Pengelolaan Keuangan Negara

2. Anggota Kelompok:
 Agefia Aulita Permata P (03)
 Fanessa Fatimah Putri (11)
 Kevin Meilina Agatha (15)
 Mahendra (17)
 Sri Utami (28)
XII MIPA 3
SMAN 5 MALANG

3. Keuangan Negara
Menurut UU RI Nomor 17 tahun 2003,
keuangan negara adalah semua hak dan
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan
uang, serta segala sesuatu baik berupa uang /
barang yang dapat dijadikan milik negara
berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut.

4. Ketentuan Konstitusional tentang
Keuangan Negara
UU / UUD 1945 ISI
UU No. 17 tahun 2003 Penjelasan atas Keuangan Negara
UUD 1945 pasal 23 (1) APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan
negara ditetapkan setiap tahun demi kemakmuran
rakyat.
(2) RAPBN diajukan Presiden untuk dibahas DPRD
dengan pertimbangan DPD
(3) Jika DPR tidak menyetujui RAPBN oleh presiden,
maka pemerintah menjalankan APBN tahun lalu.
UUD 1945 pasal 23A Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
ditetapkan oleh UU
UUD 1945 pasal 23B Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan UU
UUD 1945 pasal 23C Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur
dengan UU
UUD 1945 pasal 23D Negara memiliki suatu bank sentral yang diatur
dengan UU

5. Sumber Keuangan Negara
 Pajak
 Retribusi
 Keuntungan BUMN/BUMD
 Denda dan sita
 Pencetakan uang
 Pinjaman
 Sumbangan, hadiah, dan hibah
 Penyelenggaraan undian berhadiah

6. PAJAK
 Pajak merupakan pungutan yang dilakukan
oleh pemerintah terhadap wajib pajak tertentu
berdasarkan undang-undang, tanpa ada
imbalan langsung bagi pembayarnya.
 Contoh: PPh, PBB, cukai, bea materai, dll.

7. RETRIBUSI
 Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan
oleh pemerintah berdasarkan undang-undang,
di mana pemerintah memberikan imbalan
langsung bagi pembayarnya.
 Contoh: retribusi pasar, parkir, pelayanan
medis, pembayaran uang sekolah, dll.

8. Keuntungan BUMN/BUMD
 Sebagai pemilik BUMN, pemerintah pusat
berhak memperoleh bagian laba yang
diperoleh BUMN.
 Demikian pula dengan BUMD, pemerintah
daerah sebagai pemilik BUMD berhak
memperoleh bagian laba BUMD

9. DENDA dan SITA
 Pemerintah berhak memungut denda atau
menyita asset milik masyarakat, apabila
masyarakat diketahui telah melanggar
peraturan pemerintah.
 Contoh: denda pelanggaran lalulintas,
penyitaan jaminan atas hutang yang tidak
tertagih, dll

10. PENCETAKAN UANG
 Pencetakan uang umumnya dilakukan
pemerintah dalam rangka menutup defisit
anggaran.
 Penentuan besarnya jumlah uang yang
dicetak harus dilakukan dengan cermat, agar
pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi.

11. PINJAMAN
 Pinjaman pemerintah merupakan sumber
penerimaan negara, yang dilakukan apabila
terjadi defisit anggaran.
 Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun
luar negeri.
 Sumber pinjaman bisa berasal pemerintah,
institusi perbankan, institusi non bank,
maupun individu

12. Sumbangan, Hadiah, dan Hibah
 Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat
diperoleh dari dalam maupun luar negeri.
 Tidak ada kewajiban pemerintah untuk
mengembalikan sumbangan, hadiah, atau
hibah.

13. Penyelenggaraan Undian Berhadiah
 Pemerintah dapat menyelenggarakan undian
berhadiah dengan menunjuk suatu institusi
tertentu sebagai penyelenggara.
 Jumlah yang diterima pemerintah adalah
selisih dari penerimaan uang undian dikurangi
dengan biaya operasi dan besarnya hadiah
yang dibagikan.

14. Masalah dalam pengelolaan
keuangan negara
1. Rendahnya efektivitas dan efesiensi penggunaan
uang pemerintah akibat maraknya pembiayaan
kegiatan negara.
2. Kurang adanya skala prioritas yang terumuskan
secara tegas dalam proses pengelolaan keuangan
negara yang menimbulkan pemborosan sumber daya
publik.
3. Menuntut dilakukannya reformasi menejemen
keuangan pemerintah adalah terjadinya kebocoran
dan penyimpangan.
4. Rendahnya profesionalisme aparat pemerintah
dalam mengelola anggaran publik.

15. Asas asas pengelolaan
keuangan negara
 Asas kesatuan : menghendaki agar semua
pendapatan dan belanja negara di sajikan dalam
satu dokumen anggaran.
 Asal universalitas : mengharuskan setiap
transaksi keuangan ditampilkan secara utuh
dalam dokumen anggaran.
 Asas tahunan : membatasi masa berlakunya
anggaran untuk satu tahun tertentu.
 Asas spesialitas : mewajibkan agar kredit
anggaran yang di sediakan terperinci secara jelas
peruntukannya.

16. Mekanisme Pengelolaan
Keuangan Negara
 UU RI No. 17 tahun 2003 pasal 6 ayat (1) menjelaskan
bahwa presiden bertanggung jawab atas kegiatan
pengelolaan negara.
 UU RI No. 17 tahun 2003 pasal 6 ayat (2) menjelaskan
bahwa presiden mendelegasikan kekuasaan pengelolaan
keuangan negara kepada Menteri Keuangan, Menteri /
Pimpinan Lembaga Negara, dan kepala daerah.
 Menurut UUD 1945 pasal 23 ayat 2, Presiden menyusun
RAPBN setiap tahun, diajukan pada DPR untuk dibahas
bersama DPD.

17. Menteri Keuangan
 Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi
makro;
 Menyusun rencana APBN dan rancangan perubahan
APBN;
 Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;
 Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang
telah ditetapkan negara;
 Melaksanakan fungsi bendahara umum negara;
 Menyusun laporan keuangan;

18. Menteri / Pimpinan Lembaga Negara
 Menyusun rancangan anggaran kementerian negara;
 Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 Melaksanakan anggaran kementerian negara;
 Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak
dan menyetorkannya ke Kas Negara;
 Mengelola utang piutang negara yang menjadi tanggung
jawabnya;
 Mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung
jawabnya;
 Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian
negara.

19. Kepala Daerah
 Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
APBD
 Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan
APBD
 Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang
telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
 Menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

20. Bank Sentral
Republik Indonesia
 Bank sentral adalah pembina dan pengawas
bank.
 Kewenagan bank sentral:
a. Memberi/mencabut, atau mengajukan
rekomendasi pemberian izin usaha kepada
bank.
b. Mengatur, mengawasi, dan memberi sanksi
kepada bank.

21. Bank Indonesia
 BI merupakan lembaga negara yang independen,
bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak
lainnya.
 Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai
tujuan tunggal: “memelihara kestabilan rupiah”.
 Tugas Bank Indonesia:
 Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
 Mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran.
 Mengatur dan mengawasi bank.

22. Ketentuan konstitusional tentang BPK :
 Pasal 23E ayat 1 - 3
 Pasal 23F ayat 1-2
 Pasal 23G ayat 1-2
Peran Badan Pemeriksa Keuangan
dalam UUD 1945

23. Tugas dan wewenang BPK
 Memeriksa tentang tanggung jawab keuangan
negara. Hasil pemeriksaannya di beritahukan kepada
DPR.
 Memeriksa semua pelaksanaan APBN
1.Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang
keuangan negara.
2.Memeriksa semua pelaksanaan APBN.
3.Pelaksanaan pemerintah dilakukan berdasarkan
ketentuan UU.
4.Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada
DPR.

24. Kedudukan BPK
 BPK dalam pelaksanaan tugasnya terlepas
dari pengaruh kekuasaan pemerintah, akan
tetapi tidak berdiri diatas pemerintah.