Sistem ekonomi internasional berkembang setelah PD II menjadi liberalisme dan sosialisme-komunisme. Indonesia berupaya memperbaiki ekonomi dengan pinjaman luar negeri, mengubah struktur ekonomi, dan melaksanakan industrialisasi. Pada masa Orde Baru, ekonomi Indonesia pulih dan hubungan ekonomi internasional membaik dengan pertumbuhan rata-rata 7% per tahun. Politik luar negeri Indonesia diarahkan untuk mempertahankan

1. PERKEMBANGAN SISTEM
EKONOMI INTERNASIONAL
TERHADAP PERUBAHAN
DAN EKONOMI INDONESIA

2. Sistem ekonomi internasional
Pasca PD II  liberalisme dan sosialisme-
komunis
Indonesia  melakukan upaya perbaikan
ekonomi
Kondisi ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan
 sangat buruk
a. Inflasi sangat tinggi
b. Beredarnya mata uang Jepang yang tidak
terkendali
c. Menurunnya volume perdagangan
internasional

3. Upaya pemerintah dalam menangani
masalah ekonomi Indonesia setelah
pengakuan kedaulatan oleh Belanda.
1. Pemerintah RIS melakukan pinjaman luar negeri 
Exim Bank of Wahsington
2. Mengubah struktur ekonomi dari ekonomi kolonial ke
ekonomi nasional  Program kabinet Syahrir
3. ( Program Benteng ) untuk melindungi usaha-usaha
pribumi.
4. Membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) 
menggalang dan melenyapkan individualisme di
kalangan anggota organisasi dan memperkokoh
ekonomi bangsa Indonesia
5. Melaksanakan industrialisasi

4. 1. Perkembangan Ekonomi
Indonesia
a. Masa Pemerintahan Presiden Soekarno
Indonesia menjalin hubungan dengan dunia
luar dengan tujuan meningkatkan kegiatan
ekspor
b. Masa Pemerintahan Presiden Soeharto
- Ekonomi Indonesia berhasil di pulihkan
- Hubungan ekonomi Indonesia dengan
negara-negara lain terus membaik
- Mengadakan Pembangunan jangkan pendek
dan jangka panjang

5. 2. Demokrasi Ekonomi
Indonesia melaksanakan Demokrasi Ekonomi  UUD
1945 pasal 33 dengan asas kekeluargaan
Dampak
Ekonomi Indonesia mengalami kemajuan
Terjadi perubahan ekonomi di Indonesia :
- Agraris  industri
- Pedesaan  perkotaan
- Tradisional  modern

6. - Bergantung pada SDA  dimotori SDM
- DI dominasi negara  peran masyarakat
yang besar
Pertumbuhan ekonomi meningkat rata-
rata 7% pertahun
Indonesia berani mengajak negara-negara
di sekitarnya untuk membentuk
perdagangan bebas di Asia Tenggara dan
Asia Pasifik

7. Politik Luar Negeri Indonesia
Politik LN Indonesia  Politik Bebas Aktif
Landasan:
a.Ideal  Pancasila
b. Konstitusionilnya  Pembukaan UUD’ 45
alinea 4

8. Rumusan politik LN Indonesia :
1. Moh. Hatta
a. mempertahankan kemerdekaan
bangsa dan menjaga keselamatan
negara.
b. memperoleh barang-barang dari luar
untuk memperbesar kemakmuran rakyat
c. meningkatkan perdamaian internasional
d. meningkatkan persaudaraan antar bangsa

9. 2. Garis-Garis Besar Haluan Negara 1978
Indonesia turut serta menciptakan
perdamaian dunia yang abadi, adil dan
sejahtra
3. Sapta Krida Kabinet Pembangunan III
Mengabdikan kepada kepentingan
nasional dalam rangka memperkuat
ketahanan nasional

10. Tujuan politik luar negeri Indonesia
1. Menjaga kedaulatan negara dan
mempertahankan kemerdekaan
bangsa
2. Ikut serta menciptakan perdamaian
dunia
3. Menggalang persaudaraan antara
bangsa sebagi realisasi dari semangat
Pancasila

11. 1. Politik LN sebelum peristiwa
G-30-S /PKI
a. Masa Demokrasi Liberal  Bebas Aktif
- Tantangan Nasional
- Tantangan Internasional
b. Masa Demokrasi Terpimpin
Penentu Kebijakan  Presiden
Lebih cenderung mendekati negara-negara
Blok Timur
1. Faktor Dalam Negeri
Pollitik di Indonesia lebih di dominasi oleh
PKI ( Poros Jakarta – Hanoi – Phnom Penh
– Peking – Pyongyang )

12. 2. Faktor Luar Negeri
- Sikap negara-negara Barat yang
kurang mendukung perjuangan
bangsa Indonesia
- Blok Barat secara sepihak
membatalkan penjualan
persenjataan kepada bangsa
Indonesia.

13. Konfrontasi dengan Malaysia
Pembentukan Negara Federasi Malaysia
Dwikora :
1. Perhebat pertahanan Revolusi Indonesia
2. Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk
membebaskan diri dari Nekolin Malaysia
Tangga 7 Januari 1965 Indonesia keluar
Dari PBB

14. 2. Politik LN setelah peristiwa
G-30-S /PKI
 Tanggal 28 September Indonesia kembali
aktif menjadi anggota PPB
 Dalam persidangan DK PBB tahun 1974
Adam Malik terpilih menjadi Ketua Majelis
Umum
 Indonesia kembali menjalin hubungan
dengan Malaysia

15. Landasan politik luar negeri
Indonesia
1. Tap MPRS No XII/MPRS/1966, Penegasan
Kembali Politik Luar Negeri Indonesia
2. Tap MPRS No XXIII/MPRS 1966.
Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi,
Keuangan dan Pembangunan
3. Tap MPRS No XI/MPRS/1968 Tugas Pokok
Kabinet Pembangunan
4. Tap MPR No IV / MPR / 1973 tentang GBHN