah alih menjadi milik perorangan yang telah didiran bangunan permanen yang berada di samping kantor KUA Pringsewu . Mohon perhatian Saudara Bupati..! Peserta Rapat yang terhormat ; 10. Setelah adanya pemekaran Pekon hendaknya dipersiapkan Alokasi Dana Pekon agar pekon dapat melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan,serta perlunya diperhatikan kesejahteraan aparat pekon yang sebelumnya penghasilan mereka hanya dari masyarakat (janggol) sebagai penghasilan mereka. 11. Fraksi PAN meminta kepada eksekutif agar seluruh asset berupa kendaraan sepeda motor maupun mobil yang dahulu berasal dari kabupaten induk sudah di balik namakan sesuai dengan kode nomor Kabupaten Pringsewu agar dapat membantu PAD Pringsewu dari Pajak Kendaraan Bermotor. 12. Terhadap buruh/kuli yang ada di Pasar-pasar, fraksi kami masih melihat Pemerintah Daerah masih belum berpihak pada buruh. Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Sebagai Dinas yang menaungi Ketenagakerjaan semestinya melakukan pembinaan kepada organisasi SPSI sehingga mereka tidak berjalan sendiri yang akibatnya para buruh/kuli ini hanya dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk meraup keuntungan dari hasil jerih payah mereka berupa iuran anggota/setoran. Mohon perhatian Bupati..! Peserta Rapat yang terhormat ; 13. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan warga miskin, fraksi PAN meminta kepada eksekutif untuk memberikan pelayanan yang optimal dan membebaskan biaya pengobatan (gratis) pada semua Puskemas yang ada di Pringsewu. Mohon perhatian Bupati..! 14. Terhadap penyertaan modal Pemkab Pringsewu ke Bank Lampung tertulis Rp. 107.825.000 seharusnya pada tahun anggaran 2011 sesuai perda penyertaan modal Bank Lampung sebesar 1 Milyar. Mohon penjelasan Bupati..! 15. Restribusi kebersihan harap diperhatikan oleh SKPD, fraksi kami berpandangan hal ini masih mampu dimaksimalkan sesuai amanat perda. Mohon perhatian Bupati..! 16. Berdasarkan laporan , pendapatan pajak dan restribusi daerah masih jauh dari potensi riil. Mohon perhatian Bupati..!
  • 7. 17. Terhadap hibah ke KONI untuk pembangunan GOR Mini di Pringsewu Barat agar lebih proposional dalam pembagian distribusi anggaran pembangunan sarana atlit karena di Kabupaten Pringsewu juga terdapat sarana gedung olahraga lain untuk atlit Angkat Besi yang berada di Pringsewu Utara yang banyak melahirkan pahlawan olahraga baik Nasional maupun internasional tapi kurang mendapat perhatian. Mohon perhatian Bupati..! 18. Untuk memaksimalkan pendapatan di pasar Pringsewu, agar dinas pasar membuatkan sarana untuk pedagang kecil/kaki lima yang berada di pinggir pertokoan yang cukup representative agar konsumen merasa nyaman dan aman saat berbelanja. Mohon perhatian Bupati..! 19. Kegiatan Pembangunan fisik yang bukan tupoksinya terutama di Dinas Pendidikan dan di Dinas yang Lain agar ditertibkan kembali sesuai regulasi, sehingga program tersebut bisa maksimal. Mohon perhatian Bupati..! 20. Berkaitan dengan banyaknya laporan oleh masyarakat tentang semakin merebaknya tempat-tempat hiburan malam yang tidak berijin atau menyalahgunakan fungsi semestinya yang mengarah kepada perbuatan melanggar norma-norma hukum ditambah lagi keluhan masyarakat akan keberadaan minimarket yang menjual minuman-minuman berakohol, fraksi PAN mengharapkan kepada pemerintah agar segera mengantisipasi dampak buruk dan keresahan yang ditimbulkan olehnya dan segera melakukan penertiban terhadap mereka-mereka yang menyalahgunakan ijin tersebut tersebut hal ini sangat penting guna menciptkan Pringsewu sebagai kota yang tertib, aman dan kondusif dan bercitarasa sebagai kota santri sebagaimana yang dikenal selama ini. 21. Banyak ditemukan data laporan yang berbeda antara dokumen satu dengan yang lain sehingga perlu klarifikasi tentang validasinya, ini persolan prinsip dan mendasar sehingga jangan lagi ada kesalahan yang sama pada system administrasi pencatatan dan pelaporan dikemudian hari. mohon penjelasan saudara Bupati..! Peserta Rapat yang terhormat ; Demikian Pandangan Umum Fraksi PAN yang dapat kami sampaikan. Terimah kasih atas kesabaran mengikuti sidang ini, dan apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar – besarnya. Semoga Allah Subhanahu Wata’alla selalu memberikan bimbingan serta petunjuk- Nya kepada kita sekalian. Amin. Billahit taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qareeb.Wasalamualaikum Wr,Wb.
  • 8. Pringsewu, 6 Agustus 2012 FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU K etua :Mailan Bastari……(…………...…) Wakil Ketua : Irwan Chaniago…(………………) Sekretaris :Siswati,S.Sos……..(………….…..) Anggota :Styono,SH…………(……………..)