Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas kebijakan penyusunan indikator kinerja di pemerintah provinsi Jawa Tengah tahun 2021 berdasarkan peraturan dan perundang-undangan terkait.
1. Salatiga, 24-25 NOVEMBER 2021
KEBIJAKAN PENYUSUNAN
INDIKATOR KINERJA
DI PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH
2021
2. designed by tinyPPT.com
1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja;
3. Permenpan Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja
Utama;
4. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan 8 Tahun 2021 tentang Sistem
Manajemen Kinerja PNS
4. SAKIP
IMPLEMENTASI SAKIP
Pemerintah belum bersih, kurang
akuntabel dan berkinerja rendah.
Pemerintah belum efektif dan
efisien.
Pelayanan publik masih buruk.
Pemerintah yang bersih, akuntabel,
dan berkinerja tinggi.
Pemerintah yang efektif dan efisien.
Pelayanan publik yang baik dan
berkualitas.
From:
Bad Governance
To:
Good Governance
RENCANA
STRATEGIS
SISTEM
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
PERJANJIAN
KINERJA
PENGUKURAN
KINERJA
PENGELOLAAN
DATA KINERJA
PELAPORAN
KINERJA
REVIU DAN
EVALUASI
KINERJA
5. Inti Akuntabilitas Kinerja :
KINERJA YANG
DIRENCANAKAN
KINERJA YANG
DIPERJANJIKAN
KINERJA YANG
DILAKSANAKAN
KINERJA YANG
DILAPORKAN
KINERJA YANG
DIEVALUASI
Clarity about objectives
Outcomes
Link between objectives and means
Outputs, processes and inputs
Information on results
Performance indicators SMART
Targets for results
Measurable & Logic
Renc Jk
MenengahRP
JM Renstra
Renc Jk Thn
RKP, Renja
RKA
Perjanjian Kinerja
DIPA
Monev Berkala
(3bln)
Lap Kinerja
Evaluasi Kinerja
Keselarasan (Aligment)
:
Berorientasi Hasil (Outcome)
6. designed by tinyPPT.com
SKP
berdasarkan
PP 30/2019 dan
Permenpanrb
8/2021
1
NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
1 USULAN PERSETUJUAN TEKNIS
KENAIKAN
PANGKAT PEGAWAI DISUSUN
SECARA
AKURAT DAN DISELESAIKAN TEPAT
WAKTU
1. % USULAN PERSETUJUAN TEKNIS YANG MEMENUHI
SYARAT/TIDAK BTL
2. % KENAIKAN USULAN PERSETUJUAN TEKNIS
YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU
DIBANDINGKAN PERIODE KP YANG SAMA
TAHUN LALU
95 - 100%
30 - 50%
Perlu disusun indikator
kinerja individu
7. CATATAN PENTING TENTANG KINERJA
2
4
6
Program/kegiatan hanya
merupakan strategi
mencapai kinerja
Tdk memiliki DPA bukan
berarti tdk dapat berki-
nerja/tdk dituntut
berkinerja
Penyusun PK/SKP mem-
pertanggungjawabkan
kinerja kpd atasan
1
5
Lebih berkaitan dg apa
yg akan dihasilkan dari
suatu aktifitas
3
Tidak identik dengan
anggaran program/
kegiatan
Semua jabatan dg demikian
menyusun perjanjian kinerja
(PK)/SKP
KINERJA
8. StrategiOptimalisasiImplementasiManajemenKinerja(SAKIP)
Six Boxes
of
Strategies
PerjanjianKinerja/SKP
• Inline dg kinerjaunit
• Inline dg kinerjaatasan
• Disertai indicator & target
kinerja
PenguatanKelembagaan
berbasis kinerja(PBO)
• Struktur
• Tugas fungsi
• Jabatan
• Tata kerja
PenajamanProsesBisnis
Pencapaian Kinerja
• Lintas sector
• Paling logis
• Paling efisien
PenajamanCascadingKinerja
• Visi, misi, tujuan, sasaran pemda,
program pemda, sasaran OPD,
program OPD
• Disertai indicator & meta indikator
Sistem MonevKinerjaPersonal
• SKPOnline
• Dialog Kinerja Atasan – Bawahan
• Penilaian Kinerja online
• Rekap Presensi Online
• Rewarding (TPP)
SistemMonevKinerjaInstansi
• Logical Framework Program, KAK
• Rencana Operasional Pelaksanaan
Kegiatan (ROPK)
• Anggaran Kas
• Monev Timbal Balik per Triwulan
• Rakordal (Rapotan Kinerja) per
Triwulan
3
2
1
6
5 4
9. Monitoring&EvaluationSystemofPersonalPerformances
Berdasarkan capaian kinerja instansi,
kinerja individu dan kedisiplinan
Step
5
Rewarding(TPP)
PerformanceAppraisal
Penilaian bulanan capaian target kuantitas
dan kualitas oleh atasan
Step
4
DialogKinerjaAtasan- Bawahan
Memastikan adanya pembinaan kinerja
oleh atasan
Step
3
T
argeting
Target kuantitas, kualitas, tahunan, bulanan
sesuai ROPK dan Angkas
Step
2
kinerja atasan
MenyusunSKP
• Sesuai DPA, Perjanjian Kinerja, Tusi,
Tim
Lintas Sektor,
• SKP harus inline dg kinerja instansi dan
Step
1
10. IndikatorKinerjaIndividuyangBaik
Berjenjang sesuai wewenang
jabatan, makin tinggi makin
komplek
3.
Memiliki landasan regulasi/
kebijakan/akademis. Misal
merujuk pd RPJMD,
peraturan sektoral
SMART: Spesifik, terukur, dapat dicapai, logis
tidak terbalik-balik, berbatas waktu
Kata kunci: pahami faktor2 pembentuk kinerja
1.
GOAL
2.
Inline dengan IKI
atasan, kolaboratif
dengan kinerja unit
yang lain
4.
12. STRUKTURINDIKATOR KINERJAINDIVIDU
GUBERNUR
(MERUJUK
RPJMD)
SASARAN
PEMDA
INDIKATOR SASARAN PEMDA & TARGET
KINERJA
SEKDA/ASISTEN
(MERUJUK
RPJMD)
SASARAN PROGRAM
PEMDA
INDIKATOR PROGRAM PEMDA & TARGET
KINERJA
STAF AHLI
(MERUJUK TUGAS/FUNGSI DAN
KEWENANGAN
YG DIDELEGASUKAN OLEH GUBERNUR)
SASARAN
TUGAS/FUNGSI
INDIKATOR OUTPUT-OUTCOME
TUGAS/FUNGSI
ESELON II, ESELON III Ka.
OPD
(MERUJUK RENSTRA)
SASARAN PERANGKAT DAERAH
(OUTCOME)
INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH & TARGET
KINERJA
ESELON III
(MERUJUK
RENSTRA)
SASARAN PROGRAM OPD
(OUTCOME)
INDIKATOR
PROGRAM
ESELON 4/
(MERUJUK
RENSTRA/RENJA)
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
TOLOK UKUR KINERJA
KEGIATAN
FUNGSIONAL &
PELAKSANA
(MERUJUK RKO)
SUB OUTPUT
KEGIATAN/SUBKEGIATAN
OUTPUT DARI TAHAPAN
KEGIATAN/SUBKEGIATAN
1. Sasaran/Program/Kegiat
an/Subkegiatan/Tahapa
n kegiatan merupakan
dasar penyusunan PK
dan IKI masing masing
2. PK/IKI menjadi dasar
pengisian Rencana
Kinerja SKP
3. Atasan langsung mela
kukan pendampingan,
supervise kinerja
bawahan
4. Kinerja bawahan lang-
sung menopang kinerja
atasn langsung
13. Perjanjian Kinerja dalam Konteks Performance Based Organization
PIHAK I (BAWAHAN/PENERIMA
AMANAH)
PIHAK II
(ATASAN/
PEMBERI AMANAH)
Bp. Gubernur -
Sekretaris Daerah Gubernur
Asisten Sekda Sekda
Staf Ahli Gubernur
Inspektur/Sekretaris DPRD/Ka.
Dinas/Satpol PP/Badan/Biro
Gubernur
Ka. UPT, Ka. Bidang Ka. Dinas/Badan
Ka. Bagian Ka. Biro
Ka. Seksi/Ka. Subbid di OPD selain
Bahubda dan UPT
Ka. Bidang;
Ka. Subbid/Ka. Subbag di Bahubda Ka. Bahubda
Ka. Subbag/Ka. Seksi/Ka. Subbid di
UPT
Ka. UPT
Ka. Subbag di Biro Ka. Bagian
Note:
Program/kegiatan/subkegiatan sesuai Permendagri
90/2019 menjadi instrument pencapaian target RPJMD
PK menjadi dasar penyusunan LKjIP
PK menjadi dasar penyusunan SKP
