Kelompok 1
•Als PPTX, PDF herunterladen•
0 gefällt mir•1,450 views
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang budaya demokrasi, termasuk pengertian, prinsip-prinsip, dan pelaksanaannya di Indonesia, serta pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam pemerintahan demokratis. Dokumen ini juga membahas dampak negatif dari ketidaktransparanan pemerintahan dan sikap yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip demokrasi.
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie Kelompok 1
Ähnlich wie Kelompok 1 (20)
Mehr von apotek agam farma
Mehr von apotek agam farma (20)
Kelompok 1
- 1. Kelompok 1 BAB 2 BUDAYA DEMOKRASI
- 2. A. PENGERTIAN DAN PRINSIP – PRINSIP BUDAYA DEMOKRASI 1. Pengertian Budaya Demokrasi SBY mempunyai pandangan mengenai demokrasi : a. Ukuran normatif. Demokrasi adalah partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan pada penetapan kebijakan .
- 3. b. Ukuran demokrasi yang mapan (consolidateddmocracy). Negara dikatakan demokratis atau demokrasi dikatakan telah mapan apabila memiliki 5 arena, yaitu adanya masyarakat madani, masyarakat politik, masyarakat ekonomi, undang –undang dan peraturan, dan aparatur negara yang berfungsi dengan baik.
- 4. Dari segi pelaksanaan, menirut Inu Kencana, demokrasi terbagi atas 2 model, yaitu: a. Demokrasi langsung, terjadi bilarakyat mewujudkan kedaulatan pada suatu negara secara langsung. b. Demokrasi tidak langsung (demokrasi perwakilan), terjadi apabila rakyat mewujudkan kedaulatan tidak melalui pihak ekskutif.
- 5. Beberpa ahli juga mengemukakan pengertian demokrasi sbb : a. Sidney Hook Demokrasi adalah bentu pemerintahan yang keputusan-keputusan penting pemerintahnya didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa secara langsung atau tidak langsung.
- 6. b. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang rakyatnya meminta pertanggung jawaban atas tindakan-tindakan pemerintah diwilayah publik secara tidak langsung melalui komptisi dan kerja sama dengan para wakil rakyat yang telah terpilih.
- 7. c. Afan Gaffar Afan Gaffar memakai 2 bntuk, yaitu secara demokrasi normatif demokrasi empirik. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh negara . Demokrasi emperik adalah demokrasi yang iwujudkan dalam dunia politik praktis.
- 8. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, hakikat demokrasi adalah sbb : a. Pemerintahan dari rakyat b. Pemerintaha oleh rakyat c. Pemerintahan untuk rakyat
- 9. 2. Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi a. Masykuri Abdillah. Prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas prinsip persamaan, kebebasan dan pluralisme. b. Robert A. Dahl. Terdapat 7 prinsip yang harus ada dalam sistem dmkrasi: 1. Kontrol atas keputusan pemerintah 2. Pemilihan yang teliti dan jujur
- 10. 3. Hak memilih dan dipilih 4. Kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman 5. Kebebasan mengakses informasi 6. Kebebasan berserikat c. Blaug dan Schwarzmental Menurut Blaug dan schwarzmental terdapat 5 nilai universal demokrasi, yaitu :
- 11. • Kebebasan dan otomoni • Persamaan • Perwakilan • Kekuasaan mayoritas • Kewargaan d. Riswandha Imawan 1. Demokrasi rakyat deliberatif (mengutamakan musyawarah)
- 12. 2. Subtantif (mengena ke akar permasalahan) 3. Partisipasi (melibatkan seliruh rakyat) c. Melvin Urofsky - Prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi - Pemilihan umum yang demokrasi - Federalisme pemerintahan negara bagian dan lokal - Pembuatan undang-undang
- 13. - Sistem peradilan yang independen - Kekuasaan lembaga kepresidenan - Peran media yang bebas - Peran kelompok-kelompok kepentingan - Hak masyarakat untuk tahu - Perlindugan atas hak-hak minoritas - Kontrol sipil atas militer
- 14. Beberapa ahli juga mengemukakan parameter (ukuran) negara demokrasi sbb : a. Amien rais - Adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan - Distribusi pendapatan secara adil - Kesempatan memperoleh pendidikan - Ketersediaan dan keterbukaan informasi
- 15. - Mengindahkan etika politik - Kebebasan individu - Semangat kerja sama - Hak untuk proses b. Sri Soemantri - Hukumditetapkan dengan persetujuan wakil rakyat yang dipilih secara bebas
- 16. • Hasil pemilu dapat mengakibatkan perganyian orang-orang pemerintahan • Pemerintahan harus terbuka • Kepentingan minoritas harus dipertimbangkan c. Frans Magnis-Suseno - Negara terikat demikrasi hukum - Kontrol efektifterhadap pemerintah oleh rakyat
- 17. • Pemilu yang bebas • Prinsip mayoritas • Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis
- 18. B. MASYARAKAT MADANI 1. Pengertian Masyarakat Madani a. Zbigniew Rau : sebuah ruang dalam masyarakat bebas dari pengaruh keluargada kekuasaan negara b. Han Sung-Joo : sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu. c. Anwar Ibrahim : sistem sosial yang subur yang berasaskan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dan kestabilan masyarakat.
- 19. 2. Ciri-Ciri Masyarakat Madani - Ruang publik yang bebas - Demokratisasi - Toleransi - Pluralisme - Keadilan sosial - Partisipasi sosial - Supremasi hukum
- 20. C. DEMOKRASI di INDONESIA 1. Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila a. Prof. Dr. Drs. Notonegoro, S.H. : kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permunyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan YHE yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, da yang berkeadilan sosial bagi seliruh rakyat Indonesia
- 21. b. Prof. Dardji Darmodiardjo, S.H. : paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan pembukaan UUD 1945. c. Prof. S. Pamudji : aspek normatif, material, formal, optatif, organisasi, dan kejiwaan.
- 22. 2. Pelaksanaan Demokrasi di Inonesia pada Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi a. Demokrasi pada era orde lama (1945-1965) b. Demokrasi pada era orde baru (1965-1998) c. Demokrasi pada era reformasi (1998-sekarang) 3. Pelilihan Umum (Pemiu) a. Definisi Pemilu - Menurut Arendt Liphart, sistem pemilu adalah elemen paling mendasar dari demokrasi perwakilan.
- 23. - Menurut Benjuino Theodore, sistem pemilu adalah rangkaia aturan yang mengeksprsika preferensi politik pemilu. b. Tujuan Pemilu : - Melaksanakan kedaulatan rakyat - Mewujudkan hak asasi politik rakyat - Memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih presiden dan walpres.
- 24. - Melaksanakan perwakilan personil pemerontah secara damai, aman, tertib, dan konstitusional. - Menjamin kesinambungan pembangunan nasional c. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia Pemilu adalah sarana demokrasi.
- 25. 1. Penghormatan terhadap subtansi demokrasi 2. Kematangan kesadaran politik warga negara dan seleksi rotasi kepemimpinan yang sehat dan profesional melalui pendidikan politik yang beradab. 3. Adanya kepastian hukum d. Sistem Pemilu di Indonesia - Sistem proposional dengan daftar calon terbuka (mamilih DPR)
- 26. 2. Sistem distrik berwakil banyak (memilih DPD) e. Pelaksanaan Pemilu 2004 f. Pelaksanaan Pemilihan Umum 1. Ditingkat nasional 2. Di tingkat kecamatan 3. Di tingkat kelurahan 4. Di tingkat yang palingbawah
- 27. g. Tahap-Tahap Pemilihan Umum Legislatif 1. Pendaftaran pemilih 2. Pendaftaran peseta pemilu 3. Penetapan pesrta pemilu 4. Penetapan jumlah kursi 5. Pencalonan anggota DPR, DPRD, DPD 6. Kampanye 7. Pemungutan suara dan penghitungan suara
- 28. D. PERILAKU YANG MENDUKUNG TEGAKNYA PRINSIP-PRINSIP DEMIKRASI 1. Membudayakan sikap terbuka 2. Mengutamakan dialog dalam menyelesaikan masalah 3. Menghargai pendapat orang lain 4. Mau beajar menerima keberagaman
- 29. BAB 3 KETERBUKAAN DAN JAMINAN KEADILAN A. KETERBUKAAN DAN KEADILAN 1. Makna Keterbukaan Keterbukaan berasal dari kata terbuka yang berarti terlihat, kelihatan, tampak. Jadi pemerintah yang terbuka adalah, pemerintah yang menjalankan kekuasaannya dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan dan membuka kontrol masyarakat yang dipimpinnya.
- 30. 2. Makna Keadilan Kata kadilan berasal dari kata adil, kata adil berasal dari bahasa arab adl yang berarti adil. Aris toteles mengemukakan 5 jenis keadilan yaitu : - Keadilan komutetif - Keadilan distributif - Keadilan kodrat alam
- 31. - Keadilan konfensional - Keadilan perbaikan Plato menyebutkan 2 teori keadilan, yaitu: - Keadilan moral - Keadilan prosedual
- 32. 3. Pentingnya Keterbukaan dan Jaminan Kadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara a. Aktifitas yang bersikap routin, selalu dilakukan secara berulang-ulang b. Aktifitas yang bersikap future adalah persiapan untuk menghadapi masa depan.
- 33. James Wilford Garner berpendapat bahwa negara memiliki 3 tujuan, yaitu: 1. Tujuan negara yang asli (utama, langsung) 2. Tujuan negara sekunder 3. Tujuan ngara dalam bidang peradaban
- 34. B. PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG TIDAK TRANSPARAN 1. Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak Transparan Bangsa dan negara Indonesia dari dulu hingga kini terus mengalami penderitaan, 350 th dijajah oleh Belanda, 3,5 th dijajah oleh Jepang. Peranan rakyat terhadap eksitensi biroktensi pemerintah kurang memperoleh perhatian dan penekanan dalam kehidupan negara.
- 35. 2. Dampak Penyelenggaraan Pemerintah yang Tidak Transparan Pendapat tentang penyimpangan kekuasaan pertama kali dikemukakan oleh Lord Acton bahwa “the power tends to corrupt….” (kekuasaan untuk korup).
- 36. Bahkan “…and absolute power corrups absolutely” (….dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korup yang absolut pula). Untuk melaksanakan keinginan politik , dibentuklah UU baru, yaitu : 1. UU no 28 th 1998
- 37. tentang penyelenggaraan yang bersih dari KKN. Keluarnya UU berarti UU no 3 th 1971 tentang Penberabtasan Korupsi diperbaharui. 2. Presiden selaku kepala negara membetuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN)
- 38. Dampak pemerintahan yang tidak transparan tersebut adalah sbb: 1. Tumbuh dan berkembngnya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) 2. Munculnya pejabat atau kepala daerah terpilih karena politik uang.
- 39. 3. Timbulnya kesenhsaraan dan kemiskinan yang semakin dalam. 4. Timbulnya jurang pemisah yang dalam antara si kaya dan si miskin.
- 40. C. SIKAP KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA 1. Sikap Keterbukaan dan Keadilan Berikut ini syarat-syarat terwujudnya pemerinyahan yang terbuka dan bersih (transparan) : a. Kontrol internal b. Perbaikan kontrol masyarakat c. Perbaika budaya yang kondusif
- 41. d. Perbaikan sistem politik 2. E-Government: Keterbukaan Pemerintah di Era Digital a. Pengertian E-Government Proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efesien.
- 42. b. Tahapan dan Manfaatan E- Government - Fase pertama, fase penampilan website - Fase kedua, fase interaksi - Fase ketiga, transaksi - Fase keempat, fase transformasi
- 43. c. Bentuk Penerapan E-Government Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan dapat berupa: - Pembuatan KTP dan paspor - Pembayaran listrik, pajak, dll - E-employment - E-pricurement
- 44. - Pendafratan pmilu - Penyampaian keluhan atas jumlah dan kualitas pelayanan - Saran-saran atas proses pelayanan - Saran-saran politik, baik pada level kebijakan maupun personal - Informasi tentang kegiatan pemerintah maupun masyarakat
- 45. - Informasi kredit/pinjaman, kesehatan, nomor pokok wajib pajak - Pelayanan hukum dan statistik (kelahiran, pernikahan, kematian, sertifikat tanah, dan izin usaha)
- 46. d. Penerapan dan Tantangan Sebagian besar institusipemerintahan baru berada pada tahap transformasi, yaitu memindahkan aktifitas pemerintah yang dilakukan secara manual keaktifitas yang dilakukan secara elektronis.
- 47. Ada beberpa hal yang menjadi hambatan atau tantangan pengimplementasian e-government di Indonsia. Tantangan utamanya adalah kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelakunya. Tantangan berikutnya adalah adanya
- 48. mekanisme pasar yang memperlambat laju penetrasi prasarana jaringan informasi dan pemanfaatannya bagi kegiatan pemerintahan, bisnis, pelayanan publik, serta kegiatan masyarakat.
- 49. 3. Kesejahteraan Sosial: Hak Masyarakat dan Kewajiban Negara a. Jaminan UUD 1945 Pasal 34 UUD 1945 menyatakan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Yang dimaksud dengan fakir miskin disini adalah orang yang sama sekali tidak
- 50. mempunyai sumber penghasilan dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Dengan berjalannya mekanisme ekonomi kerakyatan yang memberikan kesempatan yang adil terhadap sumber-sumber modal, kesejahteraan
- 51. masyarakat dapat dipelihara agar tidak jatuh kejurang kemiskinan. b. Bantuan dan Rehabilitasi Sosial Pasal 1 UU no 6 th 1974 menyatakan “setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik- baiknya dan berkewajiban untuk
- 52. menerapkan sistem ekonomi kerakyatan merupkwn wujud tanggung jawab negara memelihara kesejahteraan rakyatnya. Selain usaha penciptaan sistem perekonomian yang bersifat mendasar, usaha yang bersifat
- 53. pelaksanaan langsung dilapangan juga diperlukan. Bantuan sosial adalah bantuan bersifat sementara yang diberikan kepada keluarga fkir miskin agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
- 54. c. Proses Pemberian Bantuan Proses pemberian bantuan dilakukan pemerintah melalui pengajuan datakeluarga miskin yang perlu mendapat bantuan. Tindak lanjut pemberian bantuan sosial ini adalahrehabilitasi sosial yang berfungsi
- 55. Sebagai proses refungsional dan pengembangan nntuk memungkinkan fakir miskin mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupannya. d. Jaringan Pengaman Sosial Jaringan pengaman sosial adalah salah satuprogram yang digalakkan
- 56. oleh pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat dan mencegah timbulnya fakir miskin baru adalah program Jaringan Pengamanan Sosial (JPS). JPS dilakukan melalui kerja sama dengan badan-badan dana luar negri.
- 57. Salah satu bentuk pelaksanaan program ini adalah kemitraan dengan prusahaan-perusahaan yang masih mampu bertahan untuk dapat menampung sebagia tenaga kerja yang terkena PHK.
- 58. e. Partisipasi Masyarakat Ada beberapa peraturan yang telah dibuat untuk memfasilitasi kewajiban masyarakat tersebut. Salah satunya adalah Keputusan Mentri Sosial Nomor 19 Tahun 1998 yang memberikan wewenang kepada masyarakat yang
- 59. yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana serta menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah. Menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan soaial bukanlah satu-satunya bentuk partisipasi masyarakat.
- 60. f. Transparansi Berbagai pengamatan langsung di lapangan pernah menemukan fakta adanya komunitas masyarakat tidak mampu yang belum pernah sekalipun mendapat bantuan dari pemerintah.
- 61. Transparansi sanat dibutuhkan dalam proses pemberian bantuan untuk memberi kepastian bahwa dana bantuan telah dimanfaatkan sesuia peruntukannya. Masyarakat pemberi dana yaitu, penyumbag dana seluruh masyarakat pembayar pajak kpda negara.
- 62. g. Hak dan Kewajiban dalam Jaminan Kesejahteraan Sosial Warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hak-hak warga negara diatur sbb: 1. Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang
- 63. sebaik-baiknya (pasal 1 UU no 6 th 1974) 2. Fakir miskin berhak mendapatkan pemeliharaan dari negara (pasal 34 UUD 1945) 3. Fakir miski berhak mendapatkan sarana bantuan sosaial dan rehabilitasi soaial (Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI no 42 th 1981)
- 64. Dipihak lain kewajiban warga negara diatur sbb: 4. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial (Pasal 1 UU No. 6 Tahun 1974) 5. Pemerintah wajib mengusahakan sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat banyak (Pasal 33UUD 1945)
- 65. 4. Perilaku Positif Terhadap Upaya Peningkatan Jaminan Keadilan Dalam pembukaan UUD 1945 kita jumpai 5 kali istilah keadilan, baik dibidang nasional maupun internasional, baik dibidang hukum maupun politik, serta bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
- 66. Semua komponen bangsa harus berpartisipasi dalam upaya peningkatan jaminan keadilan sosial. Partisipasi tersebut dapat berbentuk pemerintahan yang bersih dan terbuka, kontrol masyarakat yang efektif dan efisien demi terwujudnya
- 67. pemerintah yang terbuka. a. Prinsip Universal Tugas setiap negara, sebagaimana tercantum dalam Piagam Hak-Hak Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Konvensi ILO adalah menjamin terselenggaranya tingkat kesejahteraan sosial minimal yang
- 68. dibutuhkan oleh tiap warga negara. Namun, tidaklah berarti seluruh tugas dibebankan kpda pemerintah. Pemerintah wajib memfasilitasi, mendorong, mengatur, dan mengawasi agar masyarakat memperoleh haknya.
- 69. b. Sistem Jaminan Sosial Berikut adalah prinsip-prinsip universal: 1. Untuk membangun Sistem Jaminan Sosial diperlukan solidaritas sosial, 2. Kepesertaan Sistem Jaminan Sosial bersifat wajib sesuai perundangan yang berlaku
- 70. 3. Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial harus bersifat non profit (nirlaba) 4. Investasi dana Sistem Jaminan Sosial harus mengacu prinsip-prinsip yang aman 5. Sistem Jaminan Sosial diselenggarakan melalui mekanisme asuransi sosial
- 71. 6. Sistem Jaminan Sosial hendaklah di bedakan dengan bantuan sosial yang seluruh biaya nya di jamin negara c. Langkah Langkah Yang Diperlukan prsepsi yang harus di samakan antara lain:
- 72. 1. Wujud kegotong royaongan yang belum berjalan senagai mana mestinya 2. prinsip pengelolaan dana yang belum sesuai dengan prinsip- prinsip sebagaimana di kemukakan di atas
- 73. 3. Kebijakan investasi dana tampaknya belum terarah 4. Perlunya pemahaman terhadap prinsip asuransi sosial bahwa mekanisme asuransi harus mempertimbangkan sunguh- sungguh hukum bilangan banyak