Wacana penundaan Pemilu dan masa jabatan Presiden 3 periode, ramai menghiasi diskursus publik sejak 23 Februari hingga 7 Maret. Minat pembahasan sempat turun sejak 8 Maret dan kembali naik signifikan pada 12 Maret. Klaim Luhut bahwa ada ratusan juta netizen yang dukung penundaan Pemilu sontak menjadi headline di berbagai media online dan menjadi perbincangan publik pada 12 Maret. Umumnya netizen mempertanyakan kesahihan klaim Luhut tersebut. Sebelumnya, publik juga sempat ramai kritisi respons Presiden Jokowi yang dinilai berbeda pada wacana perpanjangan masa jabatan. Pada 2019 sebut wacana masa jabatan presiden 3 periode tampar mukanya, belakangan Presiden sebut wacana perpanjangan masa jabatan sebagai bagian dari demokrasi. Media online terlihat lebih banyak angkat suara penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden maupun masa jabatan presiden 3 periode. Argumentasi penolakan utamanya karena langgar konstitusi, cederai demokrasi, khianati semangat reformasi, dan buka peluang masa jabatan Presiden tak terbatas. Adapun argumentasi yang diangkat pendukung perpanjangan masa jabatan presiden maupun masa jabatan 3 periode adalah karena Covid19, perbaikan kondisi ekonomi, puas atas kinerja Jokowi. Netizen terlihat kompak menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Selain mengamplifikasi pemberitaan dan pernyataan para tokoh yang menolak penundaan pemilu hingga 2027, netizen juga mengkritisi berbagai dukungan pada atas wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.

1. DATE:
1 Januari – 16 Maret 2022
Perpanjangan Masa
Jabatan Presiden
DALAM PEMBERITAAN DAN
PERCAKAPAN
ISMAIL FAHMI, PhD.
Founder Drone Emprit

2. DIGITAL 2022: INDONESIA
• Total populasi: 277,7 juta
• Total pengguna internet: 204,7 juta
• Total pengguna media sosial: 191,4 juta
• Total pengguna Facebook: 129,9 juta
• Total pengguna YouTube: 139 juta
• Total pengguna Instagram: 99,15 juta
• Total pengguna TikTok: 92 juta
• Total pengguna Twitter: 18,45 juta
2
https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia

3. METODOLOGI
ENTITAS KATA KUNCI SHOULD CONTAIN
Perpanjangan Masa Jabatan
Presiden
Presiden, Jokowi, pemilu Perpanjangan, 2027, tiga
periode, penundaan
3
• Penelitian dilakukan dengan sumber data dari media online di Indonesia, Twitter, Facebook, dan
Instagram.
• Penelitian dilakukan dengan menggunakan set kata kunci tertentu untuk menganalisis pemberitaan dan
perbincangan terkait wacana (1) perpanjangan masa jabatan Presiden atau penundaan pemilu, (2)
masa jabatan Presiden 3 periode.
• Penelitian dilakukan dalam kurun waktu 1 Januari s.d. 16 Maret 2022.
• Adapun set kata kunci yang digunakan adalah:

4. TEMUAN
• Wacana penundaan Pemilu dan masa jabatan Presiden 3 periode, ramai menghiasi diskursus publik sejak
23 Februari hingga 7 Maret. Minat pembahasan sempat turun sejak 8 Maret dan kembali naik signifikan
pada 12 Maret.
• Klaim Luhut bahwa ada ratusan juta netizen yang dukung penundaan Pemilu sontak menjadi headline di
berbagai media online dan menjadi perbincangan publik pada 12 Maret. Umumnya netizen
mempertanyakan kesahihan klaim Luhut tersebut.
• Sebelumnya, publik juga sempat ramai kritisi respons Presiden Jokowi yang dinilai berbeda pada wacana
perpanjangan masa jabatan. Pada 2019 sebut wacana masa jabatan presiden 3 periode tampar mukanya,
belakangan Presiden sebut wacana perpanjangan masa jabatan sebagai bagian dari demokrasi.
• Media online terlihat lebih banyak angkat suara penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden maupun
masa jabatan presiden 3 periode. Argumentasi penolakan utamanya karena langgar konstitusi, cederai
demokrasi, khianati semangat reformasi, dan buka peluang masa jabatan Presiden tak terbatas.
• Adapun argumentasi yang diangkat pendukung perpanjangan masa jabatan presiden maupun masa
jabatan 3 periode adalah karena Covid19, perbaikan kondisi ekonomi, puas atas kinerja Jokowi.
• Netizen terlihat kompak menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Selain mengamplifikasi
pemberitaan dan pernyataan para tokoh yang menolak penundaan pemilu hingga 2027, netizen juga
mengkritisi berbagai dukungan pada atas wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.
4

5. TREN
• Perbincangan tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan jabatan presiden 3 periode, sangat tinggi pada akhir
Februari hingga awal Maret. Puncak pembahasan terjadi pada 2 Maret dengan lebih dari 6 ribu mentions didorong
tingginya penolakan warganet atas dua wacana tersebut. Minat perbincangan publik diperkirakan masih akan meningkat,
terutama didorong pernyataan Luhut yang klaim jutaan netizen dukung penundaan Pemilu.
• Pemberitaan sangat tinggi pada 7 Maret dengan 1.918 mentions, didorong komentar Presiden Jokowi—terkait wacana
perpanjangan masa jabatan—bahwa dia patuh pada konstitusi. Pemberitaan diperkirakan akan kembali tinggi, didorong
pernyataan Luhut.
5

6. TOTAL MENTIONS
6

7. JUMLAH PENGGUNA TWITTER DALAM PERCAKAPAN
7
23,644 pengguna Twitter
(0.13%)

8. SOCIAL NETWORK ANALYSIS
8
Klaster Kontra
Perpanjangan Masa
Jabatan

9. 9

10. 10

11. SOCIAL NETWORK ANALYSIS
11
Klaster 1 – Kontra Perpanjangan Masa Jabatan Presiden (akademisi, pengamat, politisi,
pendukung pemerintah, dan pro oposisi):
• Dominan negatif.
• Kritik pada Presiden Jokowi yang dinilai plin-plan.
• Kritik pada Luhut yang dipercaya merupakan aktor di balik wacana perpanjangan masa jabatan
Presiden.
• Tiga pemimpin partai politik dukung penundaan Pemilu karena diancam rezim.
• Penundaan Pemilu dan 3 periode adalah rencana jahat, buka kemungkinan jabatan Presiden tanpa
batas, juga khianati semangat reformasi dan demokrasi.
• Perpanjangan masa jabatan karena rezim takut sebab jagoannya mungkin kalah.
• Kritik atas klaim Luhut tentang perpanjangan masa jabatan didukung ratusan netizen.
• Usulan penundaan Pemilu sama nilainya dengan usulan percepatan Pemilu.
• Buruh dan mahasiswa siap lakukan aksi tolak perpajangan masa jabatan presiden.
• Ajakan untuk tidak pilih Parpol yang ajukan penundaan Pemilu.
• Top influencers: @korantempo, @NarasiNewsroom, @ecosocrights, @satriohendri, @oposisicerdas

12. TOP 5 INFLUENCER DI TWITTER
12

13. TOP INFLUENCER DI TWITTER
13

14. TOP INFLUENCER DI INSTAGRAM
14
TOTAL “LIKES”

15. TOP INFLUENCER DI INSTAGRAM
15

16. NARASI DI INSTAGRAM PALING POPULER
16
TOTAL “LIKES”

17. NARASI DALAM WORDCLOUD DI INSTAGRAM
17

18. EMOTION ANALYSIS
• Secara umum, publik percaya bahwa rezim ada di belakang ramainya wacana penundaan
Pemilu dan masa jabatan presiden 3 periode.
• Publik juga cukup kaget dengan respons Jokowi baru-baru ini yang dinilai berubah dibanding
dengan pada 2019 silam. Selain itu, klaim Luhut bahwa penundaan Pemilu didukung ratusan
netizen juga mengagetkan publik.
18
Percaya Pemerintah memang
inginkan perpanjangan masa
jabata.
Kaget dengan respons Jokowi dan
klaim Luhut terkait perpanjangan
masa jabatan dan 3 periode.
Usulan penundaan Pemilu dan
jabatan presiden 3 periode karena
takut jagoan yang didukung rezim
kalah.

19. TOKOH PRO - KONTRA
19
Pro Perpanjangan
Kontra Perpanjangan
Usulkan 3 Periode
• Tercatat setidaknya ada 82 tokoh yang membicarakan penundaan Pemilu dan perpanjangan
masa jabatan Presiden.
• Dari 82 tokoh tersebut, 78% di antaranya, justru suarakan penolakan.
• Selain itu, ada juga yang tolak perpanjangan tapi usulkan masa jabatan Presiden 3 periode.
17%
[CELLRA
NGE]
78%
[CELLRA
NGE]
5%
[CELLRA
NGE]

20. No NAMA JABATAN No NAMA JABATAN
1 Airlangga Hartarto Ketum Golkar 12 KH Anwar Iskandar (Gus War) Wakil Rois Aam PBNU
2 Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB 13 Hamdan Zoelva Mantan Ketua MK
3 Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN 14 Jazilul Fawaid Anggota DPR RI F-PKB
4 KH Yahya Cholil Staquf Ketum PBNU
5 H Nasarudin SH MH
Ketua DPD Ormas MKGR
Provinsi Riau dan Wakil Bupati
Pelalawan
6 Markus Mekeng Waketum Golkar
7
Laksma TNI (Purn) Dr
Faisal Manaf
Kabid DPN PKP
8 Raja Agung Nusantara Ketua Umum GMDI
9 Arvindo Noviar Ketua Umum Partai Rakyat
10 Filep Wamafwa
Perwakilan Aliansi Peduli
Demokrasi Masyarakat Papua
Barat
11
Saud Marganda
Tampubolon
Deklarator Nasional Koalisi
Bersama Rakyat (KOBAR)
DAFTAR TOKOH PRO PERPANJANGAN
20

21. No NAMA JABATAN No NAMA JABATAN
1 Prof Abdul Muti
Sekretaris Umum PP
Muhammadiyah
14 Arya Fernandes Pengamat Politik CSIS
2 Sugeng Suparwoto Ketua DPP Nasdem Jawa III 15 Denny Indrayana Pakar Hukum Tata Negara
3 Titi Anggraini Dewan Pembina Perluden 16 Khoirunnisa Nur Agustyati Direktur Eksekutif Perludem
4 Affandi Ismail Hasan Ketum PB HMI MPO 17 Tamil Selvan Komunikolog Politik Nasional
5 AHY Ketum Demokrat 18 Hidayat Nur Wahid Waka Majelis Syuro PKS
6 Teuku Taufiqulhadi Ketua DPP Nasdem 19 Said Iqbal Presiden Partai Buruh
7 Korneles Galanjinjinay Ketua DPP KNPI 20 Gita Putri Direktur Ekskutif PSHK
8 Masinton Pasaribu Politisi PDIP 21 Yayan Hidayat
Direktur Lembaga Pemilu dan
Demokrasi PB PMII
9 Feri Amsari
Direktur Pusat Studi Konstitusi
(PUSaKO) Universitas Andalas
22 Faldo Maldini
Staf Khusus Mneteri Sekretaris
Negara
10 Yusril Pakar Hukum Tata Negara 23 Mahfud MD Menkopolhukam
11 Burhanuddin Muhtadi Dirut Survey Indikator 24 Marinus Gea Anggota Komisi XI DPR RI
12 Hendri Satrio Akademisi 25 Prabowo Ketum Gerindra
13 Ratno Sulistiyanto Direktur Eksekutif Indopol Survey 26 Muhammad Rafsanjani Sekjen PB PMII
DAFTAR TOKOH KONTRA PERPANJANGAN
21

22. No NAMA JABATAN No NAMA JABATAN
27 Saan Mustopa Sekretaris Fraksi Nasdem 40 Refly Harun Pengamat Hukum Tata Negara
28 Budiman Sudjatmiko Politisi PDIP 41 Joshua Silalahi Ketum GPKB
29 AA LaNyalla Mattalitti Ketua DPD RI 42 Achmad Baidowi Ketua DPP PPP
30 Eggi Sudjana
Ketum Tim Pembela Ulama dan
Aktivis
43 Fachrul Razi Ketua Komisi I DPR RI
31 Rico Marbun Direktur Eksekutif Median 44 Kamhar Lakumani
Deputi Badan Pemenangan Pemilu
(Bappilu) DPP Partai Demokrat
32 Jimly Asshidiqie Pakar Hukum Tata Negara 45 Usman Hamid Cofounder Public Virtue Institute
33 Benny K. Harman Politikus Partai Demokrat 46 Panca Setyo Prihatin Pengamat Politik
34
Prof. Ma'mun Murod Al
Barbasy
Rektor UMJ 47 Andrianto
Ketua Penyelenggara Perhimpunan
Menemukan Indonesia
35 Gurun Arisastra Direktur LBH PB SEMMI 48 Amirul Khalish Manik Ketum PW GPII Kepulauan Riau
36 Rizal Ramli Ekonom Senior 49 Anis Fauzan
Anggota Badan Pemenangan
Pemilu DPP Partai Demokrat
37 M. Tri Andika
Dosen dan Pengamat Politik
Universitas Bakrie
50 Saiful Mujani Guru Besar Ilmu Politik
38 Dedi Kurnia Syah Direktur Eksekutif IPO 51 Margarito Kamis Pakar Hukum Tata Negara
39 Lukman Hakim Saifuddin Mantan Menteri Agama RI 52 Denny JA Peneliti LSI
DAFTAR TOKOH KONTRA PERPANJANGAN
22

23. No NAMA JABATAN
53 Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem
54 Bursah Zanubi Ketum DPP PGK
55 Bivitri Susanti Pakar Hukum Tata Negara
56 Rocky Gerung Pengamat Politik
57 Wasanti Peneliti FITRA
58 Tony Ricson Perwakilan KSPI Sumut
59 Fahri Bachmid Pakar Hukum Tata Negara
60 Fahri Hamzah Waketum Partai Gelora Indonesia
61 Willy Agus Utomo Exco Partai Buruh Sumut
62 Basti Tetteng
Sekretaris LHKP PW
Muhammdiyah Sulsel
63 Wanto Sugito Ketua Repdem
64 Karolin Margret Natasa Bupati Landak Kalbar
DAFTAR TOKOH KONTRA PERPANJANGAN
23

24. No NAMA JABATAN
1 Dea Tunggaesti Sekjen DPP PSI
2 M Qodari
Direktur Eksekutif Indo
Barometer
3 Timothy Ivan Triyono Sekjen Jokpro 2024
4 Grace Natalie Wakil Ketua Dewan Pembina PSI
DAFTAR TOKOH USULKAN 3 PERIODE
24

25. DAFTAR TOKOH (10-12 Maret)
25
No Jabatan Nama Posisi Quote
1
Deputi Badan Pemenangan
Pemilu (Bappilu) DPP Partai
Demokrat
Kamhar Lakumani Kontra Wacana inkonstitusional
2 Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie Kontra
Usulkan Presiden 3 periode dengan amandemen
UUD
3 Cofounder Public Virtue Institute Usman Hamid Kontra
Jangan-jangan (Pemilu ditunda) untuk
memperpanjang kekuasaan?
4 Pengamat Politik Panca Setyo Prihatin Kontra
Wacana penundaan Pemilu adalah pertaruhan
kepentingan politik
5
Deklarator Nasional Koalisi
Bersama Rakyat (KOBAR)
Saud Marganda
Tampubolon
Pro
Usulkan Presiden 3 periode dengan saran persoalan
konstitusional perlu dibicarakan dengan baik
6
Ketua Penyelenggara
Perhimpunan Menemukan
Indonesia
Andrianto Kontra
Adanya upaya yang terstruktur, sistematis, masif
yang didesain dari istana sendiri
7 Ketum PW GPII Kepulauan Riau Amirul Khalish Manik Kontra Langgar konstitusi
8
Anggota Badan Pemenangan
Pemilu DPP Partai Demokrat
Anis Fauzan Kontra
Perpanjangan jabatan Presiden kiamat kecil
demokrasi
9 Guru Besar Ilmu Politik Saiful Mujani Kontra Membuat rusak demokrasi di Indonesia
10 Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis Kontra
Hanya beraroma politis, karena tidak memiliki
landasan hukum yang kuat

26. DAFTAR TOKOH (10-12 Maret)
26
No Jabatan Nama Posisi Quote
11 Peneliti LSI Denny JA Kontra
Menunda pemilu berpotensi melahirkan kerusuhan
sosial
12 Wakil Rois Aam PBNU
KH Anwar Iskandar (Gus
War)
Pro
Wacana tentang penundaan pemilu itu bagian dari
demokrasi, sah-sah saja
13 Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh Kontra Menolak agenda tersebut
14 Ketum DPP PGK Bursah Zanubi Kontra
Usulan penundaan pemilu mengkhianati cita-cita
reformasi
15 Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti Kontra
Ada banyak jalan yang dapat ditempuh oleh para
pembuat kebijakan untuk menetapkan masa jabatan
presiden maksimal tiga periode
16 Pengamat Politik Rocky Gerung Kontra
Penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan
presiden hanya untuk menguntungkan rezim, namun
merugikan demokrasi
17 Peneliti FITRA Wasanti Kontra Merampas hak konstitusional rakyat Indonesia
18 Perwakilan KSPI Sumut Tony Ricson Kontra Melanggar konstitusi dan tidak demokratis
19 Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid Kontra Wacana itu adalah sangat tidak bermuatan maslahat
20 Waketum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah Kontra
Gerakan yang merusak demokrasi dan melanggar
konstitusi.

27. DAFTAR TOKOH (10-12 Maret)
27
No Jabatan Nama Posisi Quote
21 Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva Pro
Amandemen konstitusi pun merupakan hal wajar
yang bisa dilakukan manakala persyaratannya
secara hukum terpenuhi
22 Exco Partai Buruh Sumut Willy Agus Utomo Kontra Upaya untuk mempertahankan rezim
23 Anggota DPR RI F-PKB Jazilul Fawaid Pro Usulan penundaan pemilu bukan barang haram
24
Sekretaris LHKP PW
Muhammdiyah Sulsel
Basti Tetteng Kontra
Wacana penundaan Pemilu Tanda Kemunduran
Demokrasi
25 Ketua Repdem Wanto Sugito Kontra Merusak spirit reformasi
26 Bupati Landak Kalbar Karolin Margret Natasa Kontra Tidak sesuai amanat konstitusi

28. DAFTAR TOKOH (8-9 Maret)
28
No Jabatan Nama Posisi Quote
27 Ketua DPD RI AA LaNyalla Mattalitti Kontra Imbau parpol tidak membuat gaduh
28 Sekjen Jokpro 2024 Timothy Ivan Triyono Kontra
Usulkan Presiden 3 periode dengan amandemen
UUD
29
Aliansi Peduli Demokrasi
Masyarakat Papua Barat
Filep Wamafwa Pro Papua Barat merasakan manfaat pembangunan
30
Ketum Tim Pembela Ulama dan
Aktivis
Eggi Sudjana Kontra
Bentuk pengkhianatan politik, kejahatan konstitusi
dan makar
31 Direktur Eksekutif Median Rico Marbun Kontra
Pembatasan masa jabatan pastikan otoritarian bisa
dihentikan
32 Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshidiqie Kontra Merusak demokrasi dan jerumuskan Presiden
33 Politikus Partai Demokrat Benny K. Harman Kontra Presiden pasti setia pada konstitusi
34 Rektor UMJ
Prof. Ma'mun Murod Al
Barbasy
Kontra Langgar konstitusi
35 Direktur LBH PB SEMMI Gurun Arisastra Kontra Langgar konstutusi
36 Ekonom Senior Rizal Ramli Kontra Jokowi tidak kompeten

29. DAFTAR TOKOH (8-9 Maret)
29
No Jabatan Nama Posisi Quote
37
Dosen dan Pengamat Politik
Universitas Bakrie
M. Tri Andika Kontra Tidak ada urgensi menunda pemilu 2024
38 Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah Kontra Petaka besar pasca reformasi
39 Mantan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin Kontra Presiden harus menaati konstitusi
40 Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun Kontra Presiden harus tegas menolak
41 Ketum GPKB Joshua Silalahi Kontra Menimbulkan kegaduhan di masyarakat
42 Ketua DPP PPP Achmad Baidowi Netral Pemerintah tidak pernah membahas penundaan
43 Ketua Komisi I DPR RI Fachrul Razi Kontra Memicu potensi revolusi sosial

30. DAFTAR TOKOH (1-7 Maret)
30
No Jabatan Nama Posisi Quote
44 Presiden Partai Buruh Said Iqbal Kontra Langgar konstitusi
45 Direktur Ekskutif PSHK Gita Putri Kontra Langgar konstitusi
46
Direktur Lembaga Pemilu dan
Demokrasi PB PMII
Yayan Hidayat Kontra Rusak demokrasi
47
Staf Khusus Mneteri Sekretaris
Negara
Faldo Maldini Kontra Langgar konstitusi
48 Menkopolhukam Mahfud MD Kontra Langgar konstitusi
49 Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea Kontra Langgar konstitusi
50 Sekjen DPP PSI Dea Tunggaesti Kontra
Usulkan Presiden 3 periode dengan amandemen
UUD
51 Sekjen PB PMII Muhammad Rafsanjani Kontra Rusak demokrasi
52 Sekretaris Fraksi Nasdem Saan Mustopa Kontra Langgar konstitusi
53 Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko Kontra Langgar konstitusi
54 Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari Kontra
Usulkan Presiden 3 periode dengan amandemen
UUD
55 Ketua Umum GMDI Raja Agung Nusantara Pro Dengan Amandemen
56 Ketua Umum Partai Rakyat Arvindo Noviar Pro Jika Rakyat Menghendaki

31. DAFTAR TOKOH 1 (22-28 Februari)
31
No Jabatan Nama Posisi Quote
57 Politisi PDIP Masinton Pasaribu Kontra Ikuti aturan kontitusi
58
Direktur Pusat Studi Konstitusi
(PUSaKO) Universitas Andalas
Feri Amsari Kontra Ikuti aturan kontitusi
59 Pakar Hukum Tata Negara Yusril Kontra Pelanggaran konstitusi
60 Waketum Golkar Markus Mekeng Pro Karena adanya permintaan masyarakat
61 Dirut Survey Indikator Burhanuddin Muhtadi Kontra
Kecam pihak-pihak gunakan survey untuk
agendakan perpanjanngan mas jabatan
62 Akademisi Hendri Satrio Kontra
Apresiasi Parpol yang tidak terpengaruh untuk
perpanjang masa jabatan
63 Ketum Gerindra Prabowo Netral Belum nyatakan sikap
64 Pengamat Politik CSIS Arya Fernandes Kontra Alasan kepuasan masyarakat itu tidak logis
65 Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana Kontra Melanggar konstitusi
66 Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati Kontra Tak ada alasan tunda pemilu
67 Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan Kontra Bentuk nepotisme baru
68 Waka Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid Kontra Hasil survey tidak bisa jadi alasan
69 Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Pro Alasan penundaan logis

32. No Jabatan Nama Posisi Quote
70 Kabid DPN PKP
Laksma TNI (Purn) Dr
Faisal Manaf
Pro Alasan penundaan logis
71 Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf Pro Usulan penundaan pemilu 2024 masuk akal
72 Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto Netral Parpol tak punya figur capres
73
Sekretaris Umum PP
Muhammadiyah
Prof Abdul Muti Kontra Langgar konstitusi
74 Ketua DPP Nasdem Jawa III Sugeng Suparwoto Kontra Langgar konstitusi
75 Dewan Pembina Perluden Titi Anggraini Kontra Alasan tidak logis
76 Ketum PB HMI MPO Affandi Ismail Hasan Kontra Langgar konstitusi
77
Ketua DPD Ormas MKGR Provinsi
Riau dan Wakil Bupati Pelalawan
H Nasarudin SH MH Pro Pemulihan ekonomi
78 Ketum Demokrat AHY Kontra Langgar konstitusi
79 Ketua DPP Nasdem Teuku Taufiqulhadi Kontra Rusak demokrasi
80 Ketua DPP KNPI Korneles Galanjinjinay Kontra Langgar konstitusi
81 Ketum Golkar Airlangga Hartarto Pro Keberlanjutan ekonomi
82 Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Pro Keberlanjutan ekonomi
DAFTAR TOKOH 2 (22-28 Februari)
32

33. 33
Terima Kasih
3