SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 11
Kerangka Acuan Kerja(KAK)
Penyusunan Buku Profil daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan
1
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYUSUNAN BUKU PROFIL DAERAH
1. Latar Belakang : Dalam menindak lanjuti diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 maka dalam pelaksanaan otonomi daerah yang harus
nyata dan bertanggung jawab baik dalam urusan pemerintahan
maupun dalam pengelolaan pembangunan termasuk
didalamnya upaya menggali sumber-sumber pembiayaan
sendiri maka diperlukan langkah yang komprehensif untuk
merestrukturisasi pemerintahan dan pola pembangunan. Maka
dari itu diperlukan pemerintahan daerah yang kreatif dan
inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah agar dapat
mengelola potensi dan sumber daya daerah, perlu disusun
profil daerah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
informasi yang terus berkembang dalam rangka pengambilan
keputusan dan pengembangan kebijakan di tingkat daerah
maupun pusat, yang kemudian dapat berimplikasi kepada
peningkatan kualitas SDM daerah dan pengembangan
manajemen pengelolaan data dan informasi di daerah dapat
terlaksana dengan lebih baik. Supaya dapat memberikan hasil
yang optimal terhadap kemampuan daerah dalam
mengembangkan wilayahnya, diperlukan suatu gambaran
yang komprehensif mengenai wilayahnya sendiri.
Melalui gambaran wilayah yang tersusun dengan baik,
pemerintah daerah dapat menentukan arah perkembangan dan
invetarisasi sumber daya yang tersedia pada wilayahnya.
Untuk lebih mempermudah informasi gambaran wilayah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara umum sebaiknya
dilakukan penyusunan profil tentang daerah tersebut. Profil
Kerangka Acuan Kerja(KAK)
Penyusunan Buku Profil daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan
2
Daerah sangat efektif dalam penyampaian informasi daerah
secara lebih menarik dan melingkupi seluruh data potensi di
daerah. Dengan adanya kebutuhan penyusunan profil daerah
tersebut, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
(Labusel) dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
bermaksud mengadakan kegiatan Penyusunan Buku Profil
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun anggaran
2016 ini.
2. Maksud dan
Tujuan
: Maksud:
Maksud Kegiatan Penyusunan Buku Profil Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan (Labusel) adalah memperkenalkan
kondisi kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada para investor
terkait kondisi dan program – program yang ada di Kabupaten
Labuhanbatu Selatan.
Tujuan :
 Tujuan penyusunan Profil Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan adalah untuk menyajikan
informasi mengenai keberadaan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan dalam rangka meningkatkan
pembangunan daerah, serta tersedianya data – data dari
sumber yang dapat dipertanggungjawabkan yang
kemudian dipresentasikan dalam bentuk media
informasi yang atraktif, proporsional dan akuntabel.
Data – data tersebut digunakan sebagai dasar
penyusunan program pembangunan di Kabupaten
Labuhanbatu Selatan dan diharapkan dapat
mendukung perumusan kebijakan pembangunan di
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 Memberikan gambaran investasi yang ada di
Kerangka Acuan Kerja(KAK)
Penyusunan Buku Profil daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan
3
Kabupaten Labuhan Batu selatan
 Menselaraskan sesuai dengan visi dan misi pemerintah
kabupaten Labuhanbatu selatan untuk memacu
pertumbuhan ekonomi daerah
3. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah :
o Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam usaha
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
o Memudahkan para investor yang ingin berpartisipasi
dalam pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
o Menginventarisasi gambaran sumber daya, potensi
strategis dan peluang pembangunan daerah;
o Menyusun data berdasarkan aspek fisik dan
lingkungan, sosial-ekonomi dan kebudayaan sebagai
media informasi dari kegiatan sektoral di Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
4. Lokasi
Kegiatan
: Lokasi kegiatan adalah di wilayah admisnistratif Kabupaten
Labuhanbatu Selatan
5. Sumber
Pendanaan dan
perkiraan
biaya
: Pelaksanaan Pekerjaan kegiatan ini dilakukan oleh SKPD
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan berdasarkan kode DPA SKPD dan kode
rekening …………………… dengan pagu anggaran sebesar
Rp 175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Seatan Tahun
Anggaran 2016.
6. Referensi
Hukum
: Landasan hukum Penyusunan Buku Profil Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan ini adalah sebagai berikut:
 Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam
Kerangka Acuan Kerja(KAK)
Penyusunan Buku Profil daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan
4
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
 Undang - Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah;
 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah;
 Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;
 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 tahun 1998,
Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam
Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah;
 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daera
 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaam Keuangan Daerah.
Kerangka Acuan Kerja(KAK)
Penyusunan Buku Profil daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan
5
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Parubahan atas Peraturan Menteru Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
7. Data Dasar :  RTRW Kabupaten Labuhan batu selatan
 RPJMD Kabupaten Labuhan batu selatan
 Foto Dokumentasi Proses Pembangunan di Kabupaten
Labuhanbatu Selatan
8. Lingkup
Kegiatan
: Lingkup pekerjaan Penyusunan Buku Profil Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara keseluruhan meliputi:
a. Kegiatan koordinasi bersama seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan beberapa Badan/Kantor di
Kabupaten Labuhanbatu Selatan perihal perumusan
kebutuhan data dan pengisian data yang mencakup
survey data lapangan, evaluasi data, Kompilasi data,
b. Analisis data guna menghasilkan profil daerah
Kabupaten Labuhanbatu selatan dalam bentuk visualisasi
(video atraktif) yang dapat menjabarkan potensi dan hasil
pembangunan yang telah dilaksanakan
c. Pekerjaan kompilasi data merupakan tahap proses seleksi
data dan pengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan.
d. Dari kompilasi ini diharapkan tersusunnya buku profil
daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan penyajian secara
sistematik dan dilengkapi dengan tabel, angka‐angka,
diagram foto maupun Peta serta dapat menjadi input
dalam proses analisis. Adapun jenis data yang disajikan
Kerangka Acuan Kerja(KAK)
Penyusunan Buku Profil daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan
6
dalam Buku Profil Daerah Kabupaten Labuhanbatu
selatan ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa
katagori data, antara lain:
1) Data Umum; meliputi data geografis (luas wilayah,
topografi, penggunaan lahan, iklim). Disamping itu
juga data pemerintahan seperti administrasi
pemerintahan, aparatur negara, organisasi daerah
serta perijinan.
2) Data Sosial Budaya; meliputi Demografi
(kependudukan), Data Kesehatan (fasilitas
kesehatan, kesehataan masyarakat, tenaga
kesehatan dll)
e. Agar dapat menampilkan informasi mengenai potensi
Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara keseluruhan,
maka aspek yang perlu dimuat dalam profil adalah
meliputi :.
1) Aspek fisik dan lingkungan, antara lain :
2) Geografi, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi,
bencana alam, dll ;
3) Sumber daya alam (pola ruang) yaitu : kawasan
lindung dan budidaya (pertanian, kehutanan,
pertambangan/ sumber daya mineral, industri,
pariwisata, permukiman, konservasi, dll) ;
4) Aspek ekonomi, antara lain:
5) Potensi sumber daya lokasi, sumber daya alam dan
sumber daya buatan/ infrastruktur wilayah;
6) Kondisi perekonomian umum (struktur
perekonomian/ pelaku ekonomi, sektor
perekonomian, PDRB, investasi, APBD,
pendapatan & pengeluaran daerah/ masyarakat,
iklim usaha, lembaga keuangan, dll)
7) Aspek sosial budaya
Kerangka Acuan Kerja(KAK)
Penyusunan Buku Profil daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan
7
8) Pemerintahan umum ;
9) Kependudukan ;
10) Pendidikan ;
11) Ketenagakerjaan ;
12) Kesehatan ;
13) Perumahan dan lingkungan ;
14) Sosial politik, keamanan, hukum dan social
ekonomi ;
15) Kelembagaan masyarakat, adat istiadat, warisan
budaya, pranata sosial, kondisi gender, dll;
16) Sosial budaya lainnya.
9. Keluaran-
keluaran
: Output pekerjaan yang dihasilkan adalah tersusunnya
dokumen Buku Profil Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tahun 2016 yang dilengkapi dengan data dan dokumentasi
yang menarik tentang wilayah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan.
10. Peralatan,
material,
personil dan
fasilitas dari
Pengguna
Anggaran
: 1. Pengguna jasa akan menyediakan para stafnya untuk
dilibatkan dalam membantu pekerjaan ini.
2. Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa
dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa.
3. Beberapa data hasil studi ataupun data lain yang pernah
dilakukan oleh instansi pengguna jasa akan diberikan.
4. Akomodasi dan ruangan kantor berserta peralatan
penunjang administrasi perkantoran wajib disediakan oleh
penyedia jasa sedangkan dana operasional atas
fungsionalisasi fasilitas tersebut dapat menggunakan dana
pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pengguna jasa akan menyediakan kebutuhan lainnya yang
diperlukan dalam proses kegiatan ini
Kerangka Acuan Kerja(KAK)
Penyusunan Buku Profil daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan
8
11. Peralatan dan
material dari
penyedia jasa
konsultansi
: 1. Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua
fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
2. Beberapa peralatan minimal yang diprioritaskan dimiliki
oleh penyedia jasa antara lain komputer/laptop, printer,
selain tenaga ahli yang sesuai.
3. Penyedia jasa wajib menyediakan berbagai referensi baik
referensi kajian ilmiah maupun peraturan perundang-
undangan yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan
4. Penyedia jasa harus mampu menghadirkan ketua tim atau
salah satu tenaga ahli yang dikuasakan sebagaimana nama
yang tercantum dalam dokumen penawaran sebagai
penyaji saat pembahasan laporan kemajuan.
12. Lingkup
kewenangan
penyedia jasa
: Penyedia Jasa berwenang untuk mendapatkan data dan
informasi yang dibutuhkan dari pengguna Jasa dalam rangka
membantu terlaksananya kegiatan ini.
13. Jangka waktu
penyelesaian
kegiatan
: Untuk dapat menyelesaikan kegiatan Jasa Konsultasi
Penyusunan Buku Profil Daerah ini diharapkan dapat
diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak
ditandatanganinya Perjanjian Kontrak Kerja dan jangka waktu
pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender
terhitung sejak keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
14. Lingkup
Kewenangan
Pemrakarsa
Kegiatan
: 1. Menyediakan surat pengantar ke SKPD terkait untuk
inventarisasi data sekunder dan data lapangan;
2. Menyediakan fasilitas ruang rapat untuk diskusi
pembahasan laporan hasil kegiatan perencanaan.
Kerangka Acuan Kerja(KAK)
Penyusunan Buku Profil daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan
9
15. Personil : Tenaga ahli yang dibutuhkan meliputi;
1. TENAGA AHLI
a. Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah (team leader) 1
orang.
Disyaratkan sarjana strata satu (S1) lulusan
Universitas/Perguruan Tinggi Perencanaan Wilayah
dan memiliki pengalaman menangani pekerjaan
sejenis/sesuai dengan bidangnya minimal 5 (lima)
tahun;
b. Tenaga Ahli bidang Ekonomi Pembangunan 1 orang
Disyaratkan sarjana strata 1 (S1) lulusan
Universitas/Perguruan Tinggi Bidang Ekonomi
Pembangunan dan memiliki pengalaman menangani
pekerjaan sejenis/sesuai dengan bidangnya minimal 3
(tiga) tahun;
c. Tenaga Ahli Desain Grafis 1 orang, disyaratkan
Sarjana strata 1 (satu) bidang Desain Grafis lulusan
Universitas/Perguruan Tinggi dan berpengalaman
minimal 3 (tiga) tahun dibidangnya.
2. TENAGA TEKNIS
a. Asisten Tenaga Ahli bidang desain 1 orang,
disyaratkan Sarjana strata 1 (satu) desain lulusan
Universitas/Perguruan Tinggi dan berpengalaman
minimal 1 (satu) tahun dibidangnya;
b. TENAGA PENUNJANG
a. Surveyor atau Tenaga Lapangan : 4 orang
Pendidikan minimal Diploma III (D-III) dengan
mempunyai pengalaman dibidang survey;
Kerangka Acuan Kerja(KAK)
Penyusunan Buku Profil daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan
10
b. Operator Komputer : 1 orang
Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau
sederajat dengan pengalaman sekurang-kurangnya 1
(satu) dibidangnya.
16. Jadwal tahapan
pelaksanaan
kegiatan
Jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan adalah mulai dari
penyusunan laporan, diskusi dengan pengguna jasa, survei
lapangan, dan menulisan hasil final report.
LAPORAN
17. Laporan
Pendahuluan
Laporan Pendahuluan, dikumpulkan dalam waktu 1 bulan
setelah dikeluarkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).
Laporan pendahuluan berisi tentang data sektor informal di
Kabupaten Labusel. Laporan ini diserahkan sebanyak 5 (lima)
eksemplar dengan ukuran A4.
18. Laporan Draft
Akhir
Laporan Draft Akhir dalam Bahasa Indonesia dan diserahkan
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah SPMK diterbitkan
dan diserahkan sebanyak nyak 5 (lima) eksemplar dengan
ukuran A4.
19. Laporan Akhir Laporan Final, dikumpulkan dalam waktu 3 (tiga) bulan
setelah pekerjaan dilaksanakan. Laporan ini diserahkan
sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dengan ukuran A4 disertai
CD 10 keping.
LAIN-LAIN
20. Produksi
Dalam Negeri
: Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus
dilakukan diwilayah Negara Republik Indonesia kecuali
ditetapkan lain KAK dengan pertimbangan keterbatasan
kompetensi dalam negeri.
21. Persyarata
Kerjasama
: Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultan lain
diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini
Kerangka Acuan Kerja(KAK)
Penyusunan Buku Profil daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan
11
maka persyaratan berikut harus dipatuhi :
a. Ditentukan pihak penyedia jasa sebagai lead firm yang
bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan keseluruhan
kepada Pemberi Tugas;
b. Ditentukan pola kerjasama kedua belah pihak dan
diketahui oleh Pemberi Tugas;
c. Besaran persentase modal atau pembagian kewenangan
dalam pelaksanaan kegiatan diketahui Pemberi Tugas.
22. Pedoman
Pengumpulan
Data Lapangan
: Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan
berikut:
1. Diketahui pihak Bappeda Kabupaten Labusel
2. Menjaga kerahasiaan data kecuali mendapat ijin dari
Bappeda Kab. Labusel
3. Tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada;
4. Tidak mengganggu kondisi masyarakat sosial di lokasi;
5. Menghormati kearifan lokal;
6. Berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan instansi
terkait
23. Alih
Pengetahuan
: Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban
untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam
rangka alih pengetahuan kepada Pemberi Tugas.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi  Perkembangan Desa dan KelurahanEvaluasi  Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan KelurahanArdi Susanto
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Yogan Daru Prabowo
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017noldy HP
 
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanKedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanEvant Manö
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri
 
Perencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruangPerencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruangAria Syah
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA93220872
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaUmi Arifah
 
Pengembangan dan Pembinaan JFAK
Pengembangan dan Pembinaan JFAK Pengembangan dan Pembinaan JFAK
Pengembangan dan Pembinaan JFAK Tri Widodo W. UTOMO
 
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Dadang Solihin
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanRidho Fitrah Hyzkia
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfBappedaLampungUtara
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)syukriyabdullah
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
 

Was ist angesagt? (20)

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi  Perkembangan Desa dan KelurahanEvaluasi  Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
 
Sakip bappenas
Sakip bappenasSakip bappenas
Sakip bappenas
 
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanKedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
 
Perencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruangPerencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruang
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
Pengembangan dan Pembinaan JFAK
Pengembangan dan Pembinaan JFAK Pengembangan dan Pembinaan JFAK
Pengembangan dan Pembinaan JFAK
 
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
 

Ähnlich wie 356061309 kak-profil-daerah-labusel

Tupoksi badan
Tupoksi badanTupoksi badan
Tupoksi badanAkB
 
RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2006-2010
RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2006-2010RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2006-2010
RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2006-20107600dinkes
 
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdfdianaekowati1
 
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018rikisyahputra4
 
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018Gedhe Foundation
 
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Tri Widodo W. UTOMO
 
No. 14 ttg rpjmd
No. 14 ttg rpjmdNo. 14 ttg rpjmd
No. 14 ttg rpjmdppbkab
 
Renstra distan ppb 2016 2021
Renstra distan ppb 2016 2021Renstra distan ppb 2016 2021
Renstra distan ppb 2016 2021pandirambo900
 
2. renstra bpkad 2017 2021
2. renstra bpkad 2017 20212. renstra bpkad 2017 2021
2. renstra bpkad 2017 2021pandirambo900
 
RKP-Des Cilayung 2014
RKP-Des Cilayung 2014RKP-Des Cilayung 2014
RKP-Des Cilayung 2014Abdul Kohar
 
RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016
RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016
RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016Muh Saleh
 

Ähnlich wie 356061309 kak-profil-daerah-labusel (20)

Tupoksi badan
Tupoksi badanTupoksi badan
Tupoksi badan
 
RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2006-2010
RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2006-2010RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2006-2010
RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2006-2010
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
 
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
 
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
 
Renja
RenjaRenja
Renja
 
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
 
Kerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerjaKerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerja
 
Surat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desaSurat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desa
 
Permentan 68-10
Permentan 68-10Permentan 68-10
Permentan 68-10
 
Isi renstra 2016 2021 hasil perbaikan
Isi renstra 2016 2021 hasil perbaikanIsi renstra 2016 2021 hasil perbaikan
Isi renstra 2016 2021 hasil perbaikan
 
Renstra 2016 2021
Renstra 2016 2021Renstra 2016 2021
Renstra 2016 2021
 
5. bab i rkp desa jatilor 2015
5. bab i rkp desa jatilor 20155. bab i rkp desa jatilor 2015
5. bab i rkp desa jatilor 2015
 
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
 
No. 14 ttg rpjmd
No. 14 ttg rpjmdNo. 14 ttg rpjmd
No. 14 ttg rpjmd
 
Renstra distan ppb 2016 2021
Renstra distan ppb 2016 2021Renstra distan ppb 2016 2021
Renstra distan ppb 2016 2021
 
Sotk badan litbang
Sotk badan litbangSotk badan litbang
Sotk badan litbang
 
2. renstra bpkad 2017 2021
2. renstra bpkad 2017 20212. renstra bpkad 2017 2021
2. renstra bpkad 2017 2021
 
RKP-Des Cilayung 2014
RKP-Des Cilayung 2014RKP-Des Cilayung 2014
RKP-Des Cilayung 2014
 
RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016
RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016
RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016
 

Mehr von Irwin Sopyanudin

efektifitas model pembelajaran.PDF
efektifitas model pembelajaran.PDFefektifitas model pembelajaran.PDF
efektifitas model pembelajaran.PDFIrwin Sopyanudin
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptxIrwin Sopyanudin
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdfIrwin Sopyanudin
 
CV Singkat Dr. Hady Sutjipto.pdf
CV Singkat Dr. Hady Sutjipto.pdfCV Singkat Dr. Hady Sutjipto.pdf
CV Singkat Dr. Hady Sutjipto.pdfIrwin Sopyanudin
 

Mehr von Irwin Sopyanudin (8)

efektifitas model pembelajaran.PDF
efektifitas model pembelajaran.PDFefektifitas model pembelajaran.PDF
efektifitas model pembelajaran.PDF
 
Paparan Inwil_1.pdf
Paparan Inwil_1.pdfPaparan Inwil_1.pdf
Paparan Inwil_1.pdf
 
Paparan PPM_1.pdf
Paparan PPM_1.pdfPaparan PPM_1.pdf
Paparan PPM_1.pdf
 
Paparan Ekonomi_1.pdf
Paparan Ekonomi_1.pdfPaparan Ekonomi_1.pdf
Paparan Ekonomi_1.pdf
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf
 
CV Singkat Dr. Hady Sutjipto.pdf
CV Singkat Dr. Hady Sutjipto.pdfCV Singkat Dr. Hady Sutjipto.pdf
CV Singkat Dr. Hady Sutjipto.pdf
 
Paparan Ekonomi_1.pdf
Paparan Ekonomi_1.pdfPaparan Ekonomi_1.pdf
Paparan Ekonomi_1.pdf
 

Kürzlich hochgeladen

Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024ssuser8905b3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 

Kürzlich hochgeladen (15)

Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 

356061309 kak-profil-daerah-labusel

  • 1. Kerangka Acuan Kerja(KAK) Penyusunan Buku Profil daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan 1 KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENYUSUNAN BUKU PROFIL DAERAH 1. Latar Belakang : Dalam menindak lanjuti diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 maka dalam pelaksanaan otonomi daerah yang harus nyata dan bertanggung jawab baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan termasuk didalamnya upaya menggali sumber-sumber pembiayaan sendiri maka diperlukan langkah yang komprehensif untuk merestrukturisasi pemerintahan dan pola pembangunan. Maka dari itu diperlukan pemerintahan daerah yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah agar dapat mengelola potensi dan sumber daya daerah, perlu disusun profil daerah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi yang terus berkembang dalam rangka pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan di tingkat daerah maupun pusat, yang kemudian dapat berimplikasi kepada peningkatan kualitas SDM daerah dan pengembangan manajemen pengelolaan data dan informasi di daerah dapat terlaksana dengan lebih baik. Supaya dapat memberikan hasil yang optimal terhadap kemampuan daerah dalam mengembangkan wilayahnya, diperlukan suatu gambaran yang komprehensif mengenai wilayahnya sendiri. Melalui gambaran wilayah yang tersusun dengan baik, pemerintah daerah dapat menentukan arah perkembangan dan invetarisasi sumber daya yang tersedia pada wilayahnya. Untuk lebih mempermudah informasi gambaran wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara umum sebaiknya dilakukan penyusunan profil tentang daerah tersebut. Profil
  • 2. Kerangka Acuan Kerja(KAK) Penyusunan Buku Profil daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan 2 Daerah sangat efektif dalam penyampaian informasi daerah secara lebih menarik dan melingkupi seluruh data potensi di daerah. Dengan adanya kebutuhan penyusunan profil daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Labuhanbatu Selatan bermaksud mengadakan kegiatan Penyusunan Buku Profil Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun anggaran 2016 ini. 2. Maksud dan Tujuan : Maksud: Maksud Kegiatan Penyusunan Buku Profil Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) adalah memperkenalkan kondisi kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada para investor terkait kondisi dan program – program yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Tujuan :  Tujuan penyusunan Profil Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah untuk menyajikan informasi mengenai keberadaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah, serta tersedianya data – data dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk media informasi yang atraktif, proporsional dan akuntabel. Data – data tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan program pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan  Memberikan gambaran investasi yang ada di
  • 3. Kerangka Acuan Kerja(KAK) Penyusunan Buku Profil daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan 3 Kabupaten Labuhan Batu selatan  Menselaraskan sesuai dengan visi dan misi pemerintah kabupaten Labuhanbatu selatan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah 3. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah : o Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. o Memudahkan para investor yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan o Menginventarisasi gambaran sumber daya, potensi strategis dan peluang pembangunan daerah; o Menyusun data berdasarkan aspek fisik dan lingkungan, sosial-ekonomi dan kebudayaan sebagai media informasi dari kegiatan sektoral di Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 4. Lokasi Kegiatan : Lokasi kegiatan adalah di wilayah admisnistratif Kabupaten Labuhanbatu Selatan 5. Sumber Pendanaan dan perkiraan biaya : Pelaksanaan Pekerjaan kegiatan ini dilakukan oleh SKPD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan kode DPA SKPD dan kode rekening …………………… dengan pagu anggaran sebesar Rp 175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Seatan Tahun Anggaran 2016. 6. Referensi Hukum : Landasan hukum Penyusunan Buku Profil Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini adalah sebagai berikut:  Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam
  • 4. Kerangka Acuan Kerja(KAK) Penyusunan Buku Profil daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan 4 Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  Undang - Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;  Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 tahun 1998, Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah;  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daera  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaam Keuangan Daerah.
  • 5. Kerangka Acuan Kerja(KAK) Penyusunan Buku Profil daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan 5  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Parubahan atas Peraturan Menteru Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Data Dasar :  RTRW Kabupaten Labuhan batu selatan  RPJMD Kabupaten Labuhan batu selatan  Foto Dokumentasi Proses Pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan 8. Lingkup Kegiatan : Lingkup pekerjaan Penyusunan Buku Profil Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara keseluruhan meliputi: a. Kegiatan koordinasi bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan beberapa Badan/Kantor di Kabupaten Labuhanbatu Selatan perihal perumusan kebutuhan data dan pengisian data yang mencakup survey data lapangan, evaluasi data, Kompilasi data, b. Analisis data guna menghasilkan profil daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan dalam bentuk visualisasi (video atraktif) yang dapat menjabarkan potensi dan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan c. Pekerjaan kompilasi data merupakan tahap proses seleksi data dan pengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan. d. Dari kompilasi ini diharapkan tersusunnya buku profil daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan penyajian secara sistematik dan dilengkapi dengan tabel, angka‐angka, diagram foto maupun Peta serta dapat menjadi input dalam proses analisis. Adapun jenis data yang disajikan
  • 6. Kerangka Acuan Kerja(KAK) Penyusunan Buku Profil daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan 6 dalam Buku Profil Daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa katagori data, antara lain: 1) Data Umum; meliputi data geografis (luas wilayah, topografi, penggunaan lahan, iklim). Disamping itu juga data pemerintahan seperti administrasi pemerintahan, aparatur negara, organisasi daerah serta perijinan. 2) Data Sosial Budaya; meliputi Demografi (kependudukan), Data Kesehatan (fasilitas kesehatan, kesehataan masyarakat, tenaga kesehatan dll) e. Agar dapat menampilkan informasi mengenai potensi Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara keseluruhan, maka aspek yang perlu dimuat dalam profil adalah meliputi :. 1) Aspek fisik dan lingkungan, antara lain : 2) Geografi, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, bencana alam, dll ; 3) Sumber daya alam (pola ruang) yaitu : kawasan lindung dan budidaya (pertanian, kehutanan, pertambangan/ sumber daya mineral, industri, pariwisata, permukiman, konservasi, dll) ; 4) Aspek ekonomi, antara lain: 5) Potensi sumber daya lokasi, sumber daya alam dan sumber daya buatan/ infrastruktur wilayah; 6) Kondisi perekonomian umum (struktur perekonomian/ pelaku ekonomi, sektor perekonomian, PDRB, investasi, APBD, pendapatan & pengeluaran daerah/ masyarakat, iklim usaha, lembaga keuangan, dll) 7) Aspek sosial budaya
  • 7. Kerangka Acuan Kerja(KAK) Penyusunan Buku Profil daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan 7 8) Pemerintahan umum ; 9) Kependudukan ; 10) Pendidikan ; 11) Ketenagakerjaan ; 12) Kesehatan ; 13) Perumahan dan lingkungan ; 14) Sosial politik, keamanan, hukum dan social ekonomi ; 15) Kelembagaan masyarakat, adat istiadat, warisan budaya, pranata sosial, kondisi gender, dll; 16) Sosial budaya lainnya. 9. Keluaran- keluaran : Output pekerjaan yang dihasilkan adalah tersusunnya dokumen Buku Profil Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 yang dilengkapi dengan data dan dokumentasi yang menarik tentang wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 10. Peralatan, material, personil dan fasilitas dari Pengguna Anggaran : 1. Pengguna jasa akan menyediakan para stafnya untuk dilibatkan dalam membantu pekerjaan ini. 2. Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa. 3. Beberapa data hasil studi ataupun data lain yang pernah dilakukan oleh instansi pengguna jasa akan diberikan. 4. Akomodasi dan ruangan kantor berserta peralatan penunjang administrasi perkantoran wajib disediakan oleh penyedia jasa sedangkan dana operasional atas fungsionalisasi fasilitas tersebut dapat menggunakan dana pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Pengguna jasa akan menyediakan kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam proses kegiatan ini
  • 8. Kerangka Acuan Kerja(KAK) Penyusunan Buku Profil daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan 8 11. Peralatan dan material dari penyedia jasa konsultansi : 1. Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. 2. Beberapa peralatan minimal yang diprioritaskan dimiliki oleh penyedia jasa antara lain komputer/laptop, printer, selain tenaga ahli yang sesuai. 3. Penyedia jasa wajib menyediakan berbagai referensi baik referensi kajian ilmiah maupun peraturan perundang- undangan yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan 4. Penyedia jasa harus mampu menghadirkan ketua tim atau salah satu tenaga ahli yang dikuasakan sebagaimana nama yang tercantum dalam dokumen penawaran sebagai penyaji saat pembahasan laporan kemajuan. 12. Lingkup kewenangan penyedia jasa : Penyedia Jasa berwenang untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dari pengguna Jasa dalam rangka membantu terlaksananya kegiatan ini. 13. Jangka waktu penyelesaian kegiatan : Untuk dapat menyelesaikan kegiatan Jasa Konsultasi Penyusunan Buku Profil Daerah ini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kontrak Kerja dan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). 14. Lingkup Kewenangan Pemrakarsa Kegiatan : 1. Menyediakan surat pengantar ke SKPD terkait untuk inventarisasi data sekunder dan data lapangan; 2. Menyediakan fasilitas ruang rapat untuk diskusi pembahasan laporan hasil kegiatan perencanaan.
  • 9. Kerangka Acuan Kerja(KAK) Penyusunan Buku Profil daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan 9 15. Personil : Tenaga ahli yang dibutuhkan meliputi; 1. TENAGA AHLI a. Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah (team leader) 1 orang. Disyaratkan sarjana strata satu (S1) lulusan Universitas/Perguruan Tinggi Perencanaan Wilayah dan memiliki pengalaman menangani pekerjaan sejenis/sesuai dengan bidangnya minimal 5 (lima) tahun; b. Tenaga Ahli bidang Ekonomi Pembangunan 1 orang Disyaratkan sarjana strata 1 (S1) lulusan Universitas/Perguruan Tinggi Bidang Ekonomi Pembangunan dan memiliki pengalaman menangani pekerjaan sejenis/sesuai dengan bidangnya minimal 3 (tiga) tahun; c. Tenaga Ahli Desain Grafis 1 orang, disyaratkan Sarjana strata 1 (satu) bidang Desain Grafis lulusan Universitas/Perguruan Tinggi dan berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun dibidangnya. 2. TENAGA TEKNIS a. Asisten Tenaga Ahli bidang desain 1 orang, disyaratkan Sarjana strata 1 (satu) desain lulusan Universitas/Perguruan Tinggi dan berpengalaman minimal 1 (satu) tahun dibidangnya; b. TENAGA PENUNJANG a. Surveyor atau Tenaga Lapangan : 4 orang Pendidikan minimal Diploma III (D-III) dengan mempunyai pengalaman dibidang survey;
  • 10. Kerangka Acuan Kerja(KAK) Penyusunan Buku Profil daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan 10 b. Operator Komputer : 1 orang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dengan pengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) dibidangnya. 16. Jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan Jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan adalah mulai dari penyusunan laporan, diskusi dengan pengguna jasa, survei lapangan, dan menulisan hasil final report. LAPORAN 17. Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan, dikumpulkan dalam waktu 1 bulan setelah dikeluarkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja). Laporan pendahuluan berisi tentang data sektor informal di Kabupaten Labusel. Laporan ini diserahkan sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan ukuran A4. 18. Laporan Draft Akhir Laporan Draft Akhir dalam Bahasa Indonesia dan diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah SPMK diterbitkan dan diserahkan sebanyak nyak 5 (lima) eksemplar dengan ukuran A4. 19. Laporan Akhir Laporan Final, dikumpulkan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pekerjaan dilaksanakan. Laporan ini diserahkan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dengan ukuran A4 disertai CD 10 keping. LAIN-LAIN 20. Produksi Dalam Negeri : Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan diwilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri. 21. Persyarata Kerjasama : Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultan lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini
  • 11. Kerangka Acuan Kerja(KAK) Penyusunan Buku Profil daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan 11 maka persyaratan berikut harus dipatuhi : a. Ditentukan pihak penyedia jasa sebagai lead firm yang bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan keseluruhan kepada Pemberi Tugas; b. Ditentukan pola kerjasama kedua belah pihak dan diketahui oleh Pemberi Tugas; c. Besaran persentase modal atau pembagian kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan diketahui Pemberi Tugas. 22. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan : Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: 1. Diketahui pihak Bappeda Kabupaten Labusel 2. Menjaga kerahasiaan data kecuali mendapat ijin dari Bappeda Kab. Labusel 3. Tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada; 4. Tidak mengganggu kondisi masyarakat sosial di lokasi; 5. Menghormati kearifan lokal; 6. Berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan instansi terkait 23. Alih Pengetahuan : Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada Pemberi Tugas.