1. Bandung, Mei 2023
EKSPOSE PERKARA PENYIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PENYIMPANGAN DANA BADAN USAHA MILIK ANTAR KAMPUNG (BUMAKAM)
DI KECAMATAN BANJAR BARU, BANJAR AGUNG, BANJAR MARGO
DAN PENAWARTAMA KABUPATEN TULANG BAWANG
YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TA. 2016

2. ANATOMI OF CRIME
DASAR
1. Laporan Polisi Nomor : LP/A-266/VIII/2019/PLD LPG/RES TUBA, Tanggal 31 Agustus 2019;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/410/VIII/2019/Reskrim, Tanggal 31 Agustus
2019 berikut perubahannya;
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/98/IX/2019/ Reskrim, Tanggal
02 September 2019;
4. Surat Pengalihan Penanganan Perkara Nomor : B/1744/VIII/Res.3.3/2022/Ditreskrimsus,
Tanggal 15 Agustus 2022;
5. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Nomor : B/1063/VIII/2022/Res.3/Reskrim, tanggal 31
Agustus 2022 berikut BA Serah Terima, Tanggal 09 September 2022;
6. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/73/IX/2022/Res.3/Subdit-III/Reskrimsus,
Tanggal 09 September 2022;
7. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor : B/1901/L.8.18/Fd.1/ 09/2022,
tanggal 21 September 2022 perihal pengembalian SPDP;
8. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/73.a/IX/2022/Res.3/ Subdit-III/Reskrimsus,
Tanggal 21 September 2022;
9. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/94/IX/2022/Ditreskrimsus,
Tanggal 26 September 2022.
PERKARA
Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Penyimpangan Dana Badan Usaha Milik
Antar Kampung (BUMAKAM) di Kecamatan
Banjar Baru, Banjar Agung, Banjar Margo
dan Penawartama Kab. Tulang Bawang
bersumber dari Dana Desa TA. 2016
PASAL YANG DIPERSANGKAKAN
Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI
No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
TERLAPOR
???
LIDIK
TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN
1. Telah dilakukan pemeriksaan SAKSI & AHLI sebanyak 88 orang :
- Unsur Kepala Kampung : 47 orang
- Unsur ASN : 9 orang
- Komisaris & Pengurus TBMB : 9 orang
- Unsur Swasta : 20 orang
- Unsur Ahli : 3 orang
2. Telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti;
3. Menganalisa keterangan dan barang bukti;
4. Melakukan pemeriksaan ulang saksi-saksi terkait;
5. Melakukan pengumpulan dan analisa Dokumen;
6. Koordinasi dengan KPK RI, BPKP dan JPU.

3. Pada kurun waktu 2015-2016 sebanyak 47 kampung yang ada di 4 kecamatan yaitu Kec. Banjar Baru, Kec. Banjar Agung, Kec.
Banjar Margo dan Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang merencanakan untuk mendirikan suatu Badan Usaha Milik Antar
Kampung (BUMAKAM) kemudian pendirian BUMAKAM tersebut terealisasi dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT.
Tulang Bawang Maju Bersama yang disahkan berdasarkan Akta Notaris HAFSIAH DESIANA, SH., M.Kn Nomor 10 Tanggal 07 April
2016 dan SK Menkumham RI Nomor : AHU-0023845.AHA.01.01 Tahun 2016, Adapun Modal awal PT. Tulang Bawang Maju
Bersama sebesar Rp.2.450.000.000,- terdiri dari Rp.2.350.000.000,- penyertaan modal dari 47 kampung yang masing-masing
kampung menyertakan modal sebesar Rp.50.000.000,- bersumber dari Dana Desa TA. 2016 dan Rp.100.000.000,- penyertaan
modal dari pihak swasta (perorangan) an. ASYRAF VIVALDI WARDOYO, semua modal yang disertakan oleh para penyerta modal
tersebut masuk kedalam Rekening Giro PT. Tulang Bawang Maju Bersama.
Pada tahap pendirian Bumdesma/Bumakam tersebut dilakukan tanpa memenuhi ketentuan seperti tidak adanya musyawarah
bersama antar kepala desa, tidak dibuatnya peraturan bersama antar kepala desa tentang pendirian Bumdesma/Bumakam, tidak
terdapatnya susunan kepengurusan dan tidak terdapatnya AD/ART, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Kepengurusan dan Pengelolaan
dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, kemudian berdasarkan Akta pendirian dan keterangan Notaris bahwa PT. Tulang
Bawang Maju Bersama merupakan PT (perseroan terbatas) Perseorangan bukan sebuah Badan Usaha Milik Antar Kampung
(Bumakam/Bumades) karena para pendiri bertindak secara pribadi bukan untuk dan atas nama Kampung/Desa.
Pada tahap pengelolaan modal oleh PT. Tulang Bawang Maju Bersama dilakukan tanpa ada regulasi yang mengatur tentang
penggunaan maupun pengelolaan keuangan serta dalam pengurusan perseroan tidak dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab sehingga diduga terdapat penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
KRONOLOGIS

4. SAKSI & AHLI
1. 47 ORANG KAKAM (Penyerta Modal)
2. HAMAMI (Kadis PMK)
3. NELLA (Kabid perekonomian DPMK)
4. M. AMI ISWANDI I B (Kabid Pemerintahan Kampung DPMK)
5. YUDI HARNAWAN (Staf DPMK)
6. M SYA’BANI (Staf DPMK)
7. DICKY SOERAHCMAN (Sekretaris BP2D Tuba)
8. KADARSYAH DJAYA SINGA (Staf PMK/Camat Banjar Agung)
9. SAUT SINURAT (Mantan Kabag Hukum)
10. Dr. ZAIDIRINA, SE.,M.Si (Mantan Staf Ahli SDM&Kemasyarakatan)
11. EKO SUPAYITNO (Dirut PT. TBMB)
12. WISNHU WIRARDI (Wakil Direktur / Manager Usaha PT. TBMB)
13. TOBING APRIZAL (Komisaris / Kakam Tri Tunggal Jaya)
14. DEDDY MISKE (Komisaris Utama Unsur Kecamatan digantikan TOBING)
15. I MADE DANA (Komisaris Unsur BPK)
16. TATANG HERANSYAH (Komisaris Anggota menggantikan TOBING/Kakam Tri Dharma)
17. I WAYAN AGUS (Manager Keuangan)
18. ASEP IMANUDIN (Manager Pemasaran)
19. IDA NOVAYANTI (Staf keuangan)
20. ASYRAF VIVALDI W (Penyerta modal dari pihak luar)
21. DOFIANTO, S.H. (pemberi modal proyek usaha)
22. HENNY PURNAMAWATI (Sekretaris PT BDI)
23. INDRI (UBL)
24. 16 ORANG DEBITUR (Debitur pinjaman)
25. SYAKRAN RUDI (Perbendaharaan Negara)
26. PROF. NINGRUM (Hukum Korporasi)
27. NASIRUDIN (Kemendes PDTT)
UNSUR ASN
UNSUR KAKAM
UNSUR KOMISARIS
DAN
PENGURUS PT. TBMB
UNSUR SWASTA
UNSUR AHLI

5. BARANG BUKTI
Berdasarkan SP. Sita ,BA. Sita & Tap Sita, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari EKO SUPRAYITNO bin SAHONO, berupa :
1. 1 (satu) buah Akta Notaris HAFSIAH DESIANA, SH., M.Kn Nomor : 06, tanggal 07 April 2016 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas Tulang Bawang Maju Bersama (asli);
2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0023845.AH.01.01.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.
TULANG BAWANG MAJU BERSAMA, tanggal 14 Mei 2016 (asli);
3. 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha/Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Noor : 530/247/III-10/TB/2016, tanggal 20 April 2016 (asli);
4. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 530/245/III-10/TB/2016, tanggal 20 April 2016 (asli);
5. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), tanggal 20 April 2016 (asli);
6, 1 (satu) rangkap Bukti penerimaan setoran modal dari pemegang saham ke PT TULANG BAWANG MAJU BERSAMA berupa Print out Rekening koran Rekening Bank Lampung an. PT TULANG
BAWANG MAJU BERSAMA (asli);
7. 1 (satu) lembar Daftar Pemilik Saham (asli);
8. 49 (empat puluh sembilan) lembar Bukti Penyerahan Sisa Hasil Usaha (SHU) PT. TULANG BAWANG MAJU BERSAMA kepada Pemegang saham terdiri dari :
a. 48 (empat puluh delepan) lembar bukti setor Bank Mandiri penyerahan SHU kepada pemegang saham an. Kampung-kampung yang tergabung;
b. 1 (satu) lembar bukti setor Bank BNI penyerahan SHU kepada pemegang saham an. ASYRAF VIVALDI WARDOYO (asli)
9. 1 (satu) lembar Deviden Saham Kampung PT. TULANG BAWANG MAJU BERSAMA Tahun 2016 (asli)
10. 1 (satu) rangkap tanda terima gaji Direksi dan Operasional Komisaris PT. TULANG BAWANG MAJU BERSAMA (asli);
11. 1 (satu) rangkap tanda terima gaji Direksi dan Operasional Komisaris PT. TULANG BAWANG MAJU BERSAMA (asli);
12. 1 (satu) rangkap daftar hadir rapat yang dilaksanakan PT. TULANG BAWANG MAJU BERSAMA (asli);
13. 1 (satu) bundel Laporan RUPS Tahun Buku 2016 (asli);
14. 1 (satu) bundel Laporan RUPS Tahun Buku 2017 (asli);
15. 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya RUPS PT. TULANG BAWANG MAJU BERSAMA Kabupaten Tulang Bawang Kecamatan Banjar Agung (asli);
16. 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya RUPS PT. TULANG BAWANG MAJU BERSAMA Kabupaten Tulang Bawang Kecamatan Banjar Baru (asli);
17. 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya RUPS PT. TULANG BAWANG MAJU BERSAMA Kabupaten Tulang Bawang Kecamatan Penawartama (asli);
18. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum PT. TULANG BAWANG MAJU BERSAMA tahun buku 2016 (asli);
19. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum PT. TULANG BAWANG MAJU BERSAMA tahun buku 2017 (asli);
20. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum PT. TULANG BAWANG MAJU BERSAMA tahun buku 2018 (asli);
21. 1 (satu) rangkap print out Rekening koran Rekening Bank Lampung an. PT TULANG BAWANG MAJU BERSAMA (asli);
22. 1 (satu) rangkap print out Rekening koran Rekening Bank BRI an. PT TULANG BAWANG MAJU BERSAMA (asli);
23. 1 (satu) rangkap print out Rekening koran Rekening Bank BNI an. TULANG BAWANG MAJU BERSAMA (asli);
24. 1 (satu) rangkap Data Laporan Debitur 2019 PT. TULANG BAWANG MAJU BERSAMA (asli).

6. BARANG BUKTI
Berdasarkan SP. Sita ,BA. Sita & Tap Sita, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari EKO SUPRAYITNO bin SAHONO, berupa :
1. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pinjaman Debitur PT TULANG BAWANG MAJU BERSAMA yang terdiri dari Debitur atas nama MUCHAMMAT YUSUF, EFAN EFENDI, NURI INDRA PRIWAHYU,
NASRUDIN/IBU EVI, MIYATI, SURAMTO, YUKANAN, PAN PUTU SETIA, AHMAD NASRUDIN, NURCAHYA, NASRUL, ABDUL ROHIM, ABDUL ROHIM, SUYITNO, T. BUDIONO, BAHRIN, MADE
WARDANE, SE., SUPARNO, TATANG HERMANSYAH, KUSNANDAR, EKA PUTRA, UJANG WAHYU UTOMO dan MARHABAN (asli);
2. 1 (satu) rangkap Data Pinjaman Karyawan PT TULANG BAWANG MAJU BERSAMA yang terdiri dari Karyawan atas nama EKO SUPRAYITNO, ASEP IMANUDIN, SH., I WAYAN AGUS ADNYANA
PUTRA, IDA NOVAYANTI dan WISHNU WIRARDHI (asli);
3. 1 (satu) rangkap Data Laporan Debitur Tahun Buku 2020 PT TULANG BAWANG MAJU BERSAMA (asli);
4. 1 (satu) bundle nota penjualan material PT TULANG BAWANG MAJU BERSAMA yang belum dibayar oleh konsumen (asli);
5. 1 (satu) bundle nota tagihan jual beli oli PT TULANG BAWANG MAJU BERSAMA yang belum dibayar oleh konsumen (fotokopi);
6. 1 (satu) lembar kertas yang bergambar 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian dana deposit penjualan semen dari PT BUMDESA INDONESIA (PT BDI) sebesar Rp250.000.000,- dan sebesar
Rp100.000.000,- yang diterima oleh WISHNU WIRARDHI (asli);
7. 1 (satu) bundle bukti pinjaman M. DECKY ARISANDI A.S kepada PT TULANG BAWANG MAJU BERSAMA;
8. 1 (satu) lembar Data Pinjaman Modal Usaha BUMDES Tri Tunggal Jaya Debetur an. MUCHAMMAT YUSUF (asli);
9. 1 (satu) lembar Data Pinjaman Bapak Tobing Aprizal Khusus TOL PT TULANG BAWANG MAJU BERSAMA (asli);
10. 1 (satu) bundle bukti pinjaman TOBING APRIZAL khusus TOL di PT TULANG BAWANG MAJU BERSAMA;
11. 1 (satu) lembar Data Keuangan Tol PT TULANG BAWANG MAJU BERSAMA (asli);
12. 1 (satu) lembar kertas yang bergambar 9 (sembilan) lembar slip penyetoran BRI pengiriman uang pencairan dari PT WIJAYA KARYA oleh TOBING APRIZAL kepada 9 (sembilan) orang penerima
(fotokopi);
13. 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) Onggok Asalan dari PT SEPTIA ANUGERAH kepada PT TUANG BAWANG MAJU BERSAMA (fotokopi);
14. 1 (satu) lembar Data Pengiriman Onggok PT TULANG BAWANG MAJU BERSAMA (fotokopi);
15. 1 (satu) rangkap dokumen pengiriman solar dari PT BUMI ASRI PRIMA kepada PT TULANG BAWANG MAJU BERSAMA pada pekerjaan proyek jalan tol (fotokopi);
16. 1 (satu) rangkap dokumen penyerahan mobil milik EKO SUPRAYITNO sebagai pembayaran solar pada pekerjaan proyek jalan tol PT TULANG BAWANG MAJU BERSAMA kepada PT BUMI ASRI
PRIMA (fotokopi);
17. 1 (satu) rangkap Dokumen pengajuan perpanjangan Kontrak kerja Pekerjaan Timbunan Borrow Material Padat PT TULANG BAWANG MAJU BERSAMA kepada PT WIJAYA KARYA (fotokopi);
18. Bukti pinjaman TOBING APRIZAL, SH. di PT TULANG BAWANG MAJU BERSAMA diluar Pinjaman BUMDES Tri Tunggal Jaya dan diluar Pinjaman untuk proyek jalan tol yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar slip transfer BRI sebesar Rp30.000.000,- tanggal 17 Juni 2016 dari rekening nomor 060501000677568 ke rekening nomor 060501031040506 atas
nama TOBING APRIZAL (asli);
- 1 (satu) lembar slip transfer BCA sebesar Rp40.000.000,- tanggal 22 Juni 2016 ke rekening nomor 6185015797 atas nama TOBING APRIZAL SH (fotokopi);
- 1 (satu) lembar slip transfer BCA sebesar Rp15.000.000,- tanggal 11 Januari 2017 ke rekening nomor 6185015797 atas nama TOBING APRIZAL SH (fotokopi);
- 1 (satu) lembar slip transfer BCA sebesar Rp35.000.000,- tanggal 18 Januari 2017 ke rekening nomor 6185015797 atas nama TOBING APRIZAL SH (fotokopi);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp35.000.000,- yang menyerahkan PT TBMB dan yang menerima TOBING APRIZAL, SH. tanggal 15 Mei 2017.

7. BARANG BUKTI
Berdasarkan SP. Sita ,BA. Sita & Tap Sita, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari TOBING APRIZAL bin ABADI MAKCIT, berupa :
1. 1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening BRI nomor 060501031040506 atas nama TOBING APRIZAL, SH periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018 (asli);
2. 1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening BCA nomor 06185015797 atas nama TOBING APRIZAL SH periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 (asli);
3. 1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening Bank Mandii nomor 9000003660587 atas nama TOBING APRIZAL periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018 (asli);
4. 1 (satu) lembar print out rekening koran rekening giro BRI nomor 060501000678302 atas nama PT TULANG BAWANG MAJU BERSAMA periode 26 Mei 2016 sampai dengan 11 November 2016
halaman 1 (fotokopi);
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara TOBING APRIZAL dengan TITIS DWIJAYANTI tanggal 22 Juli 2017 (asli);
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima 3 (tiga) buah sertifikat dari TOBING APRIZAL, SH kepada KUS FIANDAR tanggal 11 September 2017 (asli);
7. 1 (satu) lembar kwitansi BRI pencairan Giro PT TULANG BAWANG MAJU BERSAMA sebesar Rp1.100.000.000,- (asli);
8. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI sebesar Rp60.000.000,- tanggal 08 Agustus 2017 dari TOBING APRIZAL ke Rekening BRI nomor 581601006109537 atas nama ISNAIDI berwarna kuning (asli);
9. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI sebesar Rp13.000.000,- tanggal 08 Agustus 2017 dari TOBING APRIZAL ke Rekening BRI nomor 5709010117175383 atas nama SURATMI berwarna kuning (asli);
10. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI sebesar Rp12.000.000,- tanggal 08 Agustus 2017 dari TOBING APRIZAL ke Rekening BRI nomor 580001022705534 atas nama ALBAR berwarna kuning (asli);
11. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI sebesar Rp250.000.000,- tanggal 08 Agustus 2017 dari TOBING APRIZAL ke Rekening BRI nomor 060501031040506 atas nama TOBING APRIZAL, SH berwarna
kuning (asli);
12. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI sebesar Rp500.000.000,- tanggal 08 Agustus 2017 dari TOBING APRIZAL ke Rekening BRI nomor 228801000217560 atas nama TITIS DWI JAYANTI berwarna
kuning (asli);
13. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI sebesar Rp100.000.000,- tanggal 08 Agustus 2017 dari TOBING APRIZAL ke Rekening BRI nomor 770201009032532 atas nama NURUL WIDYA NINGSIH
berwarna kuning (asli);
14. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI sebesar Rp7.000.000,- tanggal 08 Agustus 2017 dari TOBING APRIZAL ke Rekening BRI nomor 570901011078536 atas nama TURSINI berwarna kuning (asli);
15. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI sebesar Rp100.000.000,- tanggal 08 Agustus 2017 dari TOBING APRIZAL ke Rekening BRI nomor 060501016462503 atas nama YUDI SUKOCO berwarna kuning
(asli);
16. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI sebesar Rp25.000.000,- tanggal 08 Agustus 2017 dari TOBING APRIZAL ke Rekening BRI nomor 035801029289507 atas nama AFRIZAL berwarna kuning (asli).
Berdasarkan SP. Sita ,BA. Sita & Tap Sita, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari DOFIANTO, S.H. bin MACDONALD PAGAR ALAM, berupa :
1. 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran Bank Mandiri penyetor an. DOFIANTO penerima rekening Bank Mandiri nomor 9000003660587 an. TOBING APRIZAL pengiriman uang sebesar Rp.
350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Maret 2017;
2. 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran Bank Mandiri penyetor an. DOFIANTO penerima rekening Bank Mandiri nomor 9000003660587 an. TOBING APRIZAL pengiriman uang sebesar Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 10 Maret 2017;
3. 1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening Bank Mandiri nomor : 1140010502436 an. DOFIANTO periode 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2018;
4. 1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening Bank Mandiri nomor : 1140010502436 an. DOFIANTO periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
5. 1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening Bank Mandiri nomor : 1140000026149 an. DOFIANTO periode 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2018;
6. 1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening Bank Mandiri nomor : 1140000026149 an. DOFIANTO periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
7. 1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening BCA nomor : 2940317391 an. DOFIANTO SH periode maret 2017 s/d Januari 2018.

8. BARANG BUKTI
Berdasarkan SP. Sita ,BA. Sita & Tap Sita, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari EKO SUPRAYITNO bin SAHONO, berupa :
1. 1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening BRI nomor : 060501000677568 atas nama EKO SUPRAYITNO periode transaksi 01 Juni 2016 sampai dengan 11 Oktober 2018 (asli);
2. 1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening BCA nomor : 06185044584 atas nama EKO SUPRAYITNO periode Juni 2016 sampai dengan Agustus 2017 (asli).
Berdasarkan SP. Sita ,BA. Sita & Tap Sita, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari WISHNU WIRARDHI bin SUHARDI, berupa :
1. 1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening BRI nomor : 060501010158538 atas nama WISHNU WIRARDHI periode transaksi 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 (asli);
2. 1 (satu) lembar print out rekening koran rekening BRI nomor : 060501010158538 atas nama WISHNU WIRARDHI periode transaksi 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017 (asli);
3. 1 (satu) lembar print out rekening koran rekening BRI nomor : 060501010158538 atas nama WISHNU WIRARDHI periode transaksi 01 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017 halaman 1 (asli);
4. 1 (satu) lembar print out rekening koran rekening BRI nomor : 060501010158538 atas nama WISHNU WIRARDHI periode transaksi 01 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 halaman 1 (asli);
5. 1 (satu) lembar print out rekening koran rekening BRI nomor : 060501010158538 atas nama WISHNU WIRARDHI periode transaksi 01 April 2017 sampai dengan 30 April 2017 halaman 1 (asli);
6. 1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening BRI nomor : 060501010158538 atas nama WISHNU WIRARDHI periode transaksi 01 Mei 2017 sampai dengan 31 Desember 2018 (asli);
7. 1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening BCA nomor : 6185021983 atas nama WISHNU WIRARDHI periode April 2016 sampai dengan Desember 2018 (asli).
8. 1 (satu) lembar slip Bank Mandiri pengiriman uang sebesar Rp60.000.000,- pengirim WISHNU WIRARDHI penerima rekening Bank Mandiri nomor : 1140000026149 an. DOFIANTO tanggal 09 Mei 2018 (asli);
9. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp150.000.000,- dari rekening BCA nomor : 6185021983 an. WISHNU WIRARDHI penerima rekening BCA nomor : 6185015797 an. TOBING
APRIZAL SH tanggal 08 Mei 2017 (asli).
Berdasarkan SP. Sita ,BA. Sita & Tap Sita,, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari M. DECKY ARISANDI A.S bin M. ACHMAD MUHARAM, berupa :
1. 1 (satu) lembar print out rekening koran rekening BCA nomor 0230953406 atas nama M. DECKY ARISANDI A.S halaman 11/18 periode Desember 2016 (asli);
2. 1 (satu) lembar print out rekening koran rekening BCA nomor 0230953406 atas nama M. DECKY ARISANDI A.S halaman 14/18 periode Desember 2016 (asli);
3. 1 (satu) lembar print out rekening koran rekening BCA nomor 0230953406 atas nama M. DECKY ARISANDI A.S halaman 13/14 periode Januari 2018 (asli);
4. 1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening BRI nomor 356101033190530 atas nama RIKA PUSPITA SARI periode transaksi 01/01/17 - 31/01/17 (asli).
Berdasarkan SP. Sita ,BA. Sita & Tap Sita,, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Dr. ZAIDIRINA, SE.,M.Si. binti SALEH SYUKRILAH, berupa :
1. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 821.2/793/III.3/TB/IX/2015, tanggal 10 September 2015 tentang pengangkatan ZAIDIRINA, S.E., M.Si sebagai Staf Ahli Bupati Tulang
Bawang Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 821.22/004/III.3/TB/I/2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang pengangkatan ZAIDIRINA, S.E., M.Si sebagai Staf Ahli Bupati Tulang
Bawang Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
3. 1 (satu) lembar kwitansi asli berwana hijau penyerahan uang dari PT BUMDESA INDONESIA (PT. BDI) sebesar Rp100.000.000,- untuk pembayaran “Pengembalian dana deposit penjualan semen telah
dibayarkan melalui Rekening a/n Ida Novayanti pada tanggal 18-02-2018 dan 19-02-2018” dibuat di Bandar Lampung tanggal 29-11-2018, mengetahui dan ditandatangani oleh WISHNU W.;
4. 1 (satu) lembar kwitansi asli berwana hijau penyerahan uang dari PT BUMDESA INDONESIA (PT. BDI) sebesar Rp250.000.000,- untuk pembayaran “Pengembalian dana deposit penjualan semen” dibuat di
Bandar Lampung tanggal 29-11-2018, yang menerima WISHNU W.

9. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Pedoman Teknis Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Bum Desa
Bersama dari Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
REGULASI BERIKUT PENJELASAN

10. TIME LINE
FAKTA - FAKTA
BERANI
JUJUR
HEBAT

11. SOSIALISASI
RENCANA
PENDIRIAN
BUMAKAM /
PT TBMB
Kurun Waktu Tahun 2013 adanya MOU/Kerja sama Pemkab Tuba dan UBL untuk melaksanakan
kerjasama dan saling menunjang dalam bidang penelitian, perencanaan, rancangan dan pengawasan
pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan Fungsi dan kewenangan masing-masing
dengan dasar Mou nomor : 074/157/III.2/TB/VI/2013 dan Nomor : 116/ U/UBL/VI/2013, tanggal 03 Juni
2013.
PEMKAB TUBA & UBL
20 – 21 Oktober 2015 Tim UBL dan Pemkab Tuba melakukan Study Lapangan tentang permasalahan
pembangunan secara keseluruhan di Kab. Tulang Bawang
18 November 2015 saat itu Zaidirina selaku Staf Ahli Bupati bidang sdm dan pemberdayaan masyarakat Kab. Tuba
dan menjabat Ketua TP4K bersama dengan Suaminya an. Heri Wardoyo selaku Wakil Bupati Tuba dan Hamami
(BPMPK) beserta Tim UBL melakukan Audiensi di Kemendes perihal rencana pendirian BUMDESMA / BUMAKAM
sesuai Permendes no 4 tahun 2015 tentang pembentukan, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Bumdes,
namun saat itu hasil diskusi dengan kementerian desa tidak mendapatkan hasil atau solusi terkait pendirian BUMAKAM
yang berbadan hukum baik perseroan terbatas maupun Lembaga keungan mikro.
22 November 2015 Zaidirina dan Indri (TIM UBL) berdiskusi dengan OJK Prov. Lampung untuk rencana pendirian
Bumakam terkait unit usaha Bumkam dan Bumakam tentang Lembaga keuangan Mikro, namun saat itu untuk
pendirian Bumkam dan Bumakam dengan unit Bisnis LKM masih terasa sulit secara administrasi dan juga ruang
lingkup usaha yang hanya simpan pinjam saja dikarenakan ZAIDIRINA serta tim menginginkan BUMKAM dan
BUMAKAM dengan lingkup unit usaha yang luas
7 Desember 2015 Zaidirina mengundang Tim UBL (SYAMSU RIZAL) untuk memaparkan tahapan rencana pendirian
Bumakam sekaligus menjelaskan badan usaha yang berbadan hukum khususnya perseroan terbatas dan
menyebutkan jumlah penyertaan modal masing masing Bumakam, acara dihadiri oleh Heriwardoyo, BPMPK, Diki
Soerahman dan camat beserta 47 Kepala Kampung yang tergabung di Kecamatan Banjar Agung, Banjar Margo,
Banjar Baru, Penawar tama di Kolam Pemancingan Panorama.
• BAP INDRI Point 47
• Dokumen Nota
Kesepamahan
• BAP INDRI NO 46
• BAP HAMAMI NO 17
BAP INDRI NO 46
• INDRI NO 46
• YUKANAN NO 70
• M SYABANI NO 17
• IWAN SANTOSO NO 12
• KADARSYAH NO 20
• EKO SUPRIYATNO NO 06
• YUDI HARNAWAN NO 20
• TOBING APRIZAL NO 09
BAP INDRI NO 46

12. Sekira bulan Desember 2015 masing masing Kecamatan menindak lanjuti pertemuan sebelumnya di
Panorama / Kolam Pemancingan kemudian mengadakan pertemuan di aula kecamatan Banjar Baru,
Banjar Agung, Banjar Margo dan Kec. Penawartama dengan peserta Kepala Kampung dan BPK
Kampung yang masing masing Kecamatan terlibat untuk menunjuk perwakilan sebagai calon Direksi dari
PT TBMB dan membahas besaran modal masing masing Kampung untuk penyertaan modal ke PT TBMB
yang akan dimasukan dalam RAPBKam yang dijadkan APBKam (penyertaan modal untuk Perusahaan)
PT TBMB sebesar Rp. 50.000.000
Tanggal 8 Januari 2016 dilakukan Fit And Properties Calon Direktur PT TBMB dan Wakil Direktur PT
TBMB oleh Sdr. ZAIDIRINA, Tim Panelis Tim UBL Dll di Gedung Pasca Sarjana UBL:
DIREKTUR TERPILIH WAKIL DIREKTUR TERPILIH
EKO SUPRIYATNO WISNU WIRARDHI
Januari 2016 masing masing Kepala Kampung Kec. Banjar Baru, Kec. Banjar Agung, Kec. Banjar Margo
dan Kec. Penawartama melakukan Musyawarah Kampung terkait kesepakatan penyertaan modal sebesar
Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk PT. TBMB yang di masukkan kedalam RAPBKAMP
sampai dengan ditetapkan menjadi APBDKAM TA. 2016
Sekira bulan Desember 2015 penetapan Komisaris PT TBMB terpilih di Gedung Pasca Sarjana UBL &
penetapan besaran modal masing masing Kampung sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
Yang di hadiri oleh ZAIDIRINA, INDRI, CAMAT dan HAMAMI Ka BPMPK Kab. Tuba.
KOMISARIS TERPILIH
KOMISARIS ANGGOTA KOMISARIS UTAMA KOMISARIS ANGGOTA
I MADE DANA PUTRA DEDDI MISKE. S.K.M TOBING APRIZAL
(Unsur BPK) (Unsur KECAMATAN) (Unsusr KAKAM)
• KADARSYAH NO 10
• EKO SUPRIYATNO NO 06
• TOBING APRIZAL NO 70
• ARDIYANSYAH No 66
• IWAN SANTOSO NO 11
• YUKANAN No 12
• KADARSYAH NO 10
• EKO SUPRIYATNO NO 06
• TOBING APRIZAL NO 70
• WISNU WIRARDHI NO 7
Dok pendukung
pemilihan komisaris
• KADARSYAH NO 15
• EKO SUPRIYATNO NO 06
• INDRIYATI 36
• HAMAMI RIA.S.Sos 17
• Dok Calon Peserta
• Dok Penilaian Tim Panelis
ARDIANSYAH Kakam Mekar
Jaya No 69
BA Musyawarah Kampung

13. Sekira Bulan Janurai s/d Bulan Februari 2016 ada beberapa kali pertemuan kurang lebih
sebanyak 4 (empat) kali di Gedung Pasca Sarjana UBL dengan Metode FGD terkait
Pembahasan Perumusan dan Perencenaan Bisnis PT TBMB
Kurun waktu 2016 ZAIDIRINA meminta dicarikan Notaris untuk membuat Badan Hukum
TBMB kepada INDRIYATI selaku Tim UBL
Kurun waktu 15 Mei 2016 sampai dengan Desember 2016 dilakukan penyetoran modal
menggunakan anggaran Dana Desa kepada PT TBMB oleh para Kepala Kampung
Tanggal 29 Mei 2016 HERI WARDOYO selaku Wakil Bupati Kab. Tulang Bawang meresmikan
PT. TBMB sekaligus Penyerahan Akta Perseroan Terbatas Tulang Bawang Maju bersama
Nomor 10 Tanggal 7 April 2016 kepada Komisaris Utama PT TBMB yaitu Sdr. DEDI MISKE
yang dilaksanakan di GSG Menggala
EKO SUPRIYATNO NO 06
Dok Akta Pendirian
Perseroan Terbatas Tulang
Bawang Maju Bersama
Nomor 10 Tanggal 8 April
2016
•YUKANAN No 67
•IWAN SANTOSO No 16 – 59
•ARDIANSYAH No 72
•TOBING APRIZAL No 49
•WISNU WIRARDHI No 09
•YUDI HARNAWAN No 20
•M SYABANI No 17
•HAMAMI RIA. S.Sos No 17
•Ir. INDRIATI No 49
•EKO SUPRIYATNO No 06
•YUKANAN No 12
Ket Saksi-Saksi dan
Dokumentasi kegiatan
Taggal 7 April 2016 dilakukan penandatanganan Akta Perusahaan PT TBMB yang
dilaksanakan di Rumah Dinas Wakil Bupati Kab. Tulang Bawang
INDRIYATI NO 46
Ket 47 Kakam dan Bukti
Setoran

14. PENGELOLAAN
PT TULANG BAWANG MAJU BERSAMA
Berdasarkan Akta Notaris No 10 Tanggal 7 April 2016
KOMISARIS ANGGOTA
I MADE DANA PUTRA
TOBING APRIZAL SELAKU
KOMISARIS ANGGOTA
MENGGANTIKAN DEDDI
MISKE.S.K.M SELAKU
KOMISARIS UTAMA,
DIBUKTIKAN DENGAN
PENDAPATAN GAJI
MANAGER KEU
I WAYAN AGUS
ADNYANA
Jual Beli Material
Rp. 600.000.000,-
a. Semen Merah Putih
b. Pasir
c. Batu
d. Besi
e. Keramik
f. Tangki Air
g. GRC (Triplek)
h. Material Pertukangan,Dll
PT TBMB MEMILIKI MODAL AWAL
DARI 47 KAMPUNG SEBESAR
RP. 2.350.000.000.000 DAN 1 ORANG PIHAK
SWASTA RP. 100.000.000
JUMLAH TOTAL = RP. 2.450.000.000
MASING MASING PEMEGANG SAHAM
PT TBMB PERWAKILAN UNSUR
KEPALA KAMPUNG DARI KECAMATAN
DAN PIHAK SWASTA :
• IWAN SANTOSO (KEC. PENAWARTAMA)
• ARDIANSYAH (KEC. BANJAR MARGO)
• TOBING APRIZAL (KEC. BANJAR AGUNG)
• YUKANAN (KEC. BANJAR BARU)
• ASRAF VIVALDI WARDOYO
(PIHAK SWASTA)
PT TBMB DALAM MENGELOLA KEGIATAN DENGAN MODAL AWAL DAN JENIS USAHA
Sewa dan Peralatan Kantor
Rp. 50.000.000
SEMUA PENYERTAAN MODAL MASING MASING KAMPUNG YANG TERGABUNG DI PT TBMB DISETORKAN KE
REK BANK LAMPUNG AN PT TBMB DENGAN NO REK 388.00.02.00209.6 SEBESAR RP. 50.000.000 PER-KAMPUNG
STAF KEUANGAN
IDA NOVA YANTI
DIREKTUR UTAMA
EKO SUPRIYATNO
WAKIL DIREKTUR /
MANAGER USAHA
WISNU WIRARDHI
MANAGER
PEMASARAN
ASEP IMANUDIN
MODAL AWAL PT TBMB Rp. 2.450.000.000
Pinjaman Rp. 1.200.000.000
1. Jual Beli Onggok
Rp. 500.000.000
2. Jual Beli Oli
Rp. 100.000.000
Sewa dan Peralatan Kantor
Rp. 50.000.000
Pinjaman Rp. 1.200.000.000
KOMISARIS UTAMA
DEDDI MISKE. S.K.M
KOMISARIS ANGGOTA
TOBING APRIZAL

15. PT TBMB DALAM MENGELOLA KEGIATAN DENGAN MODAL AWAL HINGGA BUNGA BERJALAN DALAM PT TBMB
PT TBMB sejak Bulan Mei Tahun 2016 s/d bulan Mei
Tahun 2018, berikut modal awal sebesar Rp. 2.450.000.000
dengan diputarnya di beberapa kegiatan usaha telah
menghasilkan keuntungan sehingga total modal dan
keuntungan sebesar Rp. 4.086.491.700
Usaha yang dikelola berdasarkan modal
•Jual beli onggok Rp. 481.545.000
•IO (Iven Organizer) Rp. 129.454.000
•Saprotan Rp. 192.895.000
(Sarana Produksi Pertanian)
•Jual beli oli Rp. 59.748.000
•Jual beli material Rp.1.449.940.000
•Penyedia barang Rp. 38.720.000
•Kontraktor / Subkon mendapat fee
•Gas LPG Tidak ada modal
•Telkom Tidak ada modal
•Pinjaman Rp.2.032.264.000
KERJA SAMA PT TBMB
DAN PERANANYA
1. Pinjaman PT Bum Des Indonesia (BDI)
(Z&E)
2. Pinjaman Bumkam Tritunggal (T&E)
3. Jual Beli Material berupa Semen
Merah Putih ( PT Semindo / PT Alisan
Catur Adira Jasa (PT ACAJ) (Z&E)
4. PT Putra Kibang Cahya Mandiri (Gas
LPG) (Z,E,W)
5. Sub Kontrak Jl Tol (PT Waskita / PT
Wika) (T & E)
1. PinjamanPT Bum Des Indonesia (BDI)
• PT. TBMB tertulis dalam akta perusahaan PT. BDI selaku Penyerta Modal
Rp.1.275.000.000,- namun PT TBMB tidak pernah menyertakan modal (hanya
tertulis saja);
• Direktur PT. TBMB an. sdr. Eko Suprayitno tertulis selaku pemegang Saham di
PT. BDI
• Sdri. ZAIDIRINA dalam akta perusahaan PT. BDI bertindak selaku Komisaris
Utama;
• PT. BDI merupakan perantara kerjasama PT. TBMB kepada PT. Semindo
Indonesia dan PT. Alisan Catur Adira Jasa (produk berupa semen merah putih);
• PT. BDI menerima pinjaman/penyertaan modal/deposit semen dari PT. TBMB
sebesar Rp.350.000.000,- melalui Direktur PT. TBMB sdr. Eko Suprayitno pada
tanggal 6 Juni 2016;
• Pinjaman/penyertaan modal/deposit semen disampaikan oleh sdri. Zaidirina
kepada Direktur PT. TBMB sdr. Eko Suprayitno yang dilakukan tanpa ada
persyaratan/jaminan;
• Pinjaman/penyertaan modal/deposit semen telah dikembalikan
Rp.100.000.000,- melalui sdri. Heni Punama Sari selaku bendahara PT. BDI
kepada PT. TBMB yang diterima oleh sdri. Ida Novayanti selaku staf keuangan
PT. TBMB tertanggal 18 dan 19 Februari 2018;
• Pinjaman/penyertaan modal/deposit semen telah dikembalikan
Rp.250.000.000,- melalui sdri. Heni Purnama Sari (PT. BDI) kepada sdri.
Zaidirina kemudian sdri. Zaidirina membuatkan Kwitansi pengembalian dana
deposit penjualan semen kepada sdr. Wisnu Wirardhi selaku wakil
direktur/manager usaha PT. TBMB tertanggal 29 November 2018;
• Terkait pengembalian uang Rp.250.000.000,- tersebut sdri. Zaidirina berkata
kepada sdr. Wisnu “mas itu duit dari BDI udah masuk ke saya, kamu ke sini ke
rumah saya bawa materai sama kwitansi, nanti tandatanganin”. Setibanya sdr.
Wisnu di rumah sdri. Zaidirina “yang seratus juta sudah saya transfer ke PT.
TBMB melalui IDA, ini yang Rp.250.000.000,- dipotong Rp.150.000.000,- untuk
penggantian modal gas”;
• Sdr. Wisnu tidak pernah melihat bentuk fisik dari uang sebesar Rp.
250.000.000,- tersebut dan namun khusus uang sebesar Rp.150.000.000,-
menurut sdr. Zaidirina untuk pengembalian modal usaha Gas LPG dengan PT.
Putra Kibang Cahya Mandiri dan sisa uang sebesar Rp. 100,000.000,- sdr.
Wisnu tidak mengetahuinya karena sdri. Zaidirina hanya menjelaskan terkait
hal itu saja;
• Sdr. Wisnu tidak pernah menerima pengembalian uang Rp.250.000.000,-
tersebut hanya sekedar menandatangani kwitansi pengembaliannya saja serta
uang pengembalian Rp.250.000.000,- tersebut tidak pernah masuk ke dalam
Kas PT. TBMB dan PT. TBMB tidak pernah menerima pengembalian uang
dimaksud.
2. Pinjaman Bumkam Tritunggal
• Ketua Bumkam Tritunggal Jaya an. YUSUF
melakukan pinjaman ke PT. TBMB sebesar
Rp.350.000.000 untuk pembangunan Tower ITE
namun terkait pinjaman Bumkam tersebut sdr.
Yusuf hanya diatasnamakan saja oleh sdr. Tobing
Aprizal selaku Komisaris PT. TBMB dan juga
selaku Kepala Kampung Tritunggal Jaya;
• Uang untuk pembangunan Tower ITE digunakan
oleh sdr. Tobing Aprizal untuk kepentingan usaha
pribadi Rp.300.000.000,- dan Rp.50.000.000,-
digunakan sebagai uang penyertaan modal
kampung Tritunggal Jaya ke PT. TBMB;
• Terdapat sisa pinjaman yang belum dikembalikan
ke PT. TBMB sebesar Rp.105.000.000.
• EKO SUPRAYITNO No 87, 88, 89
• TOBING APRIZAL No 26, 29, 30
• M. YUSUF No 5 dan 20
• EKO SUPRIYATNO
No 55- 73
• ZAIDIRINA
No 8, 31 - 35
• HENI PURNAMA
WATI No 7-22
• WISNU WIRARDHI
• No 50-55
• IDA NOVAYANTI
No 43 - 49
• Dokumen Pendirian
PT BDI beserta
Perubahannya (Dirjen
AHU)

16. 3. Jual Beli Material Semen Merah Putih
• EKO selaku Dir PT. TBMB, ZAIDIRINA,
BUDIMAN S beserta Staf PT.BDI menemui PT
SEMINDO di Jakarta terkait kerjasama Semen
Merah Putih
• PT TBMB diarahkan PT Semindo untuk
bertemu dengan PT Alisan Catur Adira Jasa
(ACAJ) di Lampung (selaku distributor Semen
Merah Putih)
• EKO bersama ZAIDIRINA bertemu AAN selaku
Dir PT ACAJ untuk bekerjasama menjual
semen merah putih & produk material dari PT
ACAJ
•EKO SUPRIYATNO No 73,74,75,76 & 77
4. PT Putra Kibang Cahya Mandiri (Gas LPG)
• EKO selaku Dir PT TBMB dan ZAIDIRINA
menemui pimpinan PT PKCM untuk misi
sosial dengan membuat Pangkalan Gas LPG
3 Kg kemudian didapat titik koordinat dari PT
PKCM yaitu di kampung Panca Karsa Purna
Jaya dan Kampung Karya Murni Kec. Banjar
Baru untuk dijadikan Pangkalan Gas Lpg 3 Kg
• Dikarenakan Kampung tidak memiliki modal
sehingga PT TBMB memberikan modal awal
kepada BUMKAM kampung Panca Karsa
Purna Jaya Rp.39.732.000 dan Kampung
Karya Murni Kec. Banjar Baru Rp. 39.732.000
dengan mendapat keuntungan Rp. 250
Rupiah Pertabung selama modal dari
bumkam belum di lunasi atau belum
dikembalikan
• SUPRIATI selaku Kepala Dinas Perdagangan
Kab. Tulang Bawang/Kakak Kandung
Zaidirina mengetahui bahwa PT. PUTRA
KIBANG CAHAYA MANDIRI akan membuka
untuk penambahan Pangkalan Gas LPG atas
nama BUMKAMP di Kab. Tulang bawang,
dan atas dasar itu Sdri. SUPRIATI
menawarkan modal untuk membuka
pangkalan dengan menggunakan nama
BUMKAMP dengan modal keseluruhan Rp.
331.856.000 untuk 4 Kampung
a. Kampung Warga Makmur Kec. Banjar
Agung
b. Kampung Purwa Jaya Kec. Banjar Margo
c. Kampung Panca Mulya Kec. Banjar Baru
d. Kampung Dwi Mulyo Kec. Penawartama
• Keuntungan dalam usaha Pangkalan Gas Lpg
oleh SUPRIATI sebesar Rp. 1.500 per tabung
• Pengelolaan keuangan pada usaha Gas Lpg
baik dari pemberi modal PT TBMB ataupun
SUPRIATI dikelola oleh WISNU WIRARDHI
•EKO SUPRIYATNO No 78 - 86
•WISNU WIRARDHI No 59,63 - 69
5. SUB KONTRAK JALAN TOL PT WIJAYA KARYA & PT WASKITA KARYA
• Sekira Juni 2016 TOBING APRIZAL selaku Komisaris PT TBMB megajukan Subkon pekerjaan timbunan borrow
material Padat kepada PT WIKA dengan diketahui EKO dengan pekerjaan penimbunan sebanyak 210.000 Kubikasi
• TBMB dan Tobing Aprizal dalam peminjaman Perusahaan menjadi Subkon PT Wijaya Karya pada pekerjaan
Timbunan Borrow Material Padat menyepakati PT TBMB mendapatkan Fee sebesar Rp. 1000 per kubikasi sehingga
Fee yang harus diterima PT TBMB sebesar Rp. 210.000.000 namun hingga saat ini belum di berikan oleh TOBING
APRIZAL.
• TOBING APRIZAL juga memakai PT. TBMB untuk diajukan sebagai Sub Kontraktor PT. Waskita Karya pada paket
pekerjaan Tanah pada Proyek Jalan Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung (Zona KLB-1) kemudian terdapat perubahan
Akta Perusahaan yang dirubah yang tidak diketahui oleh Direksi PT TBMB dimana TOBING dalam perusahaan
tersebut berubah menjadi Direktur Utama.
• TOBING APRIZAL selaku Kakamp Tri Tunggal dalam kegiatan Tol menggunakan modal pinjaman BUMKAM Tri
Tunggal an Kepala Bumkamp M. YUSUF sebesar 350,000.000 dimana seharusnya pinjaman BUMKAM tersebut
untuk pembuatan Tower Wifi Kampung Tri Tunggal namun dialihkan menjadi usaha jalan tol
• TOBING APRIZAL meminta EKO untuk menalangi pembayaran pekerjaan Tol sehingganya TOBING APRIZAL
memiliki hutang pinjaman penambahan modal pada PT TBMB untuk membayar kebutuhan operasional pekerjaan
Tol secara bertahap dengan total sebesar Rp. 612.000.000
• Tobing Aprizal dalam mengelola pekerjaan Tol selain menggunakan modal pinjaman Bumkam Tri Tunggsl juga
mengunakan pinjaman Pribadi milik rekanan Tobing dengan total keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.
2.301.000.000 antara lain :
 Dofianto Kakak Ipar Zaidirina kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000
 Yudi Sukoco (kakak Ipar saya) kurang lebih sebesar Rp. 578.000.000
 ALBAR (saudara) sebesar Rp. 60.000.000
 SURATMI (teman) sebesar Rp. 70.000.000
 TURSINI (Saudara) sebesar Rp. 50.000.000
 EKO SUPRAYITNO sebesar Rp. 171.000.000
 WISNU WINARDI (teman sekaligus Manager PT. Tulang Bawang Maju Bersama) sebesar Rp. 252.000.000
 WAYAN AGUS sebesar Rp. 18.000.000
 IDA NOVAYANTI sebesar Rp. 4.000.000
•EKO SUPRAYITNO No 97
•TOBING APRIZAL
No. 29 – 39

17. PT. TBMB dalam melaksanakan pengelolaan seluruh kegiatan hanya berdasarkan
Akta Notaris HAFSIAH DESIANA, SH., M.Kn Nomor : 10, tanggal 07 April 2016
tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas Tulang Bawang Maju Bersama, tidak ada
dibuatkan regulasi ataupun Anggaran Rumah Tangga terkait pengelolaan perseroan
melainkan hanya ada aturan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan dalam rapat
RUPS terkait tata cara pinjaman saja sebagai berikut :
1. Pinjaman pokmas dan program gsmk (gerakan serentak membangun kampung)
a) Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman dari Pokmas;
b) Surat Rekomendasi dari Kepala Kampung;
c) S.K. Pokmas yang masih berlaku;
d) Foto Copy KTP Ketua POKMAS dan Bendahara POKMAS;
e) Batas Mazimal Pinjaman 30 (Tiga Puluh Juta) / (Verifikasi Team Survey);
f) Jangka Waktu / Tenor Maximal 4 (empat) bulan;
g) Bersedia di survey ke lokasi
2. Pinjaman Poktan
a) Surat Permohonan pinjaman dari POKTAN;
b) Foto Kopi KTP dan KK seuruh anggota POKTAN;
c) Surat Rekomendasi RT dan KK, mengetahui Kepala Kampung;
d) Batas Maximal pinjaman 30 (Tiga Puluh Juta) (Verifikasi Team Survey);
e) Jangka Waktu / Tenor Maxsimal 12 Bulan;
f) Bersedia di Survey ke lokasi
3. Pinjaman UKM Produuktif dengan syarat sebagai berikut :
a) Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman dari Pokmas;
b) Surat Rekomendasi dari Kepala Kampung;
c) S.K. Pokmas yang masih berlaku;
d) Foto Copy KTP Ketua POKMAS dan Bendahara POKMAS;
e) Batas Mazimal Pinjaman 30 (Tiga Puluh Juta) / (Verifikasi Team Survey);
f) Jangka Waktu / Tenor Maximal 4 (empat) bulan;
g) Bersedia di survey ke lokasi .
Dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan yang dilakukan oleh PT. TBMB tidak
dilakukan pencatatan terpisah antara Kas Keluar dan Kas Masuk melainkan hanya
pencatatan pembukuan global yang dirangkum dalam Buku Kas Umum (BKU).
PT. TBMB 2 kali melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai berikut :
1. Pada Tahun Buku 2016 dilaksanakan RUPS pada tanggal 14 Februari 2017 di Hotel Le’man yang beralamat di Kamp. Dwi
Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, dalam pelaksanaan RUPS di tahun buku 2016/2017
tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kab. Tulang Bawang sdr. Heri Wardoyo, sdri. Zaidirina, Beberapa Kepala Dinas
Pemerintahan Kab. Tulang Bawang, Camat Banjar Baru, Banjar Margo, Banjar Agung, Penawar Tama, dan masing masing
pemegang saham dari 47 Tujuh Kepala Kampung, dan para peserta hadir berdasarkan undangan yang dibuat oleh PT
TBMB, dalam kegiatan RUPS tersebut tidak dibuatkan laporan tertulis, tidak ada Berita Acara RUPS hanya laporan RUPS
dalam bentuk pemaparan kegiatan dan rencana PT TBMB.
2. pada Tahun Buku 2017 dilaksanakan RUPS pada bulan Februari 2018 di Rumah Makan Siang Malam Kamp. Cahyo Randu
Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, dalam pelaksanaan RUPS tahun buku 2017/2018 dihadiri oleh Kepala Dinas
DPMPK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) 4 Camat dan 47 Kepala Kampung pemegang saham dan para
peserta hadir berdasarkan undangan yang dibuat oleh PT TBMB, dalam kegiatan RUPS tersebut tidak dibuatkan laporan
tertulis, tidak ada Berita Acara RUPS hanya laporan RUPS dalam bentuk pemaparan kegiatan dan rencana PT TBMB.
PT. TBMB membagikan Deviden SHU kepada Seluruh kampung yang menyertakan modal dan menjadi pemegang saham di PT.
TBMB hanya 1 (satu) kali yaitu dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017 yang dikirim ke Rekening masing-masing kampung
dengan nilai SHU yang berbeda tergantung waktu penyertaan modal yang dilakukan oleh masing-masing kampung tersebut,
Adapun nilai SHU yang diterima sebesar Rp. 244.898,- sampai dengan sebesar Rp. 2.022.777. sehingga total biaya SHU yang
dibagikan kepada masing masing pemegang saham berjumlah sebesar Rp. 84.000,000 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah.
Pada tahun buku 2017 PT TBMB tidak ada SHU yang diberikan kepada Kampung ataupun pemegang saham, Namun pada saat
RUPS tahun buku 2017/2018 yang dilaksanakan di Rumah Makan Siang Malam pada bulan februari 2018, pihak PT. TBMB
memberikan uang transportasi kepada seluruh Kepala Kampung dari 4 Kecamatan dan 4 Camat yaitu Kec. Banjar Agung, Kec.
Banjar Baru, Kec. Banjar Margo dan Kec. Penawartama masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total
pembagian uang Transfortasi tersebut sebesar Rp. 51.000,000 (Lima Puluh Satu Juta Rupiah)
PT Tulang Bawang Maju Bersama sejak bulan desember 2018 sudah tidak berjalan sampai dengan saat ini, dan tidak dilakukan
adanya Rapat atau musyawarah secara resmi kepada Direksi, Komisaris ataupun Kepala Kampung selaku pemegang saham
PENGELOLAAN

18. ASET PT. TULANG BAWANG MAJU BERSAMA SAAT INI
1. Aset barang senilai Rp. 39.215.000,- (tiga puluh sembilan juta
dua ratus lima belas ribu rupiah), berupa :
a. 6 (enam) buah Meja kayu setenah biro;
b. kursi terdiri dari 5 (lima) buah kursi manager, 1 (satu) buah
kursi chitose dan 2 (dua) buah kursi plastik;
c. 1 (satu) unit Genset 300 watt Merk captain;
d. 2 (dua) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
e. 1 (satu) unit dispenser, 1 (satu) buah galon air dan 1 (satu)
buah dudukan dispenser;
f. 2 (satu) unit CPU;
g. 2 (dua) unit monitor;
h. 1 (satu) unit printer Merk epson;
i. 1 (satu) set Perangkat Wi-fi Merk TP-Link;
j. 1 (satu) buah lemari besi (felling kabinet);
k. 1 (satu) unit Laptop Merk Assus Tpe X453S;
l. 1 (satu) unit brankas Merk ICHIBAN;
m. KWH Meter listrik 2.200 watt;
n. Papan nama Perusahaan.
2. Untuk Aset uang PT Tulang Bawang Maju Bersama di Tahun 2018
pada Bulan Desember sebesar 2.355.372.000, sbb :
a. Uang yang ada ditangan Perusahaan (cash on hand) per
tanggal buku 30 Desember 2018 yaitu sebesar kurang lebih
Rp. 13.658.849,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh
Delapan Ribu Dekapan Ratus Empat {uluh Sembilan Rupiah)
yang tersimpan di Rekening Giro Bank BRI an. PT. TULANG
BAWANG MAJU BERSAMA dengan nomor rekening
060501000678302 sebesar Rp. 10.718.452, Bank BNI
dengan Nomor Rekening 2311112222 sebesar Rp. 1.507.923
dan Bank Lampung dengan Nomor Rekening
3880002002096 sebesar Rp. 1.432.474.
b. Uang tagihan pinjaman modal berikut bunga yang terhitung
sampai tanggal buku 30 Desember 2018 sebesar Rp.
2.355.372.000, ada ditangan 33 orang nasabah (debitur)
yang jumlah pinjamannya berbeda-beda yang belum
dibayarkan sampai dengan saat ini.
3. Untuk Aset uang PT Tulang Bawang Maju Bersama di Tahun 2019
pada Bulan Desember sebesar Rp. 2.549.076.150, sbb :
a. Uang yang ada ditangan Perusahaan (cash on hand) per
tanggal buku 30 Desember 2019 yaitu sebesar kurang lebih
Rp. 43.358.849,- tersimpan di Rekening Giro Bank BRI an.
PT. TULANG BAWANG MAJU BERSAMA dengan nomor
rekening 060501000678302 sebesar Rp. 40.418.452, Bank
BNI dengan Nomor Rekening 2311112222 sebesar Rp.
1.507.923 dan Bank Lampung dengan Nomor Rekening
3880002002096 sebesar Rp. 1.432.474.
b. Uang tagihan pinjaman modal berikut bunga yang terhitung
sampai tanggal buku 30 Desember 2019 sebesar Rp.
2.549.076.150, (dua miliar Lima Ratus Empat Puluh
Sembilan Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh
Rupiah), ada ditangan 33 orang nasabah (debitur) yang
jumlah pinjamannya berbeda-beda yang belum dibayarkan
sampai dengan saat ini.
PT. T B M B

19. KETERANGAN AHLI / NASIRUDIN, A.KS, M.M
(Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi & Investasi Desa, Daerah Tertinggal & Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi RI)
1. Bahwa pendirian BUM Desa bersama harus sesuai ketentuan sebagaimana Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Pendirian, Kepengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Pendirian BUM Desa bersama disepakati melalui Musyawarah Antar Desa ( MAD)
- BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.
Dalam hal bentuk organisasi BUM Desa bersama, BUM Desa bersama dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum, unit usaha yang berbadan hukum merupakan bagian dari
unit pengelola usaha BUM Desa Bersama.
Ahli berpendapat melihat dari kronologis yang dijelaskan penyidik bahwa PT. TBMB bukan merupakan bagian/unit usaha Bumdesma/Bumakam.
2. Apabila Bumdesma / Bumakam tidak berdiri dan yang berdiri adalah PT Tulang Bawang Maju Bersama dengan struktur organisasi atau susunan Direksi perusahaan tersebut terdiri dari
perwakilan masing masing Unsur Kepala Kampung, Unsur Kecamatan, Unsur Pengawas Kecamatan. Maka Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Kepengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Modal BUM Desa Pasal 17
a. Modal awal BUM Desa yang bersumber dari APB Desa
b. Modal BUM Desa terdiri atas
- Penyertaan modal Desa; dan
- Penyertaan modal masyarakat Desa.
Berdasarkan ketentuan dimaksud penyertaan modal desa hanya dapat diperuntukan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) / Badan Usaha Milik Desa Bersama
(BUM Desma).

20. KETERANGAN AHLI PERBENDAHARAAN NEGARA / SYAKRAN RUDI, S.E., M.M
1. Terhadap penyertaan modal dari pemerintahan desa/kampung kepada PT. TBMB, jika dibuktikan bahwa PT. TBMB adalah perusahaan swasta dan bukanlah Badan Usaha yang didirikan oleh 47 kampung dan PT. TBMB bukanlah
Bumakam sebagaimana yang dimaksud pada saat 47 kampung yang ada di 4 kecamatan yaitu Kec. Banjar Baru, Kec. Banjar Agung, Kec. Banjar Margo dan Kec. Penawartama, dalam hal ini pemerintah karakternya sebagai
individu, dimana terdapat dua tujuan utamanya adalah menyediakan layanan publik dan mencari keuntungan dimana tentunya kedua tujuan tersebut tetap ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintahan
berkenaan. Jika PT. TBMB adalah perushaan swasta bukanlah Badan Usaha yang didirikan oleh 47 kampung, maka dikarenakan Pemerintah tidak diperkenankan melakukan penyertaan modal ke perusahaan swasta, maka
langkah penyertaan modal dari pemerintahan desa/kampung kepada PT. TBMB tidak sesuai dengan pengaturan Undang-undang bidang Keuangan Negara yaitu UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pasal 24
dimana Pemerintah dalam melakukan penyertaan modal hanya dapat dilakukan kepada perusahaan negara/ perusahaan daerah.
2. bahwa penyertaan modal dari pemerintahan desa/kampung yang telah ditetapkan pada APBKam untuk penyertaan modal kepada Bumdesma/Bumakam namun fakta yang didapat berdasarkan kronologis yang telah dijelaskan
diatas bahwa Bumdesa/Bumakam tersebut tidak pernah terbentuk dan penyertaan modal dari desa tersebut langsung ke suatu perseroan yaitu PT. TBMB sebagai sebuah perusahaan swasta, maka kesalahan dalam pengelolaan
keuangan 47 kampung yang ada di 4 kecamatan yaitu Kec. Banjar Baru, Kec. Banjar Agung, Kec. Banjar Margo dan Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang adalah kesalahan dalam penyertaan modal dari kas 47 kampung
kepada PT. TBMB sebagai sebuah perusahaan swasta, dengan demikian maka tentunya status usaha yang dijalankan oleh Direksi PT. TBMB dari penyertaan modal 47 kampung yang ada di 4 kecamatan yaitu Kec. Banjar Baru,
Kec. Banjar Agung, Kec. Banjar Margo dan Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang adalah tidak sah sebagai pengeluaran yang membebani anggaran 47 kampung.
3. yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur. Berkurangnya asset/ kekayaan ini dapat terjadi
antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara/Daerah berkurang
secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara/Daerah terlepas dari kepemilikan Negara/Daerah secara melanggar / melawan hukum.
Dengan mengacu pada definisi dimaksud, keluarnya uang dari kas 47 kampung yang ada di 4 kecamatan yaitu Kec. Banjar Baru, Kec. Banjar Agung, Kec. Banjar Margo dan Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang sebagai
penyertaan modal dari pemerintahan desa langsung kepada PT. TBMB yang tidak seharusnya sejumlah uang tersebut keluar dari kas 47 kampung, dan hal tersebut disebabkan karena perbuatan melawan hukum maka penyertaan
modal dari pemerintahan desa langsung kepada PT. TBMB merupakan penyebab terjadinya Kerugian Negara, dan status dari uang penyertaan modal tersebut adalah bagian dari Kerugian negara.
4. Bahwa tentang kerugian Negara hal tersebut diatur dalam pasal 1 UU 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Kerugian Negara adalah berkurangnya uang atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya karena suatu
perbuatan melawan hukum baik lalai maupun disengaja. Pada keadaan keluarnya uang dari kas 47 kampung yang ada di 4 kecamatan yaitu Kec. Banjar Baru, Kec. Banjar Agung, Kec. Banjar Margo dan Kec. Penawartama Kab.
Tulang Bawang sebagai penyertaan modal dari pemerintahan desa langsung kepada PT. TBMB yang tidak seharusnya sejumlah uang tersebut keluar dari kas 47 kampung, hal tersebut telah memenuhi keadaan kerugian Negara,
yaitu keadaan dimana terjadinya kekurangan uang akibat perbuatan melanggar/melawan hukum yaitu penyertaan modal tersebut tidak sesuai dengan UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pasal 24 dimana
Pemerintah dalam melakukan penyertaan modal hanya dapat dilakukan kepada perusahaan negara/ perusahaan daerah dan secara spesifik penyertaan modal kepada PT. TBMB tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan
APBKam 47 kampung yang ada di 4 kecamatan yaitu Kec. Banjar Baru, Kec. Banjar Agung, Kec. Banjar Margo dan Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang.
5. Kerugian Negara dalam perspektif hukum keuangan negara yang dimuat dalam definisi kerugian negara adalah merupakan suatu akibat yang berbentuk nyata dan pasti terjadinya kekurangan uang atau aset negara. Kekurangan
uang atau aset negara tersebut secara teori disebabkan oleh (Causalatite Verband) suatu perbuatan melawan hukum ataupun lalai dimana perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum tata kelola
keuangan negara yang dalam perkara ini adalah keluarnya uang dari kas 47 kampung yang ada di 4 kecamatan yaitu Kec. Banjar Baru, Kec. Banjar Agung, Kec. Banjar Margo dan Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang sebagai
penyertaan modal dari pemerintahan desa langsung kepada PT. TBMB yang tidak seharusnya sejumlah uang tersebut tidak keluar dari kas 47 kampung. Hal demikian sejalan denga pemikiran yang muncul dalam proses
penyusunan undang-undang bidang keuangan negara, bahwa perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dapat disebabkan oleh berbagai pihak baik pegawai negeri maupun pihak ketiga atau non pegawai negeri.
Sehubungan dengan penyertaan modal kepada PT. TBMB yang tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pasal 24 dan penyertaan modal tersebut tidak dapat
dibenarkan karena tidak sesuai dengan APBKam 47 kampung yang ada di 4 kecamatan yaitu Kec. Banjar Baru, Kec. Banjar Agung, Kec. Banjar Margo dan Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, yang mana keadaan tersebut
menyebabkan terjadinya kerugian Negara, maka pihak yang dapat di mintai pertanggung jawaban akibat kerugian Negara dimaksud adalah siapa saja, baik pegawai negeri maupun pihak ketiga atau non pegawai negeri yang
menyebabkan terjadinya kerugian Negara tersebut.

21. KETERANGAN AHLI HUKUM KORPORASI / Prof. Dr. NINGRUM NATASYA SIRAIT, S.H., M.Li.
1. Berdasarkan kronologis yang dijelaskan kepada Ahli, maka terhadap pengurusan dan pengelolaan PT. TBMB yang sudah tidak berjalan sejak 2018 s.d. saat ini, maka Direksi harus melaksanakan RUPS untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengurusan perseroan kepada Pemegang Saham yakni Kepala Kampung. Dalam hal, Direksi TIDAK melaksanakan RUPS tersebut, maka Dewan Komisaris dapat meminta kepada
Direksi untuk dilaksanakan RUPS. Namun, dalam hal Dewan Komisaris pun TIDAK melaksanakan RUPS, maka Pemegang Saham yakni Kepala Kampung dapat mengajukan permintaan izin dilaksanakannya RUPS untuk
memanggil pengurus perseroan (Direksi dan Dewan Komisaris) guna mempertanggungjawabkan pengurusan dan pengelolaan perseroan sejak 2018 s.d. saat ini.
2. Keseluruhan Pemegang Saham PT. TBMB di dalam Akta Pendirian yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri secara inpersoon (orang perseorangan), tanpa mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama
Kampung/Desa, maka demi hukum pendirian perseroan tersebut menjadi cacat hukum. Sebab tidak terpenuhinya syarat sahnya pendirian Perseroan Terbatas (PT) sebagai Badan Usaha Milik Kampung (BUMAKAM) sebagaimana
dipersyaratkan di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP BUMDes tersebut, menyatakan
bahwasanya “BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan,
dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Nah, PT. TBMB merupakan Badan Usaha Milik Kampung yang berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Siapa yang
mewakili kampung atau desa adalah Kepala Kampung atau Kepala Desa. Dalam konteks ini, jika pemegang saham PT. TBMB tidak mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama kampungnya masing-masing di dalam
pendirian PT. TBMB, maka pendirian PT. TBMB tersebut tidak memenuhi aturan pendirian BUMDes sebagaimana diamanatkan UU Desa dan PP BUMDes. Dalam hukum, apabila syarat-syarat pendirian perseroan tidak dipenuhi,
maka subjek-subjek hukum yang bertindak tersebut tidak memenuhi syarat formil dari pendiriannya, sehingga pendirian perseroan tersebut menjadi cacat hukum, dan karenanya menjadi batal demi hukum. Secara hukum, ke-47
kampung tersebut seyogyanya adalah pemilik/pemegang saham atas PT. TBMB, namun dalam hal kepala-kepala kampung tersebut dalam melakukan tindakan hukum berupa penandatanganan akta pendirian PT. TBMB tidak
bertindak untuk dan atas nama masing-masing kampung, maka pemegang saham PT. TBMB adalah subjek hukum orang perseorangan, bukan mengatasnamakan kampung. Sehingga, kepemilikan saham PT. TBMB adalah milik
orang perseorangan, bukan milik masing-masing kampung.
3. Terhadap pinjaman Rp. 350.000.000,- kemudian terdapat pengembalian uang sebesar Rp. 250.000.000,- yang tidak masuk ke dalam Kas PT. TBMB merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dalam konteks perseroan. Sebab,
setiap perseroan mempunyai identitas, maka setiap perseroan tentunya mempunyai NPWP dan juga nomor rekening bank tersendiri yang terdaftar atas nama perseroan tersebut. Jadi, setiap pembayaran harus masuk ke dalam
rekening perseroan, barulah dibukukan oleh bagian keuangan perseroan. Dalam konteks, terdapat pengembalian, akan tetapi tidak dimasukkan ke dalam Kas Perseroan, maka kuat dugaan Ahli telah terjadi tindak pidana
penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 379 KUH.Pidana. Sebagaimana Pasal 155 UU No. 40 Tahun 2007, maka ketentuan hukum pidana dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak-
pihak yang melakukan tindak pidana di bidang perseroan. Salah satu contohnya, penggelapan dalam jabatan berdasarkan Pasal 379 KUH.Pidana.
4. Dalam konteks, terdapat penggunaan uang perseroan yang diperuntukkan guna kepentingan pribadi Komisaris Perseroan, maka hal tersebut telah melanggar doktrin ultra vires dimana baik direksi ataupun dewan komisaris dilarang
melakukan tindakan-tindakan di luar dari maksud dan tujuan perseroan didirikan sebagaimana dimaksud dalam AD/ART Perseroan. Dalam hal ini, kuat dugaan Ahli, bahwasanya Sdr. “TA” telah melakukan tindakan yang di luar
kewenangannya (ultra vires), sehingga dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks perseroan. Karenanya dapat dimintai pertanggungjawabannya, baik secara keperdataan untuk menuntut
pengembalian pinjaman tersebut, maupun secara hukum pidana, untuk menuntut perbuatannya yang menggunakan uang perseroan untuk kepentingannya pribadi Mengenai delik pidananya dapat diminta keterangan Ahli pidana.
5. Menurut pendapat Ahli, tentunya Sdr. “ES” dan Sdr. “TA” maupun jajaran pengurus dan pihak-pihak terkait lainnya, tidak menjalankan pengurusan dan pengelolaan perseroan dengan tanggungjawab dan itikad baik sebagaimana
diamanatkan Pasal 97 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Ukuran tanggung jawab dan itikad baik tersebut terdapat dalam doktrin-doktrin sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yakni: Prinsip kehati-hatian (prudent principle); prinsip kepedulian (duty of care); prinsip kesetiaan (duty of
loyality); prinsip kepatuhan pada hukum (duty of abiding the law); prinsip tidak benturan kepentingan (no conflict of interest); pirnsip bertindak di luar wewenang (ultra vires); prinsip tidak melanggar anggaran dasar (statutory duty);
prinsip tidak memiliki kompetensi (incompetence); dan prinsip mengutamakan kesempatan (corporate opportunity).

22. Berdasarkan hasil penyidikan dan fakta-fakta yang diperoleh diduga telah terdapat penyimpangan
dan perbuatan melawan hukum dalam pendirian BUMAKAM, penyertaan modal dan pengelolaan
keuangan oleh PT. Tulang Bawang Maju Bersama sehingga berpotensi merugikan keuangan negara,
oleh sebab itu penyidik berkeyakinan telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI
Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
KESIMPULAN
PENUTUP
Demikian perkembangan hasil penyidikan ini dipaparkan, selanjutnya dimohon dengan hormat saran
dan pendapatnya sebagai langkah untuk menentukan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan
oleh penyidik untuk penyempurnaan dan percepatan penanganan perkara.

23. SEKIAN &
TERIMA KASIH
“FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM”