SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 6
Downloaden Sie, um offline zu lesen
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.1369, 2021 LAN. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
Perubahan.
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,
Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan kebijakan nilai-nilai
dasar (core values) Aparatur Sipil Negara pada kurikulum
pembelajaran dan memberikan kepastian pelaksanaan
rapat evaluasi, perlu mengubah ketentuan mengenai
kurikulum pembelajaran dan rapat evaluasi dalam
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Lembaga Administrasi Negara tentang Perubahan atas
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
www.peraturan.go.id
2021, No.1369 -2-
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 494);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
24);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI
NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PELATIHAN
DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Administrasi
Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 24) diubah sebagai berikut:
www.peraturan.go.id
2021, No.1369
-3-
1. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 6 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Dasar
CPNS merupakan Kompetensi pembentukan karakter
PNS yang profesional sesuai bidang tugas.
(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur
berdasarkan kemampuan:
a. menunjukkan sikap perilaku bela negara;
b. mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam
pelaksanaan tugas jabatannya;
c. mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk
mendukung terwujudnya smart governance sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang
dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas.
2. Ketentuan ayat (1) huruf c dan ayat (2) Pasal 14 diubah
dan ayat (3) Pasal 14 dihapus, sehingga Pasal 14
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
(1) Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 huruf a terdiri atas:
a. agenda sikap perilaku bela negara;
b. agenda nilai–nilai dasar PNS;
c. agenda kedudukan dan peran PNS untuk mendukung
terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
d. agenda habituasi.
(2) Dalam rangka memberikan pemahaman umum terkait
kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS,
dilaksanakan agenda orientasi program.
(3) Dihapus.
www.peraturan.go.id
2021, No.1369 -4-
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 15 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15
(1) Kurikulum pembentukan karakter sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan sebagai
berikut:
a. Pelatihan Klasikal dilaksanakan selama 511 (lima
ratus sebelas) JP atau setara dengan 51 (lima puluh
satu) hari kerja; atau
b. Blended Learning dilaksanakan selama 647 (enam
ratus empat puluh tujuh) JP atau setara dengan 74
(tujuh puluh empat) hari kerja.
(2) Pelaksanaan Kurikulum pembentukan karakter
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan bertempat di tempat penyelenggaraan
Pelatihan Klasikal dan Instansi Pemerintah asal Peserta.
(3) Pelaksanaan Kurikulum pembentukan karakter
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pada Pelatihan Mandiri:
1. menggunakan metode pembelajaran daring secara
tidak langsung (asynchronous); dan
2. bertempat di tempat kedudukan Peserta;
b. pada Distance Learning melalui:
1. e-learning yang dilaksanakan:
a) menggunakan metode pembelajaran daring
secara langsung (synchronous) dan
asynchronous; dan
b) bertempat di tempat kedudukan Peserta; dan
2. aktualisasi bertempat di Instansi Pemerintah asal
Peserta; dan
c. pembelajaran klasikal bertempat di tempat
penyelenggaraan Blended Learning.
www.peraturan.go.id
2021, No.1369
-5-
4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 26
(1) Lembaga Pelatihan Terakreditasi menyelenggarakan rapat
evaluasi akhir untuk menentukan status kelulusan
Peserta.
(2) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sebelum Pelatihan Dasar CPNS berakhir
dengan melibatkan tim yang ditetapkan oleh pimpinan
Lembaga Pelatihan Terakreditasi.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 diubah dan di
antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 32
(1) Lembaga Pelatihan Terakreditasi melakukan rapat
evaluasi akhir ulang untuk menetapkan hasil akhir
kelulusan berdasarkan hasil remedial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
(1a) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
remedial berakhir dengan melibatkan tim sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
(2) Berdasarkan hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dalam hal:
a. Peserta memperoleh nilai paling rendah sebesar
70,01 (tujuh puluh koma nol satu) atau masuk
dalam kualifikasi paling rendah cukup memuaskan,
terhadap Peserta yang bersangkutan dinyatakan
lulus Pelatihan Dasar CPNS; atau
b. Peserta memperoleh nilai kurang dari 70,01 (tujuh
puluh koma nol satu) atau masuk dalam kualifikasi
kurang memuaskan atau tidak memuaskan,
terhadap Peserta yang bersangkutan dinyatakan
tidak lulus Pelatihan Dasar CPNS.
www.peraturan.go.id
2021, No.1369 -6-
Pasal II
Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2022.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2021
KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ADI SURYANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2021
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BENNY RIYANTO
www.peraturan.go.id

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Permenpan2013 046 perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur neg...
Permenpan2013 046 perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur neg...Permenpan2013 046 perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur neg...
Permenpan2013 046 perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur neg...
Winarto Winartoap
 
Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...
Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...
Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...
ppbkab
 
UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraUU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Zulfikri Armada
 
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalRaperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Ade Suerani
 

Was ist angesagt? (19)

Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012
Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012
Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012
 
Permenpan2013 046 perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur neg...
Permenpan2013 046 perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur neg...Permenpan2013 046 perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur neg...
Permenpan2013 046 perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur neg...
 
peraturan-menteri-panrb-nomor-6-tahun-2022 Kinerja ASN.pdf
peraturan-menteri-panrb-nomor-6-tahun-2022 Kinerja ASN.pdfperaturan-menteri-panrb-nomor-6-tahun-2022 Kinerja ASN.pdf
peraturan-menteri-panrb-nomor-6-tahun-2022 Kinerja ASN.pdf
 
Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...
Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...
Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...
 
UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraUU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 
4. 2019 pp 030
4. 2019 pp 0304. 2019 pp 030
4. 2019 pp 030
 
Pp 11 tahun 2017
Pp 11 tahun 2017Pp 11 tahun 2017
Pp 11 tahun 2017
 
Pma nomor 6 tahun 2016
Pma nomor 6 tahun 2016Pma nomor 6 tahun 2016
Pma nomor 6 tahun 2016
 
Tugas Belajar - Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No 74 Tahun 2014
Tugas Belajar - Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No 74 Tahun 2014 Tugas Belajar - Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No 74 Tahun 2014
Tugas Belajar - Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No 74 Tahun 2014
 
Keputusan kepala lan 1006 k.1 pdp.07 2019 tentang kurikulum pelatihan kepemim...
Keputusan kepala lan 1006 k.1 pdp.07 2019 tentang kurikulum pelatihan kepemim...Keputusan kepala lan 1006 k.1 pdp.07 2019 tentang kurikulum pelatihan kepemim...
Keputusan kepala lan 1006 k.1 pdp.07 2019 tentang kurikulum pelatihan kepemim...
 
Keputusan kepala lan 1006 k.1 pdp.07 2019 tentang kurikulum pelatihan kepemim...
Keputusan kepala lan 1006 k.1 pdp.07 2019 tentang kurikulum pelatihan kepemim...Keputusan kepala lan 1006 k.1 pdp.07 2019 tentang kurikulum pelatihan kepemim...
Keputusan kepala lan 1006 k.1 pdp.07 2019 tentang kurikulum pelatihan kepemim...
 
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalRaperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
 
Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74
Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74
Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74
 
Permenpan2013 045
Permenpan2013 045Permenpan2013 045
Permenpan2013 045
 
perka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfak
perka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfakperka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfak
perka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfak
 
Juknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa
Juknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasaJuknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa
Juknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa
 
Keputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNSKeputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNS
 
Juknis inpassing jabatan fungsional pengadaan barang dan Jasa
Juknis inpassing jabatan fungsional  pengadaan barang dan JasaJuknis inpassing jabatan fungsional  pengadaan barang dan Jasa
Juknis inpassing jabatan fungsional pengadaan barang dan Jasa
 

Ähnlich wie Perlan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar CPNS.pdf

Permenpan2013 045 angka kredit analis
Permenpan2013 045 angka kredit analisPermenpan2013 045 angka kredit analis
Permenpan2013 045 angka kredit analis
Winarto Winartoap
 
PP Nomor 30 Tahun 2019 ttg Penilaian Kinerja PNS
PP Nomor 30 Tahun 2019 ttg Penilaian Kinerja PNSPP Nomor 30 Tahun 2019 ttg Penilaian Kinerja PNS
PP Nomor 30 Tahun 2019 ttg Penilaian Kinerja PNS
Nurhidayat Mursalin
 

Ähnlich wie Perlan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar CPNS.pdf (20)

2021-Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021.pdf
2021-Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021.pdf2021-Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021.pdf
2021-Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021.pdf
 
Permen panrb-no.-8-tahun-2021-1 (1)
Permen panrb-no.-8-tahun-2021-1 (1)Permen panrb-no.-8-tahun-2021-1 (1)
Permen panrb-no.-8-tahun-2021-1 (1)
 
PERBAN 13 2023 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PKB.pdf
PERBAN 13 2023 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PKB.pdfPERBAN 13 2023 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PKB.pdf
PERBAN 13 2023 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PKB.pdf
 
17.-Peraturan-Lembaga-Administrasi-Negara-Nomor-1-Tahun-2021-tentang-Pelatiha...
17.-Peraturan-Lembaga-Administrasi-Negara-Nomor-1-Tahun-2021-tentang-Pelatiha...17.-Peraturan-Lembaga-Administrasi-Negara-Nomor-1-Tahun-2021-tentang-Pelatiha...
17.-Peraturan-Lembaga-Administrasi-Negara-Nomor-1-Tahun-2021-tentang-Pelatiha...
 
Permen PANRB No. 6 Tahun 2022 (1).pdf
Permen PANRB No. 6 Tahun 2022 (1).pdfPermen PANRB No. 6 Tahun 2022 (1).pdf
Permen PANRB No. 6 Tahun 2022 (1).pdf
 
Permenakertrans 8 2012
Permenakertrans 8 2012Permenakertrans 8 2012
Permenakertrans 8 2012
 
Pp no 46_tahun_2011
Pp no 46_tahun_2011Pp no 46_tahun_2011
Pp no 46_tahun_2011
 
Pp46 2011 penilaian kinerja pnsPeraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang...
Pp46 2011 penilaian kinerja pnsPeraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang...Pp46 2011 penilaian kinerja pnsPeraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang...
Pp46 2011 penilaian kinerja pnsPeraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang...
 
PP-NOMOR-46-TAHUN-2011@PENILAIAN-PRESTASI-KERJA-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL.pdf
PP-NOMOR-46-TAHUN-2011@PENILAIAN-PRESTASI-KERJA-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL.pdfPP-NOMOR-46-TAHUN-2011@PENILAIAN-PRESTASI-KERJA-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL.pdf
PP-NOMOR-46-TAHUN-2011@PENILAIAN-PRESTASI-KERJA-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL.pdf
 
Permen No 8 tahun 2012 TTG Tata Cara penerapan SKKNI
Permen No 8 tahun 2012 TTG Tata Cara penerapan SKKNIPermen No 8 tahun 2012 TTG Tata Cara penerapan SKKNI
Permen No 8 tahun 2012 TTG Tata Cara penerapan SKKNI
 
Permenpan2013 045 angka kredit analis
Permenpan2013 045 angka kredit analisPermenpan2013 045 angka kredit analis
Permenpan2013 045 angka kredit analis
 
permenpan 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka...
permenpan 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka...permenpan 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka...
permenpan 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka...
 
Permenpan no.45 tahun 2013 jfak
Permenpan no.45 tahun 2013 jfakPermenpan no.45 tahun 2013 jfak
Permenpan no.45 tahun 2013 jfak
 
PP 31 Sislatkernas
PP 31 SislatkernasPP 31 Sislatkernas
PP 31 Sislatkernas
 
KETENTUAN PELAKSANAAN PP NO 46/2011 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
KETENTUAN PELAKSANAAN PP NO 46/2011 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNSKETENTUAN PELAKSANAAN PP NO 46/2011 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
KETENTUAN PELAKSANAAN PP NO 46/2011 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
 
2023PMParekraf002.pdf
2023PMParekraf002.pdf2023PMParekraf002.pdf
2023PMParekraf002.pdf
 
PP-Nomor-30-Tahun-2019.pdf
PP-Nomor-30-Tahun-2019.pdfPP-Nomor-30-Tahun-2019.pdf
PP-Nomor-30-Tahun-2019.pdf
 
PP Nomor 30 Tahun 2019 ttg Penilaian Kinerja PNS
PP Nomor 30 Tahun 2019 ttg Penilaian Kinerja PNSPP Nomor 30 Tahun 2019 ttg Penilaian Kinerja PNS
PP Nomor 30 Tahun 2019 ttg Penilaian Kinerja PNS
 
Pp 17 2020_perubahan_pp_11_2017 _manajemen_pns
Pp 17 2020_perubahan_pp_11_2017 _manajemen_pnsPp 17 2020_perubahan_pp_11_2017 _manajemen_pns
Pp 17 2020_perubahan_pp_11_2017 _manajemen_pns
 
2.b.pp nomor 17_tahun_2020
2.b.pp nomor 17_tahun_20202.b.pp nomor 17_tahun_2020
2.b.pp nomor 17_tahun_2020
 

Kürzlich hochgeladen

UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
Sumardi Arahbani
 

Kürzlich hochgeladen (10)

BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 

Perlan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar CPNS.pdf

  • 1. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1369, 2021 LAN. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Perubahan. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan kebijakan nilai-nilai dasar (core values) Aparatur Sipil Negara pada kurikulum pembelajaran dan memberikan kepastian pelaksanaan rapat evaluasi, perlu mengubah ketentuan mengenai kurikulum pembelajaran dan rapat evaluasi dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; www.peraturan.go.id
  • 2. 2021, No.1369 -2- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162); 4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494); 5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24) diubah sebagai berikut: www.peraturan.go.id
  • 3. 2021, No.1369 -3- 1. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Dasar CPNS merupakan Kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan kemampuan: a. menunjukkan sikap perilaku bela negara; b. mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya; c. mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. 2. Ketentuan ayat (1) huruf c dan ayat (2) Pasal 14 diubah dan ayat (3) Pasal 14 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas: a. agenda sikap perilaku bela negara; b. agenda nilai–nilai dasar PNS; c. agenda kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. agenda habituasi. (2) Dalam rangka memberikan pemahaman umum terkait kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS, dilaksanakan agenda orientasi program. (3) Dihapus. www.peraturan.go.id
  • 4. 2021, No.1369 -4- 3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Kurikulum pembentukan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan sebagai berikut: a. Pelatihan Klasikal dilaksanakan selama 511 (lima ratus sebelas) JP atau setara dengan 51 (lima puluh satu) hari kerja; atau b. Blended Learning dilaksanakan selama 647 (enam ratus empat puluh tujuh) JP atau setara dengan 74 (tujuh puluh empat) hari kerja. (2) Pelaksanaan Kurikulum pembentukan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan bertempat di tempat penyelenggaraan Pelatihan Klasikal dan Instansi Pemerintah asal Peserta. (3) Pelaksanaan Kurikulum pembentukan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pada Pelatihan Mandiri: 1. menggunakan metode pembelajaran daring secara tidak langsung (asynchronous); dan 2. bertempat di tempat kedudukan Peserta; b. pada Distance Learning melalui: 1. e-learning yang dilaksanakan: a) menggunakan metode pembelajaran daring secara langsung (synchronous) dan asynchronous; dan b) bertempat di tempat kedudukan Peserta; dan 2. aktualisasi bertempat di Instansi Pemerintah asal Peserta; dan c. pembelajaran klasikal bertempat di tempat penyelenggaraan Blended Learning. www.peraturan.go.id
  • 5. 2021, No.1369 -5- 4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Lembaga Pelatihan Terakreditasi menyelenggarakan rapat evaluasi akhir untuk menentukan status kelulusan Peserta. (2) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum Pelatihan Dasar CPNS berakhir dengan melibatkan tim yang ditetapkan oleh pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi. 5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: Pasal 32 (1) Lembaga Pelatihan Terakreditasi melakukan rapat evaluasi akhir ulang untuk menetapkan hasil akhir kelulusan berdasarkan hasil remedial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1). (1a) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah remedial berakhir dengan melibatkan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2). (2) Berdasarkan hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal: a. Peserta memperoleh nilai paling rendah sebesar 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) atau masuk dalam kualifikasi paling rendah cukup memuaskan, terhadap Peserta yang bersangkutan dinyatakan lulus Pelatihan Dasar CPNS; atau b. Peserta memperoleh nilai kurang dari 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) atau masuk dalam kualifikasi kurang memuaskan atau tidak memuaskan, terhadap Peserta yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Pelatihan Dasar CPNS. www.peraturan.go.id
  • 6. 2021, No.1369 -6- Pasal II Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2021 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ADI SURYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO www.peraturan.go.id