Dokumen tersebut membahas tentang e-government yang merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan proses demokratis. Dibahas pula contoh penerapan e-government di Kota Probolinggo melalui berbagai aplikasi sesuai dengan lima dimensi penilaian e-government Indonesia."

1. E-GOVERNMENT
E-Government yang juga disebut e-gov, digital government, online
government atau dalam konteks tertentu transformational
government adalah penggunaan teknologi informasi oleh
pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi
warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan
pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif,
yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi
internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses
kepemerintahan yang demokratis.

2. CONTOH DARI PENERAPAN E-GOVERNMENT
- penggunaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), utamanya
internet, untuk menuju ke pemerintahan yang lebih baik.
- penggunaan TIK dalam pelaksanaan operasional keseharian
Pemerintah
- Optimalisasi yang berkelanjutan pada pelayanan publik, tingkat
partisipasi publik pada proses politik melalui proses transformasi
hubungan internal dan eksternal melalui teknologi, media Internet
dan media bentuk baru.

3. EMPAT TIPE RELASI E-GOVERNMENT
1. Government to Citizens (G2C)
Government to Citizen (G2C) adalah suatu teknologi informasi yang mempunyai tujuan
untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan juga
untuk mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai informasi tentang
pemerintahan. Misal contoh seperti : www.jabarprov.go.id, dan lain-lain. Atau informasi
menganai pajak online, layanan jaminan sosial, mencari lowongan pekerjaan, dan
sebagainya
2. Government to Business (G2B)
Government to Business (G2B) adalah suatu tipe hubungan pemerintah dengan bisnis.
Karena sangat dibutuhkan relasi yang sangat baik, antara pemerintah dengan kalangan
bisnis.Tujuannya demi kemudahan berbisnis masyarakat kalangan pembisnis. Contohnya
seperti : www.indotender.com, dan sebagainya. Atau informasi menganai pajak perseroan,
peraturan pemerintah (hukum bisnis), pendaftaran perusahaan, peluang usaha atau
bisnis, dan sebagainya.

4. 3. Government to Governments (G2G)
Government to Government (G2G) adalah berupaWeb pemerintah yang dibuat, bertujuan
untuk memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan antara pemerintahan yang satu
dengan pemerintahan yang lainnya, dengan tujuan yaitu untuk memperlancar &
mempermudah kerjasama antara pemerintahan – pemerintahan yang bersangkutan. Misal
contohnya: www.embassyofindonesia.org dan lain sebagainya. Atau informasi
menganai blogging untuk kalangan legislative, konsultasi secara online, pelayanan kepada
masyarakat secara terpadu, pendidikan secara online, dan sebagainya
4. Government to Employees (G2E)
Government to Employees (G2E) adalau berupa tipe hubungan yang ditujukan untuk para
pegawai pemerintahan atau pegawai negeri untuk neningkatkan kinerja dan juga untuk
kesejahteraan para pegawai yang bekerja dislahsatu institusi pemerintah. Misalkan
contohnya: www.sdm.depkeu.go.id dan lain-lain

5. PEGI (PEMERINGKATAN E-GOVERNMENT INDONESIA),
KILASAN SINGKATNYA
Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi) merupakan kegiatan yang diadakan
oleh Direktorat e-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi danTelematika,
Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENTERIAN KOMINFO) yang melibatkan
instansi-instansi Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan PeGi ini merupakan
kegiatan yang diadakan dalam rangka melihat peta kondisi pemanfaatanTeknologi
Komunikasi dan Informasi (TIK) oleh lembaga Pemerintah secara nasional. PeGi
diharapkan dapat meningkatkan pengembangan dan pemanfaatanTIK di lembaga
Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, KEMENTERIAN
KOMINFO bekerjasama dengan berbagai kalangan baik dari unsur komunitasTIK,
perguruan tinggi maupun instansi pemerintah terkait.

6. TIGA TUJUAN UTAMA PEGI
 Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatanTIK di lingkungan
Pemerintah.
 Memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatanTIK di lingkungan
Pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang dan obyektif.
 Mendapatkan peta kondisi pemanfaatanTIK di lingkungan pemerintah secara
nasional.
Lima Dimensi Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)
1. Kebijakan
2. Kelembagaan
3. Infrastruktur
4. Aplikasi
5. Perencanaan

7. DIAGRAM ALIR PEGI

8. CONTOH PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI KOTA
PROBOLINGGO
Kota Probolinggo, sebagai salah satu Pemerintah Daerah di Provinsi JawaTimur yang sangat
mendukung penerapanTIK dalam proses pembangunan dan pelaksanaan tugas pelayanan kepada
masyarakat, telah mengaplikasikan berbagai aplikasi e-Government di Kota Bayuangga ini. Hal ini
tentunya sebagai tindaklanjut dari kebijakan Pemerintah Kota Probolingo dalam mewujudkan clean
and Good Governance.
Pelaksanaan aplikasi e-Government di Kota Probolinggo dilaksanakan oleh semua SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, dengan pusat layanan yang berada di BAPPEDA Kota
Probolinggo, di Bidang Data dan Litbang. Selain itu, terdapat pula beberapa layanan yang
diaplikasikan di SKPD lain, utamanya di Bagian Humas dan Protokol dengan Radio Suara Kota
Probolinggo yang berada di dalamnya

9. PENJELASAN TENTANG PELAKSANAAN E-
GOVERNMENT DI KOTA PROBOLINGGO DILIHAT DARI
DIMENSI-DIMENSI DALAM PEGI
A. Dimensi Kebijakan
kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam bidang pemanfaatanTIK dan aplikasi
pelaksanaanTIK di masyarakat sebagai bentuk aplikasi e-government sebagai berikut:
• PeraturanWalikota Probolinggo No. 40 tahun 2009 tentang Sistem Informasi Layanan Data Keluarga
Miskin Online Kota Probolinggo,
• Surat Keputusan Walikota Probolinggo No. 188.45/172/KEP/425.012/2009 tentangTim Pengelola
Kampung Cyber Kel. SumberTaman,
• Surat Keputusan Walikota Probolinggo No. 188.45/307/KEP/425.012/2009 tentangTim Pengelola
PendayagunaanTeknologi Informasi dan Komunikasi,
• Surat Keputusan Walikota Probolinggo No. 188.45/308/KEP/425.012/2009 tentangTim Koordinasi
PendayagunaanTeknologi Informasi dan Komunikasi,
• Surat Keputusan Walikota Probolinggo No. 188.45/309/KEP/425.012/2009 tentang Penetapan Nama
e-Mail SKPD dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo,
• Surat Keputusan Walikota Probolinggo No. 188.45/162/KEP/425.012/2010 tentangTim Pengelola
Kampung Cyber Kel. SumberTaman,

10. B. DIMENSI KELEMBAGAAN
Pelaksanaan aplikasi e-Government di Kota Probolinggo dipusatkan di BAPPEDA Kota Probolinggo (Bidang Data
dan Litbang) dan Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Probolinggo. Hal ini telah jelas tercantum
dalam:
1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 5Tahun 2008 tentang Organisasi danTata Kerja Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo,
2. Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 7Tahun 2008 tentang Organisasi danTata Kerja LembagaTeknis
Daerah Kota Probolinggo,
3. Peraturan Walikota Probolinggo No. 21Tahun 2008 tentangTugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota Probolinggo, dan
4. Peraturan Walikota Probolinggo No. 34Tahun 2008 tentangTugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Probolinggo.
C. DIMENSI INFRASTRUKTUR
Di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, seluruh SKPD (38 SKPD) telah terkoneksi dengan jaringan
internet (via BAPPEDA atau berlangganan melalui Internet Service Provider tersendiri) dan intranet
dengan pusat server di BAPPEDA melalui LAN/WAN Kota. Dan untuk tingkat kelurahan, yang sudah
terkoneksi dengan jaringan intranet BAPPEDA sebanyak 5 kelurahan yang berada di wilayah
Kecamatan Mayangan.

11. D. DIMENSI APLIKASI
Adapun aplikasi-aplikasi e-Government yang ada di Kota Probolinggo (sebagian besar dapat diakses dari situs
Pemerintah Kota Probolinggo) adalah sebagai berikut:
1. Website Resmi Pemerintah Kota Probolinggo
http://www.probolinggokota.go.id/
Tampilan ‘Home’ situs Pemerintah Kota Probolinggo
2. Sistem Informasi Layanan Pendidikan dan Kesehatan
http://gakin.probolinggokota.go.id/
Halaman Awal Situs Sistem Informasi Layanan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat
3. Sistem Informasi Musrenbang
http://musrenbang.probolinggokota.go.id/
Halaman depan Sistem Informasi Musrenbang
4. SP2K2 (Sistem Perencanaan Pembangunan Kota Kita) –Web Based SMS Center:
http://sp2k2.probolinggokota.go.id/
Halaman depan Situs SP2K2
5. SumberTaman Kampung Cyber
http://sumbertaman.kampungcyber-probolinggo.net/
Halaman depan situs Kampung Cyber SumberTaman Indah
6. Citarum Kampung Cyber
http://citarum.kampungcyber-probolinggo.net/
Halaman depan situs Kampung Cyber SumberTaman Indah

12. 7. Mail Server Intranet
http://server-pemkot:3000/
screenshotWeb Mail Pemkot Probolinggo
8. Bank Data Server Intranet
http://server-pemkot:4000/
Screenshot Bank Data Server
9. Web Mail Layanan Pengaduan Masyarakat
http://www.probolinggokota.go.id/webapps/webmail/src/login.php
Screenshot Web Mail Layanan Pengaduan Masyarakat
10. SMS Center Layanan Pengaduan Masyarakat.
Screenshot SMS Gateway
11. Chating Online Pengaduan Masyarakat (via Yahoo Messenger).
12. Program ‘Laporo Rek’ di Radio Suara Kota Probolinggo.
13. Pengaduan masyarakat via media social networking terpopuler saat ini, Facebook

13. E. DIMENSI PERENCANAAN
Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
Pemerintah Kota Probolinggo melalui Peraturan Daerah No. 7Tahun 2008 tentang Organisasi danTata
Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo
dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 7Tahun 2008 tentang Organisasi danTata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kota Probolinggo melakukan penataan kelembagaan yang disehinggaTugas pokok dan
Fungsi (Tupoksi) tentang e-government yang semula berada pada Kantor Informasi dan Komunikasi (yang
telah dilebur dengan Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum sehingga menjadi Bagian Humas dan
Protokol) dilimpahkan ke 2 (dua) SKPD yaitu BAPPEDA (fungsiTeknologi) dan Bagian Humas dan Protokol
(fungsi informasi dan komunikasi).
Dengan demikian, baru pada tahun 2010 direncanakan pembuatan master plan (blueprint / cetak biru)
pengembangan e-government Kota Probolinggo. Dan juga berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan yang
dilaksanakan oleh Bagian Organisasi, kedepan direncanakan akan dibentuk kembali kelembagaan yang
khusus mengelolaTIK (Teknologi Infomasi dan Komunikasi) sekaligus pelaksana e-Government secara
mandiri dan terpusat dalam bentuk kantor atau dinas.

14. THANKS