artikel ini berjudul tentang menghitung PPh 21 menggunakan aplikasi e-spt dengan kondisi perekonomia indonesia akibat covid-19

1. 1
MENGHITUNG PPh 21 MENGGUNAKAN APLIKASI E-SPT DENGAN KONDISI
PEREKONOMIAN INDONESIA AKIBAT COVID-19
Indri Yani L. DJuarsah
(Aplikasi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)
Indridjuarsah16@gmail.com
Abstract
The economy has changed dramatically, since the COVID-19 outbreak spread. The impact that
occurred in Indonesia resulted in almost all regions of Indonesia being exposed to COVID-19,
policies continue to be issued by the government due to this impact. Tax policies are made to
provide incentives for affected taxpayers, their use is expected to increase economic growth.
This study was conducted to determine the calculation of Indonesia’s economic condition due to
COVID-19. Then perform data analysis using three stages of analytical techniques in the from of
data collection, data reduction, and drawing conclusions. The results of the study indicate that
the Indonesian economy has declined dramatically. The benefits for taxpayers are the reduction
of tariffs to the exemption of income tax, the aim is that the economy that has stopped can move
up to become stable.
Pendahuluan
Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun hanya mencapai 2,97% dari
target kuartal sebesar 4.5-4,6% (Thomas, 2020). Dalam skala berat pertumbuhan eknomi
diperkirakan menjadi hanya 2,3% dan jika kondisi semakin buruk maka diperkirakan
pertumbuhan ekonomi menjadi negatif 0,4%. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita
Indonesia per tahun pada 2019 adalah USD 4.174,9 atau Rp. 59,1 juta (kurs Rp. 14.154-per
USD). Semua diperkirakan sebesar 5,3 % pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020.
Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak pengahasilan yang dipotong dari gaji
maupun tunjangan dan pengahasilan lainnya yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi
atau karyawan yang melakukan pekerjaan dalam negeri dan mendapatkan penghasilan dari
pekerjaan yang dilakukannya.
Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan e-SPT
1. Buat dulu SPT Desember tahun dimana PTKP berlaku.
Berikut adalah langkahnya:
a. Masuk ke Aplikasi versi 2.0 atau 2.2 pilih menu “Pilih SPT” lalu ke “Buat SPT Baru”

2. 2
b. Akan muncul kotak dialog untuk memilih masa pajak dan tahun pajak. Setelah dipilih
klik “Buat SPT”
c. Klik isi SPT daftar pemotong pajak (1721-1) -> satu masa pajak-> tekan tombol
tambah.
d. Muncul kotak dialong daftar pemotongan pajak bulanan, lalu klik tambah.
e. Muncul tab Input Data pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 bagi karyawan tetap.
2. Untuk menginput data pemotongan pajak bagi karyawan tetap. Anda bisa mengikuti
beberapa langkah:
a. Isikan saja NPWP, nama, kode objek pajak (kode 21-100-01) untuk pegawai tetap),
jumlah penghasilan bruto, dan PPh dipotong
b. Tambahkan kode negara domisili jika anda sebagai pegawai dari luar negeri
c. Klik simpan. Begitu anda selesai inout PPh masa untuk satu karyawan, selanjutnya
sama untuk karyawan ke 2, ke 3 dan seterusnya
d. Klik kembali di nomor ID
Muncul tab daftar pemotongan pajak bulanan yang berisi hasil input nama karyawan
tetap dengan jumlah penghasilan bruto dan PPh dipotong.
e. Jika anda ingin mengubah jumlah penghasilan bruto dan PPh dipotong, silahkan klik
menu Ubah.

3. 3
PPh Tarif 0% Untuk Pertugas Di Bidang Kesehatan Dalam Rangka COVID-19
Tenaga kesehatan serta tenaga pendukung kesehatan yang bertugas memberikan
pelayanan kesehatan untuk penanganan COVID-19 dan mendapatkan honorarium atau
imbalanlain dari pemerintah. Karena dikenai pajak penghasilan dengan tarif 0%.
Kesimpulan
Dimana masyarakat menghadapi kondisi ekonomi Indonesia yang tidak mudah untuk
stabil kembali. Karena semakin banyak penurunan ekonomi keuangan saat ini,sangatlah merosot
drastis. Misalkan atas biaya vaksin yang diberikan kepada penghasilan dbawah PTKP saja maka
akan didapat hitungan sebagai berikut.
Menurut data BPJS Ketenagakerjaan ada sekitar Rp. 15.000.000 pekerja yang
penghasilan dibawah PTKP dikalikan harga vaksin sebesar Rp. 225.000 per dosis, maka akan
didapat biaya vaksin sebesar Rp. 3.375 triliun dengan asumsi tariff PPh sebesar 22%, maka aka
ada penurunan pajak penghasilan sebesar Rp. 742 miliar, namun atas kebijakan tersebut
pemerintah dapat menghemat subsidi yang akan diberikan sebesar Rp. 3.375 triliun.

4. 4
Daftar Pustaka
Antara, Pryanka, A., & Candra, S. A. (2020, June). Empat Sektor Ekonomi yang Paling Tertekan
Pandemi COVID-19.Republika.Co.Id,p. https://republika.co.id/berita/q83llp409/empat-sek
Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -08/PJ/2020, Pub. L.
No. PER-08/PJ/2020(2020). Indonesua. https://www.pajal.go.id/covid19/
Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi COVID-19. Baskara:
Jouranl of Business and Entrepreneurship, 2(2), 83-92.
https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92
Kusuma, H. (2020, March 10). Sri Mulyani Naikkan Batasan Restitusi Hingga Rp. 5 Miliar.
Detik.com. Retrieved from http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4932881/sri-
mulyani-naikkan-batasan-restitusi-hingga-rp-5-miliar%0AMau

5. 5
LAMPIRAN
Kartu UAS
Bukti Cek Plagiasi
https://plagiarismdetector.net/id

6. 6