2. • AMDAL adalah kajian mengenai dampak
besar dan penting untuk pengambilan
keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan/atau kegiatan
(Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999
tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan).
Introduction
3. Pihak yang Terlibat dalam Proses
AMDAL
Pihak yang terlibat dalam proses AMDAL
adalah:
• Komisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas
menilai dokumen AMDAL
• Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang
bertanggungjawab atas suatu rencana usaha
dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan,
dan
• Masyarakat yang berkepentingan,
masyarakat yang terpengaruh atas segala
bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
4. Beberapa Hal yang Harus Diperhatikan
dalam Pelaksanaan AMDAL
• Dalam pelaksanaan AMDAL terdapat beberapa hal
yang harus diperhatikan, yaitu:
1. Penentuan kriteria wajib AMDAL, saat ini, Indonesia
menggunakan/menerapkan penapisan 1 langkah
dengan menggunakan daftar kegiatan wajib
AMDAL (one step scoping by pre request list).
Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 11 Tahun 2006.
2. Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan
tersebut, maka wajib menyusun UKL-UPL, sesuai
dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 86 Tahun 2002.
5. Hal yang Harus Diperhatikan …
3. Penyusunan AMDAL menggunakan
Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai
dengan Permen LH NO. 08/2006
4. Kewenangan Penilaian didasarkan
oleh Permen LH no. 05/2008
6. • Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan
dapat mencapai sasaran yang diharapkan,
pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme
perijinan.
• Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara
jelas menegaskan bahwa:
AMDAL adalah salah satu syarat perijinan,
dimana para pengambil keputusan wajib
mempertimbangkan hasil studi AMDAL
sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan.
AMDAL digunakan untuk mengambil
keputusan tentang penyelenggaraan/
pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan.
Hal yang Harus Diperhatikan …
7. • Pemerintah membentuk Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan Hidup (Bapedal) melalui
Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994
untuk melengkapi pelaksanaan peraturan
tersebut.
• Ada tingkat pusat dan daerah, meskipun
keduanya tidak memiliki hubungan hierarki
struktural.
• Bapedal pusat kini berada di bawah
Kementerian Lingkungan Hidup.
Hal yang Harus Diperhatikan …
8. • Badan-badan lingkungan tersebut menjadi
lokomotif pelindung kepentingan ekologi.
• Sesungguhnya kepentingan lingkungan
tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan
praktis materialis (kepentingan ekonomi),
atau menganggap studi amdal hanya
sebagai formalitas saja.
Hal yang Harus Diperhatikan …
9. • Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
(PerMenLH) No. 11 Tahun 2006 tentang
Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang
Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan.
• Menetapkan berbagai bidang kegiatan yang
wajib dilengkapi AMDAL, antara lain…>
Bidang Kegiatan yang Wajib AMDAL
11. NOMOR TENTANG
UU Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PP Nomor 27 Tahun 2012 Izin lingkungan
PerMen LH Nomor 08 Tahun 2013 Tatalaksana Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen
Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan
PerMen LH Nomor 05 Tahun 2012 Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi
dengan AMDAL
PerMen LH Nomor 16 Tahun 2012 Penyusunan dokumen Amdal, UKL - UPL dan SPPL
KepMen LH Nomor 42 Tahun
2000
Susunan Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis
AMDAL Pusat
KepMen LH Nomor 07 Tahun
2010
Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL dan
Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun
Dokumen AMDAL
KepMen LH Nomor 15 Tahun
2010
Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai AMDAL
PERATURAN TERKAIT AMDAL