Modul 1 Kebijakan Pemerintah ttg Keselamatan Konstruksi_20210122.pdf
1. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Disampaikan oleh:
Direktorat Keberlanjutan Konstruksi
Dalam acara:
Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
2. TUJUAN PEMBELAJARAN
Memahami Kebijakan Pemerintah
tentang Keselamatan Konstruksi
01
Memahami Sistem Manajemen
Keselamatan Konstruksi
02
Memahami Situasi dan Kondisi
Keselamatan Konstruksi di Indonesia
03
Mampu melaksanakan aturan tentang
Keselamatan Konstruksi di tempat kerja
04
3. 03 ACTION PLAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)
02 STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN
01 LATAR BELAKANG
OUTLINE
Kebijakan dan Komitmen
A
Komite Keselamatan Konstruksi
B
Biaya Keselamatan Konstruksi
C
04 KESEHATAN
4. 1
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI
LATAR BELAKANG
5. K4
K3
KK Keselamatan Konstruksi
Standar Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan, dan
Keberlanjutan
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja
DIAGRAM VENN PERATURAN DAN PERUNDANGAN
LATAR BELAKANG
Diagram Venn Peraturan dan Perundangan
1
6. “SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI”
Keselamatan
Keteknikan Konstruksi
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan
Keselamatan
Lingkungan
Keselamatan &
Kesehatan Kerja
Keselamatan Publik
Kecelakaan Teknis
Konstruksi
Kecelakaan Kerja &
Penyakit akibat Kerja
Pencemaran Lingkungan dan Kecelakaan
Masyarakat
Hazzard Identification, Risk Assesment, and Opportunity (HIRAO), Metode Kerja/
Prosedur Kerja, Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Method Statement),
Job Safety Analysis (JSA)/Construction Safety Analysis (CSA)
Bangunan/aset
konstruksi
Peralatan, material
Tenaga kerja konstruksi
Pemasok, Tamu,
subpenyedia
Lingkungan kerja
Lingkungan terdampak
proyek
Masyarakat sekitar
proyek
Menjamin
Objek yang
Diselamatkan
Pencegahan
Terhadap
Alat
Pencegahan
LATAR BELAKANG
Matriks Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
1
K3
7. Penggunaan APD di masa sekarang
Penggunaan APD di masa dulu
1 LATAR BELAKANG: Budaya Berkeselamatan
Perbedaan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Dulu dan Sekarang
1
8. Penggunaan APD di masa sekarang
Penggunaan APD di masa dulu
1 LATAR BELAKANG: Budaya Berkeselamatan
Perbedaan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Dulu dan Sekarang
1
9. CONTOH TENAGA KERJA YANG TIDAK MENGUTAMAKAN
KESELAMATAN KONSTRUKSI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
10. Sumber: BPJS Ketenagakerjaan
1 LATAR BELAKANG
Kasus Kecelakaan Kerja pada Sektor Konstruksi
1
288
1860
163
244
1814
154
Lalu Lintas Di Dalam Area Kerja Di Luar Area Kerja
Data Kecelakaan Kerja Sektor Konstruksi
2018 2019
Total Kasus:
2018 = 2.311
2019 = 2.212
Penurunan 4%
Sembuh
1.141
Masih
Pengobatan
853
Sebagian Fungsi
21
Sebagian
Anatomis
52
Total Tetap
0
Meninggal
148
Tahun
2019
±55.394 Kecelakaan
pada Sektor Konstruksi
Sumber: Jurnal Nasional, 2009, hal. 18
11. Sumber: ILO, 2003,2012; Chen, et al 2004; Courtney, 2007, Hosseinian, 2012, Hinze, 1997
Level Mikro
Level Makro
Level Meso
- Competitiveness index
- Biaya kecelakaan kerja 3,94%
dari PDB Global (ILO 2017)
- Performance Corporate
- Project Delay
- Cost Over run
- Human aspect: injurie, fatality
- Kerusakan Lingkungan
Semakin kecil angka kecelakaan, bisa
menaikan indeks daya saing (dan sebaliknya, bila
angka kecelakaan tinggi maka menurunkn nilai
indeks daya saing)
Semakin kecil angka kecelakaan hingga zero
accident maka performance/image perusahaan
meningkat. Harga saham perusahaan bisa
meningkat positif. Perusahaan banyak di-hire oleh
klien untuk melaksanakan proyek. Efisiensi waktu dan
biaya karna proyek on time (bahkan lebih cepat) dan
sesuai standar mutu.
Jika terjadi kecelakaan maka: waktu pelaksanaan
mundur, biaya tambahan untuk penyelesaian
kecelakaan, pengobatan tenaker yg mengalami
kecelakaan atau bahkan bila terjadi kematian.
Perbaikan lingkungan terdampak
LATAR BELAKANG
Dampak Kecelakaan Konstruksi
1
12. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Petugas Keselamatan Konstruksi adalah orang atau petugas K3 Konstruksi yang memiliki
sertifikat yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga
atau instansi yang berwenang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
1 LATAR BELAKANG
Petugas Keselamatan Konstruksi: Permen PUPR No. 21/PRT/M/2019 tentang
Pedoman SMKK
1
13. 13
BALAI JASA KONSTRUKSI
WILAYAH I ACEH
Pengguna Jasa 1.463
Penyedia Jasa 2.411
Jumlah 3.874
BALAI JASA KONSTRUKSI
WILAYAH V BANJARMASIN
Pengguna Jasa 527
Penyedia Jasa 1.631
Jumlah 2.158
BALAI JASA KONSTRUKSI
WILAYAH VI MAKASSAR
Pengguna Jasa 952
Penyedia Jasa 1.519
Jumlah 2.471
BALAI JASA KONSTRUKSI
WILAYAH II PALEMBANG
Pengguna Jasa 805
Penyedia Jasa 559
Jumlah 1.364
BALAI JASA KONSTRUKSI
WILAYAH III JAKARTA
Pengguna Jasa 924
Penyedia Jasa 2.077
Jumlah 3.001
BALAI JASA KONSTRUKSI
WILAYAH IV SURABAYA
Pengguna Jasa 909
Penyedia Jasa 3.639
Jumlah 4.548
BALAI JASA KONSTRUKSI
WILAYAH VII JAYAPURA
Pengguna Jasa 818
Penyedia Jasa 1.479
Jumlah 2.297
TOTAL
KESELURUHAN
Pengguna Jasa 6.398
Penyedia Jasa 13.315
Jumlah 19.713
1
Data per 31 Desember 2020
Sumber: Direktorat Keberlanjutan Konstruksi
LATAR BELAKANG
Jumlah Petugas Keselamatan Konstruksi per Balai Jasa Konstruksi Wilayah
Tahun 2016 s.d. 2020
1
14. 14
Data per 31 Desember 2020
Sumber: Direktorat Keberlanjutan Jasa Konstruksi
1 LATAR BELAKANG
Jumlah Petugas Keselamatan Konstruksi per Provinsi Tahun 2016 s.d. 2020
1
Provinsi Pengguna Penyedia Total
NAD 178 416 594
Sumatera Utara 163 327 490
Sumatera Barat 475 1.308 1.783
Sumatera Selatan 273 173 446
Riau 102 99 201
Kepulauan Riau 272 88 360
Jambi 248 225 473
Bangka Belitung 100 28 128
Bengkulu 68 60 128
Lampung 389 246 635
Banten 56 351 407
DKI Jakarta 673 1.527 2.200
Jawa Barat 195 199 394
Jawa Tengah 101 754 855
Yogyakarta 59 209 268
Jawa Timur 600 2.183 2.783
Bali 76 315 391
Nusa Tenggara Barat 31 46 77
Provinsi Pengguna Penyedia Total
Nusa Tenggara Timur 42 132 174
Kalimantan Utara 19 51 70
Kalimantan Selatan 200 723 923
Kalimantan Tengah 126 228 354
Kalimantan Barat 61 310 371
Kalimantan Timur 121 319 440
Sulawesi Selatan 517 617 1.134
Sulawesi Utara 117 248 365
Sulawesi Tengah 124 218 342
Sulawesi Barat 29 73 102
Sulawesi Tenggara 67 207 274
Gorontalo 98 156 254
Maluku 381 463 844
Maluku Utara 81 217 298
Papua 245 622 867
Papua Barat 111 177 288
Jumlah 6.398 13.315 19.713
16. Sumber data: BPS, Tahun 2015 s.d 2018
-
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
2015 2016 2017 2018
6,059,624 5,863,200 5,980,873 6,001,793
2,148,462 2,115,367 2,155,763 2,298,504
PROPORSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI 2015-2018
SMA ke Atas
SMA Ke Bawah
Berdasarkan jumlah
O R A N G
yang menerima sertifikat
Total:
613.024 orang
Berdasarkan jumlah
S E RT I F I K AT
yang diterbitkan
Total:
960.340 sertifikat
Dari total
8.505.542 TKK
di Indonesia
pada tahun 2019,
TKK bersertifikat
hanya berjumlah
960.340
(11,3%)
Sumber: LPJK 31 Des 2019
1 LATAR BELAKANG
Tenaga Kerja Konstruksi
1
Tenaga
Ahli
26%
Tenaga
Terampil
74%
Tenaga
Ahli
28%
Tenaga
Terampil
72%
17. LATAR BELAKANG
Data Tenaga Kerja Ahli dan Terampil
1
0
10
20
30
40
50
60
Asosiasi
Profesi
USTK
Provinsi
USTKM
Lembaga
Registrasi
(LPJK P)
60
33
47
34
Data Asosiasi Profesi, USTK, dan USKTM
Sumber: LPJK
Data per 4 Februari 2020
*Tingkat Pendidikan
Kelas 1: minimal SMA/sederajat
Kelas 2: minimal SMP/sederajat
Kelas 3: minimal SD/sederajat
Muda,
87,711
Madya,
96,243
Utama,
8,304
Tenaga Ahli
Kelas 1,
249,845
Kelas 2,
76,731
Kelas
3,
199,1
78
Tenaga Terampil*
Sumber: LPJK
Data per 19 September 2020
Sumber: LPJK
Data per
19 September 2020
18. Muda Madya Utama Jumlah
Keahlian Kerja 87.711 96.243 8.304 192.258
Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 Jumlah
Keterampilan Kerja 199.178 76.731 249.845 525.754
63 ASOSIASI
PROFESI
78 UNIT
SERTIFIKASI*
34 LEMBAGA
REGISTRASI
Sumber: LPJK, per 19 September 2020
Ahli Muda;
87.711
Ahli Madya;
96.243
Ahli Utama;
8.304
Distribusi Ideal
GAP
4%
50%
46%
1 LATAR BELAKANG
Profil Tenaga Kerja Konstruksi Ahli Bersertifikat
1
*per 31 Des 2018
20. Efek investasi
keselamatan bervariasi
tergantung pada
Budaya Keselamatan
Kondisi Bahaya dalam Proyek
Kinerja
keamanan
meningkat
Hubungan antara Investasi Keselamatan dan Biaya
Kecelakaan
(Zou and Sunindijo, 2015).
Total rasio biaya keselamatan (TSCR) adalah jumlah total rasio biaya
kecelakaan (TCAR) dan rasio investasi keselamatan (SIR) dan tanda “x”
memperlihatkan nilai minimum untuk kinerja keselamatan.
Grafik menunjukkan bahwa investasi yang tinggi dalam keselamatan
memberikan kinerja keselamatan yang tinggi tetapi jika dilakukan
dengan biaya yang berlebihan, akan membuat investasi tersebut secara
ekonomis tidak layak dan tidak efektif. Tetapi, ketika tidak ada investasi
keselamatan sama sekali, total biaya keselamatan akan timbul secara
eksponensial sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kecelakaan yang
mungkin terjadi.
1 LATAR BELAKANG
Hubungan Investasi Keselamatan & Biaya Kecelakaan
1
21. DAMPAK POSITIF
IMPLEMENTASI KESELAMATAN
KONSTRUKSI DALAM PROYEK
Jadwal Biaya ROI* Kecelakaan
43%
39%
51%
71%
13% 15%
5% 6%
Positif Negatif
Sumber : Safety Management in The Construction Industry : Identifying Risk and Reducing Accident to Improve Site
Productivity and Project ROI, 2013, McGrawHill
* ROI : Return of Investment
MEMPERCEPAT JADWAL PROYEK
SELAMA 1 MINGGU ATAU LEBIH
MENURUNKAN BIAYA PROYEK
SEBESAR 1% ATAU LEBIH
MENINGKATKAN ROI* PROYEK
SEBESAR 1% ATAU LEBIH
50%
73%
73%
50% lebih cepat kurang dari 1 minggu
31% lebih cepat satu minggu
27% turun sebesar kurang dari 1%
49% turun sebesar 1%-5%
27% meningkat sebesar kurang dari 1%
53% meningkat sebesar 1%-5%
MENINGKATKAN NAMA BAIK
PERUSAHAAN
82%
MENINGKATKAN KUALITAS PROYEK
66%
12% lebih cepat dua minggu
7% lebiih cepat 3 minggu atau lebih
17% turun sebesar 6%-10%
7% turun sebesar 11% atau lebih
15% meningkat sebesar 6%-10%
5% meningkat sebesar 10% atau lebih
LATAR BELAKANG
1 Dampak Positif Pemenuhan Standar K4 pada Sektor Konstruksi
22. SUBJEK
TERDAMPAK
DAMPAK SOLUSI
Tenaga Kerja
• Cedera, luka, meninggal
• Menimbulkan keragu-raguan bagi tenaga
kerja lainnya
• Tool box meeting saat memulai pekerjaan setiap hari.
• Mengikuti pelatihan/pembinaan metode kerja
Masyarakat
• Cedera, luka, meninggal
• Merasa tidak nyaman tinggal disekitar area
proyek
• Sosialisasi ke masyarakat mengenai pengendalian
bahaya yang dapat ditimbulkan oleh proyek tersebut
• Melakukan pengendalian bahaya secara maksimal
Proyek
• Proyek terhenti sementara
• Hasil pembangunan terlambat digunakan
• Tenaga kerja idle
• Peralatan idle
• Return of investment mengalami penurunan
• Menyusun job safety analysis setiap sebelum
melakukan pekerjaan
Perusahaan
• Tidak berkompeten
• Nilai saham turun
• Menjalankan sistem manajemen keselamatan
kontraktor.
• Memberikan pelatihan/pembinaan metode kerja ke
tenaga kerjanya
Negara
• Dinilai belum mampu melaksanakan
pembangunan dengan selamat
• Membuat regulasi keselamatan konstruksi secara
komprehensif
LATAR BELAKANG
1 Dampak Negatif Setelah Terjadi Kecelakaan Konstruksi
23. Jatuhnya crane (LRT Palembang)
JPO runtuh (Jalan Tol Bogor-Ciawi-
Sukabumi)
Jatuhnya crane (Tol Bogor Outer
Ring Road/BORR)
Girder FO runtuh (Jalan Tol PASPRO)
Beton lepas dari crane (LRT Jakarta)
Jatuhnya crane (Jalan Tol Jakarta-
Cikampek II (El.))
Runtuhnya penopang (Jembatan
Ciputrapinggan)
Beton girder runtuh (Jalan Tol
Pemalang-Batang)
4
Agt
22
Sep
26
Okt
15
Nov
9
Des
29
Okt
16
Nov
30
Des
2017 2018
Jatuhnya besi hollow (Pembangunan Rumah Susun
Tingkat Tinggi Pasar Rumput)
18
Mar
Runtuhnya Pengecoran In Situ Slab Proyek Jalan Tol
Manado-Bitung
17
Apr
Runtuhnya girder launcher (Proyek
DDT Jatinegara)
4
Feb
Runtuhnya DPT Mix-Use Development dan
Kelongsoran Jalan Raya Gubeng, Surabaya
27
Des
Beton girder runtuh (Jalan Tol Depok-Antasari)
2
Jan
Jatuhnya crane (Double Track Kereta Api
Medan-Badara Kualanamu)
30
Apr
Box girder runtuh (LRT Jakarta)
22
Jan
Jatuhnya bekisting pier head PCB 34
(Proyek Tol Becakayu)
20
Feb
Longsor pada galian (Proyek Pipa Rusun
Penjaringan)
01
Mei
Launcher roboh (Tol Solo Kertosono)
22
Mei
13
Jul
Lepasnya Cross Girder (Jembatan Kali Kuto)
Robohnya Perancah (Proyek Jalan Tol
Pandaan – Malang)
1
Agt
Kecelakaan Konstruksi Minor
Kecelakaan Konstruksi Major
1 LATAR BELAKANG
Kejadian Kecelakaan Konstruksi pada Tahun 2017-2018
1
24. 1 LATAR BELAKANG
Kejadian Kecelakaan Konstruksi Tahun 2019
1
Robohnya Dinding Penahan Tanah (DPT) dan Struktur
Atas Rumah Pompa Durolis Riau
4
Jan
Runtuhnya Jembatan Gantung Banjasari II Pacitan
25
Jan
Jatuhnya I-Steel Girder saat mobilisasi proyek Japek II
22
Mei
Jatuhnya besi siku pada Proyek Pembangunan Tol Ruas
Cimanggis-Cibitung
15
Juni
Runtuhnya Formwork Pierhead pada Proyek
Pembangunan Tol BORR Tahap 2 Seksi 3A
10
Juli
Kelongsoran Jalan pada Proyek Pembangunan
Underpass Kentungan Yogyakarta
23
Juli
Kegagalan Pengecoran Box Traffic Ramp 8 pada
Proyek Pembangunan Tol Depok–Antasari
8
Okt
Kebakaran Pipa BBM Proyek Kereta Cepat Jakarta–
Bandung
22
Okt
Patahnya boom crane pada saat erection di proyek
BORR
2
Des
Keruntuhan Dinding Penahan Tanah (DPT) pada Proyek
Pembangunan Pengaman Pantai Tahap III Paket 2,
Muara Baru, Jakarta Utara
4
Des
Tergulingnya Girder saat Pengangkutan pada Proyek
Pembangunan Tol Cisumdawu
16
Agt
25. 1 LATAR BELAKANG
Kejadian Kecelakaan Konstruksi Tahun 2020
1
10 Februari 2020
Terlepasnya Boom pada Service Crane dalam Pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi Jalan Tol Pekanbaru–Dumai Seksi 4
25 Februari 2020
Banjir pada Tol Jakarta-Cikampek (Arah Jakarta) KM 9 dan
KM 19 Akibat Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kereta
Cepat Jakarta–Bandung
21 Juli 2020
Keruntuhan Dinding Pembatas Hotel Awann Sewu Semarang
7 Agustus 2020
Runtuhnya Scaffolding pada Proyek Pembangunan Jakarta
International Stadium
12 Agustus 2020
Banjir Tol Padaleunyi KM 130A Akibat Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung
16 Agustus 2020
Keruntuhan Pierhead pada Proyek Pembangunan Tol
Cibitung–Cilincing
15 September 2020
Kelongsoran Lereng pada Proyek Bendungan
Manikin/Tefmo Paket 2
26 September 2020
Jatuhnya Material Stress Bar pada Proyek Pembangunan
6 (enam) Ruas Jalan Tol Dalam Kota Seksi Semanan–
Sunter–Pulogebang
15 November 2020
Bergesernya Abutment dan Gelagar Overpass Mulya
Mekar pada Proyek Pembangunan Simpang Susun
Sadang Tol Jakarta–Cikampek II Selatan
26. 1 LATAR BELAKANG
Kejadian Kegagalan Bangunan
1
Ambruknya selasar Gedung BEI, Jakarta
15 Januari 2018
Ambruknya Jembatan Widang, Tuban
(Jawa Timur)
17 April 2018 6 Januari 2020
Ambruknya Gedung Ruko di Slipi,
Jakarta Barat
Turap longsor di Km 8+6/7 Underpass
Jalan Perimeter Selatan Bandara Soetta
5 Februari 2018 22 Desember 2019 24-25 Januari 2020
Ambruknya Jembatan Lengkung Utan
Kemayoran
Banjir Underpass Kemayoran, Jakarta
Pusat
29. Kegiatan konstruksi
tidak memperhatikan
Keselamatan Konstruksi
Petugas Keselamatan
Konstruksi/Ahli K3
Konstruksi yang
bersertifikat masih kurang
Tenaga ahli secara
kuantitas dan kualitas
masih kurang
Pengawasan Keselamatan
Konstruksi saat kegiatan
konstruksi kurang
Regulasi belum
mendukung
PERLU
TRANSFORMASI
KEBIJAKAN
1
2
3
4
5
LATAR BELAKANG
1 Lima Masalah Strategis
30. 2 STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI
32. FOKUS PADA
BERKESELAMATAN DAN TERPADU
• Penerapan standar K4 dan pengukuran tingkat
kepatuhan;
• Pengembangan Sistem Manajemen Keselamatan yang
terintegrasi pada setiap tahapan penyelenggaraan.
1
2 ADIL DAN SETARA
• Kesesuaian penggunaan jenis kontrak kerja konstruksi;
• Kesetaraan pemahaman isi kontrak sekaligus hak dan
kewajiban (hindari multitafsir)
• Musyawarah untuk penyelesaian sengketa tanpa jalur
pengadilan
3 EFISIENSI YANG BERKUALITAS
•Profesionalitas penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
•Optimalisasi pengendalian dan penjaminan mutu dilakukan
sesuai fungsi di setiap tahapan penyelenggaraan
•Continuous Improvement berdasarkan data penyelenggaaan
Jasa Konstruksi
•Kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT
Sesuai UU 2/2017
• Kemampuan dan Kapasitas Usaha Meningkat
• Iklim usaha sehat dan setara
• Penyelenggaraan Jasa konstruksi selaras standar K4
• Kompetensi, Profesionalitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja Meningkat
• Kualitas penggunaan material, peralatan teknologi
meningkat
• Partisipasi Masyarakat meningkat
• Sistem Informasi Jasa Konstruksi tersedia
PERAN ASOSIASI SEBAGAI MASYARAKAT
JASA KONSTRUKSI
• Melakukan pengembangan usaha berkelanjutan dengan
tujuan meningkatkan tata kelola yang baik dan
memiliki tanggung jawab badan usaha terhadap
masyarakat
• Melaksanakan pengawasan untuk meningkatkan
ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan
melindungi kepentingan umum
STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN
2 Arah Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk Pengembangan Industri Konstruksi Bersaing
33. Sumber: LPJKN, 15 Februari 2019
TOTAL 10.437 TENAGA AHLI MUDA K3
KONSTRUKSI DI SELURUH INDONESIA
Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang dan terkait Keselamatan Konstruksi
Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja
pelaksanaan konstruksi
Merencanakan dan menyusun program Keselamatan
Konstruksi
Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan
ketentuan Keselamatan Konstruksi
Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan
pelaksanaan program, prosedur kerja dan Instruksi
Kerja Keselamatan Konstruksi
Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan
SMKK dan pedoman teknis Keselamatan Konstruksi
Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan
konstruksi berbasis Keselamatan Konstruksi, jika
diperlukan
Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja serta keadaan darurat
Tugas dan
Tanggung
Jawab Ahli
Muda K3
Konstruksi
16,667 17,370
37,844
9,724
92,877
7,842
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
Sub Klasifikasi
Jumlah Tenaga Ahli per Subklasifikasi Tahun 2019
Arsitektur Elektrikal Manajemen Mekanikal Sipil Tata Lingkungan
STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN
2 Peran Ahli Muda K3 Konstruksi
34. 2.A
KEBIJAKAN DAN KOMITMEN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI
35. 1 2 3 4 5 6
KEBIJAKAN DAN KOMITMEN
A
Komitmen Penyelenggaraan Konstruksi Aman Kementerian PUPR
36. 1 Pemantauan dan Evaluasi pada Proyek Konstruksi dengan Potensi Bahaya Tinggi oleh Komite
Keselamatan Konstruksi.
Pada tahun 2019, telah dilakukan
pemantauan dan evaluasi ke 28 proyek
konstruksi di seluruh Indonesia secara
mendadak.
2 Bimbingan Teknis Sistem Manajemen
Keselamatan Konstruksi (Bimtek SMKK)
untuk Tingkat General Manajer
Kontraktor, Pemimpin Tim, Insinyur Ahli
(Konsultan Pengawas), Mahasiswa, dan
Tenaga Terampil.
Beberapa upaya pembudayaan Keselamatan Konstruksi yang telah dilakukan:
KEBIJAKAN DAN KOMITMEN
A
Upaya Pembudayaan Keselamatan Konstruksi
37. 3 Sertifikasi Petugas Keselamatan Konstruksi hingga Desember 2020 sudah mencapai 19.713
(meningkat dari Desember 2018 sejumlah 6.224).
Memasukkan aspek pengaturan Keselamatan Konstruksi pada
kebijakan pengadaan jasa konstruksi (Permen PUPR Nomor 14
Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa
Konstruksi melalui Penyedia).
Mengubah kategori proyek dari 2 (dua) kategori menjadi 3 (tiga)
kategori untuk lebih mencerminkan kebutuhan penyedia jasa yang
sesuai dengan tingkat risiko dan melihat kebutuhan yang tersedia
untuk Ahli K3 Konstruksi dan Petugas Keselamatan Konstruksi.
4
5
KEBIJAKAN DAN KOMITMEN
A
Upaya Pembudayaan Keselamatan Konstruksi
38. 6 Pemberdayaan Ahli K3
Konstruksi sebagai second
line defense terhadap
kecelakaan konstruksi, antara
lain dengan pengaturan izin
bekerja (permit to work) dan
checklist pekerjaan yang
harus ditandatangani Ahli K3
Konstruksi.
KEBIJAKAN DAN KOMITMEN
A
Upaya Pembudayaan Keselamatan Konstruksi
39. 8
Pemberian sanksi:
a. Memberhentikan sementara pekerjaan proyek strategis nasional yang memiliki risiko tinggi ,
yang mengalami Kecelakaan Konstruksi.
b. Rekomendasi pemberhentian jabatan level strategis dan/atau level proyek pada badan
usaha jasa konstruksi pada proyek yang menyebabkan kecelakaan yang mengganggu
ketertiban umum.
Persyaratan dalam proses lelang untuk Penyedia Jasa agar menyampaikan komitmen
Pimpinan Tertinggi dalam bentuk Pakta Komitmen.
9
KEBIJAKAN DAN KOMITMEN
A
Upaya Pembudayaan Keselamatan Konstruksi
Pemberian penghargaan kepada Penyedia Jasa
(Kontraktor dan Konsultan) dan Pengguna Jasa yang telah
menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
pada Pekerjaan Konstruksi dengan baik.
7
40. 2.B
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI
41. KKB = Komisi Keamanan Bendungan (Permen PUPR No. 27/PRT/M/2015);
KKJTJ = Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Permen PUPR No. 41/PRT/M/2015);
KKBG = Komite Keselamatan Bangunan Gedung (Kepmen PUPR No. 93/KPTS/M/2019).
PRAKONSTRUKSI PROSES KONSTRUKSI PEMAANFAATAN
KEGAGALAN BANGUNAN
OLEH PENILAI AHLI
(UU No. 2/2017)
KOMITE KESELAMATAN
KONSTRUKSI
(Permen PUPR No. 21/2019 &
Kepmen PUPR No. 76/2020)
1. KKB
2. KKJTJ
3. KKBG
Desain
berkeselamatan
Pelaksanaan
Konstruksi
berkeselamatan
Pemanfaatan Konstruksi
berkeselamatan dan
berwawasan lingkungan
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
B
Konstruksi Aman pada tiap Tahapan Penyelenggaraan Konstruksi
42. 1. Melakukan pengkajian terhadap hasil
evaluasi keamanan bendungan;
2. Memberikan rekomendasi mengenai
keamanan bendungan;
3. Menyelenggarakan inspeksi bendungan.
KOMISI KEAMANAN BENDUNGAN
(Permen PUPR No 27/PRT/M/2015)
1. Melakukan pengkajian terhadap evaluasi
keamanan jembatan dan terowongan jalan
yang dilakukan oleh pembangun atau
pengelola jembatan dan terowongan jalan;
2. Memberikan rekomendasi mengenai keamanan
jembatan dan terowongan jalan; dan
3. Menyelenggarakan inspeksi jembatan dan
terowongan jalan.
KOMISI KEAMANAN JEMBATAN &
TEROWONGAN JALAN
(Permen PUPR No 41/PRT/ M/ 2015 )
1. Memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai
keselamatan bangunan gedung dalam hal:
• Percepatan pembentukan tim ahli bangunan gedung di
daerah;
• Penerapan persyaratan teknis bangunan gedung (building
codes) di seluruh Indonesia; dan
• Percepatan pelaksanaan sertifikat laik fungsi di daerah.
2. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terhadap penerapan
inovasi teknologi pada bangunan gedung;
3. Memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai usulan tim
penilai ahli pada kejadian kegagalan bangunan gedung.
4. Menetapkan Standar Operasional Prosedur yang dianggap
penting untuk KKBG.
5. Memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang konsep /
gagasan /Inovasi penyelenggaraan bangunan gedung yang
lebih andal untuk masa depan.
6. Apabila diperlukan, dapat mengusulkan kepada Menteri untuk
pembentukan KKBG di daerah.
7. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pelaksana dapat menunjuk pakar
bangunan gedung sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.
KOMITE KESELAMATAN BANGUNAN GEDUNG
(Kepmen PUPR No 93/PRT/M/2019)
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
B
Tugas Komisi-Komite pada Tahap Prakonstruksi
43. KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
(Kepmen PUPR No. 76/KPTS/M/2020)
T U G A S
1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
konstruksi yang diperkirakan memiliki Risiko Keselamatan
Konstruksi besar;
2. Melaksanakan investigasi kecelakaan konstruksi;
3. Memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi
kepada Menteri berdasarkan hasil pemantauan dan
evaluasi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan
Konstruksi besar, dan/atau investigasi kecelakaan
konstruksi dalam rangka mewujudkan Keselamatan
Konstruksi; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri
K E W E N A N G A N
1. Memasuki tempat kerja konstruksi;
2. Meminta keterangan dari pihak-pihak terkait;
3. Meminta data-data yang berhubungan dengan
tugas Komite; dan
4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
Keselamatan Konstruksi.
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
B
Tugas dan Kewenangan Komite Keselamatan Konstruksi
44. Komite Keselamatan
Konstruksi memantau
langsung kondisi
penerapan
Keselamatan Konstruksi
di Proyek
Pembangunan
Bendungan Karian
Penggunaan body
harness sebagai APD
pekerja yang bekerja
di ketinggian
Pemakaian ID card
pada seluruh pekerja
berisi data diri
pekerja, termasuk
golongan darah untuk
situasi darurat dan
sebagai raport
kedisiplinan
penggunaan APD
pekerja
Penempatan papan
terkait promosi
Keselamatan Konstruksi
di beberapa lokasi
stategis di lapangan
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
B Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi pada proyek Pembangunan Bendungan
Karian, Banten
45. Komite Keselamatan
Konstruksi mengunjungi
proyek Pembangunan
Jembatan Pulau Balang
Pembangunan pylon
jembatan tinggi >80m.
Pengamanan bekerja di
ketinggian dan simulasi
penyelamatan menjadi
perhatian tim Komite
Keselamatan Konstruksi
Terlihat papan terkait
promosi keselamatan
konstruksi di lapangan
Komite Keselamatan
Konstruksi memantau
langsung kondisi
penerapan
keselamatan konstruksi
di lapangan
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
B Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi pada proyek Pembangunan Jembatan
Pulau Balang, Provinsi Kalimantan Timur
46. Komite
Keselamatan
Konstruksi
mengunjungi salah
satu proyek
SPAM di Sidoarjo
Penerapan
penggunaan APD
di lingkungan
proyek
Terlihat spanduk
besar di
belakang sebagai
pengingat
pentingnya
memperhatikan
APD
Komite
Keselamatan
Konstruksi
memantau
langsung kondisi
penerapan
keselamatan
konstruksi di
lapangan
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
B Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi pada proyek pembangunan SPAM
Regional Umbulan-Takeoff Sidoarjo
47. Pemantauan
penerapan
keselamatan
konstruksi di Proyek
Pembangunan Rusun
Pasar Rumput
Lisensi
keselamatan
konstruksi
Pesawat Angkat
& Angkut yang
dimiliki operator
Passanger Hoist
Penumpukan
material di
area Proyek
Pembangunan
Rusun Pasar
Rumput
Pengecekan core
lift pada Proyek
Pembangunan
Rusun Pasar
Rumput
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
B Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi pada proyek Pembangunan Rusun
Pasar Rumput, Jakarta
48. Sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No. 86/KPTS/II4/2019
tentang Perubahan Keputusan Menteri PUPR
No.66/KPTS/M/2O18 tentang Komite Keselamatan Konstruksi,
dengan mempertimbangkan rasa aman dan nyaman bagi
pengguna gedung, maka kepada Komite Keselamatan Konstruksi
ditugasi untuk melakukan pengecekan bangunan gedung
bertingkat di Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi:
1.Gedung apartemen dengan tinggi 8 (delapan) lantai atau
lebih, khususnya untuk apartemen kelas menengah ke bawah;
2.Gedung perkantoran dengan tinggi 8 (delapan) lantai atau
lebih, dan berumur lebih dari 8 (delapan) tahun;
3.Gedung pusat perbelanjaan yang berumur lebih dari 10
(sepuluh) tahun.
Agar dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan
instansi terkait Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
B
Pemeriksaaan Bangunan Gedung DKI Jakarta
49. Untuk memberikan rasa aman dan
nyaman bagi pengguna dan
masyarakat terhadap penggunaan
bangunan publik, maka Pemerintah
merasa perlu melaksanakan
pemeriksaan keandalan bangunan
gedung menyangkut aspek
Keselamatan, Kesehatan,
Kenyamanan, dan Kemudahan.
Latar Belakang Dilaksanakannya
Pemeriksaan Bangunan Gedung
1. Untuk menetapkan tingkat kepatuhan terhadap
pemenuhan standar keamanan, keselamatan,
kesehatan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan
dan pemeliharaan bangunan gedung di DKI
Jakarta.
2. Untuk mengetahui kondisi pengelolaan
bangunan gedung di DKI Jakarta dikaitkan
dengan aspek Keselamatan, Kesehatan,
Kenyamanan, dan Kemudahan.
3. Untuk memberikan rekomendasi mengenai
peningkatan mutu pengelolaan dan
pemeliharaan bangunan gedung dalam rangka
menjamin aspek keselamatan publik.
Maksud dan Tujuan
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
B
Pemeriksaaan Bangunan Gedung DKI Jakarta
50. Gedung Mix-Used
Grand Indonesia
Apartemen Rajawali
Menara Edelweiss
Gedung Blok M Plaza Gedung Cipta Karya
Kementerian PUPR
Gedung Bina Marga
Kementerian PUPR
Rusunawa Jatinegara
Barat
Gedung Djuanda II
Kementerian
Keuangan
Gedung Menara
Bidakara I
Gedung Ditjen
Bangda Kementerian
Dalam Negeri
Gedung Utama
Kementerian PUPR
Gedung Canopus
BP3IP Kemenhub
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
+1
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
B
Lokasi Pemeriksaaan Bangunan Gedung DKI Jakarta
52. KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
B
Pemeriksaaan Bangunan Gedung DKI Jakarta
Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan
Aspek Keselamatan, Kesehatan,
Kenyamanan, dan Kemudahan
permintaan penghuni (tenant),
kemampuan membayar penghuni (tenant), dan
tingkat profesionalisme pengelola gedung.
Kepatuhan Bangunan Gedung
• Sangat patuh,
• Patuh,
• Cukup patuh, dan
• Kurang patuh.
• Perlu penyederhanaan administrasi dokumen perizinan
(jumlah izin dan instansi penerbit)
• Perlu evaluasi kebijakan penganggaran terkait operasi
dan pemeliharaan komponen bangunan gedung
• Perlu SOP pedoman pelaksanaan pengelolaan dan
operasional bangunan gedung
• Perlu perbaikan prasarana bahaya kebakaran yang lemah
• Perlu peningkatan kesadaran dan edukasi pada pengelola
dan penghuni bangunan gedung
HASIL PEMERIKSAAN BANGUNAN GEDUNG
53. 2.C
BIAYA KESELAMATAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI
54. Pedoman
Analisis Harga
Satuan Pekerjaan
Bidang Pekerjaan
Umum
Permen
28/PRT/M/2016
Permen PUPR
14/PRT/M/2020*
1 2
Pedoman Sistem
Manajemen
Keselamatan
Konstruksi (SMKK)
Permen
21/PRT/M/2019
TAHAP PRAKONSTRUKSI
TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA
Biaya K3 dialokasikan
dalam biaya umum
Komponen/Item pekerjaan penerapan SMKK dimasukkan
dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya
sesuai dengan kebutuhan.
Biaya Keselamatan
Konstruksi menjadi
kuantitas tersendiri
BIAYA KESELAMATAN KONSTRUKSI
C
Standar dan
Pedoman
Pengadaan Jasa
Konstruksi
Melalui Penyedia
3
*mengganti Permen PUPR 07/PRT/M/2019
55. 3 ACTION PLAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI
56. 1. Kurangnya kedisipilinan dalam
melaksanakan Standar Operasional
Prosedur
2. Tidak adanya konsultan pengawas di
tempat kerja pada setiap kejadian
kecelakaan konstruksi
ACTION PLAN SMKK
3 Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi
Evaluasi Penyebab Kecelakaan Konstruksi
Permasalahan SDM
Safety factor pada pelaksanaan masih
rendah, sehingga mengakibatkan
terjadinya kecelakaan
Permasalahan Peralatan
57. Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi
Perlunya perbaikan dalam sistem penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia, di antaranya
adalah dengan:
a. Meningkatkan manajemen terhadap proses yang terkait dengan:
• Standar Operasional Prosedur (SOP). Seluruh pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus sesuai tahap
pelaksanaan dalam SOP dan untuk pekerjaan konstruksi layang harus disetujui oleh KKJTJ.
• Standarisasi, kalibrasi dan masa layanan peralatan. Setiap peralatan yang akan digunakan harus
memenuhi standar kalibrasi dan masa layanan sebelum pelaksanaan pekerjaan.
• Sertifikasi alat dan operator. Operator alat berat harus memiliki kompetensi sesuai bidangnya yang
dibuktikan dengan Surat Izin Operator (SIO) yang masih berlaku.
• Pemenuhan tenaga dan kualifikasi konsultan pengawas yang sesuai dengan kebutuhan
pembangunan proyek infrastruktur.
b. Meningkatkan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan, terutama pada shift
tambahan untuk memastikan pekerja dalam kondisi prima sebelum melaksanakan pekerjaan.
Pengawasan hendaknya tidak hanya dilakukan oleh konsultan pengawas, tapi juga oleh pengguna jasa
bahkan juga oleh kontraktor.
ACTION PLAN SMKK
3 Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi
58. Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi
c. Memperhatikan kesejahteraan pekerja
d. Setiap pelaksanaan pekerja yang bersifat/memiliki risiko tinggi (elevated construction) termasuk pada
saat shift pekerjaan tambahan harus dihadiri dan disetujui oleh 3 (tiga) pihak (pemilik,
pelaksana, dan konsultan)
e. Biaya penerapan SMKK harus dituangkan dalam spesifikasi dan daftar kuantitas tersendiri
f. BUMN karya membentuk unit kerja khusus BUMN yang menangani QHSE (Quality Health
Safety and Environment) dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama
g. Memberikan peringatan tertulis dan/atau sanksi kepada kontraktor dan konsultan yang
bertanggungjawab dalam proyek konstruksi yang mengalami kecelakaan
ACTION PLAN SMKK
3 Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi
59. • Penguatan SMKK
Konstruksi
• Pendampingan
penerapan RKK
1. Memenuhi
ketentuan
Keselamatan
Konstruksi
• Pelatihan tenaga ahli
• Pelatihan tenaga
terampil
• Uji kompetensi/
sertifikasi
• On job training/
pemagangan
2.
Menggunakan
Tenaga Kerja
Berkompeten
Bersertifikat
• Memastikan alat
sesuai dengan
standar kelayakan
• Pengecekan
sertifikasi dan
registrasi alat berat
3.
Menggunakan
peralatan yang
memenuhi
standar
kelayakan
• Bimtek Tingkat
Kandungan Dalam
Negeri (TKDN)
• Penyebarluasan
informasi rantai
pasok material
yang memuhi
standar mutu
4.
Menggunakan
material yang
memenuhi
standar mutu
• Sosialisasi standar
kelaikan
• Sosialisasi
pemanfaatan
teknologi
5.
Menggunakan
teknologi yang
memenuhi
standar
kelaikan
• Sosialisasi NSPK
bidang jasa
konstruksi
6.
Melaksanakan
Standar
Operasi
Prosedur
(SOP)
Pakta
Keselamatan
Konstruksi
BUJT
Inisiasi kerja
sama
Penyusunan
Draft PKS
TTD PKS
1. Identifikasi peluang
kerja sama
2. Identifikasi kebutuhan
kerja sama
3. Identifikasi pelatihan
dan sertifikasi
Menuangkan hasil
identifikasi ke dalam draf
PKS
Review dan finalisasi
draf PKS
ACTION PLAN SMKK
3 Pelaksanaan Rencana Kerja Sama Pembinaan Jasa Kontruksi Dengan BUJT
Berdasarkan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi
60. 4 KESEHATAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI
61. Instruksi kepada Menteri PUPR:
untuk melakukan percepatan penyiapan
dan pembangunan infrastruktur yang
diperlukan dalam rangka penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).
Instruksi Presiden RI No. 4/2020
tentang
Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran,
Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19)
Instruksi Menteri PUPR
No: 02/IN/M/2020
Tentang
“PROTOKOL PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DALAM PENYELENGGARAAN JASA
KONSTRUKSI”
PERMEN PUPR NO. 21/2019 tentang Pedoman SMKK
# SMKK harus memenuhi Standar K4, yang harus memperhatikan Keselamatan Keteknikan Konstruksi, Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3), Keselamatan Publik dan Keselamatan Lingkungan.
# Pencegahan Penyebaran wabah penyakit dalam lingkungan kerja dan sekitarnya
KESEHATAN
4 Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
62. MAKSUD dan TUJUAN
Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020
FILOSOFI: Pembangunan infrastruktur di Indonesia harus tetap dilaksanakan secara aman, efektif dan efisien,
sebagai bagian dari penanganan dampak sosial dan ekonomi dari COVID-19.
Sebagai instruksi bagi Pengguna Jasa dan
Penyedia Jasa termasuk Subkontraktor,
Produsen dan Pemasok untuk mencegah dan
meminimalisasi risiko penyebaran COVID–19
dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi di
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
MAKSUD
Memastikan penyelenggaraan Jasa Konstruksi
tetap berjalan secara aman, efektif dan
efisien, serta tidak mengganggu pelaksanaan
pembangunan infrastruktur di Indonesia.
TUJUAN
63. LINGKUP PENGATURAN
Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020
PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 DALAM
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
1
TINDAK LANJUT TERHADAP KONTRAK
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
2
PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 DALAM PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG JASA KONSTRUKSI
3
79. STANDAR APD UNTUK PEKERJA
HELM
ROMPI
SARUNG TANGAN
SEPATU
APD BEKERJA DI KETINGGIAN
80. RAMBU-RAMBU K3
GUNAKAN
HELM
GUNAKAN
SARUNG
TANGAN
GUNAKAN
SEPATU
SAFETY
GUNAKAN
PENUTUP
MUKA
GUNAKAN
PENUTUP
TELINGA
GUNAKAN
MASKER
(PENUTUP
HIDUNG)
GUNAKAN
SAFETY
HARNESS
GUNAKAN
KACA MATA LAS
(TOPENG LAS)
BAHAYA
LISTRIK 220
VOLT
DAERAH
LINTASAN
CRANE
BAHAYA
BAHAN
BERACUN
ARAH AMAN
(JALAN
KERJA)
ARAH EVAKUASI
MENUJU
MUSTER AREA
DILARANG
MELINTAS
ADA
PEKERJAAN
DILARANG
MELINTAS
KECUALI IJIN
DILARANG
MENGOPERASIK
AN SELAIN
PETUGAS
TEMPAT ALAT
PEMADAMAN
API RINGAN
DILARANG
MENYALAKAN
API
DILARANG
MEROKOK
DI TEMPAT
KERJA
BAHAYA
TERSANDUNG
RUANG
KLINIK
BAHAYA
LUBANG
BAHAN
MUDAH
TERBAKAR
DILARANG
MENGAMBIL
GAMBAR TANPA
IJIN
AREA CCTV
LARANGAN PERINGATAN WAJIB HIMBAUAN
13
RAMBU-RAMBU LINGKUNGAN
LABEL BAHAN BERBAHAYA BERACUN ( B3)
LABEL LIMBAH (B3)
MUDAH
MELEDAK
PENGOKSIDASI GAS
BERTEKANAN
MUDAH
TERBAKAR
BERACUN IRITASI
BERBAHAYA
BAGI
LINGKUNGAN
KOROSIF
85. L1 UNSAFE ACT & CONDITION LEVEL INDEX
Level 1: Untidy, doesn’t meet expectation.
(Tidak rapih dan tidak memenuhi standar kerapihan dan kebersihan)
Level 2: Blocked access and sets a bad example.
(Tempat masuk yang tertutup dan memberikan contoh yang buruk)
Level 3: Rules or Procedure violation.
(Pelanggaran Peraturan dan Prosedur)
Level 4: Serious hazard: Imminent danger, stop work and correct immediately, can cause
serious injury.
(Bahaya yang tinggi, hentikan pekerjaan dan perbaiki segera karena bisa
mengakibatkan kecelakaan yang serius)
Level 5: Imminent Danger: Stop work and correct immediately, can cause fatality.
(Bahaya sangat tinggi, segera hentikan dan perbaiki)
Level 4 and 5 – High Risk Activities
Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
86. L1 Level 1: Untidy; doesn’t meet expectations
Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Puntung rokok berserakan
Pagar proyek kotor/tidak bersih
dan tidak beraturan
88. L1 Level 2: Improper storage/not disposed
Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Tumpukan barang
menghalangi tempat
kerja/ jalan masuk
Sampah atau material
yang tidak disimpan
dengan baik
89. L1 Level 3: Rules or Procedure Violation
Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Kabel berserakan &
menghalangi jalan/tripping
hazards
Penempatan tabung baru/ bekas
tidak terikat & berdiri
Pelanggaran Peraturan dan Prosedur
90. L1 Level 3: Rules or Procedure Violation
Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Scaffolding yang tidak
lengkap
Drum BBM belum tersedia secondary
containment & penempatan belum
sesuai standar
Pelanggaran Peraturan dan Prosedur
91. L1 Level 3: Rules or Procedure Violation
Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Saluran/pit tidak ditutup
Penutup saluran/pit tidak
ditutup dengan sempurna
Pelanggaran Peraturan dan Prosedur
92. L1 Level 3: Rules or Procedure Violation
Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Pelanggaran Peraturan dan Prosedur
BEFORE AFTER
Lokasi Tempat Material B3
Tanggal 16 Maret 2018
Komentar/Rekomendasi : Tempat penyimpanan
kurang baik, terdapat ceceran limbah B3
Lokasi Tempat Material B3
Tanggal 17 Maret 2018
Jawaban :
Dibuatkan tatakan dan tanggulangan untuk
mengantisipasi ceceran material B3.
93. L1 Level 3: Rules or Procedure Violation
Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Pelanggaran Peraturan dan Prosedur
BEFORE AFTER
Lokasi Direksi Keet
Tanggal 16 Maret 2018
Komentar/Rekomendasi : Jarum pada
pressure gauge APAR menunjukkan bahwa
tekanan berlebih.
Lokasi Direksi Keet
Tanggal 19 Maret 2018
Jawaban : Dilakukan pengisian ulang
APAR dan pressure gauge dalam kondisi
normal.
94. L1 Level 3: Rules or Procedure Violation
Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Pelanggaran Peraturan dan Prosedur
BEFORE AFTER
Lokasi Fabrikasi Bekisiting
Tanggal 16 Maret 2018
Komentar/Rekomendasi : Tabung gas
oksigen tidak teridentifikasi dan tidak
terikat saat penyimpanannya
Lokasi Fabrikasi Bekisting
Tanggal 19 Maret 2018
Jawaban : Tabung gas oksigen sudah
teridentifikasi dan diberi rambu serta
dibuatkan rak
95. L1 Level 3: Rules or Procedure Violation
Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Pekerja tidak menggunakan APD
Pelanggaran Peraturan dan Prosedur
96. L1
Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Bekerja dengan/di dekat
mesin yang tidak ada
pengaman & Tidak
Menggunakan APD
Gerinda tidak ada
pelindung
Level 4 : Serious Hazard; Can Cause Serious Injury
97. L1
Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
BEFORE
AFTER
Lokasi Basement 1
Tanggal 16 Maret 2018
Komentar/Rekomendasi : Batas tepian
bangunan hanya menggunakan safety line,
masih kurang aman.
Lokasi Basement 1
Tanggal 22 Maret 2018
Jawaban : Batas tepian bangunan sudah
menggunakan ralling pengaman dan
safety net
Level 4 : Serious Hazard; Can Cause Serious Injury
98. L1
Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
BEFORE AFTER
Lokasi Depan Pabrikasi
Bekisting
Tanggal 16 Maret 2018
Komentar/Rekomendasi : Penempatan
tangga temporary melebihi jalan kerja
berpotensi menyebabkan tersandung.
Lokasi Depan Pabrikasi Bekisting
Tanggal 18 Maret 2018
Jawaban : Tangga temporary dipindah
agar tidak membahayakan pekerja yang
melintas area jalan kerja.
Level 4 : Serious Hazard; Can Cause Serious Injury
99. L1
Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Kunci forklift tidak
diamankan, potensi
penyalahgunaan
dengan akibat
kecelakaan serius
Tangga tinggi
tidak ada
pengaman dan
tidak ada life
line untuk
karyawan yang
bekerja
diketinggian
Level 4 : Serious Hazard; Can Cause Serious Injury
100. L1
Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Bekerja dengan mesin yang tidak dilindungi
Level 4 : Serious Hazard; Can Cause Serious Injury
101. L1 Level 5 : Imminent Danger ; Fatality potential
Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Bekerja di ketinggian tanpa
perlindungan yang sesuai:
Safety Body Harness & Life
Line
Bekerja di bawah benda yang
digantung dan tidak disupport
102. L1 Level 5 : Imminent Danger ; Fatality potential
Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Bekerja di bawah benda
yang digantung dan tidak
disupport
Pekerja berada di dalam
ekskavasi yang tidak terlindung
(tidak ada shoring)
103. L1 Level 5 : Imminent Danger ; Fatality potential
Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Tidak dilaksanakannya
prosedur LOTO (Logout
Tagout)
Pekerja berada di dalam
ekskavi yang tidak terlindung
(tidak ada shoring)
104. L1 Level 5 : Imminent Danger ; Fatality potential
Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Kaki perancah tertumpu pada bidang yang tidak stabil (besi beton)
105. L1 Level 5 : Imminent Danger ; Fatality potential
Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Proses lifting yang
membahayakan
pekerja (tidak
menggunakan
tagline)
106. PENERAPAN SMK3 PADA
PROYEK JEMBATAN TELUK
KENDARI
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
107. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari
Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)
After
Before
Tanggal Temuan : 10 Januari 2018 Tanggal Close : 12 Januari 2018
Status : CLOSE
Dinding gudang obat beton SPP
bolong/rusak
Dinding gudang obat beton SPP telah
selesai diperbaiki
108. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari
Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)
After
Before
Tanggal Temuan : 10 Januari 2018 Tanggal Close : 10 Januari 2018
Status : CLOSE
Drum bekas obat beton SPP
berhamburan
Drum bekas obat beton SPP telah
selesai dirapikan
109. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari
Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)
After
Before
Tanggal Temuan : 17 Januari 2018 Tanggal Close : 20 Januari 2018
Status : CLOSE
Sling rusak berisiko putus Sling telah diganti
110. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari
Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)
After
Before
Tanggal Temuan : 25 Januari 2018 Tanggal Close : 25 Januari 2018
Status : CLOSE
Sisa material berserakan di area pile
cap pylon 2 barat
Sisa material telah dibersihkan
111. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari
Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)
After
Before
Tanggal Temuan : 4 Februari 2018 Tanggal Close : 5 Februari 2018
Status : CLOSE
Memanjat scaffolding tidak
menggunakan full body harness
Sosialisasi pentingnya penggunaan
full body harness kepada pekerja
112. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari
Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)
After
Before
Tanggal Temuan : 8 Maret 2018 Tanggal Close : 10 Maret 2018
Status : CLOSE
Kabel supply listrik pada travo las
tidak aman, penutup terbuka
Travo las telah selesai diperbaiki
113. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari
Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)
After
Before
Tanggal Temuan : 2 April 2018 Tanggal Close : 2 April 2018
Status : CLOSE
Safety boot pekerja sobek dan tidak
layak untuk digunakan
Safety boot pekerja yang sobek telah
diganti
114. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari
Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)
After
Before
Tanggal Temuan : 17 Mei 2018 Tanggal Close : 17 Mei 2018
Status : CLOSE
Pekerja tidak memakai full body
harness saat bekerja di ketinggian
Pekerja telah memakai full body
harness saat bekerja di ketinggian
115. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari
Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)
After
Before
Tanggal Temuan : 8 Juni 2018 Tanggal Close : 8 Juni 2018
Status : CLOSE
Pekerja melepas helmnya Pekerja telah memakai helm
116. L1
Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)
After
Before
Tanggal Temuan : 26 Juli 2018 Tanggal Close : 27 Juli 2018
Status : CLOSE
Rompi kerja berhamburan di area
kerja
Sosilisasi pentingnya APD (Rompi
kerja)
Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari
117. L1
Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)
After
Before
Tanggal Temuan : 13 Agustus 2018 Tanggal Close : 15 Agustus 2018
Status : OPEN
Kebersihan pile cap pylon 2
Material yang tidak terpakai di
turunkan dan membersihkan sampah
Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari
118. L1
Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)
After
Before
Tanggal Temuan : 19 Agustus 2018 Tanggal Close : 28 Agustus 2018
Status : PROSES
Komponen climbing foam belum
terpasang
Memperbaiki dan memasang
komponen-komponen climbing foam
Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari
119. L1
Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)
After
Before
Tanggal Temuan : 4 September 2018 Tanggal Close : 6 September 2018
Status : CLOSE
Panel listrik yang tidak terawat
Memindahkan panel, mengganti
stiker dan menggunci
Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari
120. L1
Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)
After
Before
Tanggal Temuan : 8 Oktober 2018 Tanggal Close : 12 Oktober 2018
Status : CLOSE
Formwork pada climbing form
menggunakan perri
Mengganti perri dengan papan
sebagai formwork
Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari
121. L1
Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)
Pelatihan Water Rescue & Vertical Rescue Basarnas
Proyek Jembatan Teluk Kendari
122. L1
Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)
Pelatihan Water Rescue & Vertical Rescue Basarnas
Proyek Jembatan Teluk Kendari
123. L1
Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)
Pelatihan Water Rescue & Vertical Rescue Basarnas
Proyek Jembatan Teluk Kendari
124. PENERAPAN SMK3 PADA
PROYEK RUSUN TINGKAT
TINGGI PASAR RUMPUT
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
126. PERBAIKAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PENYELENGGARA PROYEK
(PPK, PENYEDIA JASA PELAKSANA< PENYEDIA JASA PENGAWAS)
1 Pemasangan safety net vertical diseluruh sisi bangunan
2 Pemasangan safety deck 2 layer
3 Pemasangan safety screen 3½ lantai disekeliling gedung
4 Menyempurnakan SOP pelaksanaan pekerjaan dan peralatan kerja
5 Penambahan personil K3 dan pelaksana pekerjaan
6
Memasang rambu-rambu dan petunjuk akses jalur pekerja dan jalur evakuasi di
masing-masing lantai
7
Menciptakan rasa aman warga sekeliling dengan menambah pagar safety net sisi
selatan dan membuat pedestrian di jl. Sultan Agung
8 Lebih menanamkan budaya K3 keseluruh personil proyek dan pekerja
Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput
127. L1
Source: PT Waskita (Persero) Tbk
Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput
16 MARET 2018
ITEM SEBELUM PERBAIKAN KETERANGAN
SAFETY SCREEN
Tinggi safety screen 2½ lantai Tinggi safety screen 3½ lantai Penambahan 1 lantai
SAFETY DECK
1 layar, berada di lantai 2 2 layer, layer 1 berada di lantai 2
dan layer 2 berada 2 lantai di
bawah safety screen
Layer 2 mengikuti safety
screen
SAFETY NET
Railing net tinggi 1 m Full net
11 APRIL 2018
RAILING
PH
129. L1
SISI BARAT TOWER 1 SISI SELATAN TOWER 2
SISI UTARA TOWER 1 SISI UTARA TOWER 1
130. L1
SAFETY NET PADA SETIAP AREA VOID
SAFETY NET PADA TANGGA STRUKTUR SAFETY NET PADA AREA VOID LIFT
131. L1 Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput
Proteksi TC
Source: PT
Waskita
(Persero) Tbk
PEMASANGAN SAFETY NET PADA SEGMENT TC
PEMASANGAN KARUNG GONI PADA BRACING TC
132. L1 Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput
Pagar Pengaman PH
Source: PT Waskita (Persero) Tbk
133. L1
Source: PT Waskita (Persero) Tbk
Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput
Pelatihan Operator TC & PH
Sertifikasi Pelatihan Operator TC & PH
134. L1
Source: PT Waskita (Persero) Tbk
Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput
Struktur
organisasi
lapangan
`
TOWER 1
TOWER 2
TOWER 3
ZONA UTARA
ZONA SELATAN
PODIUM
PODIUM
PODIUM PODIUM
TOWER 2
KALAP
PEL. STR
PEL. ARS
PEL. BONGKAR
PEL. COR MALAM
K3
PEL. PRECAST
PELAKSANA ZONA UTARA
PEL. STR
PEL. ARS
PEL. BONGKAR
PEL. COR MALAM
PEL. PRECAST
K3
ZONA SELATAN
KALAP
PEL. COR SIANG
K3 SAFETY OFFICER
PELAKSANA
KESELURUHAN
ZONA SELATAN
ZONA UTARA
135. K 3
LT. 3
EL. +11.000
TOWER EL. + 83.000
TOWER EL. + 83.000
TOWER EL. + 87.500
LT. 3
EL. +11.000
LT. 3
EL. +11.000
Jl. Sultan Agung
POSISI
ANDA DI
SINI
TC4
PH1
PH6
CP3
PH5
TC3
PH2
PH3
TC1
PH4
TC2
PEDESTRIAN PEDESTRIAN
: Wajib Memakai Helm
: Wajib Memakai Sepatu
: Gunakan Safety Harness
: Awas Kejatuhan
: Awas Lubang
: Rambu Arah Evakuasi
: Panel / Power
: Dilarang Merokok
: APAR / Pemadam Api
Keterangan :
: Gunakan Sarung Tangan
1.
: Tempat Sampah
: Arah Jalan Kerja
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. : Tangga untuk Jalan Kerja
14. : Muster Point
R.K3
L1 Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput
Penempatan Rambu-Rambu K3
136. L1 Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput
Penempatan Rambu-Rambu K3
RAMBU-RAMBU K3
GUNAKAN
HELM
GUNAKAN
SARUNG
TANGAN
GUNAKAN
SEPATU
SAFETY
GUNAKAN
PENUTUP
MUKA
GUNAKAN
PENUTUP
TELINGA
GUNAKAN
MASKER
(PENUTUP
HIDUNG)
GUNAKAN
SAFETY
HARNESS
GUNAKAN
KACA MATA
LAS
(TOPENG LAS)
BAHAYA
LISTRIK
220 VOLT
DAERAH
LINTASAN
CRANE
BAHAYA
BAHAN
BERACUN
ARAH AMAN
(JALAN
KERJA)
ARAH
EVAKUASI
MENUJU
MUSTER AREA
DILARANG
MELINTAS
ADA
PEKERJAAN
DILARANG
MELINTAS
KECUALI
IJIN
DILARANG
MENGOPERAS
IKAN SELAIN
PETUGAS
TEMPAT
ALAT
PEMADAMA
N API
RINGAN
DILARANG
MENYALAKAN
API
DILARANG
MEROKOK
DI TEMPAT
KERJA
BAHAYA
TERSANDUNG
RUANG
KLINIK
BAHAYA
LUBANG
BAHAN
MUDAH
TERBAKAR
DILARANG
MENGAMBIL
GAMBAR
TANPA IJIN
AREA CCTV
LARANGAN PERINGATA
N
WAJIB HIMBAUAN
13
RAMBU-RAMBU LINGKUNGAN
LABEL BAHAN BERBAHAYA BERACUN ( B3)
LABEL LIMBAH (B3)
MUDAH
MELEDAK
PENGOKSIDASI GAS
BERTEKANAN
MUDAH
TERBAKAR
BERACUN IRITASI
BERBAHAYA
BAGI
LINGKUNGAN
KOROSIF
138. HSE PELAKSANAAN K3 Proyek
Penempatan Gudang Bahan
Bakar
Penyediaan Rumah Genset
Penyediaan TPS Limbah B3
Penyediaan Rest Area
139. HSE PELAKSANAAN K3 Proyek
Pengecekan Genset
Pengecekan Tower Crane
Ceklist kelaikan Alat Berat
Pengecekan Concrete Pump
Pengecekan Alat Berat
Pengecekan Lifting Device Cek Grounding IPP
140. HSE PELAKSANAAN K3 Proyek
Cheklist Bersama Pelatihan Penggunaan APD
Penggunaan Safety Net
Kotak P3K
APAR di lokasi kerja
Penempatan Kabel
141. HSE PELAKSANAAN K3 Proyek
Penempatan Rambu Pada
Area Trastle
Penempatan Rambu Evakuasi
Penyediaan Keranjang
untuk Hot Work
Penyediaan Ring Bouy
Penyediaan APAR di Area
Kerja
142. HSE PELAKSANAAN K3 Proyek
Penggunaan Flasback Arrestor
Pembersihan Area Kerja
Penempatan Material
Penandaan Kapasitas Beban Alat Angkat
143. HSE PELATIHAN TANGGAP DARURAT
Penanganan Tumpahan Limbah 10 September 2018 Pelatihan Pertolongan Pertama 6 September 2018
Simulasi Penanganan Kebakaran 11 Mei 2018 Simulasi Keadaan Darurat di Ketinggian 2 Agustus 2018
144. HSE SOSIALISASI DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Sosialisasi bahaya narkoba
Sosialisasi dengan warga dan Tim BPN
