1. REFERENSI :
▪ UU No.10/1995 dan UU No. 17/2006
▪ PMK 40/PMK.04/2016
▪ PMK 148/PMK.04/2020
PEMBAYARAN
Pungutan Negara

2. ▪ Mekanisme pembayaran penerimaan bea masuk, cukai, pajak
maupun jenis-jenis penerimaan lainnya yang disetorkan ke Bank
Persepsi/Bank devisa persepsi/Pos persepsi dilaksanakan dengan
menggunakan kode billing yang langsung dikeluarkan dari Sistem
Penerimaan Negara secara real time.
▪ Dengan menggunakan kode billing tersebut, selanjutnya wajib bayar
dapat melaksanakan pembayaran kepada pihak Bank menggunakan
sistem Perbankan modern dengan berbagai media alternatif,
seperti: ATM, Mobile Banking, Internet Banking dan lain-lain.
▪ Ilustrasi sederhana mekanisme pembayaran menggunakan kode
billing dapat dicontohkan seperti ketika Anda melakukan transaksi
pembelian tiket pesawat atau Kereta Api secara online.

3. Sederhana :
Cukup membawa struk billing ke bank, ATM, atau kantor pos
untuk proses pelunasan cukai
Mudah :
Pembayaran atas tagihan dapat dilakukan di bank mana pun dan
kapan pun (sebelum batas waktu billing tersebut berakhir)
Cepat :
Data pelunasan langsung terupdate di aplikasi DJBC segera
setelah dilakukan pembayaran, dikarenakan telah terintegrasinya
aplikasi pelunasan bank ke DJBC melalui Ditjen Perbendaharaan.
Valid dan Akurasi :
Data lebih terjamin

5. Sumber: dimodifikasi dari bahan presentasi PT. Finnet
Indonesia
Biller DJBC Biller DJP
Bank/Pos (T
eller) Non Bank
e-Payment
Proses
Billing
Proses
Billing
MPN (DJPB )
Data
Pembayaran
Data Tagihan Data Tagihan
Biller DJA
Proses
Billing
Data Tagihan
Sistem Billing MPN G-2

6. Entitas Billing DJBC
STAKEHOLDER
KPPBC SKP DJBC
MPN
CA
BILLING
SYSTEM DJBC
PORTAL
PENGGUNA
JASA
DJBC
DJPBn
BANK/ KANTOR
POS
PERSEPSI

7. PIB– PDE/Media Elektronik
BANK/POS
PENGGUNA JASA
Teller
ATM
Internet
Banking
Kode Billing
DataPIB
BPN
1 3
4
-Validasi
-Penjaluran 5
KPPBC
Settlement (Ditjen Perbendaharaan):
atas billing
- Menerima Data Billing dari DJBC
- Mengirimkan data pelunasan
dari bank/pos ke DJBC
Background
Process
Background
Process
2
SISTEM
BILLING DJBC
Via Portal
- Create Billing
- Kode Billing
- Browse Billing
Background
Process
SPPB/SPJM/SPJK
Alur Pembayaran SESUDAH Berlakunya Billing
Data PIB Sudah Disampaikan Terlebih Dahulu

8. Keterangan Alur
1. Pengguna jasa menyampaikan Data PIB kepada Kantor Bea dan Cukai
melalui modul PIB. Setelah melalui proses validasi (NSW), data PIB tersebut
akan dikirimkan ke sistem Billing DJBC.
2. Pengguna jasa mengakses Portal Pengguna Jasa untuk membuat kode
billing berdasarkan data PIB yang telah disampaikan.
3. Kode billing yang telah didapat kemudian digunakan untuk melakukan
pembayaran melalui Bank (teller, ATM, EDC, internet banking) atau Kantor
Pos. Data pembayaran tersebut akan secara otomatis dikirimkan oleh
Bank/Pos kepada Sistem Settlement MPN. Sistem Settlement MPN akan
menerbitkan NTPN yang dikirimkan secara real time ke Sistem Billing DJBC
dan Bank/Pos dan Sistem Billing DJBC.
4. Dari pembayaran tersebut pengguna jasa akan memperoleh BPN (Bukti
Penerimaan Negara) dari Bank/Pos.
5. Berdasarkan data pembayaran, Kantor Bea dan Cukai akan memberikan
nomor pendaftaran, dan menerbitkan SPPB, Surat Pemberitahuan Jalur
Kuning, atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah.
67

9. PEB – PDE/Media Elektronik
Alur Pembayaran SESUDAH Berlakunya Billing
BANK/POS
SISTEM MPN G2
Teller
ATM
Internet
Banking
Data Billing
NTPN
-Akses data Billing
-Submit Data Pembayaran
Kode Billing
BPN
NTPN
1
4
6
7 8a
5
8b
9
CEISA Ekspor
DJBC
11
PEB
Kode
Billing
NPE/NPPD/N
PP/PPB
SISTEM
BILLING DJBC
Data Tagihan
NTPN
2
Kode Billing
3
10

10. Keterangan Alur
69
1. Pengguna jasa menyampaikan Data PEB kepada Kantor Bea dan Cukai melalui modul PEB atau
berupa softcopy PEB untuk diupload ke Sistem Ceisa.
2. Setelah melalui proses validasi, data PEB tersebut akan dikirimkan ke sistem Billing DJBC.
3. Sistem Billing DJBC akan menerbitkan Kode Billing dan langsung disampaikan ke Sistem Ceisa.
4. Sistem Ceisa akan memunculkan Kode Billing yang disampaikan langsung kepada Pengguna
Jasa atau melalui Modul PEB. Selain itu pengguna jasa dapat memonitor kode billing tersebut
melalui Portal Pengguna Jasa.
5. Sistem Billing DJBC akan menyampaikan data billing ke Sistem MPN G2.
6. Pengguna Jasa menggunakan Kode Billing yang telah didapat untuk melakukan pembayaran
melalui Bank (teller, ATM, EDC, internet banking) atau Kantor Pos.
7. Data pembayaran tersebut akan secara otomatis dikirimkan oleh Bank/Pos kepada Sistem
Settlement MPN G2.
8. a dan b :Sistem Settlement MPN G2 akan menerbitkan NTPN yang dikirimkan secara real time
ke Bank/Pos dan Sistem Billing DJBC.
9. Bank/Pos menyampaikan Bukti Penerimaan Negara (BPN) kepada Pengguna Jasa.
10. Sistem Billing DJBC menyampaikan data NTPN ke Sistem Ceisa.
11. Sistem Ceisa menerbitkan Nota Pelayanan Ekspor (NPE), Nota Pemberitahuan Persyaratan
Dokumen (NPPD), Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP), atau Pemberitahuan Pemeriksaan
Barang (PPB).

11. REFERENSI :
• UU No.10/1995jo UU No.17/2006PASAL42
• PMK 259/PMK.04/2010
• Per-02/BC/2011
JAMINAN K EPABEANAN

12. JAMINAN Garansi pembayaran pungutan negara dalam
Rangka kegiatan kepabeanan dan/atau
pemenuhan kewajiban yang disyaratkan
PENYETORAN
WAJIB BAYAR
KANTOR BEA DAN CUKAI
Jaminan
Bank Umum/
Kantor Pos
BPJ Rekening
KhususJaminan
Jaminan Tunai
ADMINISTRASI
JAMINAN
Bendahaa
Penerima

13. BENTUK-BENTUK
JAMINAN
JAMINAN
KEPABEANAN
Jaminan tunai
Jaminan bank
Jaminan perush asuransi
(CustomsBond)
Jaminan lainnya
Jaminan Indonesia
EximBank (LPEI)
Jaminan Perusahaan
(CorporateGuarantee)
Digunakan:
1. Sekali: sesuai dokumen
sumber; atau
2. Terus menerus:
a.Jaminan yang diserahkan
dapat dikurangi setiap ada
pelunasan bea masuk
sampai Jaminan tersebut
habis; atau
b. Jaminan tetap dalam batas
waktu yang tidak terbatas
sehingga setiap pelunasan
bea masuk dilakukan dengan
tanpa mengurangi Jaminan
yang diserahkan
Jaminan Tertulis
Jaminan Tertulis
Pasal 16 PMK Jaminan
Jaminan Tertulis Lainnya
yang disetujui Dirjen
Digunakan
Sekali
Jaminan Perusahaan
Penjaminan
1
3
2
4
5
6
7
darurat bencana;
kegentingan memaksa;
kegiatan kenegaraan
diberikankepada
4 (empat) importir
tertentu

14. BENTUK PERIKATAN PENJAMINAN
TERJAMIN
KANTOR PABEAN
1.Pengajuan Jaminan
Uang Tunai/ atau
Bukti Pengkreditan
1. JAMINAN TUNAI
(Pasal 8)
2. Warkat
2. JAMINAN BANK
(Pasal 10)
PENJAMIN
(BANK DEVISA
PERSEPSI)
TERJAMIN
3. Warkat
Jaminan
1.Pengajuan Jaminan
2. Sertifikat
3. JAMINAN
PERUSH.
ASURANSI
(CUSTOMS BOND)
4.(J
P
A
as
M
aI
l N
11
A
)N
LAINNYA:
PENJAMIN
(SURETY)
3. Sertifikat Jamina
n
1.Pengajuan Jaminan
a.INDONESIA
EXIM BANK
(LPEI)
b
. P
(E
Pa
R
sU
alS
1
A
2H
) AAN
PENJAMINAN
(Pasal 13)
c.CORPORATE
GUARANTEE
(Pasal 14)
d. TERTULIS
(Pasal 16)
PENJAMIN
(LPEI)
3. Sertifikat Jaminan
3. Sertifikat
Jaminan
Pernyataan
Tertulis
Pernyataan
Tertulis
2. Sertifikat
1.Pengajuan Jaminan
2.
Sertifikat/be
ntuk tertulis
PENJAMIN
(PERUSAHAAN
PENJAMINAN)
KANTOR PABEAN
KANTOR PABEAN
(OBLIGEE)
KANTOR PABEAN
KANTOR PABEAN
KANTOR PABEAN
KANTOR PABEAN
TERJAMIN
(PRINCIPAL)
TERJAMIN
TERJAMIN
TERJAMIN
TERJAMIN
(IMPORTIR)
Surety dan Perusahaan
Penjaminan masuk dalam
daftar Bapepam LK

15. 1. Menjamin Pungutan Negara dalam rangka Kepabeanan
- impor dengan fasilitas penundaan pembayaran (Vooruitslag)
- impor dengan fasilitas Rush handling
- impor Sementara
- pengajuan keberatan
2. Memenuhi kewajiban penyerahan jaminan yg dipersyaratkan
dalam peraturan Pabean
BESARNYA JAMINAN:
1. Berkaitan dengan Fasilitas → Bm, Cukai, Pajak Yg Terutang
2. Berkaitan Tambah Bayar → BM, Cukai, Pajak Yg Terutang
3. Berkaitan dengan Keberatan →
Denda Administrasi dan BM yg kurang dibayar

16. 1. Bentuk-bentuk Jaminan yang dapat digunakan untuk setiap
kegiatan kepabeanan ditentukan sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan di bidang kepabeanan yang mengatur
kewajiban penyerahan Jaminan.
2. Jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) dapat digunakan
untuk menjamin seluruh kegiatan kepabeanan yang diwajibkan
untuk mempertaruhkan Jaminan di Kantor Pabean.
3. Bentuk-bentuk jaminan lain yang dapat digunakan ditentukan
secara terbatas (6 jenis kegiatan)
4. Selain sebagaimana dimaksud pada poin (1),(2) dan (3) bentuk
jaminan ditentukan oleh Kepala Kantor Pabean dengan
mempertimbangkan tingkat risiko Penjamin atau surety dan
bentuk Jaminan yang digunakan

17. PERPANJANGAN JAMINAN:
1. Permintaan Kepala Kantor Pabean kepada Pihak Terjamin/Principal
2. Persetujuan Kepala Kantor Pabean atas permohonan Principal
❑ Selama jangka waktu izin penundaan pembayaran pungutan negara dalam
rangka kegiatan kepabeanan
❑ Selama jangka waktu izin pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan
menyerahkan jaminan
❑ Selama jangka waktu pembebasan ditambah dengan jangka waktu paling
lama atas penelitian realisasi ekspor barang (fasilitas KITE)
❑ Selama jangka waktu izin impor sementara ditambah jangka waktu paling
lama realisasi ekspor
❑ Paling lama diputuskannya keberatan
❑ Selama jangka waktu yg diatur dalam peraturan kepabeanan yg mensyaratkan
penyerahan jaminan

18. PENYERAHAN
JAMINAN
Penelitian Jaminan lainnya:
a. format dan isi;
b. jumlah Jaminan; dan
c. jangka waktu jaminan
Diterbitkan BPJ
Dikembalikan
utk diperbaiki
disertai alasan
Sesuai
Tidak
Ya
Pungutan negara dalam
rangka kegiatan
kepabeanan
Kewajiban penyerahan
Jaminan yg disyaratkan
dalam peraturan
Klaim Jaminan (tagih)
Diganti (terdapat 4 kondisi)
Disesuaikan (jumlah & jk. wkt)
Dikembalikan (selesai/gugur kwjb)
Perpanjangan
jangka waktu
Konfirmasi Penerbitan jaminan
lisan / tertulis (SKJ)
denganmanajemen risiko
ALUR PROSES UMUM
JAMINAN KEPABEANAN
PENATAUSAHAAN
JAMINAN
Penelitian Jaminan tunai:
a. jumlah uang tunai;
b. jumlah uang dikreditkan pada
Rek Khusus Jaminan
Ya Tidak
Sesuai
pencairan &
penyetoran

19. .
JAMINAN
TUNAI
Uang
Tunai
Bukti pengkreditan
Rek KhususJaminan
Dikembalikan Dicairkan
Jasa giro
perbankan
Pemberitahuan
& SSPCP lbr 1
Tunai Cek giro Transfer
KAS NEGARA
Rekening
Khusus Jaminan
ALUR PROSES JAMINAN TUNAI
BEA
CUKAI
BANK / KANTOR
POS
Penelitian
jumlah uang
PENGELOLAAN
PNBP
BPJ
Sesuai
Penelitianjumlah
pengkreditan di Rek
Ya
Penumpang/
pelintas batas
Tempat
Penyimpanan
Kantor
Pabean
Tidak
SSPCP
Disimpanpada hari
kerja berikutnya
➢ seluruh kewajiban
pabean telah dipenuhi;
➢ telah gugurnya
kewajiban penyerahan
Jaminan
terdapat tagihan
pungutan negara
karena tidak
dipenuhi
kewajiban pabean
TTPJ
Dokumen Sumber
Bukti Identitas
Beban biaya
ditanggung
Penjamin

20. PENAGIHAN
KEPABEANAN DAN CUKAI

21. Penagihan secara aktif diatur dalam:
• UU No. 19 Tahun 1997 jo UU No. 19 Tahun 2000
• PMK No. 111/PMK.04/2013 (Tata Cara Penagihan Bea
Masuk dan/atau Cukai)
Penagihan secara administratif diatur dalam:
• Pasal 38 s.d. 41 UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU 17/2006
• PMK 51/PMK.05/2008 (ttg Tata cara Penetapan Bea Masuk …)
• PMK 214/PMK.04/2008 (ttg Bea Keluar)

22. KONSEP PENAGIHAN
✓ Pengertian Penagihan adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh fiskus agar penanggung BM dan/atau cukai
termasuk biaya
melunasi utang BM dan/atau
menegur
cukai,
atau memperingatkan,
penagihannya, dengan
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan
dan menjual barang yang telah disita
Pelaksanaan Tagihan, dilakukan dalam 2 Tahap :
1 Penagihan Administratif
2 Penagihan Aktif
Tahap
Tahap

23. Penagihan Administratif adalah tindakan yang
diambil oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau
Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat
atau Keputusan dalam
hutang pajak/kekurangan
administratsi/bunga yang
Penetapan
memulihkan
pajak/denda
berdasarkan ketentuan Kepabeanan dan
rangka
tagihan
timbul
Cukai
yang berlaku (UU Pabean dan UU Cukai)
Bentuk Surat
Penagihan :
SPTNP
SPKTNP
SPP
SPSA
Kep. Dirjend
SPPBK
SPKPBK
SPSA

24. Penagihan Aktif adalah serangkaian tindakan yang diambil
oleh fiskus agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan
biaya penagihan pajak dengan cara:
✓ menegur atau memperingatkan,
✓ melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
✓ memberitahukan Surat Paksa,
✓ mengusulkan pencegahan,
✓ melaksanakan penyitaan,
✓ melaksanakan penyanderaan, dan
✓ menjual barang yang telah disita.
Sesuai UU No.19 Tahun 2000
Bentuk Surat
Penagihan :
Surat Teguran
Surat Paksa
Surat Penyitaan
Ciri khas dokumen Penagihan scr aktif adalah adanya klausul :
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

25. DASAR HUKUM
Pasal 37As.d. 38, UU Pabean PMK
No. 214/PMK.04/2008 PMK No.
51/PMK.04/2008
P-25/BC/2008
TATACARA PENAGIHAN

26. Kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau denda
administrasi yang terutang wajib dibayar paling lambat
60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.
Pasal 37A :
Pasal 38 :
Utang atau tagihan kepada negara berdasarkan UU
Pabean yang tidak atau kurang dibayar dikenai bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama
24 bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari
pembayarannya, dan bagian bulan dihitung 1 (satu)
bulan

27. MATRIKS PENAGIHAN BM
PEJABAT BEA DAN CUKAI
DIREKTUR JENDERAL BEA
DAN CUKAI
PENGADILAN PAJAK
Penetapan Tarif
dan/atau Nilai Pabean
(Pasal 16)
Keputusan atas
keberatan
(Pasal 93)
PengajuanBanding
(Pasal 95)
Penetapan Selain Tarif
dan/atau Nilai Pabean
Contoh:
• Pencabutanfasilitas.
• Penetapan karena penafsiran
peraturan.
Keputusan atas
keberatan
(Pasal 93A)
Penetapan Sanksi
Administrasi Berupa
Denda
Contoh:
• Tidak memberitahukan
barang dalam manifes ,
• Tidak melaporkan
pembatalan ekspor
Keputusan atas
keberatan
(Pasal 94)
Penetapan Kembali Tarif
dan/atau Nilai Pabean
(Pasal 17)
SPTNP
SPP
SPSA
SPKTNP
Maks. 2 thn sejak
tgl PIB

34. Kekurangan pembayaran bea keluar dan/atau denda
administrasi yang terutang wajib dibayar paling lambat
60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.
Utang atau tagihan kepada negara berdasarkan UU
Pabean yang tidak atau kurang dibayar dikenai bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama
24 bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari
pembayarannya, dan bagian bulan dihitung 1 (satu)
bulan
Pasal 15 PMK 214/2008 :

36. DASAR HUKUM
UU No. 19Tahun 2000
PMK 111Tahun 2013

37. Kewenangan
Penagihan
• Menteri
Keuangan
Pendelegasian
wewenang
• Kepala
Kantor
BC
Mengangkat dan
memberhentikan • Juru
Sita BC
▪ Surat perintah Penagihan
seketika dan sekaligus
▪ Surat paksa
▪ Surat perintah penyitaan
▪ Surat pencabutan sita
▪ Pengumuman lelang
▪ Surat penetuan harga limit
▪ Pembatalan lelang
▪ Surat perintah penyanderaan
▪ Surat2 lain
Apabila tagihan Administratif tidak dilunasi
sampai dengan tanggal jatuh tempo

38. PENAGIHAN AKTIF
Hasil lelang diperhitungkan tagihan + biaya penagihan/biaya lelang; selebihnya
dikembalikan kepada pemilik, bila masih kurang, dicari lagi obyek sita yang lain.
21 hari
SURAT TEGURAN /
STCK 2
SURAT PAKSA
Ka. KPBC
SURAT PERINTAH
MELAKSANAKAN PENYITAAN
Ka. KPBC
PENGUMUMAN LELANG
Ka. KPBC
14 hari
PELAKSANAAN LELANG
Pejabat Lelang & Ka. KPBC
2 x 24 jam
Berita Acara Penyitaan
& Segel Sita
KPP
60 Hari (Pabean)
7 hari
(paling cepat)
Jatuh Tempo
PENAGIHAN ADMINISTRATIF
30 Hari (Cukai)
SPTNP/SPKTNP/SPSA/SPP
SPPBK/SPKPBK/STCK-1
14 hari
(paling cepat)

39. Surat
Penagihan
Adm.
Sejak
diterima
Jatuh Tempo
Penanggung pajak
Tidak Membayar
Penerbitan Surat Teguran
ST
Kepala
Kantor
7 Hari
Wajib
Bayar
60 hari + 7 hari
SPTNP/SPKTNP/SP
SA/SPP/SPPBK/
SPKPBK
✓ Surat Tagihan Administratif Pabean wajib dibayar Paling Lama 60 (Enam
Puluh) Hari Setelah Tanggal Diterimanya Surat Tagihan
✓ Apabila tidak Dibayar, maka Kepala Kantor mulai melaksanakan proses
penagihan aktif dengan menerbitkan surat teguran paling lambat 7
(Tujuh) Hari Sejak Jatuh Tempo

42. ST
Hari
21Sejak
diterima
Penerbitan Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor
Kepala
Kantor
Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI)
1. SURAT PAKSA
2. Surat Penyerahan Piutang
kepada KPP setempat
Wajib Bayar
Surat
Paksa
STCK -
3
Apabila Surat Teguran tidak dibayar juga dalam waktu 21 (dua puluh) hari
sejak ST diterima, kepala kantor wajib menerbitkan :
Jatuh Tempo
Penanggung Cukai
Tidak Membayar

43. KPU/KPPBC
KPP

44. Setelah jangka waktu 14 hari
Utang belum dilunasi
Maka diumumkan lelang
Setelah jangka waktu 14 hari
Utang belum dilunasi
Maka barang dilelang
Pengajuan keberatan dan banding
tidak mengakibatkan penundaan
pelaksanaan penyitaan
Dilaksanakan oleh juru sita bea dan cukai dgn
disaksikan oleh 2 orang dewasa
Penduduk indonesia yang dikenal dan dipercaya
Oleh juru sita
Pencabutan sita dapat
dilaksanakan
Apabila tertagih
Telah melunasi utangnya
atau berdasarkan
Putusan pengadilan pajak
atau ditetapkan lain
Oleh Menteri Keuangan

45. Referensi :
▪ UU No. 10/1995 jo UU No. 17/2006 PASAL 27
▪ PMK 38/PMK.010/2005
▪ SE-17/BC/2005
▪ PMK-274/PMK.04/2014

46. Kelebihan sebagaimana diatur dalam Ps 16 (5) ;17 (3) atau karena
kesalahan tata usaha;
Berkaitan dengan Penetapan Tarif dan Nilai Pabean → SPTNP/SPKTNP
Impor barang sebagaimana tercantum dalam Psl 25 & 26
Impor barang yang oleh sebab tertentu harus direekspor atau
dimusnahkan
Impor barang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai
kedapatan jumlah sebenarnya kurang, cacat, bukan barang yang
dipesan, berkualitas lebih rendah
Kelebihan pembayaran BM akibat putusan Pengadilan Pajak
1
2
3
4
5

47. ✓ SKPBM (Surat Keputusan pengembalian Bea Masuk)
adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor BC atas nama Menteri Keuangan tentang
pengembalian Bea masuk, denda Administrasi dan/atau
Bunga
✓ SPMKBM ( Surat Perintah Membayar Kembali Bea
Masuk) adalah Surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
BC mengenai pengembalian Bea masuk, denda
Administrasi dan/atau Bunga sebagai dasar penerbitan
SP2D
✓ SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah Surat
perintah yg diterbitkan oleh KP2N selaku Bendahara
Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas
beban APBN berdasarkan SPMKBM
ISTILAH-ISTILAH

48. TAHAPAN PENGEMBALIAN BM
www.bppk.depkeu.go.id/webb
✓ SPTNP
✓ SPKTNP
✓ Putusan
Keberatan
✓ Putusan
Banding
✓ Skep
Pembebasan
✓ PEB reekspor
✓ BA
Pemusnahan/
Kerusakan
✓ Penerbitan SPMKBM
untuk pembebanan
tagihan negara
✓ Penyerahan SPMKBM
ke KP2N paling lambat 2
hari sebelum jatuh
tempo proses pencairan
dana ( hari ke-28 stelah
penerbitan SKPBM)
✓ KP2N akan menerbitkan
SP2D untuk pencairan
dana
✓ SKPBM dibuat
rangkap 4 (empat)
dengan peruntukan
sebagai berikut :
a. lbr ke-1 untuk Pihak
yang berhak;
b. lbr ke-2 untuk Dirjend.
Bea dan Cukai;
c. Lbr ke-3 untuk KPPN
mitra kerja KPBC; dan
d. Lbr ke-4 untuk KPBC.
Dilakukan dalam waktu
maksimal
30 hari sejak permohonan
lengkap, tidak termasuk
Audit
Dilakukan dalam waktu
maksimal
30 hari sejak terbitnya SKPBM,
PERMOHONAN
Diajukan per dokumen

49. LAYAK
1
3
TDK LAYAK
4
5
7
Berkas
SPTNP/SPKTN
P/ putusan
Banding +
Copi Dok.
Pembuktian
SKPBM lbr-2
SPMKB lbr-3
Penolakan
Kepala Kantor
KP2N
Maksimal 30 hari
Tidak termasuk : waktu utk Konfirmasi
ke KPPN, Pengadilan Pajak,
penetapan sbg dasar pengembalian
SPMKBM
Maks 2 hr
kerja sbl JT
Bank Ops. 1
ALUR PENGEMBALIAN BM
SKPBM
Rangkap 4
Maksimal 30 hari termasuk SPM/SP2D
Konfirmasi ke KPPN → Maks. 5 hari
2

50. Kesalahan tata usaha berupa kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau
kesalahan pencantuman Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor;
Kelebihan pembayaran akibat penetapan Pejabat Bea dan Cukai →
SPPBK
Kelebihan pembayaran akibat penetapan kembali oleh Direktur
Jenderal → SPKPBK
Kelebihan pembayaran BK akibat putusan Pengadilan Pajak
Barang yang dibatalkan ekspornya atau tidak jadi diekspor
1
2
3
4
5
Kelebihan pembayaran akibat Keputusan Keberatan

51. ✓ SKPBK (Surat Keputusan pengembalian Bea Keluar) adalah
Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BC
atas nama Menteri Keuangan tentang pengembalian Bea
Keluar
✓ SPMKBK ( Surat Perintah Membayar Kembali Bea Keluar)
adalah Surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BC
mengenai pengembalian Bea Keluar, denda Administrasi
dan/atau Bunga sebagai dasar penerbitan SP2D
✓ SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah Surat
perintah yg diterbitkan oleh KP2N selaku Bendahara
Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban
APBN berdasarkan SPMKBM
ISTILAH-ISTILAH

52. TAHAPAN PENGEMBALIAN BK
www.bppk.depkeu.go.id/webb
✓ SPPBK
✓ SPKPBK
✓ Putusan
Keberatan
✓ Putusan
Banding
✓ Penerbitan SPMKBK
untuk pembebanan
tagihan negara
✓ Penyerahan SPMKBK
ke KP2N paling lambat 2
hari sebelum jatuh
tempo proses pencairan
dana ( hari ke-28 stelah
penerbitan SKPBK)
✓ KP2N akan menerbitkan
SP2D untuk pencairan
dana maksimal 2 hari
✓ SKPBKdibuat rangkap
4 (empat) dengan
peruntukan sebagai
berikut :
a. lbr ke-1 untuk Pihak
yang berhak;
b. lbr ke-2 untuk Dirjend.
Bea dan Cukai;
c. Lbr ke-3 untuk KPPN
mitra kerja KPBC; dan
d. Lbr ke-4 untuk KPBC.
Dilakukan dalam waktu
maksimal
30 hari sejak permohonan
lengkap, tidak termasuk Audit
Dilakukan dalam waktu
maksimal
30 hari sejak terbitnya SKPBK

53. TDK LAYAK
LAYAK
1
2
3
4
5
7
Berkas
SPPBK/SPKPB
K/ putusan
Banding +
Copi Dok.
Pembuktian
SKPBK lbr-2
SPMKBK lbr-3
Penolakan
Kepala Kantor
KP2N
SPMKBK
Maks 2 hr
kerja sbl JT
Bank Ops. 1
ALUR PENGEMBALIAN BK
SKPBK
Rangkap 4
Maksimal 30 hari termasuk SPM/SP2D
Maksimal 30 hari
Tidak termasuk : waktu utk Konfirmasi
ke KPPN, Pengadilan Pajak,
penetapan sbg dasar pengembalian
Konfirmasi ke KPPN → Maks. 5 hari