Dokumen tersebut membahas tentang Perusahaan Jawatan (Perjan) sebagai salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Perjan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah, tidak menerbitkan saham, dan bertujuan untuk menyediakan layanan bermutu tinggi kepada masyarakat bukan untuk mencari keuntungan. Perjan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan dipimpin oleh Direksi serta diawasi oleh Dewan

1. PENGANTAR HUKUM DAGANG
PERUSAHAAN JAWATAN
(PERJAN)
Disusun Oleh :
Kelompok 4
1. Soni Indra Saputra 20090040
2. Nina Herliana 20120048
3. M Adi Suprihatin 20120050
4. Kania Agustina 20120051
5. Nindya Rahayu 20120052
6. Anggi Nurul Pratiwi 20120055

2. PENDAHULUAN
 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah
perusahaan atau organisasi milik pemerintah yang
bertugas mengatur dan mengelola sumber-sumber
ekonomi negara. BUMN didirikan untuk mengelola
sumber daya alam Indonesia yang berkaitan
dengan kepentingan masyarakat Indonesia.
 Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
1. Perusahaan Jawatan (Perjan)
2. Perusahaan Umum (Perum)
3. Perusahaan Perseroan (Persero)

3. PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN)
 Perusahaan Jawatan (Perjan) adalah bentuk Badan
Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh
pemerintah dan merupakan kekayaan negara yang
dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham (PP
No. 9 Tahun 1969)
 Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertujuan
untuk kemamfaatan masyarakat umum, berupa jasa
pelayanan yang bermutu tinggi dan tidak semata-mata
mencari keuntungan
 Modal Perusahaan Jawatan berasal dari pemerintah
dan ditetapkan melalui APBN

4. STATUS HUKUM
 Perjan didirikan dengan Peraturan
Pemerintah, karenanya Perjan memperoleh status
badan hukum setelah peraturan pemerintah
pendirian Perjan berlaku.
 Peraturan Pemerintah tersebut memuat :
1. Penetapan pendirian Perjan
2. Penetapan besarnya kekayaan negara yang ada
dalam Perjan
3. Anggaran Dasar Perjan
4. Mentri yang bertanggungjawab

5. ORGAN PERJAN
 Bertanggungjawab atas
kepengurusan Perjan
untuk kepentingan dan
tujuan Perjan
 Wajib menyiapkan
Rencana jangka panjang
yang memuat sasaran
dan tujuan yang hendak
dicapai dalam jangka
waktu 5 tahun
 Melakukan pengawasan
terhadap kepengurusan
Perjan yang dilakukan
Direksi mengenai
Rencana Kerja dan
Anggaran
Perusahaan, Rencana
Jangka
Panjang, ketentuan dan
peraturan perundang-
undangan yang berlaku
Direksi Dewan Pengawas

6. CIRI-CIRI PERJAN
1) Tujuan utama untuk melayani kepentingan masyarakat
tanpa melepaskan syarat efisiensi, efektivitas dan
ekonomis.
2) Permodalan dan pembiayaan perusahaan termasuk
dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari
departemen yang bersangkutan.
3) Merupakan bagian dari departemen , dirjen, direktorat,
atau pemerintah daerah
4) Dipimpin oleh kepala yang merupakan bagian dari
suatu departemen.
5) Perjan memperoleh fasilitas negara.
6) Pegawai perjan adalah pegawai negeri.
7) Perjan berlaku hukum publik yang berarti bila
perusahaan dituntut, kedudukannya adalah sebagai
pemerintah.

7. KELEBIHAN PERJAN
 Semua modal atau pembayaran keperluan perjan
berasal dari pemerintah.
 Semua tata tertib tentang perjan jelas adanya
karena sudah dimuat di dalam undang-undang
tentang perjan.
 Semua anggota perjan merupakan orang-orang
yang profesional jadi sedikit kemungkinan adanya
kekacauan dalam perjan.
 Perjan dapat menerima bantuan atau subsidi yang
berasal dari APBN, baik berwujud uang atau
barang.

8. KEKURANGAN PERJAN
 Terdapat kebatasan dalam hal anggaran
pemerintah untuk mengisi formasi yang ada di
perjan.
 Pihak lain dilarang turut campur dalam urusan
pengolahan perjan kecuali direksi.
 Waktu kepengurusan dan pengelolaan perjan
dibatasi dengan undang-undang yang berlaku
(terikat) atau tidak bebas dalam mengelola perjan .
 Semua biaya yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan
pada perjan.

9. SELESAI