Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengatur tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada PKP serta mendorong pengisian SPT secara elektronik.

1. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
2010
Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-45/PJ/2010
tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta
Penyampaian
SPT Masa PPN
Bagi PKP Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan
Pengkreditan Pajak Masukan

2. 1. Memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan
kepada Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan
pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan
dalam melaporkan kegiatannya serta
mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN
atau PPN dan PPnBM yang terutang
2. Dalam rangka mengakomodasi ketentuan Pasal 9 ayat
(7) dan ayat (7a) Undang-Undang PPN jo Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 dan
79/PMK.03/2010
3. Mendorong WP untuk melaporkan SPT dalam bentuk
elektronik
Policy Statement
2

3. Dasar Hukum
3
• Pasal 3 ayat (6) UU No 6 Tahun 1983 stdtd UU No
16 Tahun 2009 (UU KUP)
• UU No 18 Tahun 2000 stdtd UU No 42 Tahun 2009
(UU PPN dan PPnBM)
• PMK 181/PMK.03/2007 stdd 152/PMK.03/2009
• PMK 74/PMK.03/2010
• PMK 79/PMK.03/2010
• Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-45/PJ/2010

4. PKP Yang Menggunakan Pedoman
Penghitungan Pengkreditan PM
1. PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam
1(satu) tahun buku tidak melebihi Rp 1,8 Miliar,
sebagaimana diatur dalam PMK 74/PMK.03/2010
2. PKP yang melakukan penyerahan kendaraan
bermotor bekas, sebagaimana diatur dalam PMK
79/PMK.03/2010
3. PKP yang melakukan penyerahan emas
perhiasan, sebagaimana diatur dalam PMK
79/PMK.03/2010
4

5. B
A
1107
PER-14/PJ./2010
PERUBAHAN SPT MASA PPN
1111 DM
PER-45/PJ./2010
R DMA DM
1108
PER-29/PJ./2008
5

6. Perubahan Formulir SPT
Induk
Lampiran A
Lampiran B
1107/1108
1. Ekspor
2. Dalam Negeri
3. Rincian
Penyerahan
1. Impor
2. Dalam Negeri
3. Norma
4. PM Lainnya
(Kompensasi)
5. Uncreditable
1111 DM
Induk
Form A DM
Form R DM
6

7. SPT MASA PPN – FORMULIR 1111 DM
1111 A DM
Daftar Faktur Pajak yang
diterbitkan dan Nota Retur yang
diterima
Lampiran SPT tidak perlu disampaikan
dalam hal tidak ada data yang
dilaporkan
Daftar Nota Retur yang
diterbitkan
1111 R DM
INDUK SPT
SPT dianggap
lengkap
7

8. 1. e-SPT adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh
DJP.
2. Data elektronik adalah data SPT Masa PPN yang dihasilkan
dari e-SPT.
3. Media elektronik adalah sarana penyimpanan data elektronik
yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu
komputer ke komputer lainnya, antara lain flash disk dan
Compact Disc (CD).
4. Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider) adalah
perusahaan yang telah ditunjuk dengan Keputusan Dirjen
Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan
penyampaian SPT Masa PPN secara elektronik ke DJP.
5. e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan
secara on-line yang real time melalui laman DJP
(www.pajak.go.id) atau ASP.
DEFINISI
8

9. PENGADAAN SPT MASA PPN
FORMULIR KERTAS & APLIKASI e-SPT
9
• Diambil sendiri di KPP/KP2KP∆
• Diperbanyak sendiri oleh PKP∆
• Diunduh di http://www.pajak.go.id∆
• Disediakan oleh ASP (hanya form kertas)∆

10. Panduan Pengisian SPT (Form Kertas)
10
Format dan ukuran Formulir harus sama
dengan yang disediakan oleh DJP
Pencetakan formulir SPT :
a. Menggunakan kertas Folio/F4 (min 70 gr)
b. Print setting: 8,5 x 13 inci (baca:
readme.pdf)
c. Tidak menggunakan printer dotmatrix
Form dari file PDF dicetak lalu diisi
dengan ditulis tangan (huruf balok) atau
diketik.
Pengisian data:
a.tidak boleh melebihi baris/kolom dan ditulis dalam
satu baris
b.NPWP, Kode FP/Nota Retur harus ditulis lengkap
(Khusus NPWP dapat tidak menggunakan tanda
baca).
c. Rupiah dihitung dalam satuan penuh (dibulatkan
ke bawah), dan dalam hal NIHIL ditulis 0 (Nol).
Pengisian SPT tidak harus dimulai dari
Lampiran, karena tidak ada nilai pada
Lampiran yang akan dipindah ke Induk.
1. Sebelum disampaikan, SPT wajib
ditandatangani, diberi nama jelas, jabatan
& cap perusahaan
2. SPT Masa PPN dibuat rangkap dua, untuk
KPP & PKP

11. Panduan Pengisian SPT (e-SPT)
11

12. PKP yang:
a. menerbitkan Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan
diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama
dan tanda tangan penjual, dan/atau menerima Nota Retur/Nota
Pembatalan; atau
b. menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan,
KRITERIA
dengan jumlah:
< 25 dokumen
dalam 1 Masa
Pajak
dapat menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM dalam
bentuk formulir kertas maupun data elektronik
> 25 dokumen
dalam 1 Masa
Pajak
wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM dalam
bentuk data elektronik
12

13. CD
Bentuk SPT
Data elektronik
(e-SPT)
Secara manual
(Media Elektronik)
Disampaikan
Secara elektronik
(e-Filing)
KPP/KP2KP
Pos/ekspedisi/kurir
Sistem online yang
realtime melalui
website DJP
Perusahaan ASP
Disampaikan
secara manual
13
Formulir kertas
(hard copy)

14.  SPT Lengkap yang disampaikan secara langsung
atau melalui Pos/ekspedisi/kurir  diberikan
tanda terima SPT (BPS) oleh KPP/KP2KP setelah
dilakukan proses penelitian.
 Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian
SPT dan Lampiran SPT sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Dalam hal SPT Tidak Lengkap  Ditolak
SPT Masa PPN (bentuk kertas)
14
Tata Cara Penerimaan SPT

15. SPT Masa PPN (Media Elektronik)
 SPT Lengkap yang disampaikan secara langsung
atau melalui Pos/ekspedisi/kurir  diberikan tanda
terima SPT (BPS) oleh KPP setelah dilakukan
proses loading dan dilakukan penelitian serta
pengujian data di TPT.
 Pengujian data adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk menilai kebenaran pengisian data
elektronik Induk SPT dan Lampiran SPT.
 Dalam hal SPT Tidak Lengkap  Ditolak
15
Tata Cara Penerimaan SPT

16. SPT Masa PPN (e-filing)
 SPT Lengkap yang disampaikan secara elektronik
(e-filing) melalui ASP kepada DJP  diberikan
Bukti Penerimaan Elektronik.
 Bukti Penerimaan Elektronik berisi informasi yang
meliputi Nama, NPWP, tanggal, jam, Nomor
Tanda Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor
Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama
Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), yang
tertera pada hasil cetakan SPT Induk.
16
Tata Cara Penerimaan SPT

17. SPT Dianggap Tidak Disampaikan
17
SPT
dianggap
tidak
disampaikan
SPT tidak
lengkap
SANKSI
SPT disampaikan dalam
bentuk formulir kertas,
sedangkan sebelumnya PKP
telah menyampaikan SPT
dalam bentuk data elektronik
SPT tidak
ditandatangani
SPT disampaikan tidak
dalam bentuk data
elektronik, sedangkan PKP
melaporkan >25 dokumen
dalam Formulir A DM atau R
DM

18.  Tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Masa
PPN diatur dengan Perdirjen tersendiri.
18
Tata Cara Penerimaan SPT

19. PENGGUNAAN FORMULIR
SPT MASA PPN PEMBETULAN
19
Pembetulan sebelum Masa Pajak Januari 2011:
• Menggunakan formulir lama sesuai SPT yang dibetulkan
• Sesuai ketentuan
Pembetulan mulai Masa Pajak Januari 2011:
• Data elektronik  Induk + semua Lampiran SPT 1111 DM
• Form kertas  induk + Lampiran SPT 1111 DM yang dibetulkan

20. POKOK PERUBAHAN SPT MASA PPN 1111 DM
20

21. POKOK PERUBAHAN
21
1107
Kolom pengembalian pendahuluan
hanya tertulis untuk WP Patuh (Pasal
17C KUP)
Pengembalian pendahuluan:
Wajib melampirkan Surat Pernyataan
memenuhi Pasal 17 D UU KUP.
1111
Kolom pengembalian pendahuluan
untuk WP Patuh (Pasal 17C KUP) dan
PKP Pasal 17D KUP
Pengembalian pendahuluan:
Dapat melampirkan SK WP Patuh
atau Surat Pernyataan memenuhi
Pasal 17 D UU KUP.

22. POKOK PERUBAHAN
22
1107
Nomor FP yang diretur tidak
diisi
Faktur Pajak Khusus atas
penyerahan kpd turis asing
dilaporkan dalam kolom FP
sederhana dan harus
dilampirkan rinciannya
1111
Nomor FP yang diretur diisi di
kolom terakhir
Faktur Pajak Khusus atas
penyerahan kpd turis asing
dirinci dalam Formulir 1111 A
DM dan tidak perlu dibuat
rincian

23. GAMBARAN FORMULIR SPT MASA PPN 1111 DM
23

24. Induk SPT Masa PPN
1. Formulir 1111 DM berisi:
a.jumlah penyerahan barang dan jasa;
b.penghitungan PPN dan PPnBM Kurang atau (Lebih)
Bayar;
c.jumlah PPN terutang atas kegiatan membangun
sendiri.
2. Bagi PKP yang menyampaikan SPT secara manual dalam
bentuk media elektronik, Formulir 1111 DM harus diisi
dan disampaikan dalam bentuk formulir kertas.
3. Bagi PKP yang menyampaikan SPT secara elektronik (e-
filing), Formulir 1111 DM tidak perlu disampaikan dalam
bentuk formulir kertas.
4. Dalam hal SPT dilaporkan NIHIL karena PKP tidak
melakukan kegiatan penyerahan dan perolehan, Formulir
1111 DM tetap dibuat dan diisi dengan angka 0 (Nol).
24

25. Bagian Identitas
Untuk SPT yg disampaikan
dalam bentuk formulir
kertas, kolom ini diisi oleh
petugas di KPP/KP2KP,
jumlah lembar SPT (Induk
+ Lampiran)
Diisi apabila PKP
menggunakan deemed
PM berdasarkan PMK
No 74/PMK.03/2010
Diisi apabila PKP
menggunakan deemed
PM berdasarkan PMK
No 79/PMK.03/2010
Diisi dengan tahun buku
yang digunakan oleh PKP.
Dalam hal PKP tidak
menggunakan pembukuan,
maka diisi dengan tahun
kalender (01 s.d 12)
25

26. Bagian Isi (Butir I)
Diisi dengan jumlah seluruh penyerahan barang (berwujud maupun tidak
berwujud), yang meliputi:
a. ekspor;
b.penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, dipungut oleh Pemungut PPN,
tidak dipungut, dan yang dibebaskan dari pengenaan PPN; dan
c. penyerahan yang tidak terutang PPN,
dikurangi dengan retur barang yang diterima.
Diisi dengan jumlah seluruh penyerahan jasa, yang meliputi:
a. ekspor;
b.penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, dipungut oleh Pemungut PPN,
tidak dipungut, dan yang dibebaskan dari pengenaan PPN; dan
c. penyerahan yang tidak terutang PPN,
dikurangi dengan pembatalan jasa.
26

27. Bagian Isi (Butir II)
Diisi dengan:
a. 70%, bagi PKP yang menggunakan deemed PM berdasarkan
Peredaran Usaha
b. 80%, bagi PKP pedagang emas perhiasan yang
menggunakan deemed PM
c. 90%, bagi PKP pedagang mobil bekas yang menggunakan
deemed PM
Diisi dengan 60%, bagi PKP
yang menggunakan deemed
PM berdasarkan Peredaran
Usaha
27

28. Bagian Isi (Butir II – KB (LB))
Permohonan restitusi hanya dapat diajukan di akhir tahun buku,
karena pada prinsipnya PKP yang menggunakan deemed PM akan
selalu mengalami Kurang Bayar.
Oleh karena itu, PKP yang secara mekanisme PPN mengalami Lebih
Bayar (Pasal 9 ayat (4b)) sebaiknya tidak menggunakan deemed PM.
Seperti keterangan di
atas, PKP berisiko
rendah juga sebaiknya
tidak menggunakan
deemed PM.
28

29. Bagian Isi (Butir III)
Diisi dengan jumlah DPP atas kegiatan
membangun sendiri yaitu sebesar 40% (empat
puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan
dan/atau yang dibayarkan dalam Masa Pajak yang
bersangkutan untuk membangun bangunan, tidak
termasuk harga perolehan tanah
Diisi dengan jumlah PPN
terutang yang dihitung
dengan cara mengalikan tarif
10% (sepuluh persen)
dengan Dasar Pengenaan
Pajak
PPN terutang atas
kegiatan membangun
sendiri harus dilunasi
pada tanggal 15 bulan
berikutnya
29

30. Bagian Isi (Butir IV)
Dalam hal terjadi lebih bayar PPnBM,
maka permohonan restitusi dibuat
dengan surat tersendiri.
30

31. Bagian Isi (Butir V)
Dalam hal tidak ada data yang perlu
dilaporkan dalam Lampiran 1111 A DM
atau R DM, maka kolom ini tidak perlu
diisi dan Lampiran yang bersangkutan
tidak perlu dilampirkan
Contoh:
a. SK penetapan sebagai WP Patuh dalam hal
PKP yang memenuhi Pasal 17C UU KUP
mengajukan permohonan pengembalian
pendahuluan kelebihan pajak;
b.Surat keterangan/pernyataan yang
menyatakan permohonan pengembalian
kelebihan pajak berdasarkan Pasal 17D UU
KUP dalam hal PKP yang memenuhi Pasal
17D UU KUP mengajukan permohonan
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
31

32. Bagian Pernyataan
Dalam hal PKP adalah orang pribadi
yang kegiatan usahanya tidak
memiliki struktur organisasi, diisi
dengan “Pemilik”.
SPT wajib ditandatangani.
Dalam hal tidak
ditandatangani, SPT
dianggap tidak disampaikan
32

33. Formulir 1111 A DM
1. Formulir 1111 A DM berisi daftar:
a. Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan
Faktur Pajak dan/atau dokumen tertentu yang
kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang
diterbitkan oleh PKP;
b. Nota Retur pengembalian BKP/Nota Pembatalan JKP, yang
diterima oleh PKP.
2. Bagi PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dalam
bentuk formulir kertas (hard copy), dalam hal tidak
ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir
ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada
Induk SPT Masa PPN.
33

34. Dalam hal Faktur Pajak yang
diterbitkan tidak mencantumkan
identitas nama pembeli, maka kolom
ini tidak diisi
1. Dalam hal Faktur Pajak tidak mencantumkan NPWP
pembeli, maka kolom ini diisi dengan angka
000000000000000 (angka nol sebanyak lima belas
digit).
2. Dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP kepada
turis asing (dalam skema restitusi berdasarkan
Pasal 16E UU PPN), kolom ini diisi dengan nomor
paspor turis asing yang bersangkutan.
Dalam hal Nota Retur/Nota
Pembatalan, nilai DPP, PPN, dan
PPnBM ditulis dalam tanda
kurung ( ) sebagai pengurang
Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur
Pajak :
1. yang diganti, dalam hal terdapat Faktur
Pajak Pengganti; atau
2. atas BKP yang dikembalikan atau JKP
yang dibatalkan, dalam hal terdapat
Nota Retur/Nota Pembatalan
34

35. Formulir 1111 R DM
1. Formulir 1111 R DM berisi daftar Nota Retur
pengembalian BKP dan/atau Nota Pembatalan JKP
yang diterbitkan oleh PKP.
2. Bagi PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dalam
bentuk formulir kertas (hard copy), dalam hal tidak
ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir
ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada
Induk SPT Masa PPN.
35

36. Nilai DPP, PPN, dan PPnBM ditulis
dalam tanda kurung ( ) sebagai
pengurang
Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur
Pajak atas BKP yang dikembalikan atau
JKP yang dibatalkan, dalam hal terdapat
Nota Retur/Nota Pembatalan
36

37. CONTOH SOAL

38. Tgl Transaksi No Dokumen Jml DPP
(ribuan)
PPN
(ribuan)
Transaksi Penjualan
5
Feb
Peny. Mobil bekas kpd Tn.
Ito Bahagia
010.000.-
11.00000008
1 unit 60.000 6.000
12
Feb
Peny. Mobil bekas kpd PT
Taksi Makmur
010.000.-
11.00000009
3 unit 210.000 21.000
23
Feb
Peny. Mobil bekas kpd Tn.
Arista Jaya
010.000.-
11.00000010
2 unit 180.000 18.000
26
Feb
Menerima Nota Retur dari
PT Taksi Makmur
RET-0012 (70.000) (7.000)
Total 380.000 38.000
Transaksi Pembelian
1
Feb
Membayar sewa toko 10.000 1.000
7
Feb
Beli perlengkapan kantor
dari PT Cakra Raya
15.000 1.500
25
Feb
Menerbitkan Nota Retur
kepada PT Cakra Raya
NR-00005 (5.000) (500)
Transaksi Lainnya
Feb Mendirikan bangunan toko dengan luas 450 m2 dan mengeluarkan biaya
sebesar Rp50.000.000 selama bulan Februari 2011
Nama Perusahaan: PT Amin Sejahtera
Kegiatan Usaha: Penjualan mobil bekas secara eceran
Dilaporkan di
Form R DM
Dilaporkan di
Form A DM
Dilaporkan di
Form Induk
Tidak perlu
dilaporkan
dalam SPT
Contoh 1
38

39. Diisi Total Penjualan dikurangi dengan
Nota Retur:
(60.000 +210.000+180.000-70.000)
Diisi dengan persentase
deemed PM bagi PKP
pedagang mobil bekas
sesuai PMK
79/PMK.03/2010
Nilai PPN Kurang
Bayar yang wajib
disetor oleh PKP
Pengisian dalam Formulir Induk
39

40. Diisi dengan jumlah DPP yaitu
sebesar 40% (empat puluh persen)
dari jumlah biaya yang dikeluarkan
selama bulan Februari 2011, yaitu:
40% x 50.000.000 = 20.000.000
PPN terutang atas
kegiatan membangun
sendiri harus dilunasi
paling lama tanggal 15
bulan berikutnya
Pengisian dalam Formulir Induk
40

41. Pengisian dalam Formulir A DM & R DM
41

42. 1. Pada bulan Juni 2011 diketahui adanya kesalahan dalam
pengisian SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2011, yaitu bahwa
harga jual sebenarnya atas penyerahan mobil bekas oleh PT Amin
Sejahtera kepada Tuan Ito Bahagia adalah sebesar
Rp46.000.000,00.
2. Atas kejadian tersebut, PT Amin Sejahtera melakukan pembetulan
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2011.
Lanjutan dari Contoh 1
42

43. 43
Pengisian dalam Formulir Induk
Diisi Total Penjualan dikurangi dengan
Nota Retur:
(46.000 +210.000+180.000-70.000)
Nilai Lebih Bayar dikompensasikan
ke SPT Juni 2011 (Masa Pajak
dilakukannya pembetulan)

44. 44
Kolom DPP dan kolom PPN diisi
dengan nilai yang benar
Dalam hal SPT Masa PPN disampaikan dalam bentuk formulir
kertas, Formulir 1111 R DM tidak perlu dilampirkan karena tidak
mengalami perubahan
Pengisian dalam Formulir A DM & R DM

45. Tgl Transaksi No Dokumen Jml DPP
(ribuan)
PPN
(ribuan)
Transaksi Penjualan
4
Feb
Penjualan barang kpd Tn.
Rademan
010.000.-
11.00000017
1 unit 5.000 500
10F
eb
Penjualan barang kpd PT
Maju
010.000.-
11.00000018
1 unit 20.000 2.000
16
Feb
Mengangkut barang PT
Damai Sejahtera
010.000.-
11.00000019
5.000 500
22
Feb
Meny. Jasa perdagangan
kpd PT Uni Persada
010.000.-
11.00000020
10.000 1.000
28
Feb
Menerima Nota Retur dari
PT Maju
RET-0015 (5.000) (500)
Total 35.000 3.500
Transaksi Pembelian
2
Feb
Membayar sewa toko kpd
PT Bahagia
1 th 20.000 2.000
6
Feb
Beli peralatan gudang dari
PT Surya Bina
010.000.-
11.00000049
8.000 800
24
Feb
Menerbitkan Nota Retur
kepada PT Surya Bina
NR-00011 (2.000) (200)
Nama Perusahaan: PT Toryung Abadi
Kegiatan Usaha: Perdagangan
Dilaporkan di
Form R DM
Dilaporkan di
Form A DM
Tidak perlu
dilaporkan
dalam SPT
Contoh 2
45

46. Pengisian dalam Formulir Induk
Diisi dengan persentase
deemed PM bagi PKP
dg omzet tertentu sesuai
PMK 74/PMK.03/2010
Diisi Total penyerahan barang dikurangi
dengan Nota Retur:
(20.000 +5.000-5.000)
Diisi Total penyerahan jasa dikurangi
dengan Nota Pembatalan:
(5.000+10.000)
Nilai PPN Kurang
Bayar yang wajib
disetor oleh PKP
46

47. 47
Pengisian dalam Formulir A DM & R DM

48. - END OF SLIDES -
TERIMA
KASIH
SEKIAN
48