Pancasila merupakan Philisofische Grondslag yang artinya Pundamen, Filsafat, Pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Kelima sila Pancasila berkedudukan sebagai Dasar Negara dan ideologi Negara. Dan memuat nilai Pandangan Hidup Bangsa (Way Of Life) atau falsafah Bangsa Indonesia. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum (SDSSH), sedangkan UUD 1945 sebagai Sumber Tertib Hukum (STB). Dalam UU NO. 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa : “Kedudukan Pancasila adalah sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara.”

1. KEDUDUKAN PANCASILA,
LATAR BELAKANG, DAN
TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA
Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila
Dosen : Bp. Susilo Tri Widodo, S.Pd., M.H.
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020

2. Kelompok 1:
Salisa Arina Haqi (1401419117)
Putri Wulan Agustina (1401419214)
Kailifa Zakia Azzahra (1401419265)
2
Rombel J

3. PETA KONSEP
3
PENDIDIKAN
PANCASILA
Latar Belakang
Pendidikan Pancasila
Tujuan Pendidikan
Pancasila
Tujuan Pendidikan
nasional
Tujuan Nasional
Bangsa Indonesia
KulturalHistoris
Kedudukan Pancasila
Tujuan Pendidikan
Pancasila
Yuridis
Dasar negara
Filosofis
Pengertian
Pendidikan Pancasila

4. A. KEDUDUKAN PANCASILA
sebagai dasar negara

5. “ (Pranaka, 1985: 31)
5
Menurut Soekarno dalam pidato tanggal 1 Juni 1945,
dasar adalah Philisofische Grondslag
yang artinya “Pundamen, Filsafat, Pikiran yang
sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-
dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia
Merdeka yang kekal dan abadi”
 Penjelasan tersebut mengemukakan bahwa
dasar sebagai fundamen, yang di atasnya
berdiri sebuah bangunan Negara yang
kekal, langgeng, dan abadi.
 Analog dengan hal tersebut adalah
hubungan antara Pancasila dan NKRI.
Pancasila sebagai fundamennya
NKRI sebagai bangunan yang didirikan

6. Pancasila sebagai Dasar Negara NKRI
▪ Ditetapkan bersamaan dengan disahkannya UUD 1945
tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI.
Pancasila:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6
Rumusan Pancasila dalam
UUD 1945:
Tercantum pada pembukaan
UUD 1945 alinea IV, secara
legal formal, tersurat, termuat
adanya lima sila, lima dasar
bagi kehidupan bernegara
Indonesia.

7. 7
K e l i m a s i l a P a n c a s i l a
b e r k e d u d u k a n s e b a g a i
D a s a r N e g a r a d a n i d e o l o g i
N e g a r a . D a n m e m u a t n i l a i
P a n d a n g a n H i d u p B a n g s a
( W a y O f L i f e ) a t a u
f a l s a f a h B a n g s a I n d o n e s i a .

8. Jadi secara hierarki ,
8
 Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, yang secara legal formal sah menurut
hukum, hal ini menurut Natonagoro, dilandasi oleh Pancasila sebagai Pandangan
Hidup (Way Of Life) atau Pancasila sebagai falsafah bangsa.
 Alasan logis ilmiah ini yang menjadikan Pancasila keberadaannya tidak bisa diubah
oleh siapapun, karena merubah eksistensi Pancasila sama saja dengan
membubarkan NKRI, dan hal tersebut harus dihindari.
 Secara sistematik menurut Natonagoro:
Dalam UU NO. 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa :
“Kedudukan Pancasila adalah sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara.”
Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum (SDSSH),
sedangkan UUD 1945 sebagai Sumber Tertib Hukum (STB).

9. PENDIDIKAN PANCASILA

10. 10
Apa itu pendidikan pancasila?

11. 11
Pendidikan
pancasila
Merupakan salah satu komponen Matakuliah
Pengembangan Kepribadian (MPK) memegang
peranan penting dalam membentuk
kepribadian mahasiswa di perguruan tinggi,
diharapkan pada mahasiswa tidak sekedar
berkembang daya intelektualitasnya namun
juga sikap dan perilakunya. Hal ini sesuai
dengan visi dan misi MPK.

12. “Menjadi sumber nilai dan
pedoman bagi penyelenggaraan
program studi dalam
mengantarkan mahasiswa
mengembangkan kepribadian”
VISI
KELOMPOK
MPK
12

13. “Membantu mahasiswa agar
mampu mewujudkan nilai dasar
agama dan kebudayaan serta
kesadaran berbangsa dan
bernegara dalam menerapkan
ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni yang dikuasainya
dengan rasa tanggung jawab
kemanusiaan”
MISI
KELOMPOK
MPK
13

14. Kompetensi kelompok MPK Pancasila:
14
a. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil
sikap dan bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya;
b. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenali
masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya;
c. Mengantarkan mahasiswa mampu mengenali perubahan-perubahan
dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
d. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memaknai
peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang
persatuan Indonesia

15. B. LATAR BELAKANG
PENDIDIKAN PANCASILA
Historis, Yuridis, Kultural

16. 1. Latar belakang historis pendidikan pancasila :
16
• Dilihat dari segi historis, Pancasila dirumuskan dengan maksud untuk dijadikan
sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka. Disadari oleh tokoh-tokoh bangsa
Indonesia pada waktu itu bahwa sebelum mendirikan sebuah negara, dipikirkan
terlebih dahulu di atas landasan apa negara itu hendak didirikan.
• Karena itulah sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945, agenda
pokoknya adalah perumusan rancangan dasar negara.
• Pancasila yang dimaksud sebagai Dasar Negara, isinya digali dan/atau berasal
dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat tersebut, kemudian dilembagakan
menjadi pandangan hidup bangsa, dan kemudian menjadi pandangan hidup
negara atau Dasar Negara.

17. 17
Bukti atau fenomena historis yang menjadi landasan bahwa
Pancasila akan dijadikan Dasar Negara:
1. Dalam pembukaan sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Dr. KRT.Radjiman
Widyodiningrat sebagai ketua Badab Penyelidik meminta agarsidang mengemukakan
dasar negara Indonesia Merdeka (philosofichegrondslag) dari Indonesia Merdeka.
2. Pada tanggal 29 Mei 1945, Moh Yamin pada permulaan pidato dalam sidang badan
Penyelidik, antara lain mengatakan sebagai berikut:" Kewajiban untuk ikut menyelidiki
bahan-bahan yang menjadi dasarnegara dan susunan negara yang akan terbenntuk dalam
suasanakemerdekaan yang telah diakui dan telah dibela oleh rakyat Indonesia dengan
korban darah daging sejak beratus-ratus tahun" (Naskah Persiapan UUD 1945).
3. R.P. Soeroso pada waktu memberi peringatan kepada Mr. Muhammad Yamin dalam
pidato tanggal 29 Mei 1945, antara lain mengatakan: "Sebagai diterangkan oleh tuan
Ketua, tuan Radjiman tadi yang dibicarakan ialah dasar-dasar Indonesia Merdeka..."
(Naskah Persiapan UUD 1945).

18. 18
Bukti atau fenomena historis yang menjadi landasan
bahwa Pancasila akan dijadikan Dasar Negara:
4. Prof. Mr. Soepomo dalam pidato sidang pertama Badan Penyelidik tanggal 31 Mei 1945,
antara lain mengatakan: "soal yang kita bicarakan ialah bagaimana akan dasar-dasar
Negara Indonesia Merdeka" ( Naskah Persiapan UUD 1945).
5. Ir. Soekarno dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang badanPenyelidik antara lain
menyebutkan bahwa yang diminta oleh ketua BadanPenyelidik adalah agar sidang
megemukakan Dasar Indonesia Merdekayaitu Philosofiche Grondslag dari Indonesia
Merdeka. Selanjutnya beliaumemberi nama Philosofiche Grondslag atau dasar Falsafah
NegaraIndonesia Merdeka tersebut : Pancasila.

19. 19
Bukti atau fenomena historis yang menjadi landasan
bahwa Pancasila akan dijadikan Dasar Negara:
6. Di dalam "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter" tercantum kalimat sebagai berikut."....., maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum dasar Negara Indonesia,
yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta
dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" (Naskah Persiapan UUD
1945)
7. Di dalam pembukaan UUD 1945 tercantum kalimat: "...., maka disusunlah Kemerdekaan
Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk
dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
serta d engan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

20. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan negara Indonesia, tepatnya tanggal 18 Agustus
1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-undang dasar
bagi negara Republik Indonesia. Dengan menetapkan UUD 1945 itu, maka Pancasila yang
terdapat dalam pembukaan UUD 1945 secara resmi menjadi Dasar Negara Republik
Indonesia.
Hal itu ternyata tidak secara otomatis Pancasila dapat dilaksanakan secara benar dan
konsekuen. Di beberapa tempat terjadi berbagai macam pemberontakan dan
penyelewengan terhadap Pancasila. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pandangan
hidup lain yang secara bebas hidup dan berkembang di negara Indonesia. Peristiwa G
30 S/PKI Lubang Buaya pada tahun 1965, misalnya merupakan salah satu bukti
pemberontakan yang ingin menyelewengkan Pancasila dan mengganti dengan ideologi
lain yaitu paham komunis.
Penyebab utama terjadinya penyelewengan ialah karena Pancasila yang merupakan Dasar
Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia belum dihayati dan diamalkan dalam
kehidupan bernegara.
Maka dari itu, salah satu upaya untuk itu semua Pancasila harus disebarluaskan melalui
pendidikan Pancasila itu sendiri.

21. 2. Latar Belakang Kultural Pendidikan Pancasila
Pancasila dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia
adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting.
“Jadi pancasila harus diwariskan kepada generai muda bangsa Indonesia
berikutnya salah satunya melalui pendidikan”
Tanpa usaha mewariskan Pancasila kepada generasi muda melalui
pendidikan, negara dan bangsa akan kehilangan hasil budaya atau
kultural itu.
21

22. 2. Latar Belakang Kultural Pendidikan Pancasila
Setiap bangsa memilki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur
kepada bangsanya. Oleh karena itu perlu adanya upaya pewarisan
budaya penting tersebut melalui pendidikan Pancasila.
Pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan atau pewarisan
budaya dari generasi tua ke generasi muda agar generasi muda tidak
kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.
22

23. 3. Latar Belakang Yuridis Pendidikan Pancasila
Pancasila sebagi dasar negara menjadi landasan bagi peraturan-
peraturan dalam tertib hukum Indonesia atau sumber hukum dasar
nasional
yaitu menjadi sumber bagi penyusunan peraturan perundang-
undangan. Seperti UUD, ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah,
keputusan Presiden dan Peraturan Daerah.
Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat
secara yuridis, seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan
dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis-konstitusional pada
dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. 23

24. 4. Latar Belakang Filosofis Pendidikan Pancasila
Pancasila adalah hasil perenungan jiwa yang mendalam, sedangkan
Renungan isi jiwa yang mendalam itu adalah Falsafah.
Pancasila itu adalah isi jiwa bangsa Indonesia, sedangkan Filsafat
bangsa itu adalah isi jiwa (suatu) bangsa, maka filsafat Pancasila itu
adalah filsafat bangsa Indonesia”
24

25. 4. Latar Belakang Filosofis Pendidikan Pancasila
Secara Intrinsik nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofis dan secara
praktis nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup (filsafat hidup) bangsa
Indonesia. Tata nilai itu tidak lain merupakan kebulatan ajaran tentang
berbagai segi/bidang kehidupan suatu masyarakat/bangsa, dalam hal ini bangsa
Indonesia.
Tata nilai suatu bangsa dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, kondisi alam,
dan cita-karsa manusianya. Oleh karena itu, lebih lanjut ajaran filsafat itu
sedemikian kuat mempengaruhi alam pikiran manusia berupa filsafat hidup,
filsafat negara, etika, logika, dan sebagainya.
25

26. 4. Latar Belakang Filosofis Pendidikan Pancasila
Melalui Pendidikan Pancasila bangsa Indonesia diharapkan mampu
membudayakan, melestarikan hasil puncak perenungan dan pemikiran
mendalam itu agar lestari di bumi Indonesia, walaupun kondisi alam, kondisi
bangsa terus berubah dan berkembang.
Pendidikan Pancasila secara filosofis sangatlah logis dan strategis sebagai
landasan untuk mengkaji, mengembangkan, melaksanakan, dan
mengamankan Pancasila. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila yang
bersifat abstrak akan lebih memungkinkan dan memiliki peluang untuk
dapat dikonkritkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
26

27. C. TUJUAN
PENDIDIKAN PANCASILA

28. Tujuan pendidikan pancasila
28
Tujuan Pendidikan
Pancasila
3
Tujuan Pendidikan
Nasional.
2
Tujuan Nasional Bangsa
Indonesia
1

29. 1. Tujuan Nasional Bangsa Indonesia
Dituangkan secara jelas dan gamblang dalam Pembukaan UUD 1945.
Tujuan nasional tersebut adalah :
a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia;
b) Memajukan kesejahteraan umum;
c) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
d) Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
29

30. 2. Tujuan pendidikan nasional
Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa:
“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan
bertanggung jawab, serta yang berwatakkan Pancasila”
30

31. 3. Tujuan pendidikan pancasila
Pendidikan :
👉 upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara
untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya,
serta untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap
serta perilaku yang cinta tanah air, bersendikan kebudayaan bangsa perlu
pengembangan wawasan dan ketahanan pada setiap warga negara.
31

32. 3. Tujuan pendidikan pancasila
Pengembangan wawasan nusantara dan ketahanan nasiaonal kepada
para mahasiswa calon ilmuwan warga negara Republik Indonesia yang
mengkaji dan akan menguasai IPTEKS menjadi tujuan utama Pendidikan
Pancasila.
Pembekalan kepada peserta didik di Indonesia berkenaan dengan
pemupukan nilai-nilai sikap dan kepribadian di perguruan tinggi
diandalkan kepada Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan
Kewarganegaraan, Filsafat Ilmu, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar dan
Ilmu Alamiah Dasar yang selanjutnya disebut kelompok Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian (MKPK).
32

33. Misi dan tanggung jawab
pendidikan pancasila
Untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku yang
bersendikan nilai-nilai Pancasila kepada setiap warga negara
Republik Indonesia dengan IPTEKS.
Karena kualitas warga negara tergantung kepada keyakinan
dan pegangan hidup mereka dalam bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara disamping pada tingkat serta mutu
penguasaannya terhadap IPTEKS.
33

34. Tujuan jangka pendek
▪ Mendapatkan pengertian
ilmiah tentang pancasila
dan mengetahui kebenaran
pancasila.
▪ Diharapkan dapat
menumbuhkan kesadaran
bernegara.
(Asadi 1985) secara teoritis tujuan mempelajari pancasila dibagi 2:
Tujuan jangka penjang
Dapat menghayati,
mengamalkan, dan
mempertahankan pancasila
karena pancasila mengandung
kebenaran dan kebaikan
34

35. Pelaksanaan pancasila secara nyata dalam sikap dan perilaku
seseorang dibedakan menjadi 3:
35
Pelaksanaan
pancasila secara
subjektif
Pelaksanaan
pancasila secara
objektif
Kompetensi yang
diharapkan dari
pendidikan
pancasila

36. 1. Pelaksanaan pancasila secara subjektif
36
Pengertian pelaksanaan pancasila dalam pribadi perseorangan, baik
sebagai warga Negara (masyarakat), para penguasa Negara maupun
pemimpin rakyat.
Supaya dapat melaksanakan pancasila dalam kehidupan sehari-hari
harus memiliki pengertian mengenai pancasila sebagai suatu
pegangan dan suatu sikap mental, pola berpikir dan tingkah laku,
serta amal perbuatan yang dijiwai oleh sila-sila pancasila secara
bulat dan utuh.
Dalam pelaksanaanmya tidak bertentangan dengan:
norma-norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun dan adat
kebiasaan, dan norma hukum yang berlaku.

37. 1. Pelaksanaan pancasila secara subjektif
37
Lebih berhasil jika dilakukan secara sistematik dan konsisten dalam
usaha untuk membudayakan pancasila.
Bidang kehidupan yang berkaitan dengan penerapan pelaksanaan
pancasila :
1. Bidang ideologi
2. Bidang ekonomi
3. Bidang plitik
4. Bidang sosial
5. Bidang kebudayaan
6. Bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
dimana bidang-bidang diatas dilaksanakan dalam lingkungan hidup
pribadi, keluarga, dan kemasyarakatan.

38. 2. Pelaksanaan pancasila secara objektif
38
Pengertian: pelaksanaan pancasila dalam lapangan kehidupan
bernegara dan penyelenggaraan negara yang meliputi seluruh sifat
dan keadaan negara.
Pasal 27 ayat 1 UUD 1945
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya”

39. 2. Pelaksanaan pancasila secara objektif
39
Ketaatan hukum = sumber hukum dasar nasional (UUD 1945 dan
pancasila)
Ketaatan religius = pasal 29 UUD 1945 “Negara berdasar atas ke
Tuhanan Yang Maha Esa”
Ketaatan etis atau susila = sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan
beradab)
Ketaatan mutlak atau kodrat = tersimpul dalam pembukaan UUD 1945
Pengertian pancasila dalam pelaksanaan objektif adalah
pengertian yang umum kolektif dimana ruang lingkupnya dibatasi,
misalnya bidang hukum saja.
Maka pengertian umum dan pelaksanaan secara objektif itu
diperinci dalam bentuk perundang-undangan di Indonesia.

40. 3. Kompetensi yang diharapkan pendidikan pancasila
40
Kompetensi lulusan pendidikan pancasila:
Seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab seorang
warganegara dalam memecahkan masalah dalam bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan pemikiran
berlandasakan falsafah bangsa.
Sikap yang dihasilkan dari pendidikan pancasila yang berhasil:
1. Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Berperikemanusiaan yang adil dan beradab
3. Mendukung persatuan bangsa
4. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama
diatas kepentingan pribadi
5. Mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial

41. 3. Kompetensi yang diharapkan pendidikan pancasila
41
Harapan lebih lanjut :
Menjadi manusia Indonesia yang ber-Pancasila terlebih dahulu sebelum
menguasai IPTEKS yang dipelajarinya.
“Terciptanya warga negara Indonesia yang unggul dalam
bidang IPTEK dan seni, namun tidak kehilangan jatidirinya
apalagi tercabut dari akar budaya bangsa dan keimanannya.”

42. 42
📖 Daftar Pustaka:
1. Suprayogi, dkk. 2018. Pendidikan Pancasila. Semarang: UNNES Press.
2. Kaelan. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

43. 43
Terimakasih