Dokumen tersebut membahas upaya-upaya reformasi kultural dan peningkatan kinerja Kepolisian Republik Indonesia agar menjadi lebih profesional dan terpercaya oleh masyarakat. Beberapa upaya yang disebutkan meliputi menekan budaya korupsi, meningkatkan pelayanan publik, serta meningkatkan profesionalisme dan stabilitas ketertiban masyarakat.

1. KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. M. TITO KARNAVIAN, MA, Ph.D
JAKARTA, JULI 2016

2. 2 Profesional Modern & Terpercaya
DEMOKRATISASI
SEJAK 1998
- Samuel Huntington
- Francis Fukuyama
GLOBALISASI
-Alfin Toffler
MENGUATNYA LEGISLATIF
MENGUATNYA MEDIA (PILAR KE-4)
MENGUATNYA CIVIL SOCIETY &
LEMBAGA INTERNASIONAL
TUNTUTAN KEBEBASAN INDIVIDU (HAM)
MENUJU MASYARAKAT INFORMASI

3. 3 Profesional Modern & Terpercaya
- OTOKRASI
- OLIGARKHI
DEMOKRASI
KEKUASAAN
DITANGAN RAKYAT
PUBLIC TRUST
1. PUBLIC LEGITIMACY
2. PUBLIC CONSENT
vs
SEMUA ELEMEN
NEGARA
SURVIVE UTK

4. 4 Profesional Modern & Terpercaya
PUBLIC
TRUST
THD POLRI
RENDAH
MASIH BANYAKNYA
KEJAHATAN/PELANGGARAN
KURANGPROFESIONAL DALAM GAKKUM
PERILAKU KORUPTIF
LAYANAN PUBLIK YG TIDAK SIMPATIK
AROGANSI KEKUASAAN/KEWENANGAN
KEKERASAN EKSESIF
KINERJA
KULTUR
1. KEWENANGAN DIREDUKSI
2. RESTRUKTURISASI/ REORGANISASI
3. DIGANTI/DIAMBIL ALIH OLEH INSTITUSI LAIN
CONTOH : DOKTRIN DWI FUNGSI ABRI
DAMPAK

5. 5
CITRA POLRI
“JAJAKPENDAPAT KOMPAS 1999 – 2016”

6. 6 Profesional Modern & Terpercaya
REFORMASI
KULTURAL
KINERJA
POLRI
SURVIVE
SBG ASSET
+
PILAR UTAMA
NEGARA
MANAJEMEN
MEDIA
PENINGKATAN
PUBLIC
TRUST

7. 7 Profesional Modern & Terpercaya
1. REFORMASI KULTURAL
a. MENEKAN BUDAYA KORUPTIF
b. SOSOK POLISI YANG HUMANIS
2. PERBAIKAN LAYANAN PUBLIK
3. PENINGKATAN PROFESIONALISME DALAM
GAKKUM
4. PENINGKATAN STABILITAS KAMTIBMAS
5. MANAJEMEN MEDIA

8. 8
1. MEMBUAT SISTEM PENCEGAHAN – HILANGKAN BUDAYA HEDONIS &
KOMPETISI / PAMER KEKAYAAN
a. LHKPN + SANKSIINTERNAL
b. PEMBELIAN BARANG MEWAH
c. ATURAN BISNIS ANGGOTA POLRI
d. AKTIFKAN “WHISTLE BLOWER” INTERNAL
2. PERBAIKAN SISTEM REKRUTMEN DAN PENDIDIKAN YG TDK KORUPTIF
3. MENENTUKAN “ROLE MODEL” SETIAP SATUAN DAN PEMBERIAN
REWARDNYA
4. PENEMPATAN PERSONEL REFORMIS DAN BERKOMPETENSIPADA
JABATAN-JABATAN STRATEGIS
5. PERBAIKAN KESEJAHTERAAN
a. KENAIKAN PEMENUHAN TUNJANGAN KINERJA BERTAHAP
b. ASURANSI KESEHATAN
c. PERUMAHAN : APBN, APBD, CSR
6. KENAIKAN BELANJA BARANG DAN MODAL SECARA BERTAHAP
Profesional Modern & Terpercaya

9. 9
MELAKSANAKAN SOSIALISASI :
1. LAMPU ROTATOR WARNA UNGU DI SETIAP SATUAN & RANMOR
2. PERBANYAK PERSONEL TURUN KE TITIK2 RAWAN MACET, LANGGAR,
LAKA LANTAS & PREMANISME. BILA PERLU APEL PAGI DIUNDUR
SETELAH JAM RAWAN MACET
3. PEMBINAAN MENTAL DAN PERILAKU PADA SETIAP SATUAN
4. SOSIALISASI “SENYUM – SAPA – SALAM”
5. PERKUAT BHABINKAMTIBMAS
6. PIMPINAN TURUN KE BAWAH – BLUSUKAN
7. PERBANYAK FORUM DIALOG – KOMUNIKASI DENGAN ELEMEN-
ELEMEN MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN TNI
8. DEKATKAN HUBUNGAN POLRI DENGAN TNI PADA SEMUA LEVEL BAIK
FORMAL MAUPUN INFORMAL
9. DEKATKAN HUBUNGAN POLRI DENGAN APARAT PENEGAK
HUKUM LAINNYA
Profesional Modern & Terpercaya

10. 10
1. PERBAIKAN SISTEM PELAPORAN MASYARAKAT KEPADA POLRI,
BERBASIS IT
2. DORONG INISIATIF SATUAN-SATUANUNTUK PERBAIKI SISTEM
LAYANAN PUBLIK MASING2, MISAL : SIM, STNK, BPKB ONLINE
 BERIKAN REWARD + PUNISHMENT
3. PERBAIKAN RUANG SPKT YANG BERSAHABATDAN
PROFESIONAL
4. PERBAIKAN KUALITAS DAN SIKAP PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
5. PEMENUHANSTANDARD PERLENGKAPANPERORANGAN
PERSONELBERSERAGAM (PLUIT, BORGOL,TONGKAT POLISI,
SENTER DLL)
6. PERSINGKAT “QUICK RESPONSE”
7. INTEGRATED CALL CENTER
Profesional Modern & Terpercaya

11. 11
1. MENGHILANGKAN PUNGUTAN LIAR, PEMERASAN DAN
MAKELAR KASUS DALAM PROSES PENYIDIKAN
 REWARD & PUNISHMENT
2. MENGHILANGKAN KECENDERUNGAN REKAYASA DAN
BERBELIT-BELIT DALAM PENANGANAN KASUS
 MEMBUAT SISTEM REWARD & PUNISHMENT
3. PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYIDIKAN DAN
SERTIFIKASI PENYIDIK
4. PENINGKATAN SINERGI CJS / PENEGAK HUKUM LAINNYA
5. PENINGKATAN ANGGARAN PENYIDIKAN
6. MODERNISASI TEKNOLOGI PERALATAN PENYIDIKAN
Profesional Modern & Terpercaya

12. 12
1. PRIORITASKAN KASUS-KASUS BERIMPLIKASI KONTIJENSI
 TERORISME
 KONFLIK SOSIAL / RUSUHMASSAL
2. LAKUKAN LANGKAH2 PROAKTIF (INTEL, BINMAS), AKTIFKAN TIM
TERPADU PENANGGULANGAN KONFLIKSOSIAL (UU 7/2012, INPRES
2/2013, UU 1/2014)
 LAKUKAN PEMETAAN (MAPPING) POTENSI KONFLIK SEJAK DINI
 CARI SOLUSI
 KOMUNIKASI/ DIALOG
3. PRIORITASKAN PENANGANAN KASUS2 KONVENSIONAL YG
MERESAHKAN MASY : NARKOBA, KORUPSI, CURAS, PEMBUNUHAN,
KEJAHATAN THD PEREMPUAN DAN ANAK
4. INTENSIFKAN PENANGANAN KASUS2 THD KEKAYAAN NEGARA
 CARTEL KOMODITAS
 KEJAHATAN THD LINGKUNGAN
5. TRANSNATIONAL CRIME : HUMAN TRAFFICKING, NARKOBA DLL
Profesional Modern & Terpercaya

13. 13
1. PENDEKATAN THD MEDIA MAINSTREAM
(KONVENSIONAL)
2. KELOLA “SOCIAL MEDIA”
3. GUNAKAN INTELIJEN MEDIA
4. ANGKAT KEBERHASILAN
5. TEKAN BERITA NEGATIF
6. RESPON CEPAT DAN SEGERA NETRALISIR
SENTIMEN NEGATIF
7. KELOLA “TRENDING TOPIC”
Profesional Modern & Terpercaya

14. 14