Manajemen pendidikan mencakup berbagai bidang seperti manajemen kurikulum, kesiswaan, dan sarana prasarana. Manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum nasional dan lokal. Manajemen kesiswaan mengatur kegiatan peserta didik mulai dari penerimaan, pengelompokan, hingga mutasi siswa. Manajemen sarana prasarana bertujuan mengelola sarana dan prasarana sekolah secara e

1. A. Bidang Garapan Manajemen Pendidikan
Manajemen pendidikan secara umum memiliki bidang garapan yang
lebih luas daripada manajemen sekolah. Manajemen pendidikan tidak hanya
menyangkut penataan pendidikan formal, tetapi juga pendidikan luar sekolah
atau pendidikan non formal. Bidang garapan manajemen organisasi secara garis
besar dapat dibagi 2 kegiatan. Pertama, manajemen administratif, yakni
kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam
organisasi/kelompok bekerja sama mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan
tujuan yang hendak dicapai. Kedua, manajemen operatif, yakni kegiatan-
kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan membina agar setiap orang yang
melaksanakan pekerjaannya menjadi tepat dan benar. Adapun bidang garapan
manajemen pendidikan secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:
B. Manajemen Kurikulum Pendidikan
Manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Kurikulum mencakup
kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. Perencanaan dan
pengembangan kurikulum nasional umumnya dilakukan oleh Departemen
Pendidikan Nasional tingkat pusat. Sedangkan kurikulum muatan lokal
merupakan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan
lingkungan, yang disusun oleh Dinas Pendidikan Propinsi atau Kabupaten/Kota.
Yang paling penting adalah cara merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum
sesuai kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Pengembangan kurikulum muatan
lokal telah dilakukan sejak kurikulum 1984, khususnya di sekolah dasar. Hal ini
bertujuan untuk mengimbangi kelemahan-kelemahan pengembangan kurikulum
sentralisasi, dan agar peserta didik mencintai dan mengenal lingkungannya serta
mau dan mampu melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam, kualitas
sosial dan kebudayaan pendukung pembangunan nasional, pembangunan
regional, maupun pembangunan lokal. Sekolah merupakan ujung tombak
pelaksanaan kurikulum, baik kurikulum nasional maupun lokal, yang
diwujudkan melalui proses belajar mengajar. Agar proses belajar mengajar dan
kegiatan pengajaran terlaksana secara efektif dan efisien kepala sekolah

2. diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan
program pengajaran serta mengawasi pelaksanaannya. Kepala sekolah harus
mempunyai rasa tanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan
penilaian perubahan atau perbaikan program pengajaran disekolah. Untuk itu
sedikitnya ada 4 langkah yang harus dilakukan yaitu :
1. Menilai kesesuaian yang ada dengan tuntutan dan kebutuhan murid.
2. Meningkatkan perencanaan program
3. Memilih dan melaksanakan program.
4. Menilai perubahan program.
Untuk menjamin efektivitas pengembangan kurikulum dan program
pengajaran, kepala sekolah bersama guru harus lebih rinci mengembangkan
kurikulum sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Berikut ini adalah
prinsip yang telah diperinci yang perlu diperhatikan :
1. Tujuan yang dikehendaki harus jelas.
2. Program tersebut harus sederhana dan fleksibel.
3. Program yang telah disusun dan dikembangkan harus sesuai tujuan.
4. Program yang dikembangakan harus menyeluruh dan jelas pencapaiannya.
5. Harus ada koordinasi antar komponen palaksana program disekolah.
Untuk itu perlu dilakukan pembagian tugas guru, yakni menyusun
kalender pendidikan, jadwal pelajaran, penetapan pelaksanaan evaluasi belajar,
penetapan penilaian, penetapan norma kenaikan kelas, pencatatan kemajuan
belajar peserta didik dan peningkatan perbaikan pengajaran.
C. Manajemen Kesiswaan
Manajemen Kesiswaan dapat diartikan sebagai penataan dan pengaturan
terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai masuk sampai keluarnya
peserta didik tersebut dari suatu lembaga pendidikan (sekolah). Dengan demikian tujuan
manajemen kesiswaan adalah mengatur berbagai masalah dan kegiatan dalam bidang
kesiswaan, agar kegiatan pembelajaran di sekolah berjalan baik dan lancar, tertib dan
teratur serta dapat mencapai tujuan yang ditargetkan sekolah. Dengan mengacu kepada
pengertian tersebut, maka manajemen kesiswaan memiliki ruang lingkup sebagai
berikut :

3. 1 Mengatur penerimaan siswa berdasarkan kriteria penerimaan siswa baru kelas I.
2 Program Bimbingan dan Penyuluhan (BP),
3 Kepenasehatan pemilihan program studi,
4 Pengelompokan siswa,
5 Meneliti dan mencatat kehadiran siswa di sekolah,
6 Mengatur program kegiatan ekstra kurikuler,
7 Mengatur kegiatan organisasi siswa,
8 Pengaturan mutasi siswa,
9 Pengaturan program belajar di waktu bebas.
Penerimaan siswa baru perlu dikelola mulai dari perencanaan penentuan
daya tampung sekolah atau jumlah siswa baru yang akan diterima. Kegiatan
penerimaan siswa baru biasanya dikelola panitia penerimaan siswa baru (PSB)
atau panitia penerimaan murid baru (PMB). Dalam kegiatan ini kepala sekolah
membentuk panitia atau menunjuk guru untuk bertanggung jawab dalam tugas
tersebut. Setelah para siswa diterima lalu dilakukan pengelompokan dan
orientasi sehingga siap untuk megikuti pendidikan di sekolah.
Keberhasilan, kemajuan dan prestasi belajar siswa memerlukan data yang
otentik, dapat dipercaya dan dapat memiliki keabsahan. Data ini diperlukan
untuk mengetahui dan mengontrol keberhasilan/prestasi kepala sekolah sebagai
manajer pendidikan disekolahnya. Kemajuan siswa secara periodik harus
dilaporkan kepada orang tua, agar berpartisipasi dalam proses pendidikan dan
membimbing anaknya belajar, baik di rumah maupun di sekolah. Selain itu, di
sekolah perlu dilakukan pencatatan dan ketatalaksanaan kesiswaan, dalam
bentuk buku induk, buku klapper, buku laporan keadaan siswa, buku presensi
siswa, buku rapor, daftar kenaikan kelas, buku mutasi dsb. Dalam manajemen
pendidikan peserta didik disekolah, dapat diambil poin-poinpentingsebagaiberikut:
1. Peserta didik mempunyai hak mendapat perlakuan sesuai dengan bakat,
minat, dan kemampuannya.
2. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.

4. 3. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan
berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk
memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan.
4. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lainnya.
5. Pindah sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan
persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki.
6. Memperoleh penilaian hasil belajarnya.
7. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan.
8. Mendapatkan pelayanan khusus apabila menyandang kecacatan.
Adapun kewajiban peserta didik adalah:
1. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali siswa yang
dibebaskan dari kewajiban tersebut.
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Menghormati tenaga kependidikan.
4. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan dan ketertiban serta
keamanan sekolah yang bersangkutan.
Kegiatan-Kegiatan Dalam Manajemen Peserta Didik
Manajemen peserta didik meliputi dua kegiatan, yaitu:
a. Kegiatan di luar kelas, meliputi penerimaan peserta didik, pencatatan peserta
didik, pembagian seragam sekolah, penyediaan sarana olah raga, seni,
perpustakaan dll.
b. Kegiatan di dalam kelas, meliputi pengelolaan kelas, interaksi belajar mengajar
yangpositif,penyediaanmediapembelajarandanlain-lain.
Dalam manajemen peserta didik, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu:
a. Pembinaan peserta didik
Pembinaan ini sesuai dengan pendidikan nasional yang tertuang dalam
UUSPN, bahwa peserta didik sebagai kader penerus perjuangan bangsa dan
pembangunan nasional harus dipersiapkan sebaik-baiknya serta dihindarkan
dari segala kendala yang merusaknya dengan memberikan bekal dalam
kepemimpinan Pancasila, pengetahuan dan keterampilan.
b. Menangkal kenakalan anak/remaja
c. Masalah ganja, narkotika dan lain sebagainya

5. D. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan
Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara
langsung dipergunakan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar
mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media
pengajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak
langsung menunjang proses pendidikan, seperti halaman, kebun, taman sekolah,
jalan menuju sekolah, ruang perpustakaan, kantor sekolah, UKS, ruang osis,
tempat parkir, ruang laboratorium dan lain-lain.
Jadi, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan
sebagai proses kerja sama semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif
dan efisien. Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di
sekolah perlu digunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di
sekolah yang efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan
kegiatan yang sangat penting di sekolah, karena keberadaannya akan sangat
mendukung suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Sekolah dituntut
memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah
menurut kebutuhan dan kemampuan sendiri serta berdasarkan pada aspirasi dan
partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan
perundangan-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Untuk mewujudkan
dan mengatur hal tersebut, melalui Peraturan Pemerintah No19 Tahun 2005
tetang Standar Nasional Pendidikan pada Bab VII Pasal 42 menyebutkan bahwa;
(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot,
peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya,
bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk
menunjang proses pembelajaran.
(2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan,
ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata
usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang
unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga,
tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan tempat lain yang
diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

6. Dalam mengelola sarana dan prasarana di sekolah dibutuhkan suatu
proses yang terdapat dalam manajemen pada umumnya, yaitu mulai dari
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemeliharaan dan pengawasan.
Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan
sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga menciptakan kondisi yang
menyenangkan baik bagi guru maupun siswa untuk berada di sekolah. Di
samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat fasilitas belajar yang memadai
secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan kebutuhan yang dapat
dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan
pengajaran, baik oleh gurumaupunmurid-murid.
Prinsip-Prinsip Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan
Dalam mengelola sarana dan prasarana sekolah, terdapat prinsip yang
perlu diperhatikan agar tujuan tercapai maksimal. Prinsip tersebut adalah :
1. Prinsippencapaiantujuan
Yaitu sarana dan prasarana pendidikan harus selalu dalam kondisi siap pakai
apabila akan digunakan oleh personel sekolah dalam rangka pencapaian
tujuan proses pembelajaran di sekolah.
2. Prinsip efisiensi
Yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus di lakukan melalui
perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana
pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga
pemakaiannya harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan.
3. Prinsip administratif
Yaitu manajemen sarana dan prasana pendidikan harus selalu memperhatikan
undang-undang, peraturan, intruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan
oleh pihak yang berwenang.
4. Prinsipkejelasantanggungjawab
Yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan harus di delegasikan
kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab, apabila melibatkan
banyak personel sekolah dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi
tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi mereka.
5. Prinsip kekohesifan

7. Yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan harus
direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak.
Manajemensaranaprasaranadifokuskanpada:
1) Merencanakan kebutuhan fasilitas (bangunan, peralatan, perabot, lahan,
infrastruktur) sekolah sesuai dengan rencana pengembangan sekolah.
2) Mengelola pengadaan fasilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3) Mengelola pemeliharaan fasilitas, baik perawatan preventif maupun
perawatan terhadap kerusakan fasilitas sekolah.
4) Mengelola kegiatan inventaris sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan
sistempembukuanyangberlaku.
ProsesPerencanaanManajemenSaranadanPrasaranaPendidikan
Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan
sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian,
pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan
yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pada dasarnya tujuannya adalah:
(1) Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak
diinginkan,
(2) Untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaannya. Salah
rencana dalam penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam
menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang/tidak memandang
kebutuhan ke depan, dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan
sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingan.
Pengadaan
Dalam konteks pendidikan, pengadaan merupakan kegiatan yang
dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa
berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan
pembelajaran agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang
diinginkan. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional
pertama dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan.
Fungsi ini merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan
prasarana pendidikan persekolahan sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan

8. dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga dan
sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemeliharaansaranadanprasaranapendidikan
Merupakan kegiatan untuk mengurus dan mengatur agar sarana dan
prasarana pendidikan selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan.
Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan dan pencegahan dari kerusakan
suatu barang, sehingga masih dapat digunakan. Pemeliharaan mencakup segala
upaya untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik.
Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan hati-hati dalam
menggunakannya. Pemeliharaan bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas
yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang tersebut. Tujuan
pemeliharaan adalah:
(1) Untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat penting terutama
jika dilihat dari aspek biaya, karena untuk membeli suatu peralatan akan
jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan merawatnya;
(2) Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan sebagai pendukung
kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal;
(3) Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pencekkan
secara rutin dan teratur;
(4) Untuk menjamin keselamatan siswa yang menggunakan alat tersebut.
Manfaat pemeliharaan adalah:
1) Jika peralatan terpelihara baik, umurnya akan awet yang berarti tidak perlu
mengadakan penggantian dalam waktu yang singkat.
2) Pemeliharaan yang baik mengakibatkan jarang terjadi kerusakan yang
berarti biaya perbaikan dapat ditekan seminim mungkin.
3) Dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka enak dilihat dan dipandang.
4) Pemeliharaan yang baik memberikan hasil pekerjaan yang baik.
Inventarisasi
Inventaris berasal dari bahasa Latin: inventarium, yang berarti daftar
barang-barang, bahan dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana
pendidikan adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke
dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan

9. dan tata cara yang berlaku. Barang inventaris sekolah adalah semua barang milik
negara (yang dikuasai sekolah) baik yang diadakan/dibeli melalui dana dari
pemerintah, DPP maupun diperoleh sebagai pertukaran, hadiah atau hibah serta
hasil usaha pembuatan sendiri di sekolah untuk menunjang kelancaran proses
belajar mengajar. Tiap sekolah wajib menyelenggarakan inventarisasi barang
milik negara yang diurus oleh sekolah masing-masing secara teratur, tertib dan
lengkap. Kepala sekolah bertanggung jawab atas terlaksananya inventarisasi
fisik dan pengisian daftar inventaris barang milik negara yang ada disekolahnya
Inventarisasi dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut.
1) Untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana
sekolah.
2) Untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk
pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah.
3) Sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah
dalambentukmaterilyangdapatdinilaidenganuang.
4) Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana
yang dimiliki oleh suatu sekolah.
Daftar inventarisasi barang yang disusun dalam suatu organisasi yang
lengkap, teratur dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat, yakni :
1) Menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan
menyusunrencanakebutuhanbarang.
2) Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan/pedoman dalam
pengarahan pengadaan barang.
3) Memberikan data dan informasi untuk dijadikan pedoman dalam penyaluran
barang.
4) Memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang
(tua,rusak, lebih) sebagai dasar untuk menetapkan penghapusannya.
5) Memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan
pengendalian barang.
PenghapusanSaranadanPrasarana
Merupakan proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau
menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris, karena sarana dan

10. prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi seperti yang diharapkan,
terutama untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Penghapusan sarana dan
prasarana dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan harus mempertimbangkan alasan-
alasan normatif tertentu dalam pelaksanaannya. Penghapusan sarana dan
prasarana tersebut adalah demi efektivitas dan efisiensi kegiatan persekolahan,
yang bertujuan untuk:
1) Mencegah atau membatasi pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan
prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan atau rusak dan sudah
tidak dapat digunakan lagi.
2) Meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris.
3) Membebaskan ruangan dari penumpukan barang yang tidak digunakan.
4) Membebaskan barang dari tanggung jawab pengurusan kerja.
Ada beberapa alasan yang harus diperhatikan untuk dapat menghapus
sarana dan prasarana. Beberapa alasan tersebut harus memenuhi sekurang-
kurangnya salah satu syarat di bawah ini, yaitu :
1) Dalam keadaan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki
atau dipergunakan lagi.
2) Perbaikan akan menelan biaya besar yang merupakan pemborosan.
3) Secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya
biaya pemeliharaan.
4) Tidaksesuailagidengankebutuhanmasakini.
5) Penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang (misalnya barang kimia).
6) Barang yang berlebih jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan
tak terpakai.
7) Dicuri, terbakar, musnah sebagai akibat bencana alam.
Setelah serangkaian proses manajemen sarana dan prasarana telah
dilakukan dengan baik, maka ada 1 tahap lagi yang harus dilakukan. Penggunaan
sarana prasarana inventaris sekolah harus dipertanggungjawabkan dengan
membuat laporan yang ditujukan kepada instansi terkait. Laporan tersebut sering
disebut dengan mutasi barang.

11. E. Manajemen Keuangan Sekolah
PengertianManajemenKeuangan
Manajemen keuangan adalah segala aktivitas organisasi yang
berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana dan
mengelola aset sesuai tujuan organisasi secara menyeluruh. Terkait dengan
penyelanggaraan kegiatan disuatu organisasi, kerja manajemen keuangan dapat
dilihat dari dua aspek, yaitu pertama manajemen keuangan dalam arti sempit
yang mengandung pengertian segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan
dalam membiayai kegiatan organisasi berupa tata usaha atau tata pembukuan
keuangan. Kedua, manajemen keuangan dalam arti luas mengandung pengertian
penentuan kebijaksanaan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan
kegiatanorganisasikerja.
ManajemenKeuanganSekolah
Merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan
atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara
berlanjut terhadap biaya operasional sekolah sehingga kegiatan pendidikan lebih
efektif dan efisien serta membantu pencapaian tujuan pendidikan. Prosedur
manajemen keuangan sekolah adalah :
1) Danamasukan(input).
2) Budgetting (perencanaan anggaran), meliputi kegiatan penentuan RAPBS
diajukan ke kakanwil provinsi, disetujui oleh BP3, disahkan oleh gubernur,
APBSyangsah.
3) Throwput (pelaksanaan proses/operasional).
4) Output (hasil usaha).
Tugas manajemen keuangan dibagi menjadi tiga fase,yaitu :
1. Financial planning, Jones (1985) mengemukakan bahwa financial planning
merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk
mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan
efek samping yang merugikan.
2. Implementation involves accounting (pelaksanaan anggaran) ialah kegiatan
berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian
jika diperlukan.

12. 3. Evaluation involves, merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran.
Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan ini menganut asas pemisahan
tugas antara fungsi otorisator, ordinator dan bendaharawan. Kepala sekolah,
sebagai manajer berfungsi sebagai otorisator, yang dilimpahi fungsi ordonator untuk
memerintahkan pembayaran. Namun tidak dibenarkan melaksanakan fungsi
bendaharawan.
KomponenUtamaManajemenKeuangan
Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan suatu
komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar-
mengajar disekolah.Komponenutamamanajemenkeuangan,meliputi:
1. Prosedur anggaran.
2. Prosedur akuntansi keuangan.
3. Pembelajaran,perguadangan,dan prosedur pendistribusian
4. Prosedur investasi.
5. Prosedur pemeriksaan.
SumberKeuangandanPembiayaan
Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar
dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu :
a. Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang
bersifat umum atau khusus yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan.
b. Orang tua atau peserta didik.
c. Masyarakat,baik mengikat maupun tidak mengikat.
Adapundimensipengeluaranmeliputi:
a. Biaya rutin, adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ketahun, seperti
gaji pegawai (guru dan non guru), biaya operasional, biaya pemeliharaan
gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai).
b. Biaya pembangunan, misalnya biaya pembelian atau pengembangan tanah,
pembangunan gedung, perbaikan gedung, penambahan furniture, serta biaya
atau pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis pakai.
F. Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
PentingnyaHubunganSekolahdenganMasyarakat

13. Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan
di sekolah dan tersedianya sarana dan prasarana saja, tetapi juga ditentukan oleh
lingkungan keluarga dan masyarakat. Ini berarti orang tua murid dan masyarakat
mempumyai tanggung jawab untuk berpartisipasi, turut memikirkan dan
memberikan bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Tingkat
partisipasi masyarakat/keluarga memberikan pengaruh yang besar bagi
kemajuan sekolah dan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah yang akan
berpengaruh pada kemajuan dan prestasi belajar anak-anak di sekolah. Hal ini
dinyatakan oleh Husen (1988) dalam penelitiannya bahwa siswa dapat belajar
banyak karena dirangsang oleh pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dan
akan berhasil dengan baik berkat usaha orang tua mereka dalam memberikan
dukungan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan berlangsung pada
3 lingkungan yaitu Keluarga, Sekolah dan Masyarakat. Artinya pendidikan tidak
akan berhasil kalau ketiga komponen itu tidak bekerjasama secara harmonis.
Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu
sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan
pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah merupakan bagian
integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan
masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan
pendidikan secara efektif, efisien dan prokduktif.
TujuanHubunganSekolahdenganMasyarakat
Hubungan sekolah dengan masyarakat dibangun dengan tujuan
popularitas sekolah di mata masyarakat. Popularitas sekolah akan tinggi jika
mampu menciptakan program-program sekolah yang bermutu dan relevan
dengan kebutuhan dan cita-cita bersama dan dari program tersebut mampu
melahirkan sosok-sosok individu yang mapan secara intelektual dan spiritual.
Dengan popularitas ini sekolah akan eksis dan semakin maju. Tujuan hubungan
sekolah dengan masyarakat diantaranya sebagai berikut:
a. Memberi penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan sekolah
termasuk situasi dan perkembangannya.
b. Menampung sarana-sarana dan pendapat-pendapat dari warga sekolah dalam
hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan sekolah.

14. c. Dapat memelihara hubungan yang harmonis dan terciptanya kerjasama antar
warga sekolah sendiri.
ModelHubunganSekolahdenganMasyarakat
1. Melalui Komite Sekolah
Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta
masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi
pengelolaan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan
sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah Tujuan pembentukan Komite
Sekolah adalah:
a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam
melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah.
b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis
dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di
satuan pendidikan.
Adapun fungsi Komite Sekolah, sebagai berikut:
a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan
dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai
kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan
pendidikan mengenai:
1. Kebijakan dan program pendidikan
2. Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah(RAPBS)
3. Kriteria kinerja satuan pendidikan
4. Kriteria tenaga kependidikan
5. Kriteria fasilitas pendidikan, dan
6. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan

15. e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan
guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program,
penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan
2. Membina Kerjasama Dengan Pemerintah/masyarakat secara umum
Pemerintah daerah Kabupaten/Kota meletakkan pembinaan dan
penyelenggaraan pendidikan ditingkat Kabupaten dan Kota, sehingga
nampaknya peranan Pemerintah provinsi dan pusat tidak dominan.
Meskipun demikian bukan berarti pusat dan propinsi tidak memiliki
tanggung jawab terhadap pendidikan. Dalam paradigma otonomi seperti
sekarang diperlukan kemampuan sekolah (kepala sekolah) untuk
membangun kerjasama yang harmonis dengan berbagai institusi
pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat
Kabupaten/kota/Kecamatan bahkan kelurahan. Kerjasama dengan berbagai
institusi tersebut menjadi kemutlakan bagi sekolah dalam upaya
mengembangkan sekolah secara optimal, sebab sekolah adalah lembaga
interaksi sosial yang tidak bisa lepas dari masyarakat secara keseluruhan,
khususnya masyarakat disekitarnya. Banyak hal yang tidak dapat dilakukan
sekolah tanpa bantuan masyarakat, misalnya sekolah mengadakan perayaan
ulang tahun sekolah, untuk menjaga keamanan, maka sekolah mutlak
meminta bantuan kepolisian atau petugas keamanan lingkungan setempat.
Berbagai bentuk kerjasama yang dapat dikembangkan dengan berbagai
institusi tersebut antara lain:
1. Pemberian dan penggunaan fasilitas bersama. Berbagai fasilitas yang
tidak dimiliki oleh sekolah mungkin terdapat dan dimiliki lembaga
tertentu. Untuk menunjang kegiatan pendidikan, sekolah dapat
membangun kerjasama dengan pemilik fasilitas tersebut. Misalnya
tempat pameran, gedung olahragadanlain-lain.
2. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan siswa. Misalnya sekolah
ingin meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa tentang

16. kesehatan, dapat bekerjasama dengan puskesmas, ingin melaksanakan
pentas seni sekolah dapat bekerjasama dengan lembaga kesenian di
masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas kesenian (alat-alat
seni, seperti seni tradisional).
3. Pemanfaatan sumber daya manusia yang saling menguntungkan. Sekolah
dapat memanfaatkan sumber daya manusia di masyarakat dan sebaliknya
masyarakat dapat memanfaatkan apa yang dimiliki sekolah.
3. KerjasamaSekolahdenganOrganisasi Masyarakat
Organisasi masyarakat sangat besar perannya dalam membantu
pendidikan apabila diberdayakan secara optimal dan murni. Organisasi
tersebut besar manfaatnya apabila sekolah mampu menjadikannya sebagai
mitra bagi pengembangan dan peningkatan mutu sekolah. Misalnya apabila
sekolah menyelenggarakan ekstra kurikuler seni tari, musik atau drama,
dapat dilakukan kerjasama dengan kelompok seni tari, musik atau drama.
BentukOpersionalHubunganSekolahdengan Masyarakat
a. Di bidang Sarana Akademik.
Tinggi rendahnya prestasi lulusan (kualitas maupun kuantitas), penelitian,
karya ilmiah (lokal, nasional, internasional), jumlah dan tingkat kesarjanaan
pendidiknya, sarana dan prasarana akademik termasuk laboratorium dan
perpustakaan serta teknologi instruksional yang mendukung PBM, termasuk
ukuranprestasidanprestise-nya.
b. Di bidang Sarana Pendidikan.
Gedung atau bangunan sekolah termasuk ruang belajar, ruang praktikum,
kantor dan sebagainya beserta perabot yang memadai akan memiliki daya
tarik tersendiri bagi popularitas sekolah.
c. Di bidang Sosial.
Partisipasi sekolah dengan masyarakat, seperti kerja bakti, perayaan-perayaan
hari besar nasional atau keagamaan, sanitasi dan sebagainya akan menambah
kesan masyarakat sekitar akan kepedulian sekolah terhadap lingkungan.
d. Kegiatan Karya Wisata
Kegiatan karya wisata juga bisa dijadikan sarana hubungan sekolah dengan
masyarakat, seperti membawa spanduk serta atribut sekolah sampai keluar

17. daerah menyebabkan nama sekolah dikenal lebih luas sampai luar kota.
Bahkan tertib sopan santun siswanya diperjalanan akan mendapat kesan
tersendiri dari masyarakat yang disinggahi dan dilaluinya.
e. Kegiatan Olah Raga dan Kesenian
Juga merupakan sarana hubungan sekolah dengan masyarakat, misalnya
dalam porseni dan lomba antar sekolah akan membawa keunggulan sekolah
dan membawa nama harum sekolah tersebut.
f. Menyediakan fasilitas sekolah untuk kepentingan masyarakat sekitar selama
tidak mengganggu kelancaran PBM, demikian sebaliknya fasilitas yang ada
di masyarakat dapat digunakan untuk kepentingan sekolah.
g. Mengikutsertakan tokoh-tokoh masyarakat dalam kegiatan kurikuler dan
ekstra kurikuler sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
G. Manajemen LayananKhususa.
PengertianManajemenLayananKhusus
Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk
meningkatkan kualitas bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya memiliki
tanggung jawab dan tugas untuk mlaksanakan proses pembelajaran dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga
dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik. Untuk
memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut maka sekolah memerlukan suatu
manajemen layanan khusus yang dapat mengatur segala kebutuhan peserta
didiknya. Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya untuk
mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi
kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di
sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam
rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah juga
berusaha agar peserta didik senantiasa berada dalam keadaan baik aspek jasmani
maupun rohaninya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa
manajemen layanan khusus adalah suatu kegiatan memberikan pelayanan
kebutuhan peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan
pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien.

18. Jenis-JenisLayananKhusus
a. Layananasramapesertadidik
Bagi para peserta didik khususnya jenjang pendidikan menengah dan
pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya
diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai
manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut.
b. LayananPerpustakaanPesertaDidik
Perpustakaan mempunyai arti penting sebagai pusat sumber belajar dan
sumber informasi bagi peserta didik. Perpustakaan juga dipandang sebagai
kunci bagi ilmu pengetahuan dan inti setiap proses belajar mengajar .
Perpustakaan dimanfaatkan peserta didik untuk mengembangkan dan
mendalami pengetahuan yang diperolehnya di kelas melalui belajar mandiri
guna menunjang proses belajar mengajar.
Adapun tujuan perpustakaan sekolah yakni untuk mempertinggi daya
serap peserta didik terhadap materi-materi pelajaran yang diajarkan disekolah.
Fungsi-fungsi perpustakaan sekolah berdasarkan tujuannya yakni sebagai
pusat belajar mengajar, sebagai pusat penelitian dan telaah pustaka, sebagai
pusat ilmu pengetahuan, sebagai pusat rekreasi, dan sebagai pusat apresiasi
dan kreasi.
c. Layanan Kesehatan Peserta Didik
Salah satu bentuk layanan khusus sekolah adalah tersedianya Unit
Kesehatan Sekolah (UKS) yang dapat dimanfaatkan peserta didik untuk
mengecekmaupunberkonsultasitentangkesehatanmereka. Layanan kesehatan adalah
sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari sekolah yang menentukan
diagnosa, pengobatan fisik dan penyakit jiwa dan dibiayai dari biaya khusus
dari semua siswa. Selain itu layanan kesehatan juga diartikan sebagai usaha
sekolah dalam rangka membantu murid-muridnya yang mengalami persoalan
yang berkaitan dengan kesehatan. Maksud diadakannya layanan kesehatan
adalah tercapainya keadaan kesehatan peserta didik beserta lingkungannya
secara optimal sehingga dapat memberikan kondisi yang baik untuk belajar,
tumbuh dan berkembang secara optimal.

19. Daftar Pustaka
Episentrum (Lembaga Psikologi). 2010. Jenis-jenis Layanan Khusus di Sekolah.
(Online),(http://episentrum.com/search/jenisjenis%20layanan%20khusus
%20di%20sekolah, diakses 29 Maret 2010).
Kusmintardjo.1992. Manajemen Layanan Khusus di Sekolah (Jilid I). Departemen
Pendidikan dan kebudayaan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan malang
proyek operasi dan perawatan Fasilitas. Malang.
Rusliana, Ade. 2010. Prinsip-Prinsip Layanan Khusus Sekolah. (Online),
(http://www.tendik.org/., diakses tanggal 26 April 2010)