Program PRIM bertujuan meningkatkan pemeliharaan jalan provinsi di NTB dengan memberikan insentif berbasis kinerja selama 2013-2015. Program ini mencakup pemeliharaan rutin, backlog, minor, berkala, dan rehabilitasi jalan serta peningkatan kapasitas institusi. Verifikasi hasil pekerjaan dan kinerja institusi diperlukan untuk pencairan dana insentif.

1. USULAN PROGRAM UNTUK PENINGKATAN
PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI (PRIM)
DISAIN PROGRAM UNTUK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
26 Februari 2013

2. Latar belakang PRIM (1)
• Pemeliharaan Jalan bukan prioritas utama Tidak ada
pemeliharaan jalan yang tepat waktu dan dana cukup 
kerusakan dini jalan  biaya transport jadi tinggi - daya
saing wilayah/negara menurun.
• Fenomena isu pemeliharaan:
– Alokasi dana pemeliharaan yang tidak cukup
– Dana pemeliharaan dialokasikan setelah dana untuk pembangunan
proyek baru (Rekonstruksi dan Rehabilitasi)
– Pemeliharaan jalan dilaksanakan tidak sepenuh hati, kualitas
jelek,Pembangunan jalan yang kualitas rendah mengakibatkan jalan
cepat rusak
– Adanya keterbatasan kemampuan staf dalam penyelenggaraan
pemeliharaan
– Pelaksanaan program pemeliharaan tanpa alat penilaian yang
obyektif
– Tidak ada penilaian secara khusus kepada daerah yang tidak
melakukan pemeliharaan jalan
2

3. Mengapa jalan provinsi
• Pemerintah provinsi memiliki staf yang lebih mampu
dibandingkan dengan pemkab/pemkot
• Beban jalan provinsi sungguh besar, sekitar 1/5 dari total
beban lalulintas yang ada
• Kemungkinan besar isu yang akan dihadapi dalam pilot
project, karena staf yang mampu, mampu ditangani
• Jalan provinsi merupakan fasilitator dari jalan nasional
kepada jalan kabupaten kota, memperbaiki jalan provinsi
akan mudah nantinya masuk ke jalan kabupaten dan kota
• Jalan provinsi merupakan jalan strategis menuju jalan
nasional
3

4. Mengapa memilih NTB
• Pemerintah Provinsi NTB merupakan pemda yang ikut
untuk diseleksi oleh konsultan persiapan, dan dinyatakan
menang untuk diberikan tanggung jawab pilot project
• Pejabat terkait dengan jalan provinsi , sangat aktif untuk
menindak lanjuti dan mengakomodasi program sejak saat
persiapan
• Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan program
akselerasi pada tahun 2011-2012 untuk melakukan
program perbaikan kondisi jalan
• Pemprov NTB siap melakukan dan menyatakan kesediaan
untuk menyiapkan dana pemeliharaan yang cukup
terlebih dahulu yang dituangkan dalam RAPERDA
Percepatan
4

5. Mengapa PRIM harus sukses
1. Didesain berdasarkan pengalaman internasional dalam
penanganan jalan Daerah oleh world bank
2. Adanya ACAP yang juga dipergunakan pada saat loan EINRIP
3. PRIM melakukan penguatan institusi dan aspek teknis
pemeliharaan, tidak semata-mata memberi uang sebagai
hibah
4. PRIM bergerak pada ruang gerak pemerintah, tetapi
diusahakan untuk mengikuti best practices yang sudah
pernah ada
5. Pelaksanaan pekerjaan mempergunakan konsultan dan
kontraktor lokal, dan tata cara pengadaan berdasarkan
aturan pemerintah
6. Ada program peningkatan kapasitas kepada stakeholder
terkait, yang berarti kesinambungan program setelah PRIM
tidak ada/selesai
5

6. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi akan menitik beratkan pada tiga
hal yang nantinya akan dikaitkan dengan indikator kinerja
yakni:
a. Perkuatan institusi dan sistem organisasi serta
kapasitas yang terkait dengan pemeliharan dan PPBS
b. Perkuatan mekanisme kontrak (kinerja dan
akuntabilitas
c. Penyelesaian perbaikan fisik jalan provinsi dan
pengembangan dari jaringan jalan provinsi untuk
memenuhi umur teknis dan umur ekonomis
Kerangka M & E, akan disiapkan oleh konsultan M & E yang
dibiayai oleh INDII
6

7. TUGAS M & E KONSULTAN
• Penyiapan detail design M & E termasuk Rencana
implementasi M & E
• Melakukan Baseline study termasuk kondisi terkini
dari jalan provinsi dan kapasitas institusi
• M & E bertugas selama durasi dari PRIM + 3 tahun
untuk melihat impact dari pilot project
• Pelaksanaan PRIM tahap kedua, atau perluasan pilot
project ke wilayah lain, tergantung dari hasil laporan
M & E.
7

8. INDIKATOR KESUKSESAN DARI PILOT PROJECT
• Hasil dari pilot Project memenuhi target yang dinyatakan
dalam PDD termasuk hasil fisik yang telah ditetapkan
sebelumnya
• Didalam perencanaan pemeliharaan, mempergunakan
PPBP, pada seluruh proyek provinsi, tidak hanya proyek
yang mendapatkan insentif PRIM
• Mengadopsi penyelenggaraan yang menjunjung tinggi
good governance
• Optimalisasi Forum Lalulintas provinsi NTB
8

9. Pengaturan implementasi
1. Program Management
a) Pelaksanaan pekerjaan didasarkan pada peraturan
Pemerintah
b) Implementing agency: Pemerintah Provinsi NTB
c) PIU akan dibantu oleh PIUC yang dibiayai oleh Australia, tugas
PIUC
1) Membantu Dinas dalam pengadaan untuk tahapan 2
2) Supervisi kelembagaan konstruksi
3) Pengadaan kontraktor
4) Supervisi pekerjaan swakelola
5) Optimalisasi peran Forum Lalu Lintas
d) Executing Agency: Ditjen Bina Marga
e) Pembentukan Steering Committee dipimpin oleh Bappenas
dengan anggota : 1. Kemen Keu; 2. Ditjen Bina Marga; 3.
Ditjen hubdar; 4. Kemendagri (panitia dibantu oleh konsultan
untuk monitoring dan evaluasi
f) Optimalisasi peran Forum lalulintas
9

10. 10

11. Tujuan Usulan Program Percontohan
• Mengembangan dan menguji program hibah
percontohan yang menggunakan pencairan berbasis hasil
untuk meningkatkan kondisi dan konektivitas dari jalan-
jalan provinsi;
• Berkelanjutan dan meningkatkan kondisi dan konektivitas
dari jalan-jalan provinsi, dengan penekanan pada better
value for money dan PPBP;
• Memperkuat pengaturan tata kelola yang ada untuk
mempromosikan penggunaan praktek pemeliharaan
yang lebih berkelanjutan dan efisien;
• Membangun kebutuhan dengan tata kelola yang lebih
baik; dan
• Mempertunjukkan kemampuan untuk mereplikasi dan
berkelanjutan dari pendekatan yang diusulkan
11

12. Dokumen Disain Program
• Mempersiapkan pembiayaan tambahan untuk pemeliharaan
jalan
• Terfokus pada hasil dan akuntabilitas yang tinggi
• Pengawasan dari luar oleh pihak Pemberi Hibah (Donor) akan
diminimalkan,
• Membangun program pengaman dan kriteria untuk sukses,
membangun kepercayaan dan efisiensi.
• Pemberian insentif untuk kinerja yang baik
• Koordinasi antara dinas dan konsultasi dengan masyarakat
umum akan ditingkatkan melalui Forum Lalulintas dan
Transportasi (RTTF), sesuai dengan Undang-undang Lalulintas
Jalan dan Trasnportasi no. 22/2009 dan PP 37/2011.
• Penerapan peraturan-peraturan baru yang berkaitan dengan
pemeliharaan jalan, disain jalan dan pengadaan.
12

13. Deskripsi Program NTB Tahun 2013-Juni 2015
• Komponen 1: Pembayaran insentif dari Hibah
(±AUD 11,2 juta) setelah verifikasi pemeliharaan
Jalan Provinsi.Total Komponen 1 ± 26,8 juta
• Pemeliharaan Rutin melalui swakelola-942 Km
• Pemeliharaan Rutin dikontrakkan-387 Km
• Penanganan Backlog dan Pekerjaan Minor-679 Km
• Pemeliharaan Periodik dengan pelapisan ulang
(overlay) atau peng-krikilan ulang (regravelling)-
26 Km
• Rehabilitasi/perbaikan perkerasan-perkerasan dan
struktur-18Km
13

14. Deskripsi Program (lanjutan)
• Komponen 2: Insentif untuk peningkatan kelembagaan (±AUD
0,5 juta/5 % grant ) untuk penerapan PPBP dan peningkatan
peran FLLAJ/RTTF
• Komponen 3: Penguatan kelembagaan, dukungan terhadap
tata kelola program, pemantauan dan evaluasi, dan verifikasi
hasil (AUD$5 juta).
Penguatan Kelembagaan
₋ Pelatihan kepada personel/pegawai di Kantor Pemerintahan
Provinsi
₋ Pendampingan LSM melalui RTTF utk transparansi dan
peningkatan kualitas pelaksanaan pemeliharaan jalan
₋ Kapasitas untuk perencanaan, program, anggaran dan
pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan;
₋ Peningkatan Sistem Swakelola dan pengarahan kepada personel;
₋ Pelatihan lain yang berdasar pada Studi Analisis Kebutuhan
Pelatihan (Training Need Analyses Study)
₋ Pelaksanaan M&E
14

15. Deskripsi Program (lanjutan)
• Dukungan pelaksanaan (dibantu oleh Konsultan dari
IndII)
₋ Tim Teknis dibentuk oleh Dirjen BM
₋ Project Implementation Unit (PIU) dibentuk di Provinsi
• Verifikasi teknis dari kegiatan pemeliharaan akan
menentukan kondisi untuk pencairan dana
• Insentif untuk penerapan dan pelaksanaan PPBP yang
memadai dan RTTF yang efektif
• Pemantauan dan evaluasi terhadap program
percontohan selama pelaksanaan kegiatan 3 tahun
kedepan
• Catatan: disain dan pengawasan menjadi tanggung
jawab provinsi, setelah adanya peningkatan keahlian
(dalam hal disain) dan pengupahan
15

16. Total Biaya Program PRIM di NTB 2013-2015
dalam A$juta
Tahun 2013-Juni 2015
Komponen
Total APBD PRIM
Komponen 1 (Konstruksi) 20.8 12,5 8.3
Komponen 2 Insentif untuk
1.0 0 1.0
Institusi
Komponen 3: Bantuan Teknik
(untuk Konsultan PMC, PIUC, 5.0 0 5.0
M&E)
Subtotal 26.8 12,5 14.3
Kontigensi untuk Konstruksi 1.0 0,6 0.4
Eskalasi Harga 2.1 1,1 1.0
PPN 2.9 1,4 1.5
Total 32.8 15,6 17.2
16

17. LINGKUP PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN
• Pembersihan sistem dranase
• Pembersihan dan perbaikan minor struktur dan kelengakapan jalan
• Kontrol dan pemeliharaan vegetasi
• Pemeliharaan bahu jalan
• Pemeliharaan, sealing dan penambalan perkerasan jalan
LINGKUP PEKERJAAN BACKLOG.
Pekerjaan yang harus segera dilaksanakan karena dalam masa lalu telah terjadi pelaksanaan
pemeliharaan yang tidak memadai. Lingkup pekerjaan meliputi:
• Pemotongan rumput, alang-alang atau vegetasi
• Pembersihan, penggalain dan konstruksi drainase normal dan dengan perkerasan
• Bahu Jalan-pembersihan, pemotongan dan urugan kembali
• Perkerasan-penutupan retak-retak, kerusakkan tepi perkerasan, penambalan lubang perkerasan,
penggalian dan penambalan kembali
• Gorong-gorong, culvert-pembersihan, perbaikan, pemenuhan jumlah culvert, aprons, headwalls dan
pembangunan baru.
• Jembatan-perbaikan dan pemasangan pagar pengaman
LINGKUP PEKERJAAN MINOR.
Meliputi pekerjaan rehabilitasi untuk jalan eksisting kondisi tidak mantap atau pembangunan infrastruktur
yang diperlukan agar fungsi jalan lebih optimal dan efisien. Lingkup pekerjaan meliputi:
• Konstruksi drainase normal dan dengan perkerasan
• Gorong-gorong, culvert-pembangunan baru.
LINKUP PEKERJAAN PEMELIHARAAN BERKALA
• Pelapisan ulang perkerasan aspal sd ketebalan 10 cm
• Rekonstruksi perkerasan aspal
• Perbaikan bahu jalan.
LINGKUP PEKERJAAN REHABILITASI
Meliputi pekerjaan rekonstruksi dari subgrade,subbase, base dan perkerasan aspal
17

18. Verifikasi Hasil dan Pencairan Hibah
• Kriteria Pemenuhan Hasil
₋ Memenuhi Verifkasi Program
₋ Memenuhi Verifikasi Pekerjaan Konstruksi yang meliputi:
 Memenuhi Undang-undang dan Peraturan Pengadaan Nasional
 Memenuhi spesifikasi teknis
 Memenuhi upaya perlindungan terhadap lingkungan dan sosial/masyarakat
₋ Memenuhi Verifikasi Kinerja Institusi
• Referensi Unit Cost/prices-dihitung berdasarkan harga akhir 2012
dgn BOQ setiap ruas jalan
• Tim Teknis Dirjen BM, Kemen PU melakukan Verifikasi Teknis yang
didukung oleh Konsultan Verifikasi
• Pencairan:
 Pencairan Pembayaran Program Disbursement (30% dari
Program Per Tahun)
 Pencairan Pelaksanaan Kegiatan
 Pencairan Insentif untuk Kinerja Institusi
18

19. Memenuhi Verifikasi Program
• Usulan kegiatan dimasukkan kedalam anggaran provinsi
atau memiliki dokumen Analisis Biaya (RAB); tanggal
persetujuan untuk keseluruhan dokumen anggaran
tercatat;
• Anggaran pemeliharaan tertera di website, termasuk
lokasi-lokasi untuk pekerjaan;
• Dokumen pengadaan Konsultan Pengawas untuk
penetuan upah disesuaikan dengan standar/rate
INKINDO, termasuk komponen upah minimum
personelnya.
19

20. Memenuhi Verifikasi Pekerjaan Konstruksi
1. Memenuhi Undang-undang dan Peraturan
Pengadaan Nasional
• Penyerahan Pakta Integritas
• Ketersediaan Berita Acara Pre-Bid Meeting
• Ketersediaan Laporan Evaluasi Penawaran
• Pengumuman resmi nama pemenang
• Setiap keberatan terselesaikan
20

21. 2. Memenuhi Spesifikasi Teknis
• Kualitas Perencanaan Pemeliharaan Rutin
• Penilaian secara visual
• Penilaian terhadap pekerjaan pemeliharaan rutin
• Tebal Perkerasan Jalan, panjang dan lebar harus
konsisten dengan kontrak
• Kualitas kondisi permukaan dan adanya kerusakan/cacat
pada saat dilakukan penilaian secara visual
• Kualitas dan kuantitas dari aspal dan lapisan agregat
dasar/lapisan sub-dasar; tanah; bahu jalan
• Perbaikan jembatan harus konsisten sesuai kontrak
21

22. 3. Memenuhi Upaya Perlindungan terhadap
Lingkungan dan Sosial
• Kerangka Penerimaan terhadap Perlindungan
Lingkungan dan Sosial
• Prosedur Pemenuhan Pemantuan Lingkungan
• Pelaksanaan ketentuan untuk penyandang cacat di
dalam disain, jika diterapkan
22

23. REFERENCE UNIT COST
Referensi Unit Cost/prices-dihitung berdasarkan harga akhir 2012 dgn
BOQ setiap ruas jalan&HARUS DIUPDATE SETIAP TAHUN.
Reference unit costs (Rp/km/tahun) untuk Pemeliharaan Rutin
Kategori Pemeliharaan Kontrak Swakelola
Rutin 26.166.000 20.471.000
Reference unit costs (Rp/km)untuk pekerjaan minor dan backlog dengan Kontrak
Kondisi Jalan dengan nilai % kerusakan
2 3 4 5
1
(5-15% (15-30% (30-50% (>50%
(<5% kerusakan)
kerusakan) kerusakan) kerusakan) kerusakan)
4.400.000 20.800.000 51.800.000 99.100.000 163.922.700
Reference unit costs (Rp/km) untuk pekerjaan minor dan backlog dengan Swakelola
Kondisi Jalan dengan nilai % kerusakan
2 3 4 5
1
(5-15% (15-30% (30-50% (>50%
(<5% kerusakan)
kerusakan) kerusakan) kerusakan) kerusakan)
3.800.000 18.000.000 44.900.000 85.800.000 141.900.000
23

24. Tabel 4: Reference unit costs untuk Pemeliharaan Berkala dengan Kontrak
Ringan Sedang Berat
Typical penanganan perkerasan aspal 50 mm O/L 75 mm O/L 100 mm O/L
Luas perkerasan aspal Rp/m² 127.000 192.000 256.000
Tabel 5: Reference unit costs (Rp/km) untuk Rekonstruksi
Lebar perkerasan Lebar perkerasan 6m
Desain Repetisi Beban (ESAL)
4.5m& bahu jalan 2 x 1.5m & bahu jalan 2 x 2m
Tipe 1 (sd 0.5 juta equivalent standard axles/ESAL) 3.413.000.000 4.231.000.000
Tipe 2 ( sd1 juta ESAL ) 3.776.000.000 4.680.000.000
Tipe 3 ( sd 2 juta ESAL) 4.106.000.000 5.018.000.000
Tipe 4 (sd 2.5 juta ESAL ) 4.671.000.000 5.575.000.000
Tipe 5 ( sd 5 juta ESAL) 5.425.000.000 6.329.000.000
Tipe 6 ( up to 20 juta ESAL ) 5.753.000.000 6.745.000.000
24

25. 25

26. Evaluasi Ekonomis PRIM
1. EIRR PRIM Tahap 1 Tahun 2013-Juni 2015 untuk semua
Pemeliharaan Rutin, Berkala dan Rehabilitasi 85%
2. NPV= A$ 21,25 juta
3. Net Road Agency Cost Saving=A$ 31,03 juta
Cross cutting issues/isu lintas sektor:
1. Aspek Lingkungan, Sosial dan Pemukiman Kembali
 Ketentuan ESS
 Framework untuk LARAP.
 Spesifikasi ESS-SOP; UKL/UPL; AMDAL; LARAP:EMMP; IVP;
 Permen LH no 12/2010 dan 05/2012.
2. Rencana Tindak Anti Korupsi-12 langkah PACS
-Penguji Independen; Keterbukaan Informasi; Monitoring dan
pengawasan; mitigasi atas resiko kolusi dan penipuan;
penanganan keluhan; sanksi dan tindak lanjut
3. Kemiskinan-akses ke pelayanan umum dan pasar; kesempatan
kerja; pengurangan resiko kenaikan biaya ekonomi
4. Gender-peranan di kontraktor, konsultan, penilik jalan,FLLAJ
5. Disabilitas-jln akses; fasilitas yg memadai dan rambu2.
26

27. Issues dari hasil Pembahasan PDD dengan
Ditjen PK dan Ditjen BM
1. Program/Initial Disbursement
2. RUC
3. Interim Payment
4. Partial Handover
5. Various Audits vs TT Verification
6. Institusional Insentive
27

28. Manajemen Resiko
• Ketepatan waktu dalam pengesehan besaran anggaran tiap tahun,
dimana provinsi harus melakukan pembiayaan sendiri terlebih dahulu
untuk pekerjaan pemeliharaan-Perda APBD 2013
• Pemilihan Kepala Daerah/Gubernur Mei 2013-Perda Percep Tahap 2
• Lemahnya kemampuan dari bagian pelaksana di provinsi dan
koordinasi yang belum efektif-PIUC di PIU
• Kelebihan staf untuk ‘Swakelola’
• Kemampuan kontraktor lokal dan konsultan-tender/seleksi terbuka
• Hasil Verifikasi-PMC di TT
• Korupsi-Tata kelola Pemerintah yg baik
• Overloading-pnk desain perkerasan dan kualitas
• Resiko lain:
₋ Jumlah Provinsi Percontohan
₋ Nilai Hibah
₋ Ketidakpastian berkaitan dengan perpanjanganPRIM dan pembiayaan untuk IndII
dan AIIG setelah 30 Juni 2015
₋ Ketersediaan dari sumber pendanaan tambahan untuk peningkatan program
₋ Penunjukan dan pembiayaan untuk disain dan konsultan pengawas
28

29. Rencana Pelaksanaan PRIM sampai Juni 2015
Implementation Schedule for Provincial Road Improvement & Maintenance (PRIM)
2012 2013 2014 2015
Jan - Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June July August Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June July August Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June July Aug Sept Oct Nov Dec
DFA
PMM NPPH
SPPH
1st Output MoF 1st MoF 2nd 3rd Output MoF 3rd 4th Output MoF 4th 5th Output MoF 5th
2nd Output Verification
Grant
Verification Payment Payment Verification Payment Verification Payment Verification Payment
Subsidiary
Grant Preparation incl. LG APBN +
Agreement
Proposal DIPA
(AusAID &
(IndII, Bappenas, MoF, DGH & LG) (MoF)
MoF)
RKUD RKUD RKUD RKUD RKUD
(LG) (LG) (LG) (LG) (LG)
Plan APBD 2013
(LG)
Perda for Road Maintenance
Program 2013 - 2018
(incl. PRIM)
Establish Tech. Team in DGH Procure PMC DGH Technical Team Support/PMC/Verification Partial Team
ADD/TOR
& Procure Interim Support Consultant Intermittent
Establish PIU in Province DPU Program Implementation Unit (PIU)
PRIM Swakelola (Force Account) Routine Maintenance
Concept Note
Technical Assistance (TA) & LG Activities
Procure
Contractor PRIM Construction Defects Liability
Procure Supervision
Consultant
PRIM Supervision Consultant Partial Team
Road Traffic & Transport Forum (RTTF)
Procure PIUC Detailed Design PIU Consultant/DED Partial Team
Procure Monitoring & Evaluation
Verification/Technical and Financial Assessments by PMC
Training
Needs Study
Develop. Training Program Training & Institutional Strenghtening by PIUC
29

30. Pemeliharaan Rutin swakelola+dikontrakkan 2013-Juni 2015
30

31. Pemeliharaan Rutin swakelola 2013-Juni 2015 (Base Cost)
31

32. Back log dan Pekerjaan Minor dikontrakkan 2013-Juni 2015
32

33. Back log dan Pekerjaan Minor dikontrakkan 2013-Juni 2015 (Base Cost)
33

34. Pemeliharaan Berkala dan Rehabilitasi dikontrakkan 2013-Juni 2015
34

35. 7 Paket Kontrak untuk Program 2013-Juni 2015 (Based Cost)
35

36. Alokasi Anggaran & Pencairan Hibah
• Nilai Program
• 2013- Juni 2015 (committed)
• Kontribusi Hibah
• 40% kontribusi dari total program
• 60% nilai APBD
• Cash flow
• Ketentuan Anggaran (APBD) – Pembiayaan Sendiri 100%
sampai dengan proses verifikasi dan pencairan disetujui
• Pencairan
o Pembayaran Disbursement Program/Uang Muka untuk nilai
program kegiatan tahunan – sebesar 30%
o Persetujuan Kegiatan sampai Verifikasi
36

37. Identifikasi Jaringan Terkait PRIM di NTB
37

38. Rekomendasi Pemeliharaan 2013 – 2015
38

39. Tahap yang dicapai saat ini:
• Pembentukan PIU NTB November 2012
• Surat Bappenas ke Ditjen BM ttg Pembentukan Tim
Teknis Oktober 2012
• Surat Bappenas ke Ditjen BM ttg Penunjukkan Executing
Agency PRIM November 2012
• Pembentukan TT di Dirjen BM Februari 2013
• Naskah Akademik dan Rancangan PERDA NTB sudah
dimulai dilaksanakan November 2012
39

40. Tahap Selanjutnya
• Pembentukan TT di Dirjen BM Februari 2013
• Program Management Manual/PMM Maret 2013
• PercepatanPERDA 2/PRIM: Nov 2012-April 2013
• Pengadaan Konsultan ‘PMC, PIUC, M&E’: Januari-April 2013
• Persiapan Pelaksaan Proyek: April-Juli 2013 2013
• Mulai Peningkatan Swakelola: Mei 2013
• Pengadaan 7 Paket AUD 15,8 juta Mei-Juli 2013
• Finalisasi DFA (direct funding agreement), Surat Penetapan
Penerusan Hibah /SPPH: Maret-April 2013
• Perjanjian Penerusan Hibah/PPH: April 2013
• Kontrak 7 Paket Agustus 2013
• Verifikasi Program untuk Disbursement Pertama Juli-Agustus 2013
• Disbursement Pertama Oktober 2013
40

41. PRIM Schedules Jan-June 2013
month January February March April May
week 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PDD + PMM + Draft
Perda (incl. Academic PDD PMM Workshop DG Treasury
Paper) + circulate Workshop Retreat 13- PMM (MoF)Decree/
document to 26 February 14 March Socialisation Perdirjen
stakeholder 2013 (NTB) - 17
April 2013
Issuance of
Perda NTB
DFA
PMM Detailed Discussion by
Topic/Chapter with DGH+MOF
SPPH
Approval and PPH
Socialization of Perda NTB issuance of
27 Jan-2 Feb Provincial Government PMM by DGH Starting to swakelola
19-23 Feb Road End User
5-7 March DPRD NTB
PDD Program Design Document
DFA Direct Funding Agreement
PMM Program Management Manual
SPPH Surat Persetujuan Penerusan Hibah
PPH Perjanjian Penerusan Hibah
41

42. Total Komponen 1 PRIM 2013-2015&
Rencana Disbursement yg diusulkan Prov NTB
Juni-December Januari- Desember
No Uraian Kegiatan Total Januari-Juni 2015
2013 2014
1 Kontrak 2013-2015 Rp 158.009.000.000 25.582.000.000 82.771.000.000 49.656.000.000
A$ 15.800.900 2.558.200 8.277.100 4.965.600
Kontrak untuk
2 Backlog dan Rp 57.823.000.000 - 57.823.000.000 -
Pekerjaan Minor
A$ 5.782.300 - 5.782.300 -
3 Swakelola Rp 43.922.000.000 3.987.000.000 32.219.000.000 7.716.000.000
A$ 4.392.200 398.700 3.221.900 771.600
Rp 259.754.000.000 29.569.000.000 172.813.000.000 57.372.000.000
TOTAL
A$ 25.975.400 2.956.900 17.281.300 5.737.200
42