Pengakan HAM pada 4 Tahun Pemerintahan Jokowi JK

Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
KomisiNasionalHakAsasiManusia(KomnasHAM)RImenghargaikomitmen
politikpemerintahanyangtercantumdalamNawaCitayangberbunyi
“MenghormatiHAMdanpenyelesaiansecaraberkeadilanterhadapkasus-
kasuspelanggaranHAMdimasalalu.”Gagasaninikemudiandituangkanke
dalamprogramkerjapemerintahsebagaimanatercantumdalamRPJMN
2015-2019.
4TAHUNPEMERINTAHAN
JOKOWI-JKDANPENEGAKANHAM

KomnasHAMjugamencatatbeberapakemajuan
kondisipemenuhanHAMsepanjang4tahun
PemerintahanPresidenJokoWidododanWakil
PresidenJusufKalla,antaralain,dalambidang
pendidikan,kesehatandanrestitusihakatas
wilayahadat.Namunkondisiberbedadalam
aspekaspeklainnya.Meskipunpemerintahtelah
menempatkanagendapemajuan,pemenuhan
danpenegakanHAMdalamNawaCitamaupun
RPJMN2015-2019namunpelaksanaanyamasih
belumsesuairencana.
2

Untukitu,menjadisangatpentingbagi
KomnasHAMsebagailembaganegarayang
diberikantugasuntukmewujudkankondisi
yangkondusifbagipenghormatan,
perlindungan,danpemenuhanHAM,
mengawal,mendorongdanmelakukan
evaluasiprogramPemerintahanJokowi-JK
periode2014-2019dibidangpemajuan,
penegakandanpemenuhanHAMagardapat
terlaksanadenganbaik,terukur,danterjadwal.
3

Selamakurunwaktu4tahunPemerintahanPresidenJoko
WidododanWakilPresidenJusufKallaadabeberapayang
menjadicatatanKomnasHAM,diantaranya:Pertama,agenda
penuntasankasus-kasuspelanggaranHAMyangberatmasa
lalu.Berkas-berkaskasusyangtelahdiserahkanKomnasHAM
kepadaJaksaAgungsejakawaltahun2002antaralain:Pertama,
Peristiwa1965/1966,PeristiwaPenembakanMisterius(Petrus)
1982-1985,PeristiwaPenghilanganPaksaAktivistahun1997-
1998,PeristiwaTrisakti,SemanggiIdanIItahun1998,Peristiwa
Talangsaritahun1989,PeristiwaKerusuhanMei1998,dan
PeristiwaWasiorWamena2000-2003.KomnasHAMmenambah
tigaberkaspelanggaranHAMberatdariAcehyaknikasusJambu
Kepok,kasusSimpangKKAdanyangpalingakhirkasusRumah
GedongyangdiserahkankeJaksaAgungpadatahun2017-2018.
4

Sampaisaatinibelumadalangkahkonkret
dariJaksaAgunguntuk
menindaklanjutinyaketahappenyidikan
danpenuntutansebagaimana
diamanatkandidalamUndang-UndangNo.
26Tahun2000tentangPengadilan
HAM.Ketidakjelasanataspenyelesaian
kasus-kasuspelanggaranHAMyangberat
adalahbentukdaripengingkaranatas
keadilan(justicedelayedisjusticedenied).
5

PemerintahmelaluiKemenkopolhukam
malahmewacanakanpenyelesaianmelalui
mekanismepenyelesaianpelanggaran
HAMberatmasalalutersebutdengan
pembentukanDewanKerukunanNasional
(DKN)yangkemudiandirubahmenjadi
TimGabunganTerpaduPenyelesaian
PelanggaranHAMMasaLalu,yang
sebenarnyabelummemilikidasarhukum.
6

MenurutPasal47ayat(1)dan(2)UUNo.26
Tahun2000tentangPengadilanHAM,kalaupun
pemerintahmaumenyelesaikanperistiwa-
peristiwapelanggaranHAMberatmasalalu
melaluimekanismenonjudisialmaka
seharusnyadibuatterlebihdululandasan
hukumnya.SemenjakUUNo.27Tahun2004
tentangKomisiKebenarandanRekonsiliasi(KKR)
itudinyatakantidakberlakuolehMahkamah
Konstitusi,makajalansatu-satunya
penyelesaianadalahmelaluimekanismejudisial.
7

Kedua,penanganankonfliksumberdaya
alam,konfliksumberdayaalammasih
menjadipengaduanyangbanyakyang
disampaikankeKomnasHAM.Berbagai
isukonflikSDAmasihmewarnaidalam
perjalanan4tahunPemerintahJokowi-
JKjikabeberapatahunlalukonflikSDA
hanyadidominasipadaisuPerkebunan,
PertambangandanKehutanansaja.
8

Namunseiringdenganpembangunan
infrastrukturyangdilaksanakanoleh
pemerintahdalam4tahunterakhirini
banyakjugapengaduanmasyarakatterkait
denganpembangunaninfrastruktur,yang
terdiridariPembangunanJalanTol,
RevitalisasiJalurdanStatsiunKeretaApi,
PembangunanBandara,Pembangunan
Wadukdanlain-lain.
9

Konﬂiklahandiperkebunan,
pertambangandankehutananjugatetap
menjadilaporanmasyarakatkeKomnas
HAM.KomnasHAMmenghargaiupaya
pemerintahsaatiniterkaitpengembangan
programreformaagrariadantepatpada
harilahirUUPANo.5/1960dengan
melembagakanprogramtersebutmelalui
penetapanPeraturanPresidenNomor86
Tahun2018tentangReformaAgraria.
10

Namundisatusisimasihterjadi
tindakankriminalisasikepadawarga
yangmelakukanupayauntuk
memperolehhakatastanah,termasuk
anggotamasyarakathukumadat.
KomnasHAMjugamenyayangkan
tidakdiaturnyapembentukanlembaga
penyelesaiankonﬂikagrariadalam
PerPrestersebut.
11

BentuklaindarikonﬂikSumberDayaAlam
(SDA)adalahSengketalahanantarawarga
denganTNI/Polri,halinibisaberuparumah
dinasataupuntanah.Ataskasussepertiini
KomnasHAMsesuaidengankewenangannya
dalamUUNomor39Tahun1999tentangHak
AsasiManusia,melakukanmediasidan
memberikanrekomendasi.Namuntanggapan
TNI/Polridalammenanggapitawaranmediasi
maupunkepatuhanuntukmelaksanakan
rekomendasimasihrendah.
12

Ketiga,maraknyakasus-kasusintoleransi
danpelanggaranatashakkebebasan
berekspresi.Peristiwaintoleransimasih
mewarnaidalam4tahunPemerintahan
Jokowi‒JK,SebagaicontohPeristiwa
penyeranganterhadapJamaah
AhmadiyahdiNTBdanperistiwa-
peristiwaserupalainnyaterjadidi
beberapawilayahlaindiIndonesia.
13

Upayahukumyangdilakukandalamsetiap
peristiwaintoleransitidakpernahmenyeret
aktorpelakuutamanyakepengadilan.Dalam
waktuyangbersamaanjugamuncultindakan-
tindakanpersekusiyangdilakukanoleh
berbagaiormasataupunkelompokmassa.
Tindakanpersekusitersebutterjadikarena
dilatarbelakangiadanyaperbedaan
pandangan.Mediasosialdigunakansebagai
saranayangampuhuntukmelakukan
mobilisasimassauntukmelakukanpersekusi.
14

Pekerjaanrumahyangharusdilakukan
memangmasihcukupbanyakoleh
PemerintahanJokowi-JKdenganwaktu
yanghanyatinggalbeberapabulan
lagi.Pemerintahseharusnya
menetapkanskalaprioritasdalam
penyelesaiannya.Haliniperlu
dilakukansebagaiwujudpelaksanaan
amanahdarikonsitusiUUD1945.
15

Salahsatubentuk
pertanggungjawabanKomnasHAMRI
dalammenjalankanfungsi,tugasdan
wewenangyangtelahdimandatkan
adalahmenciptakankondisiyang
kondusifbagipemajuan,perlindungan
danpenegakanhakasasimanusia
sesuaidenganUUNo.39Tahun1999
tentangHakAsasiManusia.
16

Pengakan HAM pada 4 Tahun Pemerintahan Jokowi JK

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von Lestari Moerdijat

Mehr von Lestari Moerdijat (20)

Pengakan HAM pada 4 Tahun Pemerintahan Jokowi JK