rangkuman materi PKn kelas XI tentang periodisasi konstitusi di Indonesia.. semoga bermanfaat :)

1. PERIODISASI KONSTITUSI DI INDONESIA
1. Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
Konstitusi yang pertama berlaku di Indonesia adalah UUD 1945 yang dipisahkan
oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Bentuk Negara Republik Indonesia pada kurun waktu
18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 adalah kesatuan. Landasan yuridis negara
kesatuan Indonesia yaitu pembukaan UUD 1945 alinea IV dan pasal 1 ayat (1) UUD 1945.
Selanjutnya selama kurun waktu 18 Agustus 1945-27 Desember 1949, lembaga
negara belum terbentuk. Hal ini disebabkan karena kondisi negara masih dalam
peperangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Walaupun UUD 1945 belum dapat
dilaksanakan dengan baik,, tetapi PPKI membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat
(KNIP) untuk membeantupresiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Undang-
Undang Dasar 1945 tidak menganut teori pemisahan kekuasaan secara murni seperti
yang diajarkan Mnstesquieu dalam ajaran Trias Politika. UUD 1945 lebih cenderung
menganut prinsip pembagian kekuasaan antara lembaga yang satu sama lainnya masih
dimungkinkan adanya kerjasama dalam menjalankan tugas-tugasnya. Terdapat lembaga
negara yang diatur dalam UUD 1945 yaitu MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA.
Namun setelah munculnya Maklumat Wakil Presiden tanggal 14 November
1945, terjadi pembagian kekuasaan dalam dua badan, yaitu kekuasaan legislatif
dijalankan oleh KNIP dan kekuasaan-kekuasaan lainnya masih tetap dipegang oleh
presiden sampai tanggal 14 November 1945. Dengan keluarnya maklumat pemerintah
tanggal 14 November 1945, kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh presiden
beralih ke tangan perdana menteri sebagai akibat dari dibentuknya sistem
pemerintahan parlementer. Padahal, dalam UUD 1945, bentuk pemerintah Indonesia
adalah republik yang dijalankan oleh presiden. Perubahan bentuk pemerintahan
tersebut merupakan penyimpangan terhadap UUD 1945.
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara,
pemerintah RI mengadakan serangkaian perundingan antara pemerintah RI dan Belanda
di Den Hagg Belanda yang dikenal dengan nama Konferensi Meja Bundar. Salah satu
keputusan penting dalam KMB tersebut adalah ditetapkannya Konstitusi Republik
Indonesia Serikat sebagai dasar bagi penyelenggaraan Negara Republik Indonesia
Serikat. Konstitusi ini berlaku tanggal 27 Desember 1949. Sejak saat itu, Belanda
mengakui kedaulatan negara Indonesia dengan nama Negara Republik Indonesia Serikat.
Menurut ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam Konstitusi RIS, sistem
pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem ini,
kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) dan apabila

2. pertanggung jawaban tidak diterima oleh DPR dapat menyebabkan bubarnya kabinet.
Dengan kata lain, kedudukan kabinet bergantung kepada DPR.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi RIS 1949, dapat disimpulkan bahwa
konstitusi RIS 1949 dipengaruhi oleh ajaran Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan
secara murni, yaitu antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, RIS tidak menganut
teori tersebut secara murni. Selain itu kekuasaan negara bukan hanya terbagi dalam 6
lembaga negara.
Pelaksanaan dari Konstitusi RIS ini tidak berlangsung lama. Hal ini disebabkan
karena negara-negara bagian yang lemah atau tidak memiliki kekuatan untuk menjadi
bagian dan memilih untuk bergabung dengan negara bagian yang lebih kuat. Selain itu,
konstitusi RIS tidak sesuai dengan cita-cita rakyat Indonesia yang ingin membentuk
sebuah negara kesatuan. Akhirnya, konstitusi ini pun harus berubah.
3. Undang-Undang Dasar Sementara (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
Dalam periode ini, konstitusi RIS tidak berlaku lagi. Hal ini disebabkan karena
terjadinya penggabungan negara-negara bagian, yaitu Republik Indonesia, Negara
Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur. Akhirnya, dicapai kesepakatan dari ketiga
negara bagian tersebut untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hasil kesepakatan ini mengakibatkan berlakunya suatu UUD baru yang disebut dengan
UUD Sementara 1950.
Sistem pemerintahan yang dianut oleh UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan
parlementer. Sesuai dengan sistem parlementer, kekuasaan pemerintah negara
dilakukan sepenuhnya oleh dewan menteri sehingga kebijaksanaan pemerintah
dipertanggung jawabkan oleh dewan menteri kepada DPR. Kekuasaan perundang-
undangan dilakukan oleh pemerintah bersama DPR, kecuali dalam perubahan UUD.
Bidang yudikatif sepenuhnya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
4. Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959-19 Oktober 1999)
Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga sekarang, UUD 1945 terus berlaku dan
diberlakukan sebagai hukum dasar. Sifatnya masih tetap sebagai UUD sementara, tetapi
pada masa Orde Baru, konsolidasi kekuasaan lama kelamaan semakin terpusat. Selain
itu, siklus kekuasaan mengalami stagnasi yang statis karena pimpinan pemerintahan
tidak mengalami pergantian selama 32 tahun. Sehingga UUD 1945 mengalami sakralisasi
yang irasional semasa Orde Baru.
5. Perubahan (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945
Setelah jatuhnya rezim Orde Baru dan digantikan oleh rezim Orde Reformasi,
muncul tuntutan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Tuntutan ini muncul

3. karena, kekuasaan tertinggi di tangan MPR, bukan di tangan rakyat, kekuasaan yang
sangat besar pada presiden, serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat
penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.
Tujuan perubahan UUD 1945 ini adalah untuk menyempurnakan aturan-aturan
dasar. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan kesepakatan yaitu tidak mengubah
Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan negara kesatuan atau lebih
dikenal Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempertegas sistem pemerintahann
presidensial.