Permukiman kumuh (Slum Area)
•Als PPT, PDF herunterladen•
8 gefällt mir•14,212 views
Dokumen tersebut membahas tentang kawasan kumuh dan upaya-upaya peningkatan pemukiman kumuh. Kawasan kumuh ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sarana dan prasarana yang buruk, serta ketidaksesuaian bangunan dengan standar. Upaya peningkatan yang dilakukan antara lain program Kampung Improvement Program (KIP) di Indonesia dan program Baan Mankong di Thailand yang melibatkan masyarakat.
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Andere mochten auch
Andere mochten auch (20)
Ähnlich wie Permukiman kumuh (Slum Area)
Ähnlich wie Permukiman kumuh (Slum Area) (20)
Mehr von Inoy Trisnaini
Permukiman kumuh (Slum Area)
- 1. SLUM AREA INOY TRISNAINI, SKM., M.KL FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- 2. Lokasi Kawasan Perumahan yang Layak Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya • Tidak terganggu oleh polusi (air, tanah, udara, suara) • Tersedia air bersih • Memiliki kemungkinan untuk perkembangan pembangunannya • Mempunyai aksesibilitas yang baik • Mudah dan aman mencapai tempat kerja • Tidak berada di bawah permukaan air setempat
- 3. SLUM AREA • Daerah slum : Daerah yang sifatnya kumuh tidak beraturan yang terdapat di kota atau perkotaan. Dapat terletak di tengah maupun pinggiran kota.
- 4. SLUM AREA • Kawasan kumuh adalah kawasan di mana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. • Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku.
- 5. Pengertian Permukiman Kumuh • Karakter fisik, yang dimaksud adalah karakter dari sarana dan prasarana fisiknya seperti suplai air bersih, sanitasi, listrik, jalan lingkungan yang buruk. • Karakter Sosial, pada umumnya masyarakat yang berada di permukiman kumuh adalah penduduk dengan pendapatan yang rendah, sebagai pekerja/buruh, informal sektor. • Kepemilikan Tanah, biasanya masyarakat menempati tanah-tanah ilegal, misalnya mereka membangun rumahnya bukan di atas tanah miliknya tetapi tanah milik pemerintah atau milik swasta
- 6. PERMASALAHAN Jakarta dengan luasan 4.481,6 hektar dan dihuni oleh 2,4 juta jiwa atau sekitar 20 % dari seluruh penduduk Bandung meliputi 402 hektar dihuni oleh 205.465 jiwa atau sekitar 20 % dari seluruh penduduk Surabaya meliputi luasan 2.196 hektar dihuni oleh 900.870 jiwa atau sekitar 25% dari seluruh penduduk .
- 7. Luas perumahan dan pemukiman kumuh sebesar 54.000 ha Pemukiman kumuh berkembang menjadi sebesar 59.000 ha Bila tanpa penanganan pemukiman kumuh akan tumbuh menjadi 71.860 ha PERMASALAHAN
- 8. Jumlah penduduk perkotaan mencapai > 50% dari total penduduk Indonesia 23 persen dari 240 juta penduduk Indonesia masih tinggal di pemukiman kumuh perkotaan 68 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan PERMASALAHAN
- 9. • Pada tahun 2002 di Kota Palembang terdapat 42 kawasan permukiman kumuh dengan jumlah penduduk sebanyak 65.580 jiwa atau sekitar 4,60% dari total penduduk. • Pada tahun 2007, jumlah kawasan kumuh bertambah menjadi 47 kawasan dan ditempati oleh sekitar 72.780 jiwa atau 5,02% dari total penduduk. • Dengan demikian, selama 5 tahun telah terjadi peningkatan jumlah penduduk permukiman kumuh sebanyak 7.201 jiwa (0,42%). PERMASALAHAN
- 10. Menteri PU: Target tahun 2020 tidak ada pemukiman kumuh
- 12. Ciri - Ciri Daerah Slum • Kepadatan penduduk 250 - 400 jiwa/ha. • Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui kendaraan roda empat, cenderung berupa jalan tanah, belum berupa perkerasan. • Fasilitas drainase sangat tidak memadai sehingga ketika hujan sangat mudah tergenang air. • Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim. Ada diantaranya yang langsung membuang tinjanya ke saluran yang dekat dengan rumah, ataupun ada juga yang membuangnya ke sungai yang terdekat.
- 13. Ciri - Ciri Daerah Slum • Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim, memanfaatkan sumur dangkal, air hujan atau membeli secara kalengan. • Tata bangunan sangat tidak teratur, bangunan umumnya tidak permanen. • Rawan terhadap penularan penyakit akibat kepadatan yang tinggi. • Pemilikan hak terhadap lahan sering tidak legal.
- 14. Lokasi Pemukiman Kumuh Perkotaan : • Daerah bantaran sungai • Dekat rel KA • Sekitar industri dan pergudangan • Sekitar pelabuhan, terminal, stasiun KA
- 15. SLUM AREA Sebab Kumuh Kumuh adalah kemunduran atau kerusakan lingkungan hidup dilihat dari: • Segi fisik, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam seperti air dan udara • Segi masyarakat/sosial, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri seperti kepadatan lalu lintas, sampah
- 16. Faktor Berkembangnya Pemukiman Kumuh Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi Pemukiman Kumuh Migrasi Faktor pendorong Faktor penarik Bencana alam Fasilitas pendidikan dan kesehatan baik Peluang kerja sedikit Peluang kerja lebih baik Pertumbuhan Penduduk
- 17. Faktor Berkembangnya Pemukiman Kumuh Ketidaktersediaan hunian terjangkau Pemukiman Kumuh Pertumbuhan penduduk tinggi Respon pemerintah yang lamban Tata-Kelola Pemerintahan (Governance) Urbanisasi
- 18. Sikap Pemerintah Terhadap Urbanisasi • Kebijakan ‘kota tertutup’. • Menggusur masyarakat miskin di pemukiman liar (masih terjadi di Indonesia) • Pasif dan cenderung mendiamkan pertumbuhan permukiman spontan karena tidak mempunyai instrumen untuk menanganinya
- 19. Akibat Kumuh Kumuh adalah akibat perkembangan dari gejala gejala antara lain: • Kondisi perumahan yang buruk • Penduduk yang terlalu padat • Fasilitas lingkungan yang kurang memadai • Tingkah laku menyimpang • Budaya kumuh • Apatis dan isolasi
- 20. Peningkatan Pemukiman Kumuh (slum upgrading)
- 21. Kendala Dalam Penanganan Pemukiman Kumuh • High rise building (bangunan tinggi) yang akan ditangani oleh penghuni yang tergusur, memerlukan biaya yang besar . • Peremajaan lingkungan kumuh, yang merupakan proyek yang besar (large project) • Adanya dualisme antara peremajaan lingkungan dengan penataan lingkungan. Sebab penghuni rumah kumuh biasanya masih lebih senang tinggal di rumah kumuhnya daripada di rumah sewa bertingkat (rusun). • Banyak peremajaan lingkungan kumuh yang tidak melalui survey sosial tentang karakteristik penduduk yang akan tergusur.
- 22. Kendala Dalam Penanganan Pemukiman Kumuh • Banyak peremajaan lingkungan kumuh yang kurang memperhatikan kelengkapan lingkungan seperti taman, tempat terbuka, tempat rekreasi, sampah • Penggusuran (squatter clearance) sering diartikan jelek, padahal pemerintah berusaha meremajakan lingkungan dan memukimkan penduduk ke lingkungan yang lebih baik. • Keterbatasan lahan (land shortage). • Belum kuatnya dana (no housing finance) pembangunan perumahan • Sulitnya menegakkan hukum (upholding the law). Akan diperlukan waktu yang lama untuk mengubah pola hidup masyarakat kumuh untuk dibawa ke lingkungan permukiman yang teratur.
- 23. Perbaikan Lingkungan Pemukiman Berdasarkan PU. Cipta Karya • Pemugaran rumah, diartikan pengembalian keadaan fisik seperti semula. • Program Perbaikan Kampung (KIP) • Perbaikan lingkungan kawasan pasar (MIP) • Pembangunan perumahan • Konsolidasi lahan • Pengembangan lahan terkendali • Pembangunan rumah susun
- 24. Peningkatan Pemukiman Kumuh (slum upgrading) Kampung Improvement Program (KIP) Indonesia • KIP dipelopori Indonesia di kota Jakarta dan Surabaya pada tahun 1969 • KIP menjadi program nasional di kota-kota Indonesia dengan dukungan Bank Dunia • Awalnya dilakukan secara top-down
- 25. Peningkatan Pemukiman Kumuh (slum upgrading) • Di Jakarta lebih dari 500 kampung yang meliputi 3.8 juta penduduk diperbaiki melalui KIP. • Di Surabaya, program KIP berhasil dikembangkan menjadi KIP Komprehensif yang melibatkan masyarakat melalui pendekatan Tri- Daya • Di tingkat nasional program semacam ini diadopsi dengan beragam nama tergantung kemasan proyek • Beberapa kota berhasil melakukan program peningkatan permukiman kumuh dengan pendekatan yang komprehensif dan mensinergikan sumber daya yang ada misalnya Surabaya, Solo dan Pekalongan.
- 26. Peningkatan Pemukiman Kumuh (slum upgrading) Program Baan Mankong – Thailand • Program Baan Mankong, yang berarti ‘secure housing’ atau perumahan aman, diluncurkan pada tahun 2003 • Program ini menempatkan komunitas dan jaringannya sebagai pusat dari proses pengembangan solusi yang komprehensif • Top-down digantikan dengan pengelolaan program berbasis masyarakat