SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 26
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur
penguasaan, pemilikian, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui
Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses
untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Reforma Agraria
2
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
dalam rangka menciptakan keadilan di bidang
penguasaan dan pemilikan tanah. Sedangkan
Penataan Akses adalah pemberian kesempatan
akses permodalan maupun bantuan lain kepada
Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan
tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat.
LESTARI MOERDIJAT
3
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Adapun tujuan dari Reforma Agraria adalah untuk: (1) mengurangi
ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka
menciptakan keadilan; (2) menangani Sengketa dan Konflik
Agraria; (3) menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; (4)
menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan; (5)
memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi; (6)
meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan dan; (7)
memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.
LESTARI MOERDIJAT
4
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yaitu
tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau
tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat
untuk diredistribusi atau dilegalisasi dan
Subjek Reforma Agraria yaitu penerima
TORA yang memenuhi persyaratan dan
ditetapkan untuk menerima TORA.
LESTARI MOERDIJAT
5
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Dalam rangka penyelenggaraan Reforma Agraria,
pemerintah membentuk Tim Reforma Agraria
Nasional. Tim ini bertugas menetapkan kebijakan
dan rencana Reforma Agraria, melakukan koordinasi
dan penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan
Reforma Agraria, dan melakukan pengawasan serta
pelaporan pelaksanaan Reforma Agraria.
Penyelenggaraan Reforma Agraria dilakukan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
LESTARI MOERDIJAT
6
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Tahapan Penyelenggaraan Reforma Agraria, meliputi
perencanaan Penataan Aset terhadap penguasaan dan
pemilikan TORA , perencanaan terhadap Penataan Akses
dalam penggunaan dan pemanfaatan serta produksi.
perencanaan peningkatan kepastian hukum dan legalisasi,
perencanaan penanganan Sengketa dan Konflik Agraria
dan perencanaan kegiatan lain yang mendukung Reforma
Agraria. Perencanaan Reforma Agraria ini akan menjadi
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran
kementerian/lembaga dan rencana pembangunan daerah.
LESTARI MOERDIJAT
7
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Pelaksanaan Reforma Agraria
dilaksanakan melalui tahapan Penataan
Aset dan Penataan Akses dimana
Penataan Aset menjadi dasar
dilakukannya Penataan Akses. Penataan
Aset terdiri atas redistribusi tanah atau
legalisasi aset.
LESTARI MOERDIJAT
8
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Ada 11 Objek redistribusi tanah yang
meliputi: tanah HGU dan HGBPertama,
yang telah habis masa berlakunya serta
tidak dimohon perpanjangandaan/atau
tidak dimohon pembaruan haknya dalam
jangka waktu 1(satu) tahun setelah
haknya berakhir.
LESTARI MOERDIJAT
9
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Kedua, tanah yang diperoleh dari
kewajiban pemegang HGU untuk
menyerahkan paling sedikit 20% (dua
puluh persen) dari luas bidang tanah
HGU yang berubah menjadi HGB karena
perubahan peruntukan rencana tata
ruang.
LESTARI MOERDIJAT
10
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Ketiga, tanah yang diperoleh dari
kewajiban menyediakan paling sedikit
20% dari luas Tanah Negara yang
diberikan kepada pemegang HGU
dalam proses pemberian,
perpanjangan atau pembaruan haknya.
LESTARI MOERDIJAT
11
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Keempat, tanah yang berasal dari pelepasan
kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas
kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber
TORA yaitu tanah dalam kawasan hutan yang telah
dilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan
menjadi TORA dantanah dalam kawasan hutan yang
telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan
penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
LESTARI MOERDIJAT
12
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Kelima, Tanah Negara bekas tanah
terlantar yang didayagunakan untuk
kepentingan masyarakat dan negara
melalui Reforma Agraria. tanahKeenam,
hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik
Agraria; tanah bekas tambangKetujuh,
yang berada di luar kawasan hutan;
Kedelapan, tanah timbul.
LESTARI MOERDIJAT
13
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Kesembilan, tanah yang memenuhi persyaratan
penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi tanah yang
dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung
jawab sosial dan/ataulingkungan, tanah hasil
konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma
Agraria, sisa tanah sumbangan tanah untuk
pembangunan dan tanah pengganti biayapelaksanaan
Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk
diberikan kepada pemerintah sebagai TORA; atauTanah
Negara yang sudah dikuasai masyarakat.
LESTARI MOERDIJAT
14
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Kesepuluh, tanah bekas hak erpacht,
tanah bekas partikelir dan tanah
bekas eigendom yang luasnya lebih
dari 10 (sepuluh) bauw yang masih
tersedia dan memenuhi ketentuan
perundang-undangan sebagai objek
redistribusi.
LESTARI MOERDIJAT
15
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Hak Eigendom (Hak Milik). Pengaturan mengenai Hak Eigendom
terdapat pada Pasal 570 KUH Perdatayang berbunyi, "Hak milik
adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan
untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya,
asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan
umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak
mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi
kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan
penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuanketentuan
perundang-undangan". Hak Eigendom sebagai hak individu tertinggi,
sekaligus juga merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi
dalam Hukum Tanah Barat.
LESTARI MOERDIJAT
16
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Menurut Pasal 720 dan Pasal 721 KUH Perdata,
Hak Erfpacht merupakan hak kebendaan yang
memberikan kewenangan yang paling luas
kepada pemegang haknya untuk menikmati
sepenuhnya akan kegunaan tanah kepunyaan
pihak lain. Pemegang Hak Erfpacht boleh
menggunakan kewenangan yang terkandung
dalam Hak Eigendom atas tanah.
LESTARI MOERDIJAT
17
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Pasal 720 KUH Perdata berbunyi: Hak guna usaha adalah
hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya barang tak
bergerak milik orang lain, dengan kewajiban membayar
upeti tahunan kepada pemilik tanah, sebagai pengakuan
tentang pemilikannya, baik berupa uang maupun berupa
hasil atau pendapatan. Alas hak lahirnya hak guna usaha
harus diumumkan dengan cara seperti yang ditentukan
dalam Pasal 620. Jadi Hak Erfpacht merupakan Hak Guna
Usaha atau hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya
tanah kepunyaan pihak lain.
LESTARI MOERDIJAT
18
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Bahu atau bau (dari bouw, kata bahasa Belanda,
berarti "garapan") dalam agraria adalah satuan luas
lahan yang dipakai di beberapa tempat di
Indonesia, terutama di Jawa. Ukuran bahu agak
bervariasi, namun kebanyakan adalah 0,70 hingga
0,74 hektare (7000-7400 meter persegi) dan ada
pula yang menyamakannya dengan 0,8 ha.
Seperempat bahu disebut satu iring dan
seperdelapannya adalah satu sidu.
LESTARI MOERDIJAT
19
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Dalam ukuran yang disepakati secara
nasional, satu bahu adalah 500 ubin (Satu
ubin/ru/tumbak setara dengan 14,0625
meter persegi). Satuan bahu banyak
digunakan untuk areal pertanian (sawah atau
ladang) dan telah dipakai sejak zaman
Hindia Belanda. Menurut Cultuurstelsel, 1
bouw adalah 7096,5 meter persegi.
LESTARI MOERDIJAT
20
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Kesebelas, tanah kelebihan
maksimum, tanah absentee, dan
tanah swapraja/bekas swapraja yang
masih tersedia dan memenuhi
ketentuan perundang-undangan
sebagai objek redistribusi tanah.
LESTARI MOERDIJAT
21
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Redistribusi tanah atas objek tersebut
dilakukan melalui tahapan (a)
inventarisasi penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah;(b)
analisa data fisik dan data yuridis
bidang-bidang tanah; dan (c) penetapan
sebagai objek redistribusi tanah.
LESTARI MOERDIJAT
22
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Berbeda dengan tahapan redistribusi atas objek tanah yang
diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah HGU
yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan
rencana tata ruang atau tanah yang memenuhi persyaratan
penguatan hak rakyat atas tanahmaka tahapannya adalah(a)
inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah; (b) analisa data fisik dan data yuridis bidang
tanah; (c) pelepasan hak atas tanah atau garapan atas Tanah
Negara; dan (d) penetapan sebagai objek redistribusi tanah.
LESTARI MOERDIJAT
23
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Retribusi tanah atas objek pada tanah yang
berasal dari pelepasan kawasan hutan negara
dan/atau basil perubahan batas kawasan hutan
yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan dilakukan setelah Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SK
Penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan
atau keputusan perubahan batas kawasan hutan.
LESTARI MOERDIJAT
24
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Jika objek redistribusi tanah tercatat
sebagai aset badan usaha milik negara atau
badan usaha milik daerah yang telah digarap
dan dikuasai oleh masyarakat, dapat
ditetapkan sebagai objek redistribusi tanah
setelah melalui tata cara penghapusan aset
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
LESTARI MOERDIJAT
25
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Objek redistribusi tanah yang telah ditetapkan
meliputi: redistribusi tanah untukPertama,
pertanian. Objek diredistribusi kepada Subjek
Reforma Agraria dengan luasan paling besar 5
(lima) hektare sesuai dengan ketersediaan
TORA disertai dengan pemberian sertipikat
hak milik atau Hak Kepemilikan bersama.
LESTARI MOERDIJAT
26
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Kedua, redistribusi tanah untuk non-pertanian. Objek
redistribusi tanah untuk non-pertanian diredistribusi kepada
Subjek Reforma Agraria disertai dengan pemberian
sertipikat hak milik. Jika objek redistribusi tanah untuk non-
pertanian memerlukan penataan maka dapat dilakukan
melalui Konsolidasi Tanah disertai dengan pemberian
sertipikat hak. Jika terdapat perubahan penggunaan dan
pemanfaatan objek redistribusi tanah oleh Subjek Reforma
Agraria, maka harus seizin Menteri atau pejabat yang
ditunjuk oleh Menteri.
LESTARI MOERDIJAT

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan TanahPeraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan TanahPenataan Ruang
 
Konsolidasi Tanah
Konsolidasi TanahKonsolidasi Tanah
Konsolidasi Tanahushfia
 
Membangun sistem informasi pertanahan
Membangun sistem informasi pertanahanMembangun sistem informasi pertanahan
Membangun sistem informasi pertanahanAni Rani
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGDadang Solihin
 
Hak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointHak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointAndhika Pratama
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)Leks&Co
 
hukum tata ruang
hukum tata ruanghukum tata ruang
hukum tata ruanggege52
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerahushfia
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Leks&Co
 
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Raflis Ssi
 
Hukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunHukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunLeks&Co
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRhenny ferniza
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
 

Was ist angesagt? (20)

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan TanahPeraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
 
Konsolidasi Tanah
Konsolidasi TanahKonsolidasi Tanah
Konsolidasi Tanah
 
Membangun sistem informasi pertanahan
Membangun sistem informasi pertanahanMembangun sistem informasi pertanahan
Membangun sistem informasi pertanahan
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
 
Hak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointHak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpoint
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
 
hukum tata ruang
hukum tata ruanghukum tata ruang
hukum tata ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
 
Pendaftaran tanah
Pendaftaran tanahPendaftaran tanah
Pendaftaran tanah
 
Agraria 2011 (syahyuti)
Agraria 2011 (syahyuti)Agraria 2011 (syahyuti)
Agraria 2011 (syahyuti)
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
 
Hukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah DaerahHukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah Daerah
 
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
 
Hukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunHukum Rumah Susun
Hukum Rumah Susun
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
 

Ähnlich wie Reforma Agraria

1_konsp hukum agraria matakuliah pendaftaran tanah
1_konsp hukum agraria matakuliah pendaftaran tanah1_konsp hukum agraria matakuliah pendaftaran tanah
1_konsp hukum agraria matakuliah pendaftaran tanahMahfudzFT
 
Perpres nomor 86 tahun 2018
Perpres nomor 86 tahun 2018Perpres nomor 86 tahun 2018
Perpres nomor 86 tahun 2018KantorHukum1
 
Konversi Hak Atas Tanah Kel 4.pptx
Konversi Hak Atas Tanah Kel 4.pptxKonversi Hak Atas Tanah Kel 4.pptx
Konversi Hak Atas Tanah Kel 4.pptxDewiAngelCaroline210
 
Hukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialHukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialindra wijaya
 
Penertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantar
Penertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantarPenertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantar
Penertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantarCV Maju Bersama Bangsa
 
HUKUM_AGRARIA EDIT.pptx
HUKUM_AGRARIA EDIT.pptxHUKUM_AGRARIA EDIT.pptx
HUKUM_AGRARIA EDIT.pptxwirapamungkas
 
Hukum Agraria Pasca Kolonial SIp.pptx
Hukum Agraria Pasca Kolonial SIp.pptxHukum Agraria Pasca Kolonial SIp.pptx
Hukum Agraria Pasca Kolonial SIp.pptxary-red78
 
Seminar tora kementan (yuti) new
Seminar tora kementan (yuti)   newSeminar tora kementan (yuti)   new
Seminar tora kementan (yuti) newSyahyuti Si-Buyuang
 
Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )
Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )
Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )Franky L. Tobing
 
Penguasaan dan Pengusahaan Lahan serta Kemiskinan di Pedesaan.pptx
Penguasaan dan Pengusahaan Lahan serta Kemiskinan di Pedesaan.pptxPenguasaan dan Pengusahaan Lahan serta Kemiskinan di Pedesaan.pptx
Penguasaan dan Pengusahaan Lahan serta Kemiskinan di Pedesaan.pptxSMPranata
 
Kuliah-via-WA-HUKUM-PERTANAHAN-S1-versi-2020.pptx
Kuliah-via-WA-HUKUM-PERTANAHAN-S1-versi-2020.pptxKuliah-via-WA-HUKUM-PERTANAHAN-S1-versi-2020.pptx
Kuliah-via-WA-HUKUM-PERTANAHAN-S1-versi-2020.pptxsarbani19
 
Jurnal penelitian masyarakat adat
Jurnal penelitian masyarakat adatJurnal penelitian masyarakat adat
Jurnal penelitian masyarakat adatfakultashukumuiba
 
HUKUM AGRARIA(KEL 8).pptx
HUKUM AGRARIA(KEL 8).pptxHUKUM AGRARIA(KEL 8).pptx
HUKUM AGRARIA(KEL 8).pptxelmiUtari
 
TUGAS Tutorial Online 1 Hukum Agraria HKUM4211.pdf
TUGAS Tutorial Online 1 Hukum Agraria HKUM4211.pdfTUGAS Tutorial Online 1 Hukum Agraria HKUM4211.pdf
TUGAS Tutorial Online 1 Hukum Agraria HKUM4211.pdfIndra Sofian
 
pengertian hukum agraria.pptxMenurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adal...
pengertian hukum agraria.pptxMenurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adal...pengertian hukum agraria.pptxMenurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adal...
pengertian hukum agraria.pptxMenurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adal...arfinjumadi
 

Ähnlich wie Reforma Agraria (20)

1_konsp hukum agraria matakuliah pendaftaran tanah
1_konsp hukum agraria matakuliah pendaftaran tanah1_konsp hukum agraria matakuliah pendaftaran tanah
1_konsp hukum agraria matakuliah pendaftaran tanah
 
Perpres nomor 86 tahun 2018
Perpres nomor 86 tahun 2018Perpres nomor 86 tahun 2018
Perpres nomor 86 tahun 2018
 
Konversi Hak Atas Tanah Kel 4.pptx
Konversi Hak Atas Tanah Kel 4.pptxKonversi Hak Atas Tanah Kel 4.pptx
Konversi Hak Atas Tanah Kel 4.pptx
 
Hukum Agraria
Hukum AgrariaHukum Agraria
Hukum Agraria
 
LAND RIGHT
LAND RIGHTLAND RIGHT
LAND RIGHT
 
Hukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialHukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonial
 
Penertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantar
Penertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantarPenertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantar
Penertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantar
 
HUKUM_AGRARIA EDIT.pptx
HUKUM_AGRARIA EDIT.pptxHUKUM_AGRARIA EDIT.pptx
HUKUM_AGRARIA EDIT.pptx
 
Hukum Agraria Pasca Kolonial SIp.pptx
Hukum Agraria Pasca Kolonial SIp.pptxHukum Agraria Pasca Kolonial SIp.pptx
Hukum Agraria Pasca Kolonial SIp.pptx
 
Seminar tora kementan (yuti) new
Seminar tora kementan (yuti)   newSeminar tora kementan (yuti)   new
Seminar tora kementan (yuti) new
 
Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )
Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )
Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )
 
Penguasaan dan Pengusahaan Lahan serta Kemiskinan di Pedesaan.pptx
Penguasaan dan Pengusahaan Lahan serta Kemiskinan di Pedesaan.pptxPenguasaan dan Pengusahaan Lahan serta Kemiskinan di Pedesaan.pptx
Penguasaan dan Pengusahaan Lahan serta Kemiskinan di Pedesaan.pptx
 
Buku tora syahyuti
Buku tora   syahyutiBuku tora   syahyuti
Buku tora syahyuti
 
Hukum Agraria
Hukum AgrariaHukum Agraria
Hukum Agraria
 
Kuliah-via-WA-HUKUM-PERTANAHAN-S1-versi-2020.pptx
Kuliah-via-WA-HUKUM-PERTANAHAN-S1-versi-2020.pptxKuliah-via-WA-HUKUM-PERTANAHAN-S1-versi-2020.pptx
Kuliah-via-WA-HUKUM-PERTANAHAN-S1-versi-2020.pptx
 
Jurnal penelitian masyarakat adat
Jurnal penelitian masyarakat adatJurnal penelitian masyarakat adat
Jurnal penelitian masyarakat adat
 
Bahan 3
Bahan 3Bahan 3
Bahan 3
 
HUKUM AGRARIA(KEL 8).pptx
HUKUM AGRARIA(KEL 8).pptxHUKUM AGRARIA(KEL 8).pptx
HUKUM AGRARIA(KEL 8).pptx
 
TUGAS Tutorial Online 1 Hukum Agraria HKUM4211.pdf
TUGAS Tutorial Online 1 Hukum Agraria HKUM4211.pdfTUGAS Tutorial Online 1 Hukum Agraria HKUM4211.pdf
TUGAS Tutorial Online 1 Hukum Agraria HKUM4211.pdf
 
pengertian hukum agraria.pptxMenurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adal...
pengertian hukum agraria.pptxMenurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adal...pengertian hukum agraria.pptxMenurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adal...
pengertian hukum agraria.pptxMenurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adal...
 

Mehr von Lestari Moerdijat

Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19Lestari Moerdijat
 
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi COVID-19
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi COVID-19Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi COVID-19
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi COVID-19Lestari Moerdijat
 
Jenis Masker dan Keberadaannya
Jenis Masker dan KeberadaannyaJenis Masker dan Keberadaannya
Jenis Masker dan KeberadaannyaLestari Moerdijat
 
3 Langkah Penting Hadapi COVID-19
3 Langkah Penting Hadapi COVID-193 Langkah Penting Hadapi COVID-19
3 Langkah Penting Hadapi COVID-19Lestari Moerdijat
 
Perbedaan Gejala Corona Dengan Pilek dan Flu
Perbedaan Gejala Corona Dengan Pilek dan FluPerbedaan Gejala Corona Dengan Pilek dan Flu
Perbedaan Gejala Corona Dengan Pilek dan FluLestari Moerdijat
 
Isolasi Diri Hadapi COVID-19
Isolasi Diri Hadapi COVID-19Isolasi Diri Hadapi COVID-19
Isolasi Diri Hadapi COVID-19Lestari Moerdijat
 
Metode Bekerja dari Rumah oleh Lestari Moerdijat
Metode Bekerja dari Rumah oleh Lestari MoerdijatMetode Bekerja dari Rumah oleh Lestari Moerdijat
Metode Bekerja dari Rumah oleh Lestari MoerdijatLestari Moerdijat
 
Memahami Wabah, Epidemi, dan Pandemi
Memahami Wabah, Epidemi, dan PandemiMemahami Wabah, Epidemi, dan Pandemi
Memahami Wabah, Epidemi, dan PandemiLestari Moerdijat
 
Epidemiologi Pernikahan Dini
Epidemiologi Pernikahan DiniEpidemiologi Pernikahan Dini
Epidemiologi Pernikahan DiniLestari Moerdijat
 
Omnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPR
Omnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPROmnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPR
Omnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPRLestari Moerdijat
 
Pencegahan Bunuh Diri di Indonesia
Pencegahan Bunuh Diri di IndonesiaPencegahan Bunuh Diri di Indonesia
Pencegahan Bunuh Diri di IndonesiaLestari Moerdijat
 
Di mana perempuan muda (di) Indonesia?
Di mana perempuan muda (di) Indonesia?Di mana perempuan muda (di) Indonesia?
Di mana perempuan muda (di) Indonesia?Lestari Moerdijat
 
Catatan Kecil Penanganan Deradikalisasi
Catatan Kecil Penanganan DeradikalisasiCatatan Kecil Penanganan Deradikalisasi
Catatan Kecil Penanganan DeradikalisasiLestari Moerdijat
 
Regulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Regulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi KhususRegulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Regulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi KhususLestari Moerdijat
 
Kondisi Sosial Ekonomi per Februari 2020
Kondisi Sosial Ekonomi per Februari 2020 Kondisi Sosial Ekonomi per Februari 2020
Kondisi Sosial Ekonomi per Februari 2020 Lestari Moerdijat
 

Mehr von Lestari Moerdijat (20)

Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
 
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi COVID-19
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi COVID-19Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi COVID-19
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi COVID-19
 
Jenis Masker dan Keberadaannya
Jenis Masker dan KeberadaannyaJenis Masker dan Keberadaannya
Jenis Masker dan Keberadaannya
 
Anti Panik Hadapi COVID-19
Anti Panik Hadapi COVID-19Anti Panik Hadapi COVID-19
Anti Panik Hadapi COVID-19
 
3 Langkah Penting Hadapi COVID-19
3 Langkah Penting Hadapi COVID-193 Langkah Penting Hadapi COVID-19
3 Langkah Penting Hadapi COVID-19
 
Perbedaan Gejala Corona Dengan Pilek dan Flu
Perbedaan Gejala Corona Dengan Pilek dan FluPerbedaan Gejala Corona Dengan Pilek dan Flu
Perbedaan Gejala Corona Dengan Pilek dan Flu
 
Isolasi Diri Hadapi COVID-19
Isolasi Diri Hadapi COVID-19Isolasi Diri Hadapi COVID-19
Isolasi Diri Hadapi COVID-19
 
Jarak Sosial dan Karantina
Jarak Sosial dan KarantinaJarak Sosial dan Karantina
Jarak Sosial dan Karantina
 
Jamu, Sabun dan Covid 19
Jamu, Sabun dan Covid 19 Jamu, Sabun dan Covid 19
Jamu, Sabun dan Covid 19
 
Metode Bekerja dari Rumah oleh Lestari Moerdijat
Metode Bekerja dari Rumah oleh Lestari MoerdijatMetode Bekerja dari Rumah oleh Lestari Moerdijat
Metode Bekerja dari Rumah oleh Lestari Moerdijat
 
Memahami Wabah, Epidemi, dan Pandemi
Memahami Wabah, Epidemi, dan PandemiMemahami Wabah, Epidemi, dan Pandemi
Memahami Wabah, Epidemi, dan Pandemi
 
Epidemiologi Pernikahan Dini
Epidemiologi Pernikahan DiniEpidemiologi Pernikahan Dini
Epidemiologi Pernikahan Dini
 
Omnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPR
Omnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPROmnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPR
Omnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPR
 
Pencegahan Bunuh Diri di Indonesia
Pencegahan Bunuh Diri di IndonesiaPencegahan Bunuh Diri di Indonesia
Pencegahan Bunuh Diri di Indonesia
 
Di mana perempuan muda (di) Indonesia?
Di mana perempuan muda (di) Indonesia?Di mana perempuan muda (di) Indonesia?
Di mana perempuan muda (di) Indonesia?
 
Menopause dan Mitos
Menopause dan MitosMenopause dan Mitos
Menopause dan Mitos
 
Catatan Kecil Penanganan Deradikalisasi
Catatan Kecil Penanganan DeradikalisasiCatatan Kecil Penanganan Deradikalisasi
Catatan Kecil Penanganan Deradikalisasi
 
Regulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Regulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi KhususRegulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Regulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
 
Pengelolaan Sampah
Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah
Pengelolaan Sampah
 
Kondisi Sosial Ekonomi per Februari 2020
Kondisi Sosial Ekonomi per Februari 2020 Kondisi Sosial Ekonomi per Februari 2020
Kondisi Sosial Ekonomi per Februari 2020
 

Kürzlich hochgeladen

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 

Kürzlich hochgeladen (14)

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 

Reforma Agraria

  • 1. Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikian, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Reforma Agraria
  • 2. 2 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Sedangkan Penataan Akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat. LESTARI MOERDIJAT
  • 3. 3 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Adapun tujuan dari Reforma Agraria adalah untuk: (1) mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan; (2) menangani Sengketa dan Konflik Agraria; (3) menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; (4) menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan; (5) memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi; (6) meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan dan; (7) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. LESTARI MOERDIJAT
  • 4. 4 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yaitu tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi dan Subjek Reforma Agraria yaitu penerima TORA yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menerima TORA. LESTARI MOERDIJAT
  • 5. 5 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Dalam rangka penyelenggaraan Reforma Agraria, pemerintah membentuk Tim Reforma Agraria Nasional. Tim ini bertugas menetapkan kebijakan dan rencana Reforma Agraria, melakukan koordinasi dan penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan Reforma Agraria, dan melakukan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan Reforma Agraria. Penyelenggaraan Reforma Agraria dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. LESTARI MOERDIJAT
  • 6. 6 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Tahapan Penyelenggaraan Reforma Agraria, meliputi perencanaan Penataan Aset terhadap penguasaan dan pemilikan TORA , perencanaan terhadap Penataan Akses dalam penggunaan dan pemanfaatan serta produksi. perencanaan peningkatan kepastian hukum dan legalisasi, perencanaan penanganan Sengketa dan Konflik Agraria dan perencanaan kegiatan lain yang mendukung Reforma Agraria. Perencanaan Reforma Agraria ini akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dan rencana pembangunan daerah. LESTARI MOERDIJAT
  • 7. 7 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Pelaksanaan Reforma Agraria dilaksanakan melalui tahapan Penataan Aset dan Penataan Akses dimana Penataan Aset menjadi dasar dilakukannya Penataan Akses. Penataan Aset terdiri atas redistribusi tanah atau legalisasi aset. LESTARI MOERDIJAT
  • 8. 8 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Ada 11 Objek redistribusi tanah yang meliputi: tanah HGU dan HGBPertama, yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangandaan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1(satu) tahun setelah haknya berakhir. LESTARI MOERDIJAT
  • 9. 9 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Kedua, tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang. LESTARI MOERDIJAT
  • 10. 10 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Ketiga, tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% dari luas Tanah Negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan atau pembaruan haknya. LESTARI MOERDIJAT
  • 11. 11 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Keempat, tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA yaitu tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi TORA dantanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LESTARI MOERDIJAT
  • 12. 12 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Kelima, Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria. tanahKeenam, hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria; tanah bekas tambangKetujuh, yang berada di luar kawasan hutan; Kedelapan, tanah timbul. LESTARI MOERDIJAT
  • 13. 13 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Kesembilan, tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/ataulingkungan, tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria, sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biayapelaksanaan Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA; atauTanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat. LESTARI MOERDIJAT
  • 14. 14 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Kesepuluh, tanah bekas hak erpacht, tanah bekas partikelir dan tanah bekas eigendom yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) bauw yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi. LESTARI MOERDIJAT
  • 15. 15 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Hak Eigendom (Hak Milik). Pengaturan mengenai Hak Eigendom terdapat pada Pasal 570 KUH Perdatayang berbunyi, "Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuanketentuan perundang-undangan". Hak Eigendom sebagai hak individu tertinggi, sekaligus juga merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam Hukum Tanah Barat. LESTARI MOERDIJAT
  • 16. 16 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Menurut Pasal 720 dan Pasal 721 KUH Perdata, Hak Erfpacht merupakan hak kebendaan yang memberikan kewenangan yang paling luas kepada pemegang haknya untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan tanah kepunyaan pihak lain. Pemegang Hak Erfpacht boleh menggunakan kewenangan yang terkandung dalam Hak Eigendom atas tanah. LESTARI MOERDIJAT
  • 17. 17 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Pasal 720 KUH Perdata berbunyi: Hak guna usaha adalah hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada pemilik tanah, sebagai pengakuan tentang pemilikannya, baik berupa uang maupun berupa hasil atau pendapatan. Alas hak lahirnya hak guna usaha harus diumumkan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620. Jadi Hak Erfpacht merupakan Hak Guna Usaha atau hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya tanah kepunyaan pihak lain. LESTARI MOERDIJAT
  • 18. 18 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Bahu atau bau (dari bouw, kata bahasa Belanda, berarti "garapan") dalam agraria adalah satuan luas lahan yang dipakai di beberapa tempat di Indonesia, terutama di Jawa. Ukuran bahu agak bervariasi, namun kebanyakan adalah 0,70 hingga 0,74 hektare (7000-7400 meter persegi) dan ada pula yang menyamakannya dengan 0,8 ha. Seperempat bahu disebut satu iring dan seperdelapannya adalah satu sidu. LESTARI MOERDIJAT
  • 19. 19 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Dalam ukuran yang disepakati secara nasional, satu bahu adalah 500 ubin (Satu ubin/ru/tumbak setara dengan 14,0625 meter persegi). Satuan bahu banyak digunakan untuk areal pertanian (sawah atau ladang) dan telah dipakai sejak zaman Hindia Belanda. Menurut Cultuurstelsel, 1 bouw adalah 7096,5 meter persegi. LESTARI MOERDIJAT
  • 20. 20 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Kesebelas, tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi tanah. LESTARI MOERDIJAT
  • 21. 21 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Redistribusi tanah atas objek tersebut dilakukan melalui tahapan (a) inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;(b) analisa data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah; dan (c) penetapan sebagai objek redistribusi tanah. LESTARI MOERDIJAT
  • 22. 22 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Berbeda dengan tahapan redistribusi atas objek tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang atau tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanahmaka tahapannya adalah(a) inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; (b) analisa data fisik dan data yuridis bidang tanah; (c) pelepasan hak atas tanah atau garapan atas Tanah Negara; dan (d) penetapan sebagai objek redistribusi tanah. LESTARI MOERDIJAT
  • 23. 23 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Retribusi tanah atas objek pada tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau basil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SK Penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan atau keputusan perubahan batas kawasan hutan. LESTARI MOERDIJAT
  • 24. 24 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Jika objek redistribusi tanah tercatat sebagai aset badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang telah digarap dan dikuasai oleh masyarakat, dapat ditetapkan sebagai objek redistribusi tanah setelah melalui tata cara penghapusan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LESTARI MOERDIJAT
  • 25. 25 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Objek redistribusi tanah yang telah ditetapkan meliputi: redistribusi tanah untukPertama, pertanian. Objek diredistribusi kepada Subjek Reforma Agraria dengan luasan paling besar 5 (lima) hektare sesuai dengan ketersediaan TORA disertai dengan pemberian sertipikat hak milik atau Hak Kepemilikan bersama. LESTARI MOERDIJAT
  • 26. 26 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Kedua, redistribusi tanah untuk non-pertanian. Objek redistribusi tanah untuk non-pertanian diredistribusi kepada Subjek Reforma Agraria disertai dengan pemberian sertipikat hak milik. Jika objek redistribusi tanah untuk non- pertanian memerlukan penataan maka dapat dilakukan melalui Konsolidasi Tanah disertai dengan pemberian sertipikat hak. Jika terdapat perubahan penggunaan dan pemanfaatan objek redistribusi tanah oleh Subjek Reforma Agraria, maka harus seizin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LESTARI MOERDIJAT