Dokumen tersebut merupakan rencana strategis Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 2015-2019. Tujuannya adalah meningkatkan penyelenggaraan jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Sasaran strategisnya adalah meningkatkan konektivitas jaringan jalan yang handal, berkeselamatan, dan berwawasan lingkungan.

1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
D I R E K T O R AT B I N A P R O G R A M
RANCANGAN
TEKNOKRATIK
RENCANA STRATEGIS
2015-2019
DITJEN BINA MARGA

2. ARAHAN DAN SASARAN
KONSEP RPJMN 2015-2019
1. Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda.
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendukung Sistem Logistik Nasional.
3. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan
transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.
4. Membangun kaitan sistem dan jaringan transportasi dengan investasi untuk
mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Sistem Logistik Nasional,
Komplek Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.
• Meningkatkan jalan
Nasional
• Meningkatnya
Jalan Sub Nasional
Outcome KPI Input KPI
IndikatorJalan Isu
Strategis
Sasaran Konsep RPJMN 2015-2019
Kondisi mantap
• Jalan Nasional
(%)
• Jalan Propinsi
(%)
• Jalan Kabupaten
/Kota (%)
Waktu rata-rata
(no./100 km)
• Ketimpangan
Jalan Nasional
dan Daerah
• Kapasitas Jalan
Arah Kebijakan

3. VISI DAN MISI DITJEN. BINA MARGA
R E N S T R A 2 0 1 0 - 2 0 1 4
Visi:
Misi:
• Terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu dan
berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial
• Mewujudkan jaringan Jalan Nasional yang berkelanjutan
dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang
memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional,
wilayah dan kawasan strategis nasional
• Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan
antar-perkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki
intensitas pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan
dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional
• Memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah
meningkat dalam menyelenggarakan jalan daerah yang
berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan
keselamatan yang memadai

4. EVALUASI
R E N S T R A 2 0 1 0 - 2 0 1 4
87%
87.72%
90.82%
92.95%
94%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
2010 2011 2012 2013 2014
JALAN MANTAP (%)
2,808
3,292
4,676
4.134
4,641
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2010 2011 2012 2013 2014
PENINGKATAN KAPASITAS (Km)
83.3
84.6
87.7
90.7
91.5
80.0
82.0
84.0
86.0
88.0
90.0
92.0
2010 2011 2012 2013 2014
UTILISASI JALAN NASIONAL
(Milyar Kend.Km)
OUTCOME
O
U
T
P
U
T

5. ISU STRATEGIS SEKTOR JALAN
R A N C A N G A N R E N S T R A 2 0 1 5 - 2 0 1 9
•Jaringan Jalan sesuai RTRWN dan dukungan pengembangan kawasan (40 KSN prioritas)
•Menurunkan waktu tempuh pada koridor utama Nasional 2,6 jam/100 km menjadi 2,2
jam/100 km mendukung Sistem logistik nasional
•Mendukung jalur utama angkutan barang
Mendukung Pertumbuhan
Ekonomi
• Menerapkan skema berbasis kinerja
• Meningkatkan standar kualitas dan kinerja jalan
Meningkatkan Kualitas
Infrastruktur jalan
• Jalan yang handal (Reliable)
• Jaringan Jalan mendukung Domestic Connectivity, transportasi antar moda dan antar pulau
(Sistranas dan Sislognas)
Meningkatkan efisiensi
pelayanan infrastruktur jalan
• Mendukung layanan jalan nasional perkotaan untuk transportasi massal
• Peningkatan kapasitas jalan perkotaan (Jalan Tol dalam kota, FO/UP dan jalan By Pass)
Menangani Kemacetan
Perkotaan
• Untuk jalan sub nasional menerapkan sistem hibah berbasis kinerja / bersyarat
• Jaringan Jalan mendukung Direktif Presiden
Mengurangi kesenjangan antar
daerah (Jalan sub nasional
dengan jalan nasional)
• Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi APBN
• Partisipasi sektor swasta untuk mendukung skema KPS
Alternatif Pembiayaan
• Meningkatkan standar keamanan jalan
• Mengurangi Black spot
• Jalan yang berwawasan lingkungan
Jalan Berkeselamatan dan
Berwawasan Lingkungan

6. KONSEP STRUKTUR OUTPUT RENCANA STRATEGIS
DITJEN. BINA MARGA 2015-2019
Peningkatan
Penyelenggaraan Jalan
untuk Mendukung
Pertumbuhan
Ekonomi, Peningkatan
Kesejahteraan dan
Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
Meningkatnya
Konektivitas Jaringan yang
Handal, Berkeselamatan
dan Berwawasan
Lingkungan
Menurunnya Waktu Tempuh
Pada Lintas Utama/Antar
Pusat Kegiatan (Jam/100KM)
Panjang Peningkatan Kapasitas
Jalan Nasional (Peningkatan
Struktur / Pelebaran)
Panjang Pembangunan Jalan Baru
/ Jalan Bebas Hambatan / Jalan
Strategis
Meningkatnya Kemantapan
Jalan Nasional (%)
Panjang Pemeliharan
Berkala/Rehabilitasi Jalan dan
Jembatan
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan
dan Jembatan
Meningkatnya Layanan
Jalan Perkotaan
Metropolitan dan Kota
Besar
Menurunkan Waktu Tempuh
pada Jalan Perkotaan
Metropolitan dan Kota Besar
(jam/100km)
Panjang Pembangunan
FO/UP/Jalan Baru /Jalan tol dalam
kota
Meningkatnya
Kemantapan Jalan
Daerah
Meningkatnya kemantapan
Jalan Daerah
Jumlah Provinsi yang
Mendapatkan Skema TP / PRIM
Meningkatnya Fasilitasi
Penyelenggaraan Jalan
Daerah
Dokumen Dukungan
Penyelenggaraan Jalan Daerah
Tujuan Sasaran Outcome Output

7. Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan, Daya Saing
dan Pertumbuhan Ekonomi
Proses Administrasi
Pelelangan yang
Transparan dan
Berkinerja Tinggi
Pengelolaan Anggaran
secara Efektif dan
Tepat Sasaran
Proses Internal
Ekspektasi Publik
Peta Renstra
Bina Marga
Peningkatan
Kemantapan Jalan
Peningkatan
Kapasitas Jalan
Anggaran dan Tata Kelola
Pembangunan dan
Pemeliharaan
Expressway
Pembangunan dan
Pemeliharaan
Jalan Nasional
Pembangunan dan
Pemeliharaan
Jembatan
Pembangunan dan
Pemeliharaan
Jalan Perkotaan
Pembangunan dan
Pemeliharaan
Jalan Sub Nasional
Penerapan Tata Kelola
(good governance)
secara Optimal
Pengadaan Tanah
yang Cepat dan
Tuntas
7

8. Mendorong Pertumbuhan
Ekonomi yang Berkelanjutan
Mendorong Pemerataan
Ekonomi yang Berkeadlian
Mendukung Keamanan dan
Pertahanan Nasional
8

9. Meningkatkan
Keamanan dan
Kelayakan Jalan
Mendukung
Lingkungan
(green and
sustainable road )
Teknologi yang
Andal dan Efisien
(reliable and
efficient road
technology)
9

10. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
R A N C A N G A N R E N S T R A 2 0 1 5 - 2 0 1 9
Tujuan:
Peningkatan penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan daya
saing melalui pertumbuhan ekonomi, industri pariwisata, dan
mobilitas antar moda yang mendukung logistik.
Sasaran
Strategis :
Meningkatnya Konektivitas Jaringan yang Handal,
Berkeselamatan dan Berwawasan Lingkungan
Meningkatnya Layanan Jalan Perkotaan Metropolitan
dan Kota Besar
Meningkatnya Kemantapan Jalan Daerah

11. Tujuan
Sasaran
Strategis
Indikator
Outcome
Indikator
Output
Sub Output
Peningkatan
Penyelenggar
aan Jalan
untuk
Mendukung
Pertumbuha
n Ekonomi,
Peningkatan
Kesejahteraa
n dan
Peningkatan
Kualitas
Lingkungan
Hidup
Meningkatnya
Konektivitas
Jaringan yang
Handal,
Berkeselamat
an dan
Berwawasan
Lingkungan
Menurunnya
Waktu Tempuh
Pada Lintas
Utama/Antar
Pusat Kegiatan
(Jam/100KM)
Peningkatan
Kapasitas Jalan
(KM)
Panjang jalan & jembatan nasional
baru yang dibangun (KM / M)
Panjang jalan bebas hambatan baru
yang dibangun (KM)
Panjang jembatan bentang panjang
baru yang dibangun (M)
Panjang peningkatan
Struktur/Pelebaran jalan Nasional
(substandar menuju kelas kecil)(KM)
Peningkatan
Kemantapan
Jalan Nasional
(%)
Panjang jalan & jembatan nasional
yang mendapatkan pemeliharaan
berkala (KM / M)
Panjang jalan & jembatan nasional
yang mendapatkan pemeliharaan
rutin (KM / M)
STRUKTUR OUTPUT DJBM 2015-2019
R A N C A N G A N R E N S T R A 2 0 1 5 - 2 0 1 9

12. Tujuan
Sasaran
Strategis
Indikator
Outcome
Indikator
Output
Sub Output
Peningkatan
Penyelenggar
aan Jalan
untuk
Mendukung
Pertumbuha
n Ekonomi,
Peningkatan
Kesejahteraa
n dan
Peningkatan
Kualitas
Lingkungan
Hidup
Meningkatnya
Layanan Jalan
Perkotaan
Metropolitan
dan Kota Besar
Menurunkan
Waktu Tempuh
pada Jalan
Perkotaan
Metropolitan dan
Kota Besar
(jam/100km)
Peningkatan
Kapasitas Jalan
Perkotaan (KM)
Panjang Pembangunan FO/UP
dalam Perkotaan (M)
Panjang Pembangunan Jalan
Baru (Ring-Radial) dalam
Perkotaan (KM)
Panjang Pembangunan Jalan
Bebas Hambatan dalam
Perkotaan (KM)
Peningkatan
Kemantapan
Jalan Perkotaan
(%)
Pemeliharaan Rutin jalan &
jembatan Perkotaan (KM / M)
Pemeliharaan Berkala jalan &
jembatan Perkotaan (KM / M)
Meningkatnya
Kemantapan
Jalan Daerah
Meningkatnya
Kemantapan Jalan
Sub Nasional yang
mendukung KPI
(%)
Panjang
Pemeliharaan
Berkala dan
Peningkatan
Struktur Jalan
Sub Nasional
yang
mendukung KPI
(KM)
Panjang Pemeliharaan Berkala
Jalan Sub Nasional yang
mendukung KPI (KM)
Panjang Peningkatan Struktur
Jalan Sub Nasional yang
mendukung KPI (KM)
Lanjutan
STRUKTUR OUTPUT DJBM 2015-2019
R A N C A N G A N R E N S T R A 2 0 1 5 - 2 0 1 9

13. PROGRAM PENANGANAN JALAN
R A N C A N G A N R E N S T R A 2 0 1 5 - 2 0 1 9
 Peningkatan konektivitas melalui peningkatan kemantapan dan kapasitas jalan
nasional
 Preservasi:
• Rutin Jalan 168.288 KM
• Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.429,50 M
• Berkala Jalan 14.813 KM
• Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan 10.835,64 M
 Peningkatan Kapasitas:
• Rekonstruksi/Peningk. Struktur 1.418 KM
• Pelebaran 11.487 KM
• Penggantian Jembatan 346,24 M
 Pembangunan Baru:
• Jalan Baru 1.094 KM
• Ringroad 172 KM
• Flyover 10.205 M
• Jalan Bebas Hambatan 1.292 KM
 Dukungan terhadap jalan sub-nasional terutama yang mendukung KPI
sepanjang 2.554 KM
PENINGKATAN KONEKTIVITAS
MENDUKUNG
PERTUMBUHAN EKONOMI
(46 KPI)
DUKUNGAN KAWASAN
STRATEGIS
PARIWISATA NASIONAL
(29 KSPN)
DUKUNGAN TRANSPORTASI
ANTAR MODA
(79 PELABUHAN)
PROGRAM PENANGANAN JALAN
2015 - 2019

14. TEMATIK
R A N C A N G A N R E N S T R A 2 0 1 5 - 2 0 1 9
 Peningkatan konektivitas melalui
peningkatan kemantapan dan kapasitas
jalan nasional
 Preservasi:
- Rutin 168.288 KM
- Berkala 14.813 KM
 Peningkatan Kapasitas:
- Rekonstruksi/Peningk. Struktur 1.418 KM
- Pelebaran 11.487 KM
 Pembangunan Baru:
- Jalan Baru 1.094 KM (belum ditetapkan
prioritas)
- Ringroad 172 KM
- Flyover 10.205 M
- Jalan Bebas Hambatan 1.292 KM
 Dukungan terhadap jalan sub-nasional
terutama yang mendukung KPI sepanjang
2.554 KM
PENINGKATAN KONEKTIVITAS
MENDUKUNG
PERTUMBUHAN EKONOMI
DUKUNGAN KAWASAN
STRATEGIS
PARIWISATA NASIONAL
 Dukungan Akses ke Kawasan Pariwisata
difokuskan pada KSPN yang masuk dalam
KSN
 Pemeliharaan Rutin Jalan 1.351 KM
 Pemeliharaan Rutin Jembatan 18.193 M
 Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan
46 KM
 Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi
Jembatan 62 M
 Rekonstruksi/Pening. Struktur Jalan 63
KM
 Pelebaran Jalan 29 KM
 Pembangunan/Pelebaran Jln di Kaw.
Srategis, Perbatasan, Wil. Terluar &
Terdepan 13 KM
DUKUNGAN TRANSPORTASI
ANTAR MODA
(PELABUHAN)
 Dukungan Akses ke Pelabuhan dengan
skala utama dan pengumpul
 Pemeliharaan Rutin Jalan 769,07 KM
 Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.429,50
M
 Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan
21,53 KM
 Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi
Jembatan 10.835,64 M
 Penggantian Jembatan 346,24 M
 Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan
287,22 KM
 Pelebaran Jalan 91,00 KM
 Pembangunan Jalan Baru 12,63 Km
 Pembangunan Jembatan Baru 485,92 M
 Pembangunan/Pelebaran Jln di Kaw.
Srategis, Perbatasan, Wil. Terluar &
Terdepan 13 KM

15. • Penyiapan dan penyempurnaan peraturan untuk penyelenggaraan
jalan berorientasi pada peningkatan konektivitas.
Peraturan
• Penyesuaian organisasi dan kelembagaan, termasuk sumber daya
manusia dalam mengantisipasi program percepatan pengembangan
jaringan jalan
Kelembagaan
• Pengembangan kapasitas jaringan jalan untuk mendukung
peningkatan konektivitas, aksesibilitas, kinerja logistik, dan integrasi
sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah
Perencanaan
• Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program
pembangunan dan preservasi jalan, untuk meningkatkan nilai untuk
uang (value for money) dan percepatan pengadaan tanah
Operasional
• Peningkatan ketersediaan sumber dana, termasuk penyiapan
mekanisme pembiayaan yang dapat menjaring investasi swasta dan
peran serta masyarakat.
Pendanaan
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN JALAN
R A N C A N G A N R E N S T R A 2 0 1 5 - 2 0 1 9

16. Pertumbuhan
Ekonomi
Pemerataan
Pembangunan
Ketahanan
Nasional
Jalan Nasional
Pantura,
MP3EI, KPI
Lintas Selatan Jawa,
Lintas Barat
Sulawesi
Pengembangan
Baru
Perbatasan,
Terdepan,
Terluar
Jalan Bebas
Hambatan
Trans Jawa
Trans Sumatera
HGH Sulawesi
HGH Kalimantan
Jembatan Bentang
Panjang
Jembatan Selat
Sunda, Musi III,
Batam Bintan, P
Balang, Loa Kulu,
Kapuas III
Holtekamp
Jalan Perkotaan
Metropolitan,
Kota Besar
Kota Sedang
Jalan Sub Nasional
Peningkatan
Struktur 30%
Peningkatan
Struktur 70%
Berwawasan
LIngkungan
Teknologi Tepat
Guna Efisien
Berkeselamatan
Handal
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN 2015-2019
R A N C A N G A N R E N S T R A 2 0 1 5 - 2 0 1 9

17. PROGRAM/KEGIATAN 2015-2019
JALAN BEBAS HAMBATAN
No Pulau
Panjang
(KM)
Panjang
Terbangun
s.d 2014 (KM)
Tahun Total
Panjang
2015-2019
(KM)
2015 2016 2017 2018 2019
1 Sumatera 384,00 - 25,32 16,88 24,00 106.00 164,00 294,00
2 Jawa 1.450,97 188,80 115,31 155,74 155,00 157,62 62,32 645,98
- Trans 479,79 161,90
90,49
70,53 30,27 83,42 45,68 320,39
- Non-Trans 485,59 26,90
24,82
85,20 124,73 74,20 16,64 325,59
3 Kalimantan 84,00 - - 40,00 48,00 84,00
4 Sulawesi 39,00 - 20,00 19,00 - - - 39,00
Total 2923,35 377,6 231311,47 310 315,2 124,6 1291,96
 HGH Sumatera Fase 1 beroperasi pada tahun 2019, sedangkan fase lainnya pada tahap
persiapan penyusunan dokumen FS/Basic Design/ROW Plan, AMDAL, LARAP, DED dan
pengadaan tanah
 Trans Jawa dan Non-Trans Jawa beroperasi pada tahun 2019
 Persiapan pembangunan jalan bebas hambatan di Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Bali
berupa penyusunan studi jaringan jalan dan dokumen kesiapan lainnya.

18. KEGIATAN YANG MEMERLUKAN SINKRONISASI
1. Kementerian Perhubungan
Koordinasi penindakan terhadap kendaraan yang memiliki beban lebih terutama
pada jalur utama logistik (PANTURA Jawa dan Jalintim Sumatera)
2. Kementerian Kehutanan
Koordinasi mengenai izin pinjam pakai pada kawasan hutan yang dilewati oleh
ruas ruas jalan (Taman Nasional Lorentz - Papua dan Heart of Borneo -
Kalimantan)
3. Pemerintah Daerah
Koordinasi penataan guna lahan dan pengendalian RUMIJA melalui peraturan
daerah untuk menjaga kinerja jalan
4. Ditjen Sumber Daya Air
Dukungan Ditjen. SDA untuk penanganan sungai dan pantai pada ruas jalan
nasional. Antara lain, penanganan jalan Pantura Jawa, abrasi pantai di Bengkulu
dan Lampung, dan pengamanan sungai di Kalsel dan Kaltim
5. Ditjen Cipta Karya
Koordinasi penanganan utilitas ke-Cipta Karya-an yang menempati Right Of Way
(ROW) jalan nasional dan integrasi sistem drainase jalan dengan sistem drainase
kawasan (antara lain Pelebaran Jl. Ahmad Yani Kotamobagu)

19. No activities 2015 2016 2017 2018 2019
1 Pre Design (40%
total length)
700 700 700 700 700
2 Detail design - 700 700 700 700
3 Land Acquisition - - 700 700 700
4 Construction - - 200 200 300
Tahapan Persiapan 2015-2019
Khusus untuk Road Renewal dan expressway

21. No UU Jalan No. 38/2004 UU No.22/2009
UU Perencanaan
pembgnn
UU lain terkait
1 PP No. 34/2006 tentang
jalan
PP No. 32/2011 tentang
MRLL
UU No. 25/2004 tentang
sistem perencnaan
pembangunaan
UU No. 17/2004 tentang
keuangan
2 PP No. 15/2005 tentang
jalan tol
PP No.37/2011 tntang
Forum transportasi
UU No.17/2007 tentang
pembangunan jangka
panjang nasional
UU No. 1 ttg
perbendaharaan negara
PP NO. 79/2013 tntang
sistem jaringaan lalulintas
3 PERMEN 14 jalan
PERMEN 17 jln tol
PERMEN PERMEN PERMEN
UU JALAN DAN UNDANG-UNDANG TERKAIT

22. KEGIATAN YANG MEMERLUKAN SINKRONISASI
1. Kementerian Perhubungan
Koordinasi penindakan terhadap kendaraan yang memiliki beban lebih terutama
pada jalur utama logistik (PANTURA Jawa dan Jalintim Sumatera)
2. Kementerian Kehutanan
Koordinasi mengenai izin pinjam pakai pada kawasan hutan yang dilewati oleh
ruas ruas jalan (Taman Nasional Lorentz - Papua dan Heart of Borneo -
Kalimantan)
3. Pemerintah Daerah
Koordinasi penataan guna lahan dan pengendalian RUMIJA melalui peraturan
daerah untuk menjaga kinerja jalan
4. Ditjen Sumber Daya Air
Dukungan Ditjen. SDA untuk penanganan sungai dan pantai pada ruas jalan
nasional. Antara lain, penanganan jalan Pantura Jawa, abrasi pantai di Bengkulu
dan Lampung, dan pengamanan sungai di Kalsel dan Kaltim
5. Ditjen Cipta Karya
Koordinasi penanganan utilitas ke-Cipta Karya-an yang menempati Right Of Way
(ROW) jalan nasional dan integrasi sistem drainase jalan dengan sistem drainase
kawasan (antara lain Pelebaran Jl. Ahmad Yani Kotamobagu)

23. 2x7.0
AADT (Kend/Hr)
Lebar Perk (Meter)
Lebar Bahu (Meter)
3000 8000 10,000 >20,000
4.5
6.0
7.0
1.0 1.5 2.0 2.0
Lebar Perk/Bahu (Dlm meter)
1000
Lebar
AADT
>3,000 >8,000 >20,000
6m v
7m v
2x7m v
BATASAN PELABARAN JALAN BERDASARKAN AADT
R A N C A N G A N R E N S T R A 2 0 1 5 - 2 0 1 9

25. KONDISI JALAN PROVINSI SESUAI DATA DAK 2013
No Daerah
Total Panjang
Jalan
Kemantapan
Kebutuhan Penanganan
Jalan Kondisi Mantap
(km) (km) % (km)
1 Provinsi Aceh 1,702 539 32 Rekonstruksi 1,162
2 Provinsi Sumatera Utara 3,049 2,224 73
3 Provinsi Sumatera Barat 1,154 934 81
4 Provinsi Riau 3,033 1,867 62 Rekonstruksi 1,166
5 Provinsi Kepulauan Riau 679 571 84
6 Provinsi Jambi 1,505 1,096 73
7 Provinsi Sumatera Selatan 1,620 1,410 87
8 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 899 605 67 Rekonstruksi 294
9 Provinsi Bengkulu 1,563 920 59 Rekonstruksi 643
10 Provinsi Lampung 1,703 1,234 72
11 Provinsi DKI Jakarta
12 Provinsi Jawa Barat 2,191 2,082 95
13 Provinsi Banten 853 691 81
14 Provinsi Jawa Tengah 2,566 1,910 74
15 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 690 579 84
16 Provinsi Jawa Timur 1,761 1,510 86
17 Provinsi Kalimantan Barat 1,562 1,185 76
18 Provinsi Kalimantan Tengah 1,100 887 81
19 Provinsi Kalimantan Selatan 852 364 43 Rekonstruksi 488
20 Provinsi Kalimantan Timur 1,640 1,329 81
21 Provinsi Kalimantan Utara
21 Provinsi Sulawesi Utara 940 676 72
22 Provinsi Gorontalo 404 282 70
23 Provinsi Sulawesi Tengah 1,619 891 55 Rekonstruksi 728
24 Provinsi Sulawesi Selatan 1,148 970 85
25 Provinsi Sulawesi Barat 722 297 41 Rekonstruksi 426
26 Provinsi Sulawesi Tenggara 1,151 288 25 Rekonstruksi 863
27 Provinsi Bali 861 767 89
28 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1,772 1,170 66 Rekonstruksi 602
29 Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,737 1,028 59 Rekonstruksi 710
30 Provinsi Maluku 1,297.4 446.9 34 Rekonstruksi 851
31 Provinsi Maluku Utara 1,867 779 42 Rekonstruksi 1,088
32 Provinsi Papua 1,199 1,076 90
33 Provinsi Papua Barat 1,025 1,007 98