1. PERUBAHAN UNDANG -UNDANG
NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH:
1. RUU TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
2. RUU TENTANG PILKADA
3. RUU TENTANG DESA
1

2. RUU TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH
(13 Isu Strategis)
2

3. ISU-ISU STRATEGIS RUU PEMERINTAHAN DAERAH
1. PEMBENTUKAN DAERAH 7. APARATUR DAERAH
OTONOM 8. PERATURAN DAERAH
2. PEMBAGIAN URUSAN PEM (PERDA)
3. DAERAH BERCIRI KEPULAUAN 9. KEUANGAN DAERAH
4. PERAN GUBERNUR SEBAGAI 10. PELAYANAN PUBLIK
WAKIL PUSAT 11. PARTISIPASI MASYARAKAT
5. SINERGI URUSAN PEM, 12. KERJASAMA ANTAR
PERANGKAT DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PUSAT DAN DAERAH 13. TINDAKAN HUKUM THD
6. KECAMATAN APARATUR PEMDA
RUU tentang Pemerintahan Daerah masih dalam proses akhir
harmonisasi dengan kementerian/LPNK oleh Kemendagri dan
difasilitasi oleh Kemenkumham.
3

4. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004
ISU-ISU RUU PEMDA UU 32/04
STRATEGIS
1. PEMBENTUKAN  Pembentukan DOB dilakukan melalui tahap persiapan Tidak melalui daerah persiapan
DAERAH dan memenuhi persyaratan adm. & persyaratan teknis
(Pasal 7 ayat 3)
OTONOM
 Daerah persiapan ditetapkan dgn PP
 Masa daerah persiapan selama 3 thn & dilakukan
evaluasi utk ditetapkan sbg DOB / digabung kembali
ke daerah induk jika hasil evaluasi dinyatakan tdk
layak (Pasal 11)
 Persyaratan administrasi terdiri dari persetujuan Persyaratan administrasi terdiri dari
DPRD, kepala daerah secara berjenjang serta persetujuan DPRD, kepala daerah
rekomendasi menteri serta rekomendasi menteri
 Persyaratan teknis terdiri dari geografis, penduduk, Persyaratan teknis mencakup faktor
kesisteman, cakupan wilayah dan usia pemerintahan kemampuan ekonomi, potensi
daerah, sosbud, sospol,
kependudukan, hankam & faktor lain
 Pembentukan DOB untuk kepentingan strategis Tidak diatur
nasional tidak diperlukan persyaratan adm. &
persyaratan teknis dan tidak diperlukan masa
persiapan (Pasal 14)
4

5. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004
ISU-ISU RUU PEMERINTAHAN DAERAH UU 32/04
STRATEGIS
1. PEMBENTUKAN  Daerah dapat dihapus berdasarkan hasil Daerah dapat dihapus dan
DAERAH evaluasi dinyatakan tdk mampu digabung berdasarkan hasil
OTONOM menyelenggarakan otonomi daerah (Pasal 15 evaluasi dinyatakan tidak
(lanjutan) ayat 1) mampu menyelenggarakan
 Daerah yang dihapus digabung dgn daerah otonomi daerah
lain yang sama tingkatannya & berdampingan
(Pasal 15 ayat 2)
 Penggabungan daerah otonom dilakukan Penggabungan daerah secara
dengan menggabungkan dua daerah otonom sukarela belum diatur
atau lebih menjadi satu daerah otonom baru.
 Penggabungan daerah otonom dilakukan
secara sukarela dan daerah yang bergabung
diberikan insentif. (pasal 16)
5

6. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004
ISU-ISU RUU PEMERINTAHAN DAERAH UU 32/04
STRATEGIS
2. URUSAN  Urusan pem diklasifikasikan menjadi 3, yaitu urusan
PEMERINTAHAN absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan
umum. urusan konkuren dibagi antara pusat dan
daerah (Pasal 20)
 Urusan pemerintahan umum adalah urusan
memelihara empat pilar negara (pancasila, uud 45,
bhineka tunggal ika dan nkri).
 Urusan pemerintahan konkuren yg diserahkan kpd
daerah & menimbulkan dampak ekologis yaitu
meliputi kehutanan, kelautan dan perikanan laut
menjadi kewenangan pemda provinsi. kab/kota
mendapatkan bagi hasil
 Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum,
kdh dibantu perangkat pusat (kesbangpol)
6

7. ISU-ISU STRATEGIS RUU PEMERINTAHAN DAERAH
ISU-ISU STRATEGIS HASIL HARMONISASI
2.
3. DAERAH BERCIRI  PROVINSI KEPULAUAN TDK DIATUR SCR KHUSUS KRN DIDLM HK
KEPULAUAN INTERNASIONAL YG DIKNL HANYA NEGARA KEPULAUAN SHG ISTILAH
PROVINSI KEPULAUAN DPT BERKONOTASI NEGARA DLM NEGARA
 UTK MENGAKOMODIR KEBUTUHAN DAERAH BERCIRI KEPULAUAN,
FORMULA DAN PENGHITUNGAN DAU MEMPERTIMBANGKAN DAERAH
YG BERCIRI KEPULAUAN, YAITU BOBOT ASPEK GEOGRAFI WILAYAH
KEPULAUAN DIPERBESAR
7

8. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004
ISU-ISU RUU PEMDA UU 32/04
STRATEGIS
1. PEMBENTUKAN  PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT
DAERAH DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK
OTONOM KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM
UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)
 PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM
UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN
DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN
TEKNIS DAN ADMINISTRASI:
o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,
KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA
PEMERINTAHAN;
o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD,
KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA
REKOMENDASI MENTERI.
8

9. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004
ISU-ISU RUU PEMDA UU 32/04
STRATEGIS
1. PEMBENTUKAN  PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT
DAERAH DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK
OTONOM KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM
UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)
 PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM
UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN
DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN
TEKNIS DAN ADMINISTRASI:
o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,
KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA
PEMERINTAHAN;
o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD,
KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA
REKOMENDASI MENTERI.
9

10. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004
ISU-ISU RUU PEMDA UU 32/04
STRATEGIS
1. PEMBENTUKAN  PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT
DAERAH DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK
OTONOM KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM
UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)
 PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM
UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN
DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN
TEKNIS DAN ADMINISTRASI:
o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,
KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA
PEMERINTAHAN;
o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD,
KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA
REKOMENDASI MENTERI.
10

11. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004
ISU-ISU RUU PEMDA UU 32/04
STRATEGIS
1. PEMBENTUKAN  PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT
DAERAH DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK
OTONOM KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM
UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)
 PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM
UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN
DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN
TEKNIS DAN ADMINISTRASI:
o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,
KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA
PEMERINTAHAN;
o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD,
KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA
REKOMENDASI MENTERI.
11

12. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004
ISU-ISU RUU PEMDA UU 32/04
STRATEGIS
1. PEMBENTUKAN  PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT
DAERAH DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK
OTONOM KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM
UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)
 PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM
UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN
DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN
TEKNIS DAN ADMINISTRASI:
o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,
KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA
PEMERINTAHAN;
o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD,
KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA
REKOMENDASI MENTERI.
12

13. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004
ISU-ISU RUU PEMDA UU 32/04
STRATEGIS
1. PEMBENTUKAN  PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT
DAERAH DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK
OTONOM KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM
UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)
 PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM
UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN
DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN
TEKNIS DAN ADMINISTRASI:
o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,
KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA
PEMERINTAHAN;
o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD,
KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA
REKOMENDASI MENTERI.
13

14. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004
ISU-ISU RUU PEMDA UU 32/04
STRATEGIS
1. PEMBENTUKAN  PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT
DAERAH DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK
OTONOM KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM
UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)
 PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM
UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN
DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN
TEKNIS DAN ADMINISTRASI:
o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,
KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA
PEMERINTAHAN;
o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD,
KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA
REKOMENDASI MENTERI.
14

15. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004
ISU-ISU RUU PEMDA UU 32/04
STRATEGIS
1. PEMBENTUKAN  PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT
DAERAH DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK
OTONOM KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM
UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)
 PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM
UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN
DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN
TEKNIS DAN ADMINISTRASI:
o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,
KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA
PEMERINTAHAN;
o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD,
KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA
REKOMENDASI MENTERI.
15

16. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004
ISU-ISU RUU PEMDA UU 32/04
STRATEGIS
1. PEMBENTUKAN  PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT
DAERAH DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK
OTONOM KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM
UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)
 PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM
UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN
DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN
TEKNIS DAN ADMINISTRASI:
o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,
KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA
PEMERINTAHAN;
o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD,
KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA
REKOMENDASI MENTERI.
16

17. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004
ISU-ISU RUU PEMDA UU 32/04
STRATEGIS
1. PEMBENTUKAN  PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT
DAERAH DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK
OTONOM KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM
UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)
 PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM
UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN
DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN
TEKNIS DAN ADMINISTRASI:
o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,
KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA
PEMERINTAHAN;
o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD,
KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA
REKOMENDASI MENTERI.
17

18. ISU-ISU STRATEGIS RUU PEMERINTAHAN DAERAH
ISU-ISU STRATEGIS HASIL HARMONISASI
4. PERAN GUB SBG  GUBERNUR SBG WKL PEMERINTAH PUSAT MELAKSANAKAN BINWAS
WKL PUSAT UMUM DAN TEKNIS THD KAB/KOTA
 KEMENTERIAN/LPNK MELIMPAHKAN KEWENANGAN BINWAS THD
KAB/KOTA KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PUSAT
 GUBERNUR DALAM MELAKUKAN BINWAS DIBANTU OLEH
PERANGKAT GUBERNUR YANG DIBIAYAI APBN
 SEKRETARIS DAERAH PROV. MERANGKAP SEBAGAI SEKRETARIS
GUB SBG WAKIL PUSAT
5. SINERGI URUSAN  PEMDA MENENTUKAN PRIORITAS URUSAN PEMERINTAHAN YG
PEM, PERANGKAT BERSIFAT WJB & PILIHAN YG MENJADI KEWENANGANNYA
DAN  KEMENTERIAN/LPNK MELAKUKAN PEMETAAN URUSAN PEM WAJIB
DAN PILIHAN PROV. DAN KAB/KOTA (SECARA NASIONAL)
PEMBANGUNAN  PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS
PUSAT DAN PEMDA DAN PUSAT
DAERAH  PUSAT DAN DAERAH MELAKUKAN SINERGI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN UNTUK MENCAPAI TARGET-TARGET NASIONAL DAN
DAERAH
18

19. ISU-ISU STRATEGIS RUU PEMERINTAHAN DAERAH
ISU-ISU HASIL HARMONISASI
STRATEGIS
6. KECAMATAN  KECAMATAN ADALAH WIL. KERJA CAMAT SBG PERANGKAT DAERAH
 KECAMATAN DIBENTUK DGN PERDA KAB/KOTA ATAS PERSETUJUAN
GUBERNUR
 CAMAT DIANGKAT OLEH BUPATI/WALIKOTA ATAS PERSETUJUAN
GUBERNUR
 CAMAT MEMPUNYAI TUGAS MEMBANTU BUPATI/WALIKOTA DALAM
MENYELENGGARAKAN TUGAS-TUGAS YANG BERSIFAT ATRIBUTIF DAN
PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DARI BUPATI/WALIKOTA
SERTA PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7. APARATUR  PENGATURAN PNS SCR UMUM DIATUR DI RUU KEPEGAWAIAN NEGARA
DAERAH  RUU INI MENGATUR SUBSTANSI YG SPESIFIK BERKAITAN DGN MANAJEMEN
PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN KINERJA DAERAH
MELIPUTI TUNJANGAN KINERJA, SEKDA SEBAGAI PEJABAT PEMBINA
KARIER PNS TERTINGGI DIDAERAH, TATA CARA PENGANGKATAN,
PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN STRUKTURAL ES. II,
KOMPETENSI PNS DLM PENY. PEMDA DAN FORMASI PNS DI DAERAH
 URUSAN APARATUR DAERAH YANG DIKELOLA SECARA NASIONAL ADALAH
PNS GOL IV/C KEATAS dan JABATAN STRATEGIS LAINNYA
19

20. ISU-ISU STRATEGIS RUU PEMERINTAHAN DAERAH
ISU-ISUSTRATEGIS HASIL HARMONISASI
8. PERATURAN DAERAH  RANC. PERDA KAB/KOTA YG MENGATUR TTG RPJPD, RPJMD,
APBD, PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, PEMBENTUKAN
KECAMATAN & TATA RUANG HRS MENDAPAT PERSETUJUAN
GUBERNUR SBLM DITETAPKAN
 RANC. PERDA PROV YG MENGATUR TTG RPJPD, RPJMD, APBD,
PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH & TATA RUANG HRS
MENDAPAT PERSETUJUAN MENDAGRI SBLM DITETAPKAN
 PEMBATALAN PERDA KAB/KOTA OLEH GUB DAN PERDA PROV
OLEH MENDAGRI
9. KEUANGAN DAERAH  BELANJA DAERAH DIUTAMAKAN UNTUK MENDANAI URUSAN
WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR MENGACU PADA STANDAR
PELAYANAN MINIMUM
 BAGI HASIL KELAUTAN DAN KEHUTANAN DARI PROV. KEPADA
KAB/KOTA
 MEMPERTIMBANGKAN DAERAH BERCIRI KEPULAUAN DALAM
FORMULA PENGHITUNGAN DAU
 UNTUK MENUNJANG PERPINDAHAN PEGAWAI SECARA
NASIONAL DIBIAYAI OLEH APBN
20

21. ISU-ISU STRATEGIS RUU PEMERINTAHAN DAERAH
ISU-ISU STRATEGIS HASIL HARMONISASI
10. PELAYANAN PUBLIK  ADANYA KONTRAK PELAYANAN PUBLIK ANTARA PEMDA DGN
WARGA
 PEMERINTAH MEMBUAT NSPK TTG PELAYANAN PUBLIK
 WAJIB DITETAPKAN STANDAR PELAYANAN (PROSEDUR, BIAYA,
SYARAT DAN WAKTU)
 PEMDA WJB MENJAMIN TERSELENGGARANYA PELAYANAN
PUBLIK & MEMBUAT MEKANISME PENYAMPAIAN KELUHAN
 RAKYAT DAPAT MENGADUKAN KELUHAN PELAYANAN PUBLIK
KEPADA OMBUDSMAN ATAU KOMISI PELAYANAN PUBLIK JIKA
OMBUDSMAN BELUM TERBENTUK DI DAERAH
11. PARTISIPASI  DLM PENY. PEMDA YG MENYANGKUT KEPENTINGAN MASY,
MASYARAKAT PEMDA WJB MENGAKOMODASIKAN PARTISIPASI MASY
 DLM PENYUSUNAN PERDA PEMDA WJB MELAKUKAN
KONSULTASI PUBLIK
21

22. ISU-ISU STRATEGIS RUU PEMERINTAHAN DAERAH
ISU-ISU STRATEGIS HASIL HARMONISASI
12. KERJASAMA ANTAR DAERAH  KERJASAMA DAERAH DPT DILAKUKAN ANTAR
DAERAH, PIHAK KETIGA & LEMBAGA/DAERAH DILUAR
NEGERI
 KERJASAMA ANTAR DAERAH TERDIRI DARI
KERJASAMA WAJIB & KERJASAMA SUKARELA
 JIKA KERJASAMA WAJIB TIDAK DILAKSANAKAN,
MAKA DIAMBIL ALIH OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN
BIAYANYA DIPOTONG DARI DAU
 KERJASAMA SUKARELA DILAKSANAKAN ATAS
PERTIMBANGAN EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN
PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH
 KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA DILAKUKAN
UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS
PEMERINTAHAN DAN UNTUK MENINGKATKAN PAD
13. TINDAKAN HUKUM THD  TINDAKAN PENYIDIKAN THD APARATUR PEMDA DLM
APARATUR PEMDA PELAKSANAAN TUGAS, DILAKUKAN DENGAN
MEMBERITAHUKAN KPD KEPALA DAERAH
 APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MELAKUKAN
TINDAKAN HUKUM BERKOORDINASI DENGAN APIP
22

23. TERIMA KASIH
23