Fraksi PAN DPRD Kabupaten Melawi memberikan pandangan umum terhadap RAPBD tahun 2010. Mereka menyoroti beberapa permasalahan utama yaitu keterlambatan pembahasan RAPBD akibat lambatnya pembentukan pimpinan DPRD, penarikan kembali RKA awal oleh Bupati baru, serta perubahan mendasar pada RKA revisi yang mengabaikan prioritas dan perencanaan. Fraksi PAN meminta penjelasan atas beberapa kebijak

1. • Dewa Pandangan Umum Fraksi PAN DPRD Kab. Melawi Terhadap RAPBD
2010
Bagikan
Kemarin jam 10:02
PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD KABUPATEN MELAWI
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG APBD KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2010
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb,
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Yang Terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua Dan Rekan-Rekan Anggota
Dprd Kabupaten Melawi ;
Yang Terhormat Saudara Bupati Melawi ;
Yang Terhormat Saudara Unsur-Unsur Muspida Kabupaten Melawi ;
Yang Terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Dan Kepala
Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi.
Yang Terhormat Saudara-Saudara Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor,
Kepala Bagian Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Melawi, Para
Pimpinan Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Rekan-Rekan
Wartawan, Serta Hadirin Undangan Sekalian Yang Berbahagia.
Mengawali Kesempatan Ini, Marilah Kita Senantiasa Memanjatkan Puji Syukur Ke
Hadirat Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa Atas Segala Limpahan Karunianya
Sehingga Dalam Kesempatan Ini Kita Dapat Menghadiri Dan Mendengarkan
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dalam Mencermati Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun
Anggaran 2010.
Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Bupati Dan Hadirin Yang Kami Hormati ;
Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Kami Fraksi Partai Amanat Nasional Dprd
Kabupaten Melawi, Sebelum Mencermati Materi Mengenai Penyampaian Raperda
Tentang Apbd Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2010, Maka Ada Beberapa Hal

2. Yang Ingin Dan Harus Kami Kemukakan Baik Kepada Jajaran Eksekutif Maupun
Kepada Publik, Para Tokoh Masyarakat, Ormas, Okp, Lsm Dan Seluruh
Masyarakat Kabupaten Melawi, Yakni Mengenai Keterlambatan Pembahasan
Rapbd Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2010 Oleh Dprd Kabupaten Melawi.
Dalam Hal Ini Kami Fraksi Partai Amanat Nasional Dprd Kabupaten Melawi
Tidaklah Bermaksud Ingin Menyalahkan Atau Proses Pembelaan Terhadap Pihak
Manapun, Namun Kami Harus Dan Mesti Mengungkapkan Realitas Dan Konsidi
Riil Yang Terjadi. Setelah Pelantikan Anggota Dprd Kabupaten Melawi Tanggal 7
September 2009, Semestinya Pada Bulan Desember 2009 Pimpinan Definitip Dprd
Kabupaten Melawi Harus Sudah Terbentuk Dan Dilantik Agar Semua Agenda
Kedewanan Bisa Berjalan Secara Normal, Termasuk Agenda Untuk Membahas
Nota Keuangan Rapbd Yang Telah Disampaikan Oleh Bupati Pada Tanggal 17
Desember 2009. Walaupun Demikian, Dengan Kondisi Yang Serba Terbatas Pada
Minggu Akhir Bulan Desember 2009 Pimpinan Dewan Sementara Bersama Dengan
Anggota Dewan Lainnya Mencoba Untuk Mulai Membahas Rapbd. Namun Karena
Lambatnya Pembentukan Pimpinan Dprd Definitip Karena Berlarut-Larutnya Partai
Golkar Mengajukan Nama Pimpinan Dprd, Maka Akibatnya Selama Kurang Lebih 5
(Lima) Bulan Agenda Aktivitas Kedewanan Mengalami Kefakuman, Termasuk Juga
Rapbd Yang Disampaikan Oleh Bupati Pada Tanggal 17 Desember 2009 Tidak
Bisa Dilakukan Pembahasannya.
Setelah Cukup Lama Dalam Masa Penantian Dan Dengan Penuh Kesabaran
Menunggu Segala Aktivitas Dan Agenda Yang Akan Dijalankan, Akhirnya
Terbentuk Juga Pimpinan Dprd Yang Dilantik Pada Tanggal 19 Januari 2010.
Selanjutnya Dewan Memulai Agenda Persidangannya, Dengan Pengesahan Tatip
Pada Tanggal 22 Januari 2010 Dan Dalam Waktu Yang Relative Singkat Telah
Terbentuk Dan Diumumkannya Alat Kelengkapan Dprd Kabupaten Melawi Pada
Tanggal 27 Januari 2010. Dengan Telah Dibentuknya Alat Kelengkapan Dprd,
Maka Dewan Baru Dapat Mengagendakan Jadwal Persidangan Guna Melakukan
Pembahasan Terhadap Rapbd Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2010.
Saudara Pimpinan Rapat, Rekan-Rekan Anggota Dprd Dan Hadirin Yang Kami
Hormati ;
Disamping Hal-Hal Yang Kami Sebutkan Di Atas Tadi, Juga Terdapat
Permasalahan Lain Yang Menjadi Kendala Keterlambatan Pembahasan Rapbd
Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2010.
Nota Keuangan Dan Rapbd Serta Rka Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2010
Yang Disampaikan Oleh Bupati Pada Tanggal 17 Desember 2009, Yang Waktu Itu

3. Bupati Masih Dijabat Oleh Bapak Drs. A. Suman Kurik, Mm Dan Beliau Wafat
Pada 12 Januari 2010 Sehingga Jabatan Bupati Diteruskan Oleh Wakil Bupati,
Maka Dilantiklah Bapak H. Firman Muntaco, Sh.,M.Hum Sebagai Bupati Melawi,
Selanjutnya Dalam Beberapa Waktu Kemudian Para Anggota Dewan Dikejutkan
Dengan Ditariknya Kembali Rka Yang Diajukan Bupati Pada Tanggal 17 Desember
2009 Tersebut Sehingga Dewan Tidak Bisa Melanjutkan Agenda Pembahasan
Rapbd Dan Menunggu Sampai Diajukannya Rka Yang Baru Oleh Bupati. Rka Yang
Baru Diajukan Oleh Bupati Pada Tanggal 3 Maret 2010, Dan Agenda
Pembahasannya Oleh Dewan Dimulai Pada Tanggal 4 Maret 2010 Hingga
Sekarang. Dalam Waktu Yang Relative Singkat, Dewan Dituntut Untuk Bisa
Menyelesaikan Pembahasan Rapbd Walaupun Pembahasannya Tidak Terprogram
Dan Terjadwal Sebagaimana Mestinya, Yaitu Agenda Pembahasan Tidak Dapat
Runtun Secara Sistematis Karena Rka Yang Disampaikan Oleh Pihak Eksekutif
Tidak Lengkap Sehingga Pembahasannhya Dilaksanakan Berdasarkan Rka Yang
Disampaikan Ke Dewan Dari Dinas Instansi Yang Bersangkutan, Dan Jika Dinas
Instansi Tertentu Belum Menyampaikan Rka, Maka Tidak Ada Agenda Sidang
Pembahasan Rapbd. Kondisi Seperti Ini Lah Yang Menyebabkan Lambatnya
Pembahasan Rapbd. Untuk Itu Kami Fraksi Partai Amanat Nasional Memandang
Ada Apa Sebenarnya Yang Terjadi Pada Eksekutif Sehingga Rka Tidak
Disampaikan Secara Utuh Dan Serentak Yang Merupakan Satu Kesatuan Dari
Nota Keuangan Rapbd. Mohon Tanggapan.
Selain Dari Itu Bahwa Rapbd Yang Dibahas Dalam Situasi Dan Kondisi Yang
Didesak Oleh Waktu Sehingga Dalam Waktu Yang Singkat Dituntut Harus Selesai.
Namun Kami Sangat Salut Dengan Kinerja Dewan Yang Telah Mampu
Menyelesaikan Pembahasan Rapbd Dengan Sebaik-Baik Dalam Waktu Yang
Relative Singkat, Sehingga Sampailah Pada Penyampaian Pandangan Umum
Fraksi Ini.
Saudara Pimpinan Rapat, Rekan-Rekan Anggota Dprd Dan Hadirin Yang Kami
Hormati ;
Dalam Mencermati Penyampaian Raperda Tentang Apbd Kabupaten Melawi Tahun
Anggaran 2010, Fraksi Partai Amanat Nasional Dprd Kabupaten Melawi Dalam
Pandangan Umum Ini Akan Menyampaikan Hal-Hal Sebagai Berikut :
1. Bahwa Rka Yang Diajukan Oleh Bupati Drs. A. Suman Kurik, Mm (Almarhum)
Pada 17 Desember 2009 Yang Berisi Kebijakan Tentang Pembangunan Yang Juga
Merupakan Kebijakan Pasangan Kepala Daerah (Bupati Dan Wakil Bupati)

4. Semestinya Tidak Perlu Melakukan Perubahan Yang Mendasar. Namun Realitas
Yang Terjadi Bahwa Rka Yang Diajukan Oleh Bupati Saat Ini Telah Terjadi
Perubahan Yang Sangat Luar Biasa Jika Dibandingkan Dengan Rka Yang Pertama
Disampaikan, Terutama Pada Aspek Pembiayaan Yang Terkait Dengan
Pembangunan Infrastuktur. Diantaranya Adalah Kelanjutan Pembangunan
Jembatan Melawi Ii Yang Merupakan Dambaan Masyarakat Di Kecamatan Pinoh
Utara. Pada Rka Pertama Pembangunan Jembatan Melawi Ii Tersebut Sudah Di
Anggarkan, Yaitu Sebesar 14 Milyar Rupiah Termasuk Biaya Erection (Angkutan)
Namun Dalam Pengajuan Rka Yang Baru Kelanjutan Pembangunan Jembatan
Melawi Ii Hanya Dianggarkan 5 Milyar Rupiah Yang Hanya Mampu Untuk
Membiayai Angkutan Material Yang Dipesan Di Jakarta. Begitu Juga Dengan
Peningkatan Pembangunan Jalan Ella – Menukung Pada Rka Pertama Sudah
Dianggarkan Sebesar 8 Milyar Rupiah, Manun Dalam Rka Yang Baru Hanya
Dianggarkan 750 Juta Rupiah, Akibatnya Dengan Jumlah Nominal Yang Demikian
Itu, Maka Pembangunan Jembatan Melawi Ii Dan Jalan Ella – Menukung Tidak
Dapat Diselesaikan Pada Tahun Anggaran 2010 Ini. Banyak Lagi Pembangunan
Fisik Lainnya Yang Telah Melalui Proses Perencanaan Yang Sebelumnya Sudah
Dianggarkan, Namun Dalam Rka Yang Baru Dihilangkan Atau Tidak Dianggarkan
Lagi. Justru Yang Banyak Dianggarkan Adalah Pembangunan Fisik Yang Tidak
Yang Tidak Melalui Proses Perencanaan. Sehingga Kami Dari Fraksi Partai
Amanat Nasional Memandang Bahwa Rka Ke Ii (Rka Yang Baru) Yang Banyak
Memunculkan Pembangunan Fisik Diluar Perencanaan, Serta Rapbd Yang Baru
Ini Diajukan Adalah Sarat Dengan Keinginan – Keinginan Untuk Kepentingan
Tertentu, Karena Mengabaikan Aspek Perencanaan Secara Maksimal. Mohon
Penjelasan.
2. Mengenai Kebijakan Pihak Eksekutif Tentang Pelebaran Jalan Propinsi Dari
Tanjung Tengang Ke Terminal Sidomulyo Sebesar Rp 4,4 Milyar Dan Dari
Terminal Sidomulyo Ke Kantor Bupati Lama Sebesar Rp 4,5 Milyar Menurut
Pandangan Kami Dari Fraksi Partai Amanat Nasional Bahwa Pembangunan Jalan
Tersebut Belumlah Mendesak Kebutuhannya Dan Harus Dilakukan Perencanaan
Yang Matang. Namun Pihak Eksekutif Sangatlah Antusias Dengan Kebijakannya
Tersebut, Sehingga Meniadakan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Yang Lain
Yang Lebih Urgen Yang Telah Melalui Proses Perencanaan Yang Matang. Mohon
Penjelasan.
3. Kebijakan Penyertaan Modal Kepada Pt. Bank Kalbar Sebesar Rp 2,5 Milyar

5. Dan Kepada Pdam Kabupaten Melawi Sebesar Rp 1 Milyar Pengaturan Porsi
Jumlah Nominal Haruslah Didasari Pada Tingkat Prioritas Kepentingan Publik.
Menurut Pandangan Kami Fraksi Partai Amanat Nasional, Bahwa Pelayanan
Kepada Masyarakat Akan Kebutuhan Air Bersih Sangatlah Menjadi Prioritas,
Mengingat Kondisi Saat Ini Bahwa Pdam Mengalami Banyak Kendala Dalam
Pembangunan Jaringan Ke Masyarakat Diakibatkan Kondisi Pembiayaan Yang
Kurang Memadai. Dengan Demikian, Menurut Hemat Kami Bahwa Yang
Seharusnya Mendapat Penyertaan Modal Sebesar Rp 2,5 Milyar Adalah Pdam.
4. Menurut Pengamatan Kami Fraksi Partai Amanat Nasional, Mengenai
Kelanjutan Pembangunan Kantor Bupati Melawi Yang Merupakan Symbol Fisik
Eksistensi Pemerintahan Dan Juga Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Melawi,
Dimana Pada Rka Rapbd Yang Diajukan Baru-Baru Ini Kelanjutan Pembangunan
Kantor Bupati Tersebut Tidak Dianggarkan Oleh Pihak Eksekutif, Sementara
Dalam Rapbd Yang Pertama Diajukan Anggaran Pembangunannya Sebesar Rp 6,9
Milyar. Mohon Penjelasan.
5. Fraksi Partai Amanat Nasional Memandang Bahwa Dalam Rangka Memberikan
Kemudahan Perjalanan Kepada Pasien Yang Berobat Ke Rumah Sakit Umum
Daerah, Maka Kami Memandang Perlu Adanya Penerangan Lampu Jalan Menuju
Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam Pengajuan Rapbd Yang Pertama, Anggaran
Tersebut Sudah Masuk Dalam Rka, Namun Pada Rka Yang Diajukan Terakhir Ini,
Dimana Penerangan Lampu Jalan Menuju Rumah Sakit Umum Darah Tidak
Dianggarkan Lagi.
Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Bupati, Rekan-Rekan Anggota Dprd Dan
Hadirin Yang Kami Hormati ;
Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional Dprd Kabupaten
Melawi. Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua. Tidak Lupa Kami Mengucapkan
Terima Kasih Kepada Saudara Bupati Beserta Jajaran Pemerintah Daerah Atas
Kerja Sama Yang Diberikan Selama Ini. Kami Mohon Maaf Apabila Ada Kata-Kata
Yang Kurang Berkenan. Kepada Masyarakat Kabupaten Melawi Khususnya
Kepada Para Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama, Ormas, Okp Dan Lsm, Kami
Telah Berupaya Sepenuh Hati Dan Tenaga Mewakili Aspirasi Rakyat. Dukung
Kami Bila Kami Tetap Berjalan Di Atas Kebenaran, Memperjuangkan Segala
Kepentingan Masyarakat, Serta Berikanlah Masukan Dan Kritikan Yang Konstruktif

6. Agar Kami Lebih Proaktif Untuk Memperjuangkan Dan Menjalankan Segala
Aspirasi Serta Kepentingan Masyarakat Yang Pada Akhirnya Untuk Meningkatkan
Pembangunan Kabupaten Melawi Yang Lebih Baik Pada Masa Yang Akan Datang.
Billahitaufiq Walhidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD KABUPATEN MELAWI
sekitar 7 bulan yang lalu
• Dewa Ada apa dengan Melawi ku dengan kepemimpinan yang baru?
Terima kasih info dari bung Basri Sayid Muhamad yang telah menandai Dewa
Melawi dengan sebuah catatan mengenai pandangan fraksi Partai Amanat
Nasional DPRD Kabupaten Melawi terhadap rancangan PERDA tentang APBD
Kab. Melawi tahun anggaran 2010.
Sekilas dibaca di pembukaan pandangan fraksi sudah membuat Dewa Melawi
berprasangka buruk. mengapa? Dewa Melawi melihat ada ketidakharmonisan
dalam DPRD sendiri khususnya partai Golkar yang lambat menentukan pilihan
siapa yang layak untuk menjadi pimpinan DPRD definitif, padahal pelantikan
dewan baru sudah dilaksanakan tanggal 17 September 2009, waktu yang lama
bukan!!! Pertanyaannya apakah partai Golkar kebingungan mencari calon yang
sesuai? Dewa Melawi yakin bukan itu permasalahannya, tetapi ada kriteria-kriteria
yang amat sulit untuk ditempuh di partai Golkar dalam hal pencalonan tersebut
sehingga Ketua DPRD definitif baru dilantik 19 Januari 2010, ini waktunya yang
amat panjang;
Salut dengan DPRD Melawi khususnya fraksi Demokrat, PAN, PDIP, PAN,
GOLKAR dan fraksi gabungan lainnya yang telah berusaha untuk mencoba
membahas RAPBD sebagaimana di sampaikan oleh Bupati Melawi yaitu Alm.
Bapak Drs. Ambrosius Suman Kurik, MM pada tanggal 17 Desember 2009
walaupun unsur pimpinan belum definitif karena larutnya dalam permasalahan
internal partai Golkar dalam menetapkan pimpinan DPRD, namun hal ini sudah
menampakkan niat baik dan tulus untuk membangun Melawi.
Perjalanan waktu yang menyebabkan terjadinya perubahan tampuk
kepemimpinan, karena mangkatnya Bupati Melawi yang merupakan pemimpin
pertama Kabupaten Melawi yang memiliki integritas diri, moralitas, kepribadian

7. yang religius, jujur dan punya keinginan membangun Kabupaten Melawi yang
sejahtera, mandiri, dan berkeadilan, telah membuat peta perubahan baru bagi
semua pihak yang memiliki kepentingan membangun Melawi, mulai dari
masyarakat biasa, pelaku politik, unsur pimpinan daerah dan pengganti sementara
Bupati yang mangkat yang seharusnya ke arah positif untuk membangun Melawi 5
tahun ke depan dengan segala permasalahan yang ad dan hingar bingar PILKADA
MELAWI;
Perubahan situasi kepemimpinan di Melawi dengan bupati pengganti yang baru,
telah membawa banyak perubahan, mulai dari ditariknya RKA (rancangan kerja
anggaran) yang diajukan oleh Bupati pada tanggal 17 Desember 2009, sehingga
proses pembahasan yang sudah dilaksanakan oleh anggota Dewan sebelumnya
tidak bisa dilanjutkan menunggu proses RKA yang baru oleh bupati pengganti
selesai dibuat dan diajukan untuk dibahas lebih lanjut, perubahan yang terkesan
mendadak dan tanpa perencanan kerapkali menghasilkan sebuah karya yang
istilah kerennya KARYA GAGAL, mengapa? Pemerintah Daerah bekerja dengan
sebuah konsep pembangunan yang berdasarkan konsep-konsep pembangunan
yang terpadu dan konstruktif, dimana setiap rancangan anggaran telah disiapkan
jauh-jauh hari dengan melihat kondisi riil dari perencanan daerah yang telah
dibahas juga jauh-jauh hari sebelum menjadi sebuah rancangan, oleh karena itu
Dewa Melawi kurang sependapat jika program-program kerja yang telah dibahas
berubah hanya karena perubahan kepemimpinan, apalagi duet kepemimpinan
yang sekarang merupakan hasil pilihan masyarakat, sudah seharusnya dan
sepantasnya jika program kerja yang telah disusun untuk tetap dilanjutkan! Ingat
simpati masyarakat dapat menjadi sifat acuh masyarakat atas pembangunan dan
ketidakpercayaan kepada para pelaku politik. Pembangunan yang baik adalah
pembangunan yang berkelanjutan, karena setiap pekerjaan rumah yang tertunda
dapat menyebabkan apa yang telah dikerjakan dengan baik sebelumnya menjadi
pekerjaan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.
Kembali lagi kepada proses pembahasan RAPBD yang terlambat dapat
menyebabkan pengurangan anggaran baik DAK dan DAU oleh pemerintah Pusat
karena penalti akibat keterlambatan pembahasan, hal ini menyebabkan
masyarakat tidak yakin akan kepemimpinan semua pihak, kami yakin murka
masyarakat Melawi masih bisa tertahankan jika unsur legislatif dan eksekutif dan
kembali bersama untuk merembukkan kembali pembangunan yang belum
terselesaikan, mari lakukan gerakan negosiasi ulang rancangan terdahulu, agar
kepentingan perencanaan yang telah dirancang sebelumnya dapat terselesaikan
dan yang pasti cepat ketok palu;

8. Dewa Melawi yakin pandangan fraksi PAN juga merupakan pandangan fraksi
secara menyeluruh sama intinya dengan fraksi lain ataupun kemungkinan fraksi
DEMOKRAT, PDIP, GOLKAR dan FRAKSI GABUNGAN memandang dari aspek
lainnya yang melihat tidak adanya keselarasan ke arah yang lebih baik lagi dari
kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan sekarang, sebagai sebuah kewajaran dan
harus dilakukan jika sebuah kesalahan menyebabkan arah pembangunan
merugikan banyak pihak dan menguntungkan bagi sebagian pihak;
Akhir kata, kepada semua unsur pimpinan politik di Melawi, mari satukan tekad
untuk melahirkan APBD TA 2010 yang pro rakyat, jauhkan kepentingan partai
politik masing-masing, karena setelah kursi empuk dewan di duduki, anda semua
adalah milik rakyat Melawi, ciptakan kondisi yang baik, segera selesaikan
penghalang-penghalang yang muncul dan jika tidak mampu menyelesaikan
permasalah ini jangan berserah kepada Tuhan saja, tapi mari lakukan gerakan pro
rakyat, kami yakin anda semua bisa dan punya hati nurani;
Mohon maaf jika tulisan ini membuat panas semua pihak, karena aspirasi
masyakarat bawah yang ingin kemajuan kabupaten Melawi harus didengar pula,
jika tidak suara rakyat adalah yang katanya suara Tuhan akan berbicara pula,
jangan sampai karena kepentingan politik tertentu, menyebabkan kerugian bagi
masyarakat Melawi, Pemimpin yan baik akan dihargai dan dikenang oleh
masyarakatnya sampai turunan berikutnya bukan celaan yang menjadi sandungan;
Billahitaufiq Walhidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
30 Maret 2010
Dewa Melawi