1. Sejarah penegakan HAM di Indonesia dimulai sejak masa kemerdekaan dengan adanya berbagai pelanggaran dan diskriminasi.
2. Beberapa lembaga yang berupaya menegakkan HAM antara lain Komnas HAM, Komisi Anti Kekerasan Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum, dan Pengadilan HAM.
3. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM meliputi pendidikan HAM, ketegasan sanksi terhadap pelanggar, serta pro
4. Kompetensi Dasar :
Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan,penghormatan dan
penegakan HAM di Indonesia
Indikator
1. Siswa dapat menjelaskan sejarah singkat tentang penegakan
HAM di Indonesia
2.Siswa dapat menjelaskan beberapa lembaga yang berupaya
menegakkan HAM di Indonesia
3.Siswa dapat mendeskripsikan upaya pemajuan,penghormatan dan
penegakan HAM
4.Siswa dapat mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran HAM
5.Siswa dapat menampilkan contoh perilaku penegakan di Indonesia
Standar Kompetensi :
Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan
perlindungan HAM
6. Sejarah Perjuangan HAM
Di Indonesia
Sejarah bangsa Indonesia mencatat berbagai
penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan
sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil
dan diskriminatif atau atas dasar etnik, ras,
warna kulit, budaya, bahasa, agama,
golongan, jenis kelamin, dan status sosial
lainnya
7. LEMBAGA PERLINDUNGAN
HAM NASIONAL
1. Komisi Nasional Hak Azasi Manusia ( Komnas HAM )
2. Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan
3. Lembaga Bantuan Hukum
4. Komisi untuk orang hilang dan anti kekerasan
( Kontras )
5. Komisi Nasional Perlindungan Anak
6. Lembaga Studi dan Advokasi Hukum ( Elsam )
7. Pengadilan HAM
8. Komnas HAM
( Keppres No.50 Th. 1993, tgl 7 Juni 1993 )
Tujuan :
Berdasarkan UU No. 39, tahun 1999:
1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi
pelaksanaan hak azasi manusia sesuai dengan
Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi
universal hak azasi manusia.
2. Meningkatkannperlindungan dan penegakkan hak azasi
manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia
seutuhnya dan kemampuannya bepartrisipasi dalam
berbagai bidang kehidupan.
9. Komnas Anti Kekerasan terhadap
Perempuan
( Keppres No. 181 Tahun 1998 )
Tujuan :
Melindungi kaum perempuan dari segala
bentuk tindakan kekerasan
10. Pengadilan HAM
( UU No. 26. Tahun 2000 )
1. Kedudukan:
a. Pengadilan HAM berkedudukan di
daerah kabupaten / kota yang daerah
hukumnya meliputi daerah hukum
pengadilan negeri yang bersangkutan.
b. Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
pengadilan HAM berkedudukan di
setiap wilayah pengadilan negeri yang
bersangkutan
11. 2. Kewenangan:
a. Memeriksa dan memutus perkara
pelanggaran HAM berat
b. Berwenang Memeriksa dan memutus
perkara pelanggaran HAM berat
dilakukan di luar batas teritorial
wilayah Indonesia oleh warga negara
Indonesia.
12. Pelanggaran HAM berat :
1. Kejahatan Genosida,
Yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian
kelompok bangsa , ras, kelompok etnis, dan kelompok
agama.
2. Kejahatan kemanusiaan,
Yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari
serangan secara meluas atau sistematik, yang diketahuinya
bahwa serangan tersebut dilakukan secara langsung
terhadap masyarakat sipil
13. Kasus Pelanggaran HAM
di Indonesia
A. Di masa orde baru:
1. Kasus Tanjung Priok Jakarta ( 1984 )
2. Kasus Talang sari di lampung ( 1989 )
3. Operasi Militer di Aceh ( 1989 - 1998 )
4. Kasus terbunuhnya Marsinah ( 1994 )
5. Kasus terbunuhnya Fuad Muhammad
Syafruddin alias Udin wartawan harian
Bernas ( 1996 )
6. Peristiwa penculikan para aktivis ( 1998 )
7. Kasus Timika di Papua ( 1994 )
14. B. Di masa Reformasi :
1. Kasus Trisakti
2. Kasus Semanggi I dan II
3. Peristiwa kemerdekaan Timor Timur
4. Kasus Ambon di Maluku
5. Kasus Poso di Sulawesi Tenggara
6. Kasus Sampit di Kalimantan Tengah
7. Kasus TKI di Malaysia
15. Pelanggaran HAM di lingkungan keluarga:
contoh: - kekerasan fisik
- kekerasan terhadap pembantu
- anak diintimidasi oleh orang tua
* Pelanggaran HAM di lingkungan sekolah:
contoh: - kekerasan fisik terhadap siswa
- pelecehan
* Pelanggaran HAM di masyarakat:
contoh: - main hakim sendiri
- pemerkosaan
- tindak kejahatan
- dan lain-lain
16. Upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan
HAM :
Pemerintah
a. mengenalkan pendidikan HAM
kepada masyarakat
b. ketegasan sanksi terhadap
pelanggaran HAM
c. proses pengadilan HAM yang bebas dan tidak
memihak
Upaya penegakkan HAM
17. Masyarakat
a. Bersikap kritis dalam mendukung
upaya pemerintah
b. Melaporkan setiap ada pelanggaran
ham
c. Menghindari segala tindakan yang
melanggar ham
d. Bersikap proaktif dalam
meneggakkan hukum
33. 1. Bagaimana sejarah penegakan ham di
Indonesia ?
2. Jelaskan tugas lembaga yang berupaya
menegakkan ham di Indonesia ?
3. Bagaimanakah upaya yang di lakukan
pemerintah dalam upaya menegakkan ham ?
4. Sebutkan empat contoh kasus
pelanggaran ham di Indonesia ?
5. Bagaimanakah sikap Anda dalam meneggakkan
ham di Indonesia ?