Petunjuk Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2009 memberikan panduan untuk penggunaan dana tersebut pada kegiatan administrasi, pelayanan antar kerja, dan peningkatan efektivitas informasi pasar kerja serta bursa kerja online di tingkat kabupaten/kota.

1. PETUNJUK PELAKSANAAN
DANA TUGAS PEMBANTUAN
PROGRAM PERLUASAN DAN
PENGEMBANGAN
KESEMPATAN KERJA
TAHUN 2009
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA
Jl. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 4 Blok A
Telpon. 021-5250991,5228440 Fax. 021-5227588
JAKARTA SELATAN

2. KATA PENGANTAR
Dana Tugas Pembantuan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
tahun anggaran 2009 diprioritaskan untuk kegiatan Padat Karya Produktif,
Pengembangan kewirausahaan dalam pelaksanaan kegiatan Terapan Teknologi
Tepat Guna, Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja yang bertujuan untuk mengurangi
tingkat penganguran, memperluas kesempatan Kerja dan meningkatkan pendapatan
ekonomi masyarakat di pedesaan khususnya.
Untuk itu diharapkan para pengguna dana tugas pembantuan yang ada di dinas
membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dapat mempedomani Juklak ini
dalam melaksanakan kegiatan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat
berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan.
Terlepas dari segala kekurangannya, karena Juklak ini merupakan acuan maka
hendaknya benar-benar dijadikan dasar dan pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan bagi para Kuasa Penguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan.
Semoga Juklak ini dapat bermanfaat bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan dana
tugas pembantuan tahun anggaran 2009.
Jakarta, Januari 2009
Direktur Jenderal
I Gusti Made Arka
NIP. 160012999
i

3. DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar.................................................................................. i
Daftar Isi............................................................................................. ii
Bab I Pendahuluan................................................................. 1
A. Latar Belakang.......................................................... 1
B. Tujuan....................................................................... 3
C. Dasar Hukum............................................................ 4
Bab II Kegiatan Pokok Dana Tugas Pembantuan
Program Perluasan dan Pengembangan
Kesempatan kerja Tahun 2009................................... 6
Bab III Lokasi dan Anggaran Dana Tugas Pembantuan
Program Perluasan dan Pengembangan
Kesempatan Kerja Tahun 2009.................................... 13
Bab IV Organisasi Pelaksana Kegiatan................................... 25
A. Tingkat Pusat............................................................. 25
B. Tingkat Provinsi......................................................... 26
C. Tingkat Kabupaten/Kota............................................ 26
Bab V Pelaporan...................................................................... 32
Bab VI Monitoring dan Evaluasi.............................................. 35
Bab VII Penutup......................................................................... 36
ii

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kondisi ketenagakerjaan Indonesia pada saat ini telah menunjukan
perkembangan yang baik. Dimana lapangan kerja yang tercipta antara
Agustus 2006 - Agustus 2007 meningkat sangat tinggi yaitu hampir 4,5 juta
lapangan pekerjaan baru. Pada kurun waktu yang sama angkatan kerja
meningkat dari 106,4 juta menjadi 109,9 juta atau meningkat sekitar 3,5 juta
orang.
Selanjutnya, pada Agustus 2007 proporsi lapangan kerja formal terhadap
seluruh lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja masih rendah, yaitu
hanya 30,95 persen atau hanya sekitar 30,9 juta orang. Daya serap
lapangan kerja masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan yang mencapai 41,24 persen dan diikuti oleh sektor
perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi yang 20,57 persen,
sememtara daya serap lapangan kerja di sektor industri pengolahan hanya
12, 38 persen. Serapan lapangan kerja pun didominasi oleh pekerja yang
tidak terampil. Pada Agustus 2007, pekerja tidak terampil di pedesaan (
yang digambarkan sebagai tenaga usaha pertanian, kehutanan,
perkebunan dan perikanan) mencapai 36,4 juta orang atau 60,57 persen
dari seluruh tenaga kerja di pedesaan. Di sisi lain, lapangan untuk tenaga
profesional dan teknisi hanya 4,7 juta orang atau sekitar 4,72 persen dari
seluruh lapangan kerja, padahal sebagian besar dari seluruh tenaga
profesional dan teknisi ini berpendidikan diploma/Universitas.
Kondisi di atas menunjukan bahwa dengan jumlah penganggur yang secara
absolut masih banyak, masalah yang dihadapai adalah masih adanya
kendala-kendala dalam penciptaan kesempatan kerja seluas-luasnya,

5. khususnya kesempatan kerja formal. Kesempatan kerja formal diupayakan
untuk digerakan oleh sektor riil melalui penciptaan iklim usaha yang
kondusif. Salah satu hal yang dapat memberikan harapan bagi upaya
penciptaan kesempatan kerja adalah dengan diterbitkannya Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Diharapkan
investasi akan dapat dapat tumbuh dan kesempatan kerja dapat tercipta.
Dengan demikian, pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan terus
diupayakan untuk disempurnakan. Terkait dengan upaya mengurangi
ketidakluwesan pasar kerja tersebut, Pemerintah telah menyusun
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang program Jaminan Pemutusan
Hubungan Kerja pada tahun 2007 sebagai aturan pelaksana dari Undang-
Undang Ketenagakerjaan.
Pemerintah pusat maupun daerah memiliki peran yang sangat sentral
dalam penciptan kesempatan kerja. Untuk itu pemerintah harus
memberikan iklim usaha yang kondusif, baik dari sisi peraturan, perijinan
maupun pelaksanaannya dilapangan, para pengusaha dan calon
pengusaha dapat mengembangan inisiatif dan kreativitas berusaha.
Masalah mengatasi pengangguran/penciptaan kesempatan kerja bukan
menjadi tanggung jawab semata-mata pemerintah dalam hal ini
Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi, namun merupakan tanggung
jawab seluruh masyarakat terutama instansi pemerintah baik pembina
sektor maupun bukan pembina.
Tanggung jawab penciptaan kesempatan kerja tersebut bukan semata-
mata berada di tangan pemerintah, akan tetapi seluruh jajaran, dunia
usaha, dunia pendidikan, serta masyarakat di seluruh Indonesia ikut
bertanggung jawab. Untuk penciaptaan kesempatan kerja, Pemerintah
melalui Departemen Tenaga dan Transmigrasi R.I c.q Direktorat Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri tahun anggaran
2009, telah mengalokasikan dana Tugas Pembantuan Program

6. Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja kepada Kantor Dinas
yang menangani ketenagakerjaan yang ada di 184 Kabupaten dan Kota.
Agar pelaksanan kegiatan Dana Tugas Pembantuan Program Perluasan
dan Pengembangan Kesempatan Kerja dapat berjalan dengan baik, maka
para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dana tugas pembantuan harus
dibekali dengan Petunjuk Pelaksana (Juklak) yang bisa dijadikan acuan
didalam melaksanakan kegiatannya.
B. TUJUAN
Tujuan penyusunan Juklak dana tugas pembantuan Program Program
Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tahun 2009 adalah
sebagai berikut :
1. Sebagai acuan yang harus dipedomani oleh masing-masing pengguna
dana tugas pembantuan yang ada di dinas membidangi ketenagakerjaan di
Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan kegiatan.
2. Sebagai alat kontrol yang bisa dijadikan untuk mengukur keberhasilan
kegiatan-kegiatan Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan di dinas
yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten dan Kota.
3. Terciptanya koordinasi yang baik antara Ditjen Binapenta sebagai pembuat
kebijakan dengan Dinas membidangi ketenagakerjaan Kabupaten dan
Kota sebagai pelaksanaan kegiatan Dana Tugas Pembantuan Program
Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.

7. C. DASAR HUKUM
Dasar hukum pelaksanaan penyusunan Petunjuk Pelaksana Dana Tugas
Pembantuan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
tahun 2009 adalah:
1. Undang-Undang R.I Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004 tentang perubahan atas
Keppres Nomor.42 tahun 2002 tentang pelaksanaan Anggaran
Pendapatan belanja Negara;
3. Keputusan Presiden nomor 61 tahun 2004 tentang perubahan atas
Keppres Nomor.80 tahun 2003 dan Perpres 8 tahun 2006 tentang
Pengadaan Barang /Jasa Instansi Pemerintah:
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan
Tugas Pembantuan;
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.
05/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga
Kerja dan Transmigrasi RI;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Setditjen Binapenta
Depnakertrans Nomor. 0191.0/026-04.0/-/2009 tanggal 31 Desember
2008.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor. PER-24/PB/2006
tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga.
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
33.A/MEN/XII/2006 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Bidang
KetenagaKerjaan dan Ketransmigrasian.

8. 9. Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Dana Tugas Pembantuan
Program PPKK di masing-masing daerah tahun 2009.

9. BAB II
KEGIATAN POKOK DANA TUGAS PEMBANTUAN
PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA
TAHUN 2009
Kegiatan pokok Dana Tugas Pembantuan Program Perluasan dan Pengembangan
Kesempatan Kerja tahun angaran 2009, sebagai mana yang tercantum dalam Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran sebagai berikut :
A. Administrasi Kegiatan
Administrasi kegiatan digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
kegiatan Program Perluasan dan Pengembangan kesempatan Kerja yang
dilaksanakan melalui anggaran Dana Tugas Pembantuan, perlu adanya
aktivitas dalam bentuk supporting yaitu kegiatan administrasi kegiatan yang
merupakan pendukung pelaksanaan operasional. Komponen biayanya
meliputi :
a. Honor Yang Terkait Dengan Operasional Satuan kerja
Honor yang terkait dengan operasioal satuan kerja digunakan untuk
membayar honor kepada pejabat dan staf yang ditunjuk oleh kepala Dinas
kabupaten dan Kota yang melaksanakan kegiatan di bidang
ketenagakerjaan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat
Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM,
Bendahara Pengeluaran/Pemegang dan staf yang membantu dalam
pelaksanaan kegiatan sesuai yang tertera didalam DIPA dana tugas
pembantuan di dinas yang membidangi ketenagakerjaan tenaga kerja
Kabupaten dan kota masing-masing.

10. b. Belanja Bahan
Belanja bahan terdiri dari pengadaan alat tulis kantor dan bahan komputer,
disediakan untuk 12 bulan. Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk bahan-
bahan disesuaikan dengan dana yang tercantum dalam DIPA.
c. Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Belanja barang non operasional lainnya digunakan untuk kegiatan
operasional seperti rapat-rapat persiapan, dokumentasi, pengandaan, foto
copy, pengiriman, penyusunan laporan dan evaluasi dan lain-lain.
d. Belanja Perjalanan Lainnya (Dalam Negeri)
Belanja perjalanan lainnya digunakan untuk keperluan perjalanan dinas
lokal dengan unit teknis terkait maupun konsultasi dan koordinasi ke
pusat, Belanja perjalanan lainya seperti biaya konsultasi, uang harian,
biaya penginapan hotel, transport local, transport rekonsiliasi SAI,
transport dalam rangka rakor dan transport konsiyansi SAI.
B. Pelayanan Antar kerja Melalui Peningkatan Efektivitas IPK dan Bursa
Kerja Online.
Dalam rangka mengoptimalkan fungsi dari pelayanan antar kerja maka
diperlukan upaya-upaya peningkatan melalui pelayanan fungsi-fungsi ; Antar
Kerja, Informasi Pasar Kerja, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan serta bursa
kerja on line, yang mana kompenen biayanya meliputi :
a. Honor Yang terkait Dengan Operasional Satuan Kerja
Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja disediakan untuk
membiayai honor penanggung jawab, honor pengolah data AK 1 sampai
dengan AK V, , IPK dan bursa Kerja, honor penyusun laporan bulanan AK 1
samapai dengan AK V, IPK dan bursa kerja, honor penyusun laporan

11. bulanan AKAD/AKL, TKA, AKSUS dan honor tim teknis/operator bursa kerja
online.
b. Belanja Bahan
Belanja bahan diperuntukkan untuk pembelian Alat tulis kantor dan
computer suplies.
c. Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Belanja barang non operasional lainnya disediakan untuk pembayaran
pencetakan/pengagadaan AK 1 sampai dengan AK V, pengiriman laporan
ke pusat, rekruitmen dan seleksi tenaga kerja AKAD/AKL, penemp[atan
tenaga kerja AKA/AKL, orientasi dan penyuluhan penempatan tenaga kerja,
pencetakan leaflet dan stiker, pencetakan kuesioner data lowongan,
penggandaan formulir pencaker, administrasi, surat menyurat, rapat-rapat
dan lain-lain.
d. Belanja Perjalanan Lainnya (Dalam Negeri)
Biaya perjalanan lainnya digunakan untuk, transport pengumpulan data
lowongan ke perusahaan (ob canvasing) dan monitoring/evaluasi
penempatan.
C. Pengembangan Kewirausahaan Melalui Kegiatan Terapan Teknologi
Tepat Guna (TTG)
Tujuan dari kegiatan pengembangan usaha ekonomi adalah membangun
dan mengembangkan kemampuan inisiatif/aspirasi masyarakat khususnya
penganggur agar mau dan mampu mengelola potensi sumberdaya
lingkungannya guna menciptakan kesempatan kerja/usaha berbasis tehnologi
tepat guna/lokal. Komponen biayanya meliputi :

12. a. Honor Yang Terkait Dengan Operasional Satuan kerja
Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja dipergunakan untuk
membayar honor pengarah, Honor Penanggung jawab kegiatan, honor
pelaksana, honor tenaga pendamping/LSM/Ordes/Petugas TTG, honor
penyusun kurikulum dan meteri, honor pengajar dan uang saku peserta.
b. Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Belanja barang non operasional lainya diperuntukan untuk membiayai
pembelian ATK dan bahan computer, perlengkapan peserta, pengadaan
bahan dan alat praktek TTG, konsumsi rapat koordinasi, surat menyurat,
laporan, adm dan foto copy, identifikasi potensi dan jenis TTG, Akomodasi
dan konsumsi, rekruitmen dan seleksi, pembukaan dan penutupan,
kesehatan dan obat-obatan, sertifikat dan tanda pengenal, sewa ruangan,
bantuan sarana usaha awal usaha dan dokumentasi.
c. Belanja Perjalanan Lainnya (Dalam Negeri)
Belanja perjalanan lainnya dipergunakan untuk transport Pembinaan dan
panduan, transport peserta, transport pengajar/instruktur, transport
penyelenggara dan transport pendamping/LSM/PL/TTG.
D. Padat Karya Produktif
Padat karya produktif adalah merupakan suatu kegiatan produktif yang dapat
memberikan nilai tambah ekonomi baik bagi masyarakat khususnya tenaga
kerja penganggur dan setengah penganggur yang dapat mempekerjakan atau
menyerap tenaga kerja yang relatif banyak.
Tujuan dilaksanakan kegiatan padat karya Produktif adalah :
1. Menyediakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan bagi
penganggur dan setengah pengangur di perkotaan dan perdesaan;
2. Mendayagunakan tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur di
pedesaan dan perkotaan;

13. 3. Memberdayakan ekonomi masyarakat di pedesaan dan perkotaan
sehingga dapat meredam dampak negatif dari tingginya jumlah
pengangguran dan mempercepat pemulihan perekonomian daerah dan
perekonomian nasional;
Jenis kegiatan yang dikembangkan dan dilaksanakan bersifat produktif dan
berkelanjutan seperti :
1. Pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi pertanian,
perkebunan, peternakan dan perikanan.
2. Pembuatan embung, waduk, tambak untuk budi daya ikan, kepitign dan
lain-lain.
3. Pembuatan kolam ikan untuk budi daya akan air tawar dan budidaya
lainnya.
4. Pembuatan keramba dan jaring apung untuk budi daya ikan.
5. Budi daya rumput laut, rumpon dan lain-lain diperairan daerah pantai.
6. Kegiatan-kegiatan lain bersifat produktif dan berkelanjutan.
Kriteria Padat Karya Produktif :
1. Dilaksanakan secara berkelompok dengan jumlah peserta 10 sampai
dengan 30 orang.
2. Jenis usaha yanh dilakukan bersifat produktif dan berkelanjutan, cepat
menghasilkan dan mempunyai peluang pasar yang baik.
3. Sarana usaha dikerjakan oleh kelompok paling lama selama 20 hari kerja,
dan kepada pekerja diberikan upah kerja yang besarnya disesuaikan
dengan dana yang tersedia. Upak pekerja dibayarakan dan diterima
langsung kepada para pekerja.
4. Bantuan modal usaha yang diberikan harus bersifat stimulan (pancingan
atau perangsang) dan dapat dikembangkan sehingga kegiatan dapat
dikembangkan.

14. 5. Seleksi tenaga kerja yang akan menjadi anggota kelompok usaha
diutamakan pencari nafkah utama dalam keluarga, penganggur dan
setengah penganggur.
6. Dilarang mempekerjakan anak-anak atau bukan angkatan kerja sebagai
pekerja padat karya.
7. Mempunyai dampak positif terhadap pemberdayaan tenaga kerja dan
lembaga ekonomi masyarakat sebagai pendamping.
8. Menggunakan peralatan dan teknologi yang sederhana.
Sedangkan kriteria kelompok sasaran adalah :
1. Laki-laki dan perempuan dewasa yang mampu melaksanakan pekerjaan.
2. Pencari nafkah utama dalam keluarga dan dihindarkan dari pengerahan
tenaga kerja dibawah usia kerja.
3. Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan atau ter PHK.
4. Kelompok penganggur akibat dampak bencana alam (kekeringan, gunung
meletus, banjir, gempa bumi dan sebagainya).
Kriteria Penetapan Lokasi Padat karya Produktif adalah :
1. Lokasi kegiatan adalah kecamatan/Desa yang padat penduduk dan banyak
tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur.
2. Daerah yang terisolir.
3. Kantong-kantong kemiskinan.
4. Daerah rawan bencana alam dan atau rawan sosial.
5. serta daerah yang memiliki potensi sumberdaya ekonomi yang dapat
dikembangkan.
Komponen biaya padat karya produktif meliputi :
a. Honor Yang Terkait dengan Operasional Satuan Kerja
Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja diperuntukan untuk
membayar honor pengarah, honor penanggung jawab kegiatan, honor
koordinator, honor staf administrasi, honor petugas lapangan, honor juru
bayar, honor narasumber pembekalan dan honor pengawas teknis.

15. b. Belanja Bahan
Belanja bahan dipergunakan untuk pembelian ATK dan bahan komputer,
pengadaan bahan dan formulir, bahan bangunan fisik, peralatan kerja,
pembuatan gambar desain, pembuatan papan nama prasasti dan
dokumentasi, bantuan sarana usaha.
c. Honor Yang Terkait Dengan Ouput Kegiatan
Honor yang terkait dengan ouput kegiatan dipergunakan untuk membiayai
honor pengawas lapangan, honor kepala pengawas, honor tenaga kerja
pekerja, honor tukang dan uang saku peserta pembekalan wirausaha.
d. Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Belanja barang non operasional lainya diperuntukan untuk membiayai
pengiriman surat menyurat, adm dan fax, rapat persiapan, sosialisasi dan
penyuluhan, identifikasi potensi, kesehatan dan konsumsi pembekalan.
e. Belanja Perjalanan Lainnya (Dalam Negeri)
Belanja perjalanan lainnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan
Transportasi identifikasi, persiapan dan perencanaan, transport nara
sumber pembekalan, penyuluhan dan sosialisasi, transport petugas
lapangan, transport juru bayar dan biaya monitoring.

16. BAB III
LOKASI DAN ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN
PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN
KESEMPATAN KERJA
TAHUN 2009
Tahun anggaran 2009 Dana Tugas Pembantuan Program Perluasan dan
Pengembangan Kesempatan Kerja tersebar di 184 Dinas membidangi
ketenagakerjaan di Kabupaten dan Kota, dengan jumlah keseluruhan anggaran
sebesar Rp.216.774.000.000 yang lokasinya sebagai berikut :
I. Provinsi Jawa Barat terdapat di 17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten /Kota dengan total anggaran Rp.56.269.735.000,- lokasinya :
1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi
3. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta
4. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Subang
5. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung
6. Dinas Tenaga Kerja d Transmigrasi Kabupaten Sumedang
7. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Garut
8. Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan KB Kabupaten Tasikmalaya
9. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Ciamis
10. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu
12. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Majalengka
13. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
15. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok

17. 16. Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya
17. Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar
II. Provinsi Jawa Tengah terdapat di 19 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten/Kota dengan total anggaran Rp. 70.652.002.000,- lokasinya :
1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobongan
3. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kudus
4. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Blora
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga
8. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten
Banjarnegara
9. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo
11. Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Purworejo
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kebumen
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen
14. Dinas Tenaga Kerja dan Mobduk Kabupaten Sukoharjo
15. Dinas Kependudukan Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten
Karanganyar
16. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang
18. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Salatiga
19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan

18. 20. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Magelang
21. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta
III. Provinsi DI. Yogyakarta terdapat di 4 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten/Kota dengan total anggaran Rp.16.400.000.000,- Lokasinya :
1. Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Bantul
2. Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Gunung Kidul
3. Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Kulonprogo
4. Dinas Tenaga Kerja Kota Yogyakarta
IV. Provinsi Jawa Timur terdapat di 15 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten dan Kota dengan total anggaran Rp. 33.288.496.000,- Lokasinya :
1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto
2. Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bangkalan
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nganjuk
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Trenggalek
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun
10. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
11. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo
13. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan

19. 14. Dinas Tenaga Kerja Kota Mojokerto
15. Dinas Tenaga Kerja Kota Malang
VI. Nangroe Aceh Darussalam terdapat di 5 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten dan kota dengan total anggaran Rp. 1.606.519.000,-
Lokasinya :
1. Dinas Kependudukan Keluarga Sejahtera dan Tenaga Kerja Kabupaten
Pidie
2. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah
3. Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan kota Banda Aceh
4. Dinas Tenaga Kerja Kota Sabang
5. Dinas Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe
VII. Provinsi Sumatera Utara terdapat di 7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten dan Kota dengan total anggaran Rp. 2.215.409.000,- Lokasinya:
1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat
2. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Dinas Koperasi, PKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun
4. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuahanbatu
5. Dinas Kependudukan Tenaga Kerja Kabupaten Asahan
6. Dinas Tenaga Kerja Kota Pematang Siantar
7. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan
VIII. Provinsi Sumatera Barat terdapat di 7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten dan Kota dengan total anggaran Rp. 2.191.469.000,- Lokasinya :
1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan
2. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar

20. 3. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasaman Barat
4. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung
5. Dinas Tenaga Kerja Kota Padang Panjang
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Padang
7. Dinas Kebersihan, Lingkungan Hidup dan Tenaga Kerja Kota Pariaman
IX. Provinsi Riau terdapat di 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
dan Kota dengan total anggaran Rp. 313.107.000,- Lokasinya:
1. Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru
X. Provinsi Jambi terdapat di 3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten/Kota dengan total anggaran Rp. 930.621.000,- Lokasinya :
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Hari
2. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi
XI. Provinsi Sumatera Selatan terdapat di 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten /Kota dengan total anggaran Rp. 2.693.430.000,- Lokasinya :
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyu
Asin
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat
4. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Musi Rawas
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten OKU Selatan
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Ilir
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Prabumulih

21. 9. Dinas Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
XII. Provinsi Lampung terdapat di 7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten/Kota dengan total anggaran Rp. 2.141.105.000,- Lokasinya :
1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung
Selatan
2. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung
Tengah
3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Utara
4. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Timur
5. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan
6. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung
7. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Metro
XIII. Provinsi Kalimantan Barat terdapat di 5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten /Kota dengan total anggaran Rp. 1.555.910.000,- Lokasinya :
1. Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pontianak
2. Dinas Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Ketapang
3. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Landak
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sekadau
5. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Metro
XIV. Provinsi Kalimantan Tengah terdapat di 4 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten/Kota dengan total anggaran Rp. 1.250.002.000.-
Lokasinya :
1. Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kapuas
2. Dinas SosialTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangkaraya

22. XV. Provinsi Kalimantan Selatan terdapat di 7 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten dan Kota dengan total anggaran Rp.2.190.594.000,-
Lokasinya :
1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Laut
3. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Hulu Sungai
Tengah
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tabalong
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara
7. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin
XVI. Provinsi Kalimantan Timur terdapat di 3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten/Kota dengan total anggaran sebesar Rp. 947.136.000.- Lokasinya
:
1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur
2. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
3. Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan
XVII. Provinsi Sulawesi Utara terdapat di 5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten/Kota dengan total anggaran Rp. 1.630.785.000,- Lokasinya:
1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Utara
4. Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Manado
5. Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon

23. XVIII. Provinsi Sulawesi Tengah terdapat di 3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten/Kota dengan total anggaran Rp. 959.991.000,- Lokasinya :
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali
2. Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palu
XIX. Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di 12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten/ Kota dengan total anggaran Rp. 3.804.805.000,- Lokasinya :
1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang
2. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Gowa
3. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bone
4. Kantor Sosial dan Tenaga kerja Kabupaten Sinjai
5. Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Linmas Kabupaten Bulukumba
6. Dinas Tenaga Kerja kabupaten Jeneponto
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Selayar
8. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan dan Capil
Kabupaten Takalar
9. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barru
10. Dinas Pertambangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene
Kepulauan
11. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Cacatan Sipil Kota Pare-Pare
12. Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
XX. Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat di 7 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten/Kota dengan total anggaran Rp. 2.232.104.000,-
Lokasinya :
1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muna
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton

24. 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Selatan
5. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Konawe
6. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Kendari
7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bau-Bau
XXI. Provinsi Maluku terdapat di 3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan
Kabupaten/Kota total anggaran Rp.984.411.000,- Lokasinya :
1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Tengah
2. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tenggara
3. Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon
XXII. Provinsi Bali terdapat di 3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten/Kota dengan total anggaran Rp. 939.561.000,- Lokasinya :
1. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Jembrana
2. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangli
3. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Capil Kabupaten
Tabanan
XXIII. Provinsi Nusa Tengara Barat terdapat di 4 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten/Kota dengan total anggaran Rp. 1.251.648.000,-
Lokasinya :
1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa
3. Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram
4. Dinas Tenaga Kerja Kota Bima

25. XXIV. Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat di 4 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten/Kota dengan total anggaran Rp.1.292.468.000,-
Lokasinya :
1. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten
Kupang
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bellu
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur
XXV. Provinsi Papua terdapat di 5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten/Kota dengan total anggaran Rp.1.715.070.000,- Lokasinya :
1. Dinas Tenaga Kerja, Pemukiman dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura
2. Dinas Tenaga Kerja, Pemukiman dan Transmigrasi Kabupaten Merauke
3. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asmat
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kerom
5. Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura
XXVI. Provinsi Bengkulu terdapat di 4 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten/Kota dengan total anggaran Rp. 1.238.780.000,- Lokasinya :
1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara
2. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong
3. Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja Kabupaten Seluma
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepahiang
XXVII.Provinsi Maluku Utara terdapat di 4 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten/ Kota dengan total anggaran Rp. 1.300.448.000,- Lokasinya :
1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Utara
2. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH Kabupaten Halmahera Barat

26. 3. Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan
XXVIII. Provinsi Banten terdapat di 3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten/Kota dengan total anggaran sebesar Rp. 916.561.000,-
Lokasinya :
1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang
2. Dinas Tenaga Kerja an Transmigrasi Kabupaten Pandeglang
3. Dinas Tenaga Kerja an Transmigrasi Kabupaten Lebak
XXIX. Provinsi Bangka Belitung terdapat di 2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten/Kota dengan total anggaran Rp. 617.194.000,- Lokasinya:
1. Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Bangka
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur
XXX. Provinsi Gorontalo terdapat di 3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten/Kota dengan total anggaran sebesar Rp.976.041.000,- Lokasinya
:
1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pahuwato
3. Dinas Tenaga Kerja Kota Gorontalo
XXXI. Provinsi Riau Kepulauan terdapat di 2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten/Kota dengan total anggaran Rp. 623.164.000,- Lokasinya:
1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan
2. Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

27. XXXII. Provinsi Irian Jaya Barat terdapat di 4 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten/Kota dengan total anggaran sebesar Rp. 1.327.228.000,-
Lokasinya :
1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manokawari
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong
3. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong Selatan
4. Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong
XXXIII. Provinsi Sulawesi Barat terdapat di 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten/Kota dengan total anggaran Rp. 318.182.000,- Lokasinya :
1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene

28. BAB IV
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Tugas Pembantuan
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja yang dilaksanakan di
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten dan Kota, maka diperlukan
susunan organisasi pelaksana kegiatan sebagai berikut:
A. Tingkat Pusat
a).Pembina
Sebagai Pembina adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I yang
fungsinya adalah memberikan bimbingan dan arahan kebijaksanaan umum
agar sasaran dan tujuan program dana tugas pembantuan Program Perluasan
dan Pengembangan Kesempatan kerja dapat tercapai.
b).Penanggung Jawab Program
Sebagai penanggung jawab program adalah Dirjen Binapenta, melaksanakan
tugas dan fungsinya memberikan petunjuk penyusunan perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian program dana tugas pembantuan Program
Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja agar tujuan program dapat
tercapai.
c).Penanggung Jawab Teknis
Sebagai penanggung jawab teknis adalah Sesditjen Binapenta, Direktur
Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Direktur Pengembangan Pasar Kerja,
Direktur Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Direktur Pengembangan Sistem
Kesempatan Kerja dan Direktur Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri yang
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan dana tugas pembantuan Program Perluasan dan

29. Pengembangan Kesempatan kerja agar tujuan pembantuan tersebut dapat
tercapai.
B. Tingkat Provinsi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dalam hal ini Kepala Dinas yang
membidangi ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai koordinator pelaksana
operasional yang berada di provinsi, secara fungsional melakukan hal-hal antara
lain :
a).Bersama instansi terkait mengadakan koordinasi dalam rangka sosialisasi dan
pembinaan kegiatan dana pembantuan Program Perluasan dan
Pengembangan Kesempatan kerja.
b).Memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan dana
pembantuan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan kerja.
c).Melakukan pemantauan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana
pembantuan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan kerja.
C. Tingkat Kabupaten/Kota
a).Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA)
Adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri selaku pengguna anggaran untuk
melaksanakan tugas, kewewenangan dan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya. Adapun tugas kuasa pengguna anggaran adalah sebagai berikut:
1. Melakukan perencanaan penggunaan dan pengendalian anggaran pada
satuan kerja yang bersangkutan.
2. Menentukan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
3. Mencermati DIPA satua kerja yang bersangkutan.

30. 4. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
5. Mengajukan uang persedian dan atau tambahan uang persedian untuk
membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari;
6. Memerintahkan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan
belanja negera (APBN).
7. Menetapakn pejabat pembuat komitmen, panitia/pejabat pengadaan
barang/jasa, panitia pemeriksa dan penerima barang/jasa, petugas
akuntansi keuangan dan barang milik Negara, bendahara pengeluaran
pembantu (BPP), pembuat daftar gaji untuk pusat, pemegang uang muka
(PUM) dilingkungan satker yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.
8. Membentuk unit akutansi dan barang milik negara pada satuan kerja yang
bersangkutan.
9. Melakukan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan DIPA;
10. Menyampaikan laporan keuangan dan ekening pemerintah pada satuan
kerja yang bersangkutan.
b).Pejabat Penerbit Surat Perintah membayar (SPM)
Adalah pejabat yang mempunyai tugas dalam bidang keuangan yaitu untuk
mengeluarkan perintah pembayaran (SPM) misalnya Kabag TU atau
Kasubbag Keuangan. Adapun tugasnya :
1. Mencernati DIPA satuan kerja yang bersangkutan;
2. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung surat permintaan
pembayaran (SPP);

31. 3. Memeriksa ketersedian pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh
keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
4. Membuat kendali anggaran /catatan tentang pagu dan realisasi
penyerapan anggaran sesuai dengan DIPA dan petunjuk Operasional
Kegiatan (POK);
5. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran yang mencakup
nama orang, perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank.
2) Nilai tagihan yang harus dibayar mendasarkan kesesuaian dan atau
kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai dengan
spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak;
3) Jadual waktu pembayaran;
4) Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan yang sesuai dengan
indikator kelauaran yang tercantum dalam DIPA berkenanan dan
atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak;
6. Melakukan pencermatan pembebanan pajak atas tagihan yang diajukan
ke kantor pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
7. Menerbitkan, menandatangani dan menyampaikan SPM kepada KPPN;
8. Melakukan rekonsiliasi realisasi SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) dengan KPPN;
9. Menggandakan dan mendistribusikan SPM sesuai dengan kebutuhan;
10. Menyelenggarakan tata kearsipan atas bukti-bukti asli pengeluaran.

32. c).Bendaharawan Penerima
Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kegiatan dana pembantuan,
menerima, menyimpan, mencatat dan menyelenggarakan administrasi
keuangan sesuai peraturan yang berlaku. Adapun tugasnya :
1. Menatausahakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
2. Menerima dan menyetorkan PNBP sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
3. Menatausahakan bukti-bukti sektor PNBP ke kas negara;
4. Memproses pengajuan restitusi PNBP sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
5. Menyiapkan bahan-bahan data penerima PNBP sebagai dasar
penyusunan/penggunaan anggaran PNBP.
6. Melakukan rekonsiliasi atas penerimaan PNBP dengan instansi terkiat
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Meneliti rekening koran atas penerimaaan penyetoran PNBP;
8. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
9. Melaporkan rekening pemerintah yang dikelolannya.
d).Bendaharawan Pengeluaran
Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kegiatan dana pembantuan,
mencairkan, membayar atas persetujuan KPA, tim penilai & bendaharawan

33. penerima serta menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Adapun tugasnya :
1. Mencermati DIPA satuan Kerja yang bersangkutan;
2. Mengajukan SPP-UP/TUP/GUP/GUPNihil dan LS
gaji/honorarium/perjalanan dinas beserta dokumen pendukung lainnya;
3. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam kuitansi
dan dokumen pendukung;
4. Menguji ketersedian dana dalam DIPA satuan kerja yang bersangkutan;
5. Membayar UP dengan menandatangani kuitansi yang
mencantumkan”setuju dan lunas dibayar tanggal...... sebagai alat kontrol
kuintansi dimaksud dapat diketahui oleh pejabat struktural yang
mengunakan UP/TUP/GUP/GUP Nihil dan LS gaji/honorarium/perjalanan
dinas untuk membiayai kegiatan pada tugas pokok dan fungsi struktural
yang bersangkutan;
6. Menolak perintah bayar apabila persyaratan pembayaran tidak terpenuhi
karena bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran
yang dilaksanakannnya’
7. Melalukan pembukuan seluruh transaksi keuangan pada buku kas umum
(BKU), buku pembantu dan buku-buku tambahan lainnnya;
8. memungut pajak dan penyetoran ke rekening kas negara;
9. Membuat lapaoran pertanggung jawabaan (LPJ) , atas uang yang
dikelolanya sebagai pertanggung jawaban pengelolaan keuangan berupa
laporan realisasi bulan, triwulan dan tahunan kepada KPA;
10. Menyelenggarakan tata kearsipan atas bukti pengeluaran;
11. Melaporkan rekening pemerintah yang dikelolanya;

34. 12. melalakukan rekonsiliasi data SPM dan SP2D dengan pejabat yang
berwenang.
e). Pelaksana Pengelola Barang Milik Negara
Tugasnya meliputi :
1. Menatausahakan barang milik negara pada satuan kerja yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menyimpan dan mendistribusikan barang-barang persediaan;
3. Menyusun laporan secara periodik barang milik negara pada satuan kerja
yang bersangkutan.

35. BAB V
PELAPORAN
Setiap satu kerja yang mendapat alokasi anggaran Dana Tugas pembantuan
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan kerja Ditjen Binapenta tahun
anggaran 2009, diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaan Keuangan yang
mengaju pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor. PER-
24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga. Dan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diwajibkan juga
untuk membuat laporan yang mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomor 33.A/MEN/XII/2006 tentang Pedoman Sistem Pelaporan
Bidang KetenagaKerjaan dan Ketransmigrasian.
Pertanggung jawaban dan pelaporan dana tugas pembantuan mencakup aspek
manajerial dan aspek akutanbilitas, aspek manajerial terdiri dari perkembangan
realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi,
dan sasaran tindak lanjut. Sedangkan aspek akuntabilitas terdiri dari laporan
realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan , dan laporan barang.
Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan kegiatan dana tugas
pembantuan merupakan barang milik negara. Untuk itu Satuan Kerja yang
mendapatkan dana tugas pembantuan harus melakukan penatausahaan barang
milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Jenis laporan yang harus dibuat dan disampaikan meliputi :
1. Laporan Bulanan
Laporan bulanan dibuat oleh masing-asing KPA Dana Tugas Pembantuan,
adapun materi laporan berisi perkembangan pelaksanaan kegiatan, target dan

36. realisasi baik keuangan maupun kegiatan fisik, laporan ini di sampaikan setiap
bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
2. Laporan Paripurna
Laporan Paripurna dibuat oleh masing-masing KPA Dana Tugas Pembantuan,
adapun materi laporan berisi pencapaian target dan realisasi pelaksanaan
kegiatan baik keuangan maupun fisik, permasalahan, laporan tersebut memuat
indikator kinerja, laporan ini di sampaikan setiap akhir tahun yaitu paling lambat
tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

37. Sedangkan kerangka laporan bulanan dan Laporan Paripurna adalah sebagai
berikut :
Daftar Isi
Kata Pengantar
Bab I Pendahuluan
b. Latar Belakang
c. Maksud dan Tujuan
d. Sasaran
e. Landasan Operasional
Bab II Pelaksanaan Kegiatan
a. Realisasi Fisik Kegiatan
b. Realisasi Keuangan
Bab III Masalah dan Saran Pemecahan
Bab IV Penutup
Lampiran-Lampiran
Masing-masing laporan tersebut diatas ditujukan ke Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi R.I dengan tembusan Sekjen Depnakertrans, Dirjen Binapenta, dan
Itjen dengan alamat Jalan. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan. Untuk
mempermudah penyampaian laporan Dana Tugas Pembantuan Program PPKKK
Ditjen Binapenta membuka layanan SMS Center Binapenta dengan SMS dan
Facsimile sebagai berikut :
Layanan Fax Nomor. 021-5227588 dan 021-5214564 dan SMS nomor.
081317513333

38. BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam
pelaksanaan kegiatan Dana Tugas Pembantuan Program Perluasan dan
Pengembangan Kesempatan Kerja tahun 2009. Disamping apakah pelaksanaan
kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran, serta rencana
yang telah ditetapkan atau belum dilaksanakan dengan baik. Dengan evaluasi
diharapkan dapat diketahui kendala dan masalah-masalah yang dihadapi selama
kegiatan berlangsung, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah pemecahan
atau perbaikan untuk kegiatan pada masa mendatang.
Monitoring dapat dilakukan secara langsung dengan melihat keadaan di lapangan,
sekaligus dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pelaksana lapangan
apabila ada masalah atau hambatan yang dapat menghambat proses
pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu monitoring
dan evaluasi dapat dilakukan melalui analisa dari laporan-laporan yang dibuat oleh
para pelaksana kegiatan di lapangan wajib membuat laporan secara berkala,
sehingga dapat diketahui perkembangannya dan kendala yang mungkin bisa
terjadi.

39. BAB VII
PENUTUP
Dengan tersusunnnya buku petunjuk pelaksana Kegiatan Dana Tugas Pembantuan
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan kerja tahun anggaran 2009 ini,
kiranya dapat memberikan panduan bagi para pelaksana kegiatan dana tugas
pembantuan, sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terlaksana
dengan baik sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.
Semoga petunjuk pelaksana ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam
pelaksanaan kegiatan dana tugas pembantuan di dinas yang membidangi
ketenagakerjaan Kabupaten dan Kota, sehingga akhirnya dapat mengurangi angka
pengangguran dan memperluas kesempatan kerja di daerahnya masing-masing.