Materi Bimbel Organisasi Kelembagaan , Pesert211022.pdf

ORGANISASI
KELEMBAGAAN KEMENTERIAN
AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Disampaikan Oleh :
ERNA SRIYATMI. B.Sc.SH.MM.
ERNA_SRY 21 1

I. SEJARAH KELEMBAGAAN KEMENTERIAN AGRARIAN DAN TATA
RUANG, BADAN PERTANAHAN NASIONAL
1. Periode Tahun 1945 – 1966 ( Orde Lama )
2. Periode Tahun 1967 – 1999 ( Orde Baru )
3. Periode Tahun 1999 – 2014 ( Era Reformasi )
4. Periode Tahun 2014 - 2019 ( Kabinet Kerja)
5. Periode Tahun 2019 – 2024 (Kabinet Indonesia Maju )
ERNA_SRY 21 2

SEKILAS SEJARAH KELEMBAGAAN AGRARIA DAN PERTANAHAN
Orde Lama
(1945-1966)
Orde Baru
(1967-1999)
1. Kantor Urusan Agraria, Departemen
Dalam Negeri tahun 1951 – 1952;
2. Kementerian Agraria 1955– 1959;
3. Departeman Muda Agraria 1959 -
1960;
4. Departemen Agraria 1960 –
1962;
5. Departemen Koordinator Pertanian
dan Agraria 1962 – 1963;
6. Departemen Agraria ;1964 – 1965;
Peraturan Menteri Agraria Nomor 1
Tahun 1965
7. Direktorat Jenderal Agraria dan
Transmigrasi;(Tahun 1965)
8. Direktorat Jendral Agraria, pada
Depdagri. (Th 1965);
1. Direktorat Jenderal Agraria ,
Departemen Dalam Negeri .
1967 -1972(Peraturan Menteri No 1
Tahun 1967 Jo Peraturan Menteri
Dalam Negeri No 6 Tahun 1972),
2. Direktorat Jenderal Agraria ( Th.
1972-1988).Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 88 Tahun1972,
penyatuan Instansi Agraria di tinkat
Propinsi dan Kabupaten.
3. Badan Pertanahan Nasional 1988 -
1993; Keputusan Presiden Nomor 26
Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan
Nasional;
4. Kementerian NegaraAgraria/Badan
Pertanahan Nasional 1993 – 1999.
ERNA_SRY 21 3

SEKILAS SEJARAH KELEMBAGAAN AGRARIA DAN PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
(BPN) 2000 – 2019
Ø K e p p r e s 1 0 3 / 2 0 0 1 B P N
a d a l a h L P N D ( I n s t a n s i
vertikal);
Ø Perpres 10/2006
Ø Perpres 63/2013
tentang BPN
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Ø Perpres No 47/2020 Tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang
ditetapkan 26 Maret 2020
diundangkan 26 Maret 2020
Ø Perpres No 48/2020 Tentang Badan
Pertanahan Nasional , ditetapkan
Tanggal 26 Maret 2020, diundangkan
tanggal
Ø Peraturan Menteri ATR BPN No 16
Tahun 2020 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional ditetapkan 1 September
2020 diundangkan 2 September 2020
Kabinet
Indonesia Maju
(2019-2024)
Era Reformasi
(1999-2015
ERNA_SRY 21 4
Era Kabinet Kerja
(2015 -2019)
Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Ø Perpres 17/2015 * Tentang
Ruang
Ø Perpres 20/2015* Tentang Badan
Pertanahan Nasional
Ø Peraturan Menteri ATR BPN No 8
Tahun 2015* Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/BPN Jo No 23
Tahun 2019*

ERNA_SRY 21 5
Periode 1945 – 1955 :
• Sebelum menjadi Kementerian Agraria periode tahun 1955, Kantor Urusan
Agraria diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negri. Hal ini
dikarenakan awalnya pemerintah pada waktu itu menganggap bahwa
urusan agraria belum merupakan urusan strategis yang diselenggarakan
oleh suatu lembaga di bawah kementerian.
Periode 1955 – 1960 :
• Pada tahun 1955 pertama kali, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor
55 Tahun 1955 dibentuk Kementerian Agraria Republik Indonesia berdiri
sendiri terpisah dari Depdagri
Periode 1957
• Keputusan Presiden No 190 Tahun 1957  Jawatan Pendaftaran Tanah
yang semula berada di Kementerian Kehakiman dialihkan
Kementerian Agraria.
Periode 1960
• Titik tolak Reformasi hukum pertanahan nasional terjadi pada 24
September 1960. Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria, disetujui
dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dengan
berlakunya UUPA tersebut, untuk pertama kalinya pengaturan tanah di
Indonesia menggunakan produk hukum nasional yang bersumber dari
hukum adat. Dengan ini pula Agrarische Wet dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku. Tahun 1960 ini menandai berakhirnya dualisme hukum agraria
di Indonesia.
Era Orde Lama
1945 - 1960
SEJARAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA

ERNA_SRY 21 6
Periode 1961 : Departemen Agraria.
Contoh produk hukum pada era 1961 : PMA No 10 Tahun 1961 Tentang Penunjukan
Pejabat dalam yang dimaksudkan dalam Pasal 9 PP 10/1961 (PPAT) , PMA Nomor 11
Tahun 1961 tentang Bentuk Akta PPAT.
Periode 1962 - 1964
• Departemen Agraria diubah menjadi Departemen Agraria dan Pertanian (tersirat dari
produk hukum pada masa 1962 – 1964 : Peraturan Menteri Agraria dan Pertania No 2
Tahun 1962; Peraturan Menteri Agraria dan Pertanian No 7 Tahun 1963; Peraturan
Menteri Agraria dan Pertania No 2 Tahun 1964;
Periode 1964 -1965
Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1964, ditetapkan tugas, susunan, dan pimpinan
Departemen Agraria.
Periode 1965,
• PMA No.1 Tahun1964, diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria
Nomor 1 Tahun 1965, menetapkan tugas Departemen Agraria serta menambahkan
Direktorat Transmigrasi dan Kehutanan ke dalam organisasi tersebut.
• Pada periode ini, terjadi penggabungan antara Kantor Inspeksi Agraria-Departemen
Dalam Negeri, Direktorat Tata Bumi-Departemen Pertanian, Kantor Pendaftaran Tanah-
Departemen Kehakiman. (terjadi penggabungan unit dari 3 Departemen)
Contoh produk hukum pada era1964 : PMA No 4 Tahun 1964 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Bagi Hasil .
Periode Transisi Orde Lama ke Orde Baru ( 1965 -1966) ,
• Departemen Agraria kembali diciutkan secara kelembagaan menjadi Direktorat
Jenderal. Hanya saja, kewenangan dan wilayahnya ditambah dengan Direktorat bidang
Transmigrasi sehingga namanya menjadi Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi,
di bawah Departemen Dalam Negeri. Penciutan ini dilakukan oleh Pemerintah Orde
Baru dengan alasan efisiensi dan penyederhanaan organisasi.
• Pada tahun yang sama terjadi perubahan organisasi yang mendasar. Direktorat
Jenderal Agraria tetap menjadi salah satu bagian dari Departemen Dalam Negeri dan
berstatus Direktorat Jenderal, sedangkan permasalahan transmigrasi ditarik ke
dalam Departemen Veteran, Transmigrasi, dan Koperasi.
Era Orde Lama
1945 - 1965

ERNA_SRY 21 7
Periode 1972
• Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1972,
ditetapkan mengenai penyatuan instansi Agraria di daerah di tingkat
provinsi, selanjutnya dibentuk Kantor Direktorat Agraria Provinsi,
sedangkan di tingkat kabupaten/kota dibentuk Kantor Sub Direktorat
Agraria Kabupaten/ Kotamadya.
• (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun1972 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Agraria Provinsi dan Sub
Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya,
Mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 Tahun 1969 . ).
Periode 1988
• Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang
Badan Pertanahan Nasional, merupakan tonggak sejarah terbentuknya
Badan Pertanahan Nasional menggantikan Direktorat Jenderal Agraria.
Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional yang menjadi tema
sentral proyek ekonomi – politik Orde Baru, kebutuhan akan tanah
juga makin meningkat. Persoalan yang dihadapi Direktorat Jenderal
Agraria bertambah berat dan rumit. Untuk mengatasi hal tersebut, status
Direktorat Jenderal Agraria ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah
Non Departemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional. Dengan
lahirnya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tersebut, Badan
Pertanahan Nasional bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Orde Baru

ERNA_SRY 21 8
Periode 1993 – 1998
• Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun
1993, tugas Kepala Badan Pertanahan Nasional kini
dirangkap oleh Menteri Negara Agraria. Kedua
lembaga tersebut dipimpin oleh satu orang sebagai
M e n t e r i N e g a r a A g r a r i a / K e p a l a B a d a n
Pertanahan Nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya,
Kantor Menteri Negara Agraria berkonsentrasi
merumuskan kebijakan yang bersifat koordinasi,
sedangkan Badan Pertanahan Nasional lebih
berkonsentrasi pada hal-hal yang bersifat
operasional.
Era Orde Baru
1966-1998

ERNA_SRY 21 9
Periode 1999
• Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman
Wahid pada tahun 1999, Kementerian Negara Agraria
dibubarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 154
Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Presiden
Nomor 26 Tahun 1988.
• Kepala Badan Pertanahan Nasional dirangkap oleh
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
• Pelaksanaan pengelolaan pertanahan sehari-harinya
dilaksanakan Wakil Kepala Badan Pertanahan
Nasional.
Era Reformasi
1998 sd. 1999

ERNA_SRY 21 10
Periode 2001, Nama Lembaga Badan Pertanahan Nasional,
• Pada Era Kepemimpinan Megawati, berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departeme
Periode Tahun 2003,
Keputusan Presiden No 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di
Bidang Pertanahan memposisikan BPN sebagai Lembaga yang menangani
kebijakan nasional di bidang pertanahan.
Periode 2006 - 2015 , Nama Lembaga Badan Pertanahan Nasional,
• Pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kedudukan BPN diperkuat
dengan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan
Pertanahan Nasional dan menempatkan BPN RI di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Pada tahun 2013
• Pada tahun 2013 Lembaga BPN di perkuat dan disempurnakan dengan
Perpres No 63 tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan ini mencabut Perpres No 10 Tahun 2006 yang telah diubah dengan
Prepres No 85 Tahun 2012 .
Era Reformasi
2001 - 2015

ERNA_SRY 21 11
Periode 2015 – 2019
Pada Era Kabinet Kerja, masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Lembaga Agraria kembali diperkuat
yakni dengan menggabungkan Badan Pertanahan Nasional dengan unit pemerintah yang mengurusi
penataan ruang, planologi dan perencanaan kehutanan, serta informasi geospasial. Penggabungan
struktur ini diikuti dengan uraian tugas dan fungsi kelembagaan Kementerian Agraria.
Keppres 121/P Th. 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet
Kerja Periode 2014-2019; dan Perpres No.165 Th.2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet
Kerja
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan Penggabungan 2
(dua) Organisasi, yaitu BPN dan Dirjen Tata Ruang pada Kementerian PU
Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
Kementerian Agraria dan Tata Ruang masuk Kategori Cluster II yaitu : Kementerian yang menangani
urusan pemerintah yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945,
• Perpres Nomor 17Tahun 2015 tentang KementerianAgraria danTata Ruang
• Perpres Nomor 20Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
Permen ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianAgrariadanTata
Ruang/ B
adan Pertanahan Nasional.
Kabinet
Kerja
2015 - 2019

Latar belakang dan dasar hukum pembetukan Kementerian ATR/BPN
pada Era Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, Tahun 2019 – 2024.
Tindak Lanjut
Undang-Undang No 39 Tahun
2008
Kepres 113/P Tahun 2019
Tentang Pembentukan
Kementerian Negara dan
Pengangkatan Menteri Negara
Kabinet Indonesia Maju
periode 2019 - 2024
Dalam rangka mendukung
efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pertanahan dipandang
perlu melakukan penyempurnaan
organisasi dan tata kerja Badan
Pertanahan Nasional
KEMENTERIAN AGRARIA DAN
TATA RUANG
Perpres No 47/2020 Tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang
ditetapkan 26 Maret 2020
diundangkan 26 Maret 2020
BADAN PERTANAHAN
NASIONAL
Perpres No 48/2020, Tentang Badan
Pertanahan Nasional ditetapkan 26 Maret
2020, diundangkan 26 Maret 2020
• Perpres Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
• Perpres Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
• Permen ATR Ka.BPN No 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jo Permen ATR Ka.BPN No 23 Tahun 2019
• Peraturan Menteri ATR BPN No 16 Tahun 2020 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional ditetapkan 1 September
2020 diundangkan 2 September 2020
• Permen ATR Ka.BPN No 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
dan Kantor Pertanahan
Mencabut
ERNA_SRY 21 12

ORGANISASI KEMENTERIAN ATR/BPN
ERNA_SRY 21 13

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
KEMENTERIAN AGRAIA DAN TATA UANG.
Kabinet Kerja Periode
2015 - 2019
2019 - 2024
• Dasar Pembentukan :
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/2015
Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, ditetapkan di
Jakarta tanggal 21 Januari 2015, diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2015 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 18
• Kedudukan :
Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden dan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang dipimpin oleh Menteri .
• Tugas Pokok
Kementerian Agraria dan Tata Ruang : Menyerlenggarakan
urusan pemerintah dibidang Pertanahan/Agraria dan Tata
Ruang untuk membantu Presiden dalam menjalankan
pemerintahan negara.
Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, ditetapkan di
Jakarta tanggal 26 Maret 2020, diundangkan di Jakarta pada
tanggal 26 Maret 2020 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
• Kedudukan :
Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden dan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang dipimpin oleh Menteri (Pasal 1)
Ø Dalam memimpin Kementerian, Menteri dibantu oleh
Wakil Menteri sesuai dengan Penunjukan Presiden
Ø Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
Ø Wakil Menteri berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri
Ø Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri
dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Agraria
dan Tata Ruang (Pasal 2)
• Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur
Kementerian (Pasal 3)
• Tugas Pokok :
Kementerian Agraria dan Tata Ruang , Menyerlenggarakan
urusan pemerintah dibidang Pertanahan/Agraria dan Tata
Ruang untuk membantu Presiden dalam menjalankan
pemerintahan negara (Pasal 4)
ERNA_SRY 21 14

KEMENTERIAN AGRARIAN DAN TATA RUANG menyelenggarakan fungsi
2015 – 2019*
2019 - 2024
a) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di
bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan,
hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan
agrarian/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian,
pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta
penanganan masalah agrarian/pertanahan, pemanfaatan
ruang, dan tanah;
b) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi kepadda seluruh unsur organisasi di
lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN);
c) Pengelolaan barang milik /kekayaan negara yang menjadi
tanggung jawab Kementerian ATR/BPN;
d) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan
Kementerian ATR/BPN;
e) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas
pelaksanaan urusan Kementerian ATR/BPN di daerah; dan
f) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada
seluruh unsur orgaisasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN
a) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di
bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan dan
ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan
keagrarian, pengadaan tanahdan pengembangan
pertanahan, pengendalian dan penertipan tanah dan ruang,
serta penanganan konflik pertanahan;
b) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi kepadda seluruh unsur organisasi di
lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
c) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggung jawab Kementrian Agraria dan Tata Ruang;
d) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
e) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di
daerah; dan
f) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria
dan Tata Ruang.
ERNA_SRY 21 15

SUSUNAN ORGANISASI
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
2015 – 2019
(Perpres No 17 Tahun 2015)*
2019 – 2024
(Perpres No 47 Tahun 2020 Pasal 6)
Susunan Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang terdiri dari :
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Tata Ruang;
c. Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan;
d. Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan;
e. Direktorat Jenderal Penataan Agraria;
f. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah;
g. Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah;
h. Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan
Ruang dan Tanah;
i. Inspektorat Jenderal;
j. Staf Ahli Bidang Landreform dan Hak Masyarakat atas Tanah;
k. Staf Ahli Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan; dan
l. Staf Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan.
* Dicabut
Susunan Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang terdiri dari :
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Tata Ruang;
c. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan
Ruang;
d. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
e. Direktorat Jenderal Penataan Agraria;
f. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan
Pertanahan;
g. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan
Ruang;
h. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan;
i. Inspektorat Jenderal;
j. Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat;
k. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi;
l. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah
Daerah;
m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan; dan
n. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi.
ERNA_SRY 21 16

DI SAMPING STAF AHLI MENTERI, TERDAPAT STAF KHUSUS
ADA 5 Staf Khusus :
1. Staf Khusus Menteri ATR/Ka BPN Bidang Manajemen Data.
2. Staf Khusus Menteri ATR/Ka BPN Bidang Kelembagaan
3. Staf Khusus Menteri ATR/Ka BPN Bidang Pengembangan Tehnologi Informasi
4. Staf Khusus Menteri ATR/Ka BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah
dan Ruang
5. Staf Khusus Menteri ATR/Ka BPN Bidang Hukum Adat.
dan juga didukung oleh TENAGA AHLI sesuai kebutuhan..
ERNA_SRY 21 17

SEKRETARIAT JENDERAL (SETJEN)
Pasal 7
(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
Pasal 8
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
ERNA_SRY 21 18

SEKRETARIAT JENDERAL
MENYELENGGARAKAN FUNGSI
Pasal 9
a. Koordinasi kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
b. Koordinasi dan penyrusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Agraria dan Tata
Ruang;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi
KementeriaAgraria dan Tata Ruang;
d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang
jasa; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
ERNA_SRY 21 19

DIREKTORAT JENDERAI TATA RUANG
Pasal 10
(1) Direktorat Jenderal Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri.
(2) Direktorat Jenderal Tata Ruang dipimpin oleh Direktur Jenderal.
Pasal 11
Direktorat Jenderal Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ERNA_SRY 21 20

DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
Pasal 12
a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang nasional, pembinaan perencanaan tata
ruang daerah, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang nasional, pembinaan perencanaan tata
ruang daerah, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan tata ruang nasional,
pembinaan perencanaan tata ruang daerah, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang nasional, pembinaan
perencanaan tata ruang daerah, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tata Ruang; dan
ERNA_SRY 21 21

DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN
PERTANAHAN DAN RUANG
Pasal 13
(1) Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri
(2) Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang dipimpin oleh Direktur Jenderal.
Pasal 14
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran dan pemetaan
kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta survei dan pemetaan tematik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ERNA_SRY 21 22

DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN
RUANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI:
Pasal 15
a. Perumusan kebijakan di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta survei dan pemetaan
tematik;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta survedan
pemetaan tematik;
c. Pelaksanaan kebijakan pembinaan surveyor dan pemanfaatan peralatan survei dan pemetaan;
d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar
pertanahan, serta survei dan pemetaan tematik;
e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta
survei dan pemetaan tematik;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta survei
dan pemetaan tematik;
g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
ERNA_SRY 21 23

DIREKTORAT JENDERAL
PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH
Pasal 16
(1) Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah dipimpin oleh
Direktur Jenderal.
ERNA_SRY 21 24

TUGAS DIREKTORAT JENDERAL
PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH
Pasal 17
Direktorat Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan
ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, serta
pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
ERNA_SRY 21 25

DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH
Pasal 18
a. Perumusan kebijakan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan
ruang, pengaturan hak komunal, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan Pejabat
Pembuat Akta Tanah;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan
ruang, pengatura hak komunal dan hubungan kelembagaan, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah,
serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang,
pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, pengaturan dan penetapan tanah instansi
pemerintah, serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan
pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta
pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan
pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal dan hubungan kelembagaan, pengaturan dan penetapan
tanah instansi pemerintah, serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. ERNA_SRY 21 26

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA
Pasal 19
(1) Direktorat Jenderal Penataan Agraria berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri.
(2) Direktorat Jenderal Penataan Agraria dipimpin oleh Direktur Jenderal
ERNA_SRY 21 27

TUGAS DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA
Pasal 20
Direktorat Jenderal Penataan Agraria mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan
tanah masyarakat, penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau
kecil, perbatasan dan wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
ERNA_SRY 21 28

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA
Pasal 21
a. Perumusan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah dan
penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah dan
penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat,
penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat,
penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan
tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penataan Agraria; dan
ERNA_SRY 21 29

DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH
DAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN
Pasal 22
(1) Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan dipimpin
oleh Direktur Jenderal.
ERNA_SRY 21 30

TUGAS DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH DAN
PENGEMBANGAN PERTANAHAN
Pasal 23
Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan mempunyai
tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah dan
pengembangan pertanahan, penilaian tanah dan ekonomi pertanahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
ERNA_SRY 21 31

DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN
PERTANAHAN MENYELENGGARAKAN FUNGSI
Pasal 24
a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah yang berasal dari tanah terlantar, bekas hak
dan tanah lainnya, konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, penilaian tanah dan ekonomi pertanahan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah yang berasal dari tanah terlantar, bekas
hak dan tanah lainnya, konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, penilaian tanah dan ekonomi pertanahan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah yang berasal
dari tanah terlantar, bekas hak dan tanah lainnya, konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, penilaian tanah dan ekonomi
pertanahan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah yang berasal dari tanah
terlantar, bekas hak dan tanah lainnya, konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, penilaian tanah dan ekonomi
pertanahan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah yang berasal dari tanah
terlantar, bekas hak dan tanah lainnya, konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, penilaian tanah dan ekonomi pertanahan;
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan; dan
ERNA_SRY 21 32

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
TANAH DAN RUANG
Pasal 25
(1) Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dipimpin oleh
Direktur Jenderal.
ERNA_SRY 21 33

TUGAS DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
TANAH DAN RUANG
Pasal 26
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penerbitan Tanah dan Ruang memunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian
pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir,
pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban pemanfaatan ruang,
dan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ERNA_SRY 21 34

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN
RUANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI
Pasal 27
a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan,
pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban pemanfaatan
ruang, dan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan,
pengendalian wiiayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban pemanfaatan
ruang, dan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian
alih fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban
pemanfaatan ruang, dan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih
fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi
lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban
f. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal pengendalian dan penertiban tanah dan ruang; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.
ERNA_SRY 21 35

DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN SENGKETA
DAN KONFLIK PERTANAHAN
Pasal 28
(1) Direktorat Jenderal Penanganan Konflik Pertanahan berada di bertanggung jawab
kepada Menteri.
(2) Direktorat Jenderal Penanganan Konflik Pertanahan dipimpin Jenderal.
ERNA_SRY 21 36

TUGAS DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN SENGKETA
DAN KONFLIK PERTANAHAN
Pasal 29
Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan memiliki tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan
pencegahan sengketa dan konflik pertanahan serta penanganan perkara pertanahan
ERNA_SRY 21 37

DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK
PERTANAHAN MENYELENGGARAKAN FUNGSI
Pasal 30
a. Perumusan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan serta
penanganan perkara pertanahan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan,
penanganan perkara pertanahan serta hubungan kelembagaan penanganan konflik pertanahan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan
konflik pertanahan serta penanganan perkara pertanahan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan sengketa dan konflik pertanahan serta
penanganan perkara pertanahan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik
pertanahan, penanganan perkara pertanahan serta hubungan kelembagaan penanganan konflik
pertanahan;
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan; dan
ERNA_SRY 21 38

INSPEKTORAT JENDERAL
Pasal 31
(1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.
Pasal 32
Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di
lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
ERNA_SRY 21 39

INSPEKTORAT JENDERAL MENYELENGGARAKAN FUNGSI
Pasal 33
a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan kementerian agraria dan
tata ruang;
b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan kementerian agraria dan tata ruang
terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantalran, dan kegiatan
pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan kementerian agraria dan tata ruang;
e. Pelaksanaan administrasi inspektorat jenderal; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.
ERNA_SRY 21 40

STAF AHLI
Pasal 34
Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara
administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal
ERNA_SRY 21 41

STAF AHLI
Pasal 35
1) Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat mempunyai tugas memberikan
rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hukum
agraria dan masyarakat adat.
2) Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap
isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang reformasi birokrasi.
3) Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas
memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang
partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah.
4) Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan mempunyai tugas memberikan rekomendasi
terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pengembangan kawasan.
5) Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap
isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang teknologi informasi.
ERNA_SRY 21 42

PUSAT
Pasal 36
(1) Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang dapat dibentuk Pusat yang
disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
(2) Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui
Sekretaris Jenderal.
(3) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala.
ERNA_SRY 21 43

UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 37
1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di
lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dapat dibentuk Unit Pelaksana
Teknis.
2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.
Pasal 38
Unit Pelaksana Teknis Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
ERNA_SRY 21 44

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 39
Di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dapat ditetapkan jabatan
fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
ERNA_SRY 21 45

TATA KERJA KEMENTERIAN ATR
Pasal 40
Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah.
Pasal 41
1) Kementerian Agraria dan Tata Ruang harus menyusun proses bisnis yang
menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di
lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 42
Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai
kebutuhan.
ERNA_SRY 21 46

Pasal 43
Kementerian Agraria dan Tata Ruang harus menyrusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis
beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Agraria
dan Tata Ruang.
Pasal 44
Setiap unsur di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam melaksanakan
tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, maupun dalam hubungan antar kementerian
atau dengan lembaga lain terkait.
Pasal 45
Semua unsur di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang harus menerapkan sistem
pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
ERNA_SRY 21 47

Pasal 46
1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan
dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala
Pasal 47
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
ERNA_SRY 21 48

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 49
Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga merupakan
Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Pasal 50
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja
Kementerian Agraria dan Tata Ruang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat
persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
ERNA_SRY 21 49

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18), masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan
peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.
Pasal 52
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta
pejabat yang memangku jabatan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk jabatan baru dan
diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.
ERNA_SRY 21 50

ERA KABINET INDONESIA MAJU
(PERIODE TAHUN 2019 – 2024)
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
( BPN)
ERNA_SRY 21 51

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)
2015 – 2019*
2019 - 2024
Tentang Badan Pertanahan Nasional, ditetapkan di Jakarta
tanggal 21 Januari 2015, diundangkan di Jakarta pada
tanggal 23 Januari 2015 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
• Kedudukan :
Ø Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga
Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden;
Ø BPN dipimpin oleh seorang Kepala;
• Tugas Pokok :
Ø Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
Ø Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPN dikoordinasikan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang;
Tentang Badan Pertanahan Nasional, ditetapkan di Jakarta
tanggal 26 Maret 2020, diundangkan di Jakarta pada tanggal
26 Maret 2020 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020 NOMOR 84
• Kedudukan (Pasal 1) :
Ø Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut BPN
adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Ø BPN dipimpin oleh Kepala.
• Tugas Pokok (Pasal 2) :
Ø B a d a n Pe r t a n a h a n N a s i o n a l m e m p u n y a i t u g a s
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan
ERNA_SRY 21 52

BADAN PERTANAHAN NASIONAL menyelenggarakan fungsi
2015 – 2019
2019 – 2024
(Perpres No 48 Tahun 2020)
a. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei,
pengukuran, dan pemetaan;
c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan
hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan,
penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan
tanah;
f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian
dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
h. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan BPN;
i. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian
pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang
pertanahan; dan
k. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang
pertanahan.
* Dicabut , tidak berlaku lagi..
a. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan pemetaan
pertanahan;
c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak dan
pendaftaran tanah;
d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi tanah,
pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai
rencana tata ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan
dan wilayah tertentu;
e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah dan
pengembangan pertanahan;
f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penertiban
penguasaan dan pemilikan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah
sesuai rencana tata ruang;
g. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan
sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan;
h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
i. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
j. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pertanahan dan lahan pertanian
pangan berkelanjutan;
k. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
l. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.
ERNA_SRY 21 53

SUSUNAN ORGANISASI
2015 – 2019
2019 – 2024
(Perpres No 48 Tahun 2020)
Susunan Organisasi Badan Pertanahan Nasional terdiri
atas :
a. Kepala yang dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata
Ruang;
b. Susunan unit organisasi Eselon I menggunakan susunan
organisasi Eselon I pada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang yang tugas dan fungsinya bersesuaian.
* Telah dicabut, tidak berlaku lagi. Diganti dngan-
Susunan Organisasi Badan Pertanahan Nasional (Pasal
4) terdiri atas :
a. Kepala yang dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata
Ruang;
b. Wakil Kepala yang dijabat oleh Wakil Menteri
Agraria dan Tata Ruang; dan
c. Susunan unit organisasi Eselon I teknis menggunakan
susunan organisasi Eselon I pada Kementerian Agraria
dan Tata Ruang yang tugas dan fungsinya bersesuaian.
ERNA_SRY 21 54

LANJUTAN –
SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN).
PERIODE TH.2019 -2024.
Pasal 6 :
(1) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden.
(2) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(3) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan
tugas dan fungsi BPN.
(4) Rincian tugas Wakil Kepala ditetapkan oleh Kepala.
Pasal 5 :
Kepala dan Wakil Kepala merupakan satu kesatuan unsur pemimpin BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
ERNA_SRY 21 55

LANJUTAN –
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7 :
Unsur pendukung BPN menggunakan unsur pendukung yang ada pada Kementerian
Agraria dan Tata Ruang yang tugas dan fungsinya bersesuaian.
Unsur Pendukung
ERNA_SRY 21 56

KANTOR WILAYAH DAN KANTOR PERTANAHAN
Pada Era Kabinet Indonesia Maju Periode 2019 – 2024
Pasal 8 :
(1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor
Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.
(2) Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk lebih
dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap kabupaten/kota.
(3) Tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor
Pertanahan ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
ERNA_SRY 21 57

JABATAN FUNGSIONAL
PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Pasal 9 :
Di lingkungan BPN dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan
yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
ERNA_SRY 21 58

TATA KERJA
PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Pasal 10 – Pasal 16)
Pasal 10
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPN harus menyusun proses bisnis yang
menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit
organisasi di lingkungan BPN.
(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan BPN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala.
Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya
ERNA_SRY 21 59

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
BPN dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi dan sumber daya
di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang tugas dan fungsinya
bersesuaian.
ERNA_SRY 21 60

PERIODE KABINET INDONESIA MAJU
(TAHUN 2019-2024)
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
ERNA_SRY 21 61

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
MENCABUT :
Permen ATR Ka.BPN No 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jo Permen ATR Ka.BPN No 23 Tahun 2019
ERNA_SRY 21 62

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
ØMelaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan
ØMenindaklanjuti Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang
Badan Pertanahan Nasional,
ØPerlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
ERNA_SRY 21 63

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN AGRARIA DAN
TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Pasal 1
(1) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dipimpin oleh
Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional.
ERNA_SRY 21 64

TUGAS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
Pasal 2
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata
ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
ERNA_SRY 21 65

KEPEMIMPINAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN
NASIONAL
Pasal 3
1) Dalam Memimpin Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri/Kepala dibantu oleh Wakil
Menteri/Wakil Kepala sesuai dengan penunjukan Presiden.
2) Wakil Menteri/Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3) Wakil Menteri/Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
4) Wakil Menteri/Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Menteri/Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri/Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
a. Membantu Menteri/Kepala dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
b. Membantu Menteri/Kepala dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional
Pasal 4
Menteri/Kepala dan Wakil Menteri/Wakil Kepala merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
ERNA_SRY 21 66

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN
NASIONAL MENYELENGGARAKAN FUNGSI
Pasal 5
1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, survei dan
pemetaan pertanahan dan ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan
agraria, pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, pengendalian dan
penertiban tanah dan ruang, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di daerah; dan
6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
ERNA_SRY 21 67

SUSUNAN ORGANISASI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL (Permen No 16 Tahun 2020)
Pasal 6
a. Sekretariat Jenderal, yang selanjutnya disebut Setjen;
b. Direktorat Jenderal Tata Ruang, yang selanjutnya disebut Ditjen I;
c. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, yang selanjutnya disebut Ditjen II;
d. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, yang selanjutnya disebut Ditjen III;
e. Direktorat Jenderal Penataan Agraria, yang selanjutnya disebut Ditjen IV;
f. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, yang selanjutnya disebut Ditjen V;
g. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, yang selanjutnya disebut Ditjen VI;
h. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, yang selanjutnya disebut Ditjen VII;
i. Inspektorat Jenderal, yang selanjutnya disebut Itjen;
j. Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat;
k. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi;
l. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah;
m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan;
n. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi;
o. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut PPSDM;
p. Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan; dan
q. Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut Pusdatin
ERNA_SRY 21 68

S E K R E TAR IA T
J E N D E R A L
I N S P E K T O R A T
J E N D E R A L
S E K O L A H T I N G G I
P E R T A N A H A N
N A S I O N A L
(STPN)
STAF AHLI
BIDANG REFORMASI BIROKRASI
STAF AHLI
BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT
DAN PEMERINTAH DAERAH
STAF AHLI
BIDANG H U K U M AGRARIA DAN
MASYARAKAT ADAT
D IRE KT O R AT
J E N D E R A L
TATA R U A N G
D I R E K T O R A T
J E N D E R A L
S U R V E I D A N
P E M E T A A N
P E R T A N A H A N D A N
R U A N G
K A N T O R W ILAYAH
B A D A N P E R T A N A H A N N A S I O N A L
K A N T O R P E R T A N A H A N
M E N T E R I A G R A R I A D A N TATA R U A N G / K E P A L A B A D A N P E R T A N A H A N N A S I O N A L
WAKIL M E N T E R I A G R A R I A D A N TATA R U A N G / W A K I L K E P A L A B A D A N P E R T A N A H A N N A S I O N A L
D I R E K T O R A T
J E N D E R A L
P E N G E N D A L I A N D A N
P E N E R T I B A N T A N A H
D A N R U A N G
D I R E K T O R A T
J E N D E R A L
P E N A N G A N A N
S E N G K E T A D A N
K O N F L I K
P E R T A N A H A N
D I R E K T O R A T
J E N D E R A L
P E N E T A P A N H A K D A N
P E N D A F T A R A N
T A N A H
D I R E K T O R A T
J E N D E R A L
P E N A T A A N A G R A R I A
D I R E K T O R A T
J E N D E R A L
P E N G A D A A N T A N A H
D A N
P E N G E M B A N G A N
P E R T A N A H A N
P U S A T
PE NG E M B A N G A N
S U M B E R D A Y A
M A N U S I A
P U S A T
D A T A D A N I N F O R M A S I
P E R T A N A H A N , TATA
R U A N G D A N L A H A N
PERTANIAN P A N G A N
B E R K E L A N J U T A N
P U S A T
P E N G E M B A G A N D A N
S T A N D A R I S A S I
K E B I J A K A N A G R A R I A ,
TATA R U A N G D A N
P E R T A N A H A N
STAF AHLI
BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
STAF AHLI
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
S T A F K H U S U S
PUSAT
PENG EMBANG AN
SUBER DAYA
MANUSIA
PUSAT
PENGEMBANGAN DAN
STANDARISASI
KEBIJAKAN AGRARIA,
TATA RUANG DAN
PERTANAHAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Permen. ATR/KaBPN No 16 Tahun 2020.
ERNA_SRY 21 69

195
Permen ATR Ka.BPN No
8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian
Agraria dan Tata
Ruang/Badan
Pertanahan Nasional Jo
Permen ATR Ka.BPN No
23 Tahun 2019
ERNA_SRY 21 70

UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN AGRARIAN DAN
TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PEMBAHASAN MATERI DALAM BIMBEL:
Ø Dari 17 Unit Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional , yang akan disampaikan
dalam Bimbibingan belajar ini hanya secara garis besar dan tertentu , yang saat ini sering terkait dengan tugas pokok
jabatan PPAT, antara lain :
a. Sekretariat Jenderal, yang selanjutnya disebut Setjen;
b. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, yang selanjutnya disebut Ditjen II;
c. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, yang selanjutnya disebut Ditjen III;
d. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, yang selanjutnya disebut Ditjen V;
e. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, yang selanjutnya disebut Ditjen VII;
f. Inspektorat Jenderal, yang selanjutnya disebut Itjen;
g. Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut
Pusdatin
Ø Secara lebih terperinci akan disampaikan terkait dengan Tugas pokok dan Fungsi dari Direktorat Jenderal Penetapan
Hak dan Pendaftaran Tanah, yang selanjutnya disebut Ditjen III, yang terkait dengan Tugas Pokok PPAT.
Ø TATA KERJA
ERNA_SRY 21 71

Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional
Wakil Menteri/Wakil Kepala Badan
Staf Ahli Bidang Landreform
dan Hak Masyarakat Atas
Tanah
Staf Ahli Bidang Masyarakat
Adat dan Kemasyarakatan
Staf Ahli Bidang Ekonomi
Pertanahan
Staf Khusus
Inspektorat
Jenderal
Sekretariat
Jenderal
Inspektorat
Wilayah I
Inspektorat
Wilayah II
Inspektorat
Wilayah III
Inspektorat
Wilayah IV
Inspektorat
Wilayah V
Sekretariat
Inspektorat Jenderal
Biro Perencanaan
dan Kerja Sama
Biro Organisasi dan
Kepegawaian
Biro Keuangan dan
BMN
Biro Hukum
Biro Hubungan
Masyarakat
Biro Umum dan
Layanan Pengadaan
Direktorat Jenderal
Tata Ruang
Direktorat Jenderal
Infrastruktur Keagrariaan
Direktorat Jenderal
Hubungan Hukum
Keagrariaan
Direktorat Jenderal
Penataan Agrarian
Direktorat Jenderal
Pengadaan Tanah
Direktorat Jenderal
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Penguasaan Tanah
Direktorat Jenderal
Penanganan Masalah Agraria,
Pemanfaatan Ruang dan Tanah
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Direktorat Perencanaan
Tata Ruang
Direktorat Pemanfaatan
Ruang
Direktorat Penataan
Kawasan
Direktorat Pembinaan
Perencanaan Tata Ruang
dan Pemanfaatan Ruang
Daerah
Direktorat Pengukuran dan
Pemetaan Dasar
Pemetaan Kadastral
Direktorat Survei dan
Pemetaan Tematik
Direktorat Pengaturan dan
Penetapan Hak Tanah dan
Ruang
Penetapan Hak Tanah dan
PPAT
Direktorat Pemberdayaan
Hak Atas Tanah
Masyarakat
Direktorat
Penatagunaan Tanah
Direktorat Penataan
Wilayah Pesisir,
Pulau-Pulau Kecil,
Perbatasan dan
Wilayah Tertentu
Direktorat
Konsolidasi Tanah
Direktorat
Landreform
Direktorat
Pemanfataan
Tanah Pemerintah
Pengadaan dan
Penetapan Tanah
Pemerintah
Direktorat Penilaian
Tanah
Direktorat Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Direktorat Penertiban
Pemanfaatan Ruang
dan Pemantauan
Pertanahan
dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar
Direktorat Sengketa dan
Konflik Tanah dan Ruang
Wilayah I
Direktorat Sengketa dan
Konflik Tanah dan Ruang
Wilayah II
Direktorat Penanganan
Perkara Tanah dan
Ruang
Pusat Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Pusat Penelitian dan
Pengembangan
Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata
Ruang dan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan
Pusat Hukum Agraria dan Tata Ruang
Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional
Kantor Wilayah
Kantor Pertanahan
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Struktural Eselon I.b.
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Struktural Eselon II.a.
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Struktural Eselon
I.a.
Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon III.a.
Note
Periode 2014 – 2019 tidak
berlaku

Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional
Wakil Menteri/Wakil Kepala Badan
Staf Ahli Menteri ATR/KBPN
Bidang Refomasi Birokrasi
Bidang Hukum Agraria dan
Masyarakat Adat
Bidang Penegmbangan
Kawasan
Staf Khusus
Inspektorat
Jenderal
Sekretariat
Jenderal
Inspektorat
Wilayah I
Inspektorat
Wilayah II
Inspektorat
Wilayah III
Inspektorat
Wilayah IV
Inspektorat
Bidang
Investigasi
Sekretariat
Biro Perencanaan
dan Kerja Sama
Biro Organisasi dan
Kepegawaian
Biro Keuangan dan
BMN
Biro Hukum
Biro Hubungan
Masyarakat
Biro Hukum dan
Layanan Pengadaan
Direktorat Jenderal
Tata Ruang
Direktorat Jenderal Survei
dan Pemetaan Pertanahan
dan Ruang
Direktorat Jenderal
Penatapan ak dan
Pendaftaran Tanah
Direktorat Jenderal
Penataan Agrarian
Direktorat Jenderal
Pengadaan Tanah dan
Pengembangan
Pertanahan
Direktorat Jenderal
Pengendalian dan Pentertiban
Tanah dan Ruang
Direktorat Jenderal
Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Direktorat Perencanaan
Tata Ruang
Direktorat Pemanfaatan
Ruang
Direktorat Penataan
Kawasan
Perencanaan Tata Ruang
dan Pemanfaatan Ruang
Daerah
Pemetaan Kadastral
Pemetaan Dasar Pertanahan
Ruang
Direktorat Survei dan
Pemetaan Tematik
Penetapan Hak Atas Tanah
Direktorat Pengaturan
Pendaftaran Tanah dan
Ruang
Tanah Komunal Hubungan
Kelembagaan dan PPAT
Direktorat Landreform
Direktorat
Pemberdayaan Tanah
Masyarakat
Direktorat
Penatagunaan Tanah
Direktorat Bina
Pengadaandan
Pencadangan Tanah
Direktorat Konsolidasi
Tanah dan
Pengembangan
Pertanahan
Direktorat Penilaian
Tanah dan Ekonomi
Pertanahan
Penataan Ruang
Pemanfatan Ruang
Hak Tanah, Alih Fungsi
Lahan, Kepulauan dan
wilayah tertentu
Penguasaan Pemilikan
dan Pemilikan Tanah
Sengketa Pertanahan
Perkara Pertanahan
Direktorat Pencegahan dan
Penanganan Konflik
Pertanahan
Pusat Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Pusat Penelitian dan
Pengembangan
Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata
Ruang dan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan
Pusat Hukum Agraria dan Tata Ruang
Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional
Kantor Wilayah
Kantor Pertanahan
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Struktural Eselon I.b.
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Struktural Eselon II.a.
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Struktural Eselon
I.a.
Note
Pemerintah
Periode 2020 - 2024
Bidang Teknologi Informasi

Sekretariat
Inspektorat
Wilayah I
Inspektorat
Wilayah II
Inspektorat
Wilayah III
Inspektorat
Wilayah IV
Inspektorat
Bidang Investigasi
Bagian Program dan Hukum
• Subagian Program dan
Evaluasi Kinerja
• Subbagian Kepatuhan,
Hukum dan Data Informasi
Pengawasan
Bagian
Kepagawaian dan Umum
• Subbagian Kepegawaian,
Tata Usaha dan Rumah
Tangga
• Subbagian Keuangan dan
Barang Milik Negara
Kelompok Jabatan Fungsional
Subbagian Tata Usaha
Kelompok Jabatan
Fungsional Auditor
Kelompok Jabatan
Fungsional Auditor
Kelompok Jabatan
Fungsional Auditor
Kelompok Jabatan
Fungsional Auditor
Kelompok Jabatan
Fungsional Auditor
Kelompok Jabatan
Fungsional
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Struktural Eselon II.a.
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Struktural Eselon I.a.
Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.a.
Jabatan Fungsional

Sekretariat Jendral
Biro Perencanaan
dan Kerja Sama
Biro Organisasi
Dan Kepegawaian
Biro Keuangan dan
Barang Milik Negara
Biro Hukum
Biro Hubungan
Masyarakat
Biro Umum dan
Layanan Pengadaan
Bagian Penyusunan Rencana
• Subbagian Perencanaan
Jangka Panjang dan
Menengah
• Subbagian Perencanaa
Tahunan
• Subbagian Sistem dan
Standarisasi
Bagian Rancangan
Penganggaran
Program dan Anggaran I
Program dan Anggaran II
Bagian Pemantauan,
Evaluasi dan Pelaporan
Program
• Subbagian Pemantauan
• Subbagian Evaluasi
• Subbagian Penyusunan
Laporan
Bagian Kerja Sama
• Subbagian Kerja Sama
Dalam Negeri
• Subbagian Kerja Sama Luar
Negeri
• Subbagian Tata Usaha Biro
Kelompok Jabatan
Fungsional
Bagian Penyusunan Rencana
• Subbagian Organisasi dan
Reformasi Birokrasi
• Subbagian Tata Laksana
• Subbagian Analisis Jabatan
Bagian Perencanaan dan
Pembinaan Pegawai
dan Informasi Pegawai
• Subbagian Disiplin Pegawai
• Subbagian Tata Usaha dan
Kesejahteraan Pegawai
Bagian Pengembangan
Pegawai
• Subbagian Kinerja dan
Peningkatan Kapasitas
Pegawai
• Subbagian Talenta Pegawai
• Subbagian Karir Jabatan
Pegawai
Bagian Mutasi
Kepegawaian
• Subbagian Mutasi
Kepegawaian Wilayah I
Kepegawaian Wilayah II
Kepegawaian Wilayah III
Bagian Anggaran dan PNBP
• Subbagian Anggaran dan PNBP I
• Subbagian Anggaran dan PNBP II
• Subbagian Anggaran dan PNBP III
Bagian Perbendaharaan
• Subbagian Perbendaharaan I
• Subbagian Perbendaharaan II
• Subbagian Tata Usaha dan
Belanja Pegawai
Bagian Akuntansi
dan Pelaporan
• Subbagian Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan I
Pelaporan Keuangan II
Pelaporan Keuangan III
Bagian Penata Usahaan Barang
Milik Negara
• Subbagian Penata Usahaan BMN I
• Subbagian Penata Usahaan BMN II
• Subbagian Penata Usahaan BMN III
Bagian
Perundang – undangan I
Perundang – undangan IA
Perundang – undangan IB
Bagian
Perundang – undangan II
Perundang – undangan IIA
Perundang – undangan IIB
Bagian Advokasi dan
Dokumentasi Hukum
• Subbagian Advokasi Hukum
Wilayah I
• Subbagian Advokasi Hukum
Wilayah II
• Subbagian Jaringan
Dokumentasi dan Informasi
Hukum
Bagian Pemberitaan dan
Hubungan Antar Lembaga
• Subbagian Pemberitaan dan
Publikasi
• Subbagian Media Center
• Subbagian Hubungan Antar
Lembaga
• Subbagian Layanan Informasi
Publik
• Subbagian Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat
Bagian Informasi Publik dan
Pengeloaan Pengaduan
Bagian Tata Usaha Pimpinan
dan Protokol
• Subbagian Tata Usaha
Menteri/Kepala dan Protokol
• Subbagian Tata Usaha Wakil
Menteri/Wakil Kepala
• Subbagian Tata Usaha
Sekretaris Jenderal
• Subbagian Tata Usaha Staf Ahli
Bagian Pemberitaan dan
Hubungan Antar Lembaga
• Subbagian Tata Persuratan
• Subbagian Kearsipan
• Subbagian Pengamanan dan
Rumah Tangga
• Subbagian Perlengkapan
• Subbagian Pemeliharaan
Bagian Rumah Tangga dan
Perlengkapan
Bagian Layanan Pengadaan
Barang/Jasa (PBJ)
• Subbagian Pengelolaan PBJ
• Subbagian Pengelolaan LPSE
Kelompok Jabatan
Fungsional
Jabatan Fungsional

Direktorat Jenderal
Penataan Agraria
Sekretatis Direktorat
Jenderal
Direktorat Landreform
Diektorat Penatagunaan
Tanah
Direktorat Pemberdayaan
Tanah Masyarakat
Bagian
Program dan Hukum
• Subbagian Program
• Subbagian Hukum
Kinerja dan Program
Bagian
Kepegawaian dan Umum
• Subbagian
Kepegawaian
• Subbagian Keuangan
dan Barang Milik
Negara
• Subbagian Umum dan
Informasi
Kelompok Jabatan
Fungsional
Subdirektorat Pengelolaan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaaan dan
Pemnafaatan Tanah
Subdirektorat Penetapan
Potensi Redistribusi Tanah
Subdirektorat Pengaturan
Restribusi Tanah
Kelompok Jabatan
Fungsional
Subdirektorat
Pengembangan dan
Diseminasi Model Akses
Reforma Agraria
Subdirektorat Fasilitas dan
Kerjasama Akses Reforma
Agraria
Subdirektorat Pengaturan
dan Pengelolaan Akses
Reforma Agraria
Kelompok Jabatan
Fungsional
Subdirektorat Penataan
dan Koordinasi Sektoral
dan Regional
Subdirektorat Penataan
Wilayah Pesisir, Pulau –
Pulau Kecil Perbatasan
Wilayah Tertentu
Subdirektorat Layanan
dan Pengembangan
Penataagunaan Tanah
Kelompok Jabatan
Fungsional
Kelompok Jabatan
Fungsional
Jabatan Fungsional

Direktorat Jendral Tata Ruang
(Ditjen I)
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Perencanaan Tata
Ruang Nasional
Direktorat Bina Perencanaan
Tata Ruang Daerah Wilayah I
Direktorat Bina Perencanaan
Tata Ruang Daerah Wilayah II
Direktorat Sinkronisasi
Pemanfataan Ruang
Bagian Program dan Data
Informasi
• Subbagian Perencanaan Strategis
Kerja Sama dan Data Infromasi
• Subbagian Program dan Anggaran
• Subbagian Evaluasi Kinerja
Bagian Hukum, Kepegawaian
dan Ortala
• Subbagian Hukum
• Subbagian Kepegawaian
• Subbagian Ortala dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Subdirektorat Perencanaan
Tata Ruang Nasional, Pulau
dan Kepulauan
Tata Ruang Kawasan Strategis
Nasional I
Nasional II
Tata Ruang Provinsi dan Kota
Wilayah I
Tata Ruang Kabupaten
Wilayah I
Detail Tata Ruang Kawasan
Ekonomi Wilayah I
Sosial Budaya Wilayah I
Tata Ruang Provinsi dan Kota
Wilayah II
Tata Ruang Kabupaten
Wilayah II
Ekonomi Wilayah II
Subdirektorat Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang Wilayah I
Pemanfaatan Ruang Wilayah
III
Pemanfaatan Ruang Wilayah II
Bagian Keuangan dan Umum
• Subbagian Pengelolaan Barang
Milik Negara
• Subbagian Umum dan Publikasi
Nasional III
Nasional IV
Daya Dukung Lingkungan
Wilayah I
Sosial Budaya Wilayah II
Daya Dukung Lingkungan
Wilayah II
Pemanfaatan Ruang Wilayah
IV
Subdirektorat Pedoman
Tata Ruang
Jabatan Fungsional

Direktorat Jendral Survei dan Pemetaan
Pertanahan dan Ruang
(Ditjen II)
Sekretatis Direktorat
Jenderal
Direktorat Pengukuran
dan Pemetaan
Kasadtral
Diektorat Survei dan
Pemetaan Tematik
Pemetaan Dasar Pertanahan
dan Ruang
Bagian
Program dan Hukum
• Subbagian Hukum
Kinerja dan Program
Bagian
Kepegawaian dan Umum
• Subbagian
Kepegawaian
• Subbagian Umum dan
Informasi
dan Barang Milik
Negara
Kelompok Jabatan
Fungsional
Subdirektorat Pengukuran
dan Pemetaan Bidang
dan Pemetaan Ruang
Subdirektorat Penanganan
Masalah dan Peningkatan
Kualitas Kadastral
Kelompok Jabatan
Fungsional
Subdirektorat Pemetaan
dan Pengelolaan Data
Dasar
Dasar dan Peralatan
Subdirektorat Pembinaan
Pejabat Fungsional dan
Surveyor Berlisensi
Kelompok Jabatan
Fungsional
Subdirektorat Tenatik
Pertanahan dan Ruang
Subdirektorat Tematik
Kawasan
Subdirektorat Layanan
Informasi Geospasial
Tematik Multiguna
Kelompok Jabatan
Fungsional
Kelompok Jabatan
Fungsional
Jabatan Fungsional

Direktorat Jendral Penetapan
Hak dan Pendaftaran Tanah
(Ditjen III)
Sekretariat Direktorat Jenderal
Penetapan Hak Atas
Tanah dan Ruang
Pendaftaran Tanah dan Ruang
Direktorat Pengaturan Tanah
Komunal, Hubungan
Direktorat Pengaturan Tanah
Pemerintah
Bagian Program dan Hukum
• Subbagian Hukum
• Subbagian Evaluasi Kinerja dan
Program
Bagian Kepegawaian dan
Umum
• Subbagian Kepegawaian
• Subbagian Keuangan dan
Barang Milik Negara
• Subbagian Umum dan Informasi
Subdirektorat Penetapan
Hak Guna Usaha
Subdirektorat Penetapan Hak
Milik, Hak Guna Bagunan dan
Hak Pakai
Subdirektorat Pengaturan Hak
Atas Tanah dan Ruang
Subdirektorat Pendaftaran
Tanah dan Ruang
Subdirektorat Pemeliharaan
Hak Atas Tanah dan Ruang
Subdirektorat Pengembangan
Sistem Pelayanan Pertanahan
Subdirektorat Tanah Ulayat
dan Hak Komunal
Subdirektorat Hubungan
Kelembagaan dan Mitra Kerja
Subdirektorat Pengelolaan
PPAT
Pengelolaan
Subdirektorat Pengaturan dan
Pengelolaan Tanah Pemerintah
Tanah Pemerintah
Jabatan Fungsional

SEKRETARIAT JENDRAL (SETJEN)
Pasal 7
(1) Setjen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
(2) Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
Pasal 8
Setjen mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi
di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
ERNA_SRY 21 80

FUNGSI SEKRETARIAT JENDRAL (SETJEN)
Pasal 9
a. Koordinasi kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional;
b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip,
dan dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
d. Pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana dan Reformasi Birokrasi;
e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan
advokasi hukum
f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan
pengadaan barang/jasa; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.
ERNA_SRY 21 81

SUSUNAN ORGANISASI SETJEN
Pasal 10 ,
Setjen terdiri atas :
a. Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
b. Biro Organisasi dan Kepegawaian;
c. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
d. Biro Hukum;
e. Biro Hubungan Masyarakat;
f. Biro Umum dan Layanan Pengadaan; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
ERNA_SRY 21 82

SUSUNAN ORGANISASI (SEKRETARIAT JENDERAL) SETJEN
Pasal 10 Permen ATR/Ka.BPN No 16 Tahun 2020
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO PERENCANAAN
DAN KERJA SAMA
BIRO ORGANISASI
DAN KEPEGAWAIAN
BIRO KEUANGAN DAN
BARANG MILIK NEGARA
BIRO HUKUM
BIRO HUBUNGAN
MASYARAKAT
BIRO UMUM DAN LAYANAN
PENGADAAN
Pasal 14 - 29 Pasal 30 - 48 Pasal 49 - 67 Pasal 68 - 82 Pasal 83 - 97 Pasal 98 - 112
ERNA_SRY 21 83

DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN
ERNA_SRY 21 84

DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN
RUANG
Pasal 188
(1) Ditjen II merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri/Kepala.
(2) Ditjen II dipimpin oleh Direktur Jenderal.
ERNA_SRY 21 85

TUGAS DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN
PERTANAHAN DAN RUANG (DITJEN II)
Pasal 189
Tugas Ditjen II
1. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei
2. Pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ERNA_SRY 21 86

FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN
PERTANAHAN DAN RUANG (DITJEN II)
Pasal 190
a. Perumusan kebijakan di bidang survei dan pemetaan pertanahan dan ruang;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran dan pemetaan dasar dan kadastral, serta survei dan
pemetaan tematik;
c. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga teknis, surveyor berlisensi dan pemanfaatan peralatan
survei, pengukuran dan pemetaan;
d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang survei dan pemetaan pertanahan dan
ruang;
e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang survei dan pemetaan pertanahan dan ruang;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang survei dan pemetaan pertanahan dan ruang;
g. Pelaksanaan administrasi ditjen II;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri/kepala.
ERNA_SRY 21 87

DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG
DIREKTORAT JENDERAL
S U R V E I D A N P E M E T A A N
DIREKTORAT
PENGUKURAN
DAN PEMETAAN
KADASTRAL
DIREKTORAT
PENGUKURAN DAN
PEMETAAN DASAR
PERTANAHAN
RUANG
DIREKTORAT
SURVEI DAN
PEMETAAN
TEMATIK
SE KRETARIAT
D I R E K T O T A T
JENDERAL
ERNA_SRY 21 88

SUSUNAN ORGANISASI
(PERIODE 2015 – 2019)* SAAT INI TIDAK BERLAKU LAGI
ERNA_SRY 21 89

DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN
PENDAFTARAN TANAH
(DITJEN III)
ERNA_SRY 21 90

(DITJEN III)
Pasal 233
(1) Ditjen III merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri/Kepala.
(2) Ditjen III dipimpin oleh Direktur Jenderal.
ERNA_SRY 21 91

TUGAS DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK
DAN PENDAFTARAN TANAH (DITJEN III)
Pasal 234
a. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan
dan penetapan hak tanah dan ruang,
b. Pengaturan pendaftaran tanah dan ruang,
c. Pengaturan hak komunal,
d. Hubungan kelembagaan dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT),
e. Pengaturan dan penetapan tanah pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
ERNA_SRY 21 92

FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK
DAN PENDAFTARAN TANAH (DITJEN III)
Pasal 235
a. Perumusan kebijakan di bidang pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang,
pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, hubungan
kelembagaan dan PPAT, serta pengaturan dan penetapan tanah pemerintah;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang,
pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, hubungan
kelembagaan dan PPAT, serta pengaturan dan penetapan tanah pemerintah;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaturan dan
penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang,
pengaturan hak komunal, hubungan kelembagaan dan PPAT, serta pengaturan dan
penetapan tanah pemerintah;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaturan dan penetapan hak
tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal,
hubungan kelembagaan dan PPAT, serta pengaturan dan penetapan tanah pemerintah
ERNA_SRY 21 93

LANJUTAN - FUNGSI
(DITJEN III)
Pasal 235
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengaturan dan penetapan hak tanah
dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal,
hubungan kelembagaan dan PPAT, serta pengaturan dan penetapan tanah
pemerintah;
f. Pelaksanaan urusan administrasi ditjen III; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.
ERNA_SRY 21 94

SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH (DITJEN III)
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Direktorat Jenderal
Penetapan Hak dan
Pendaftaran Tanah
dan Penetapan Hak
Atas Tanah
Pendaftaran Tanah dan
Ruang
Tanah Komunal,
Hubungan
Tanah Pemerintah
Sekretariat Direktorat
Jenderal (Setditjen)
Pasal 236
ERNA_SRY 21 95

DIREKTORAT PENGATURAN DAN PENDAFTARAN HAK TANAH, RUANG DAN PPAT
(PERIODE 2015 – 2019)*
TUGAS :
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan NSPK, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran tanah dan
ruang, hak komunal, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, dan pemberian izin
peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas,
peralihan saham, dan PPAT.
FUNGSI:
a) penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK
b) pemberian bimbingan teknis, dan supervisi
c) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan,
di bidang pendaftaran tanah dan ruang, hak komunal, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan
ruang, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan
pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT
ERNA_SRY 21 96

SUSUNAN ORGANISASI (PERIODE 2015 – 2019)
*SAAT INI TIDAK BERLAKU LAGI..HANYA UNTUK PEMBANDING!!!
ERNA_SRY 21 97
Hanya untuk
Pembanding dengan
Nama Lembaga Yang
baru, karena tidak
berlaku lagi --

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL (SETDITJEN III).
ERNA_SRY 21 98

TUGAS SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL (DITJEN III).
Pasal 237
a. Melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada seluruh satuan
organisasi,
b. Pengembangan jabatan fungsional dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi
di lingkungan ditjen III.
ERNA_SRY 21 99

FUNGSI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL ( SETDITJEN III).
Pasal 238
a. Pengelolaan manajemen sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana;
b. Pengelolaan dan pengembangan jabatan fungsional;
c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanan reformasi birokrasi;
d. Fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
e. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, fasilitasi
administrasi kerjasama serta evaluasi dan pelaporan;
f. Pengelolaan dan pengembangan teknologi dan informasi;
g. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
h. Pengelolaan urusan umum dan rumah tangga ditjen III.
ERNA_SRY 21 100

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL terdiri dari
b. Bagian
Kepegawaian
dan Umum
c. Kelompok Jabatan
Fungsional
a. Bagian
Program dan
Hukum
Pasal 239
ERNA_SRY 21 101

SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL III.
BAGIAN
PROGRAM DAN HUKUM
BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM
S ubbagian
Program
S ubbagian
Hukum
Subbagian Evaluasi
Kinerja dan Program
Subbagian
Kepegawaian
Subbagian
Keuangan dan Barang Milik
Negara
Subbagian
Umum dan Informasi
Kelompok Jabatan
Fungsional
BAGAN SUSUNAN
ORGANISASI SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL (III)
ERNA_SRY 21 102

DIREKTORAT PENGATURAN DAN PENETAPAN
HAK ATAS TANAH DAN RUANG
ERNA_SRY 21 103

TUGAS DIREKTORAT PENGATURAN DAN PENETAPAN
HAK ATAS TANAH DAN RUANG
Pasal 248
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan
penyajian informasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan di bidang pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang
ERNA_SRY 21 104

FUNGSI DIREKTORAT PENGATURAN DAN PENETAPAN
HAK ATAS TANAH DAN RUANG (Pasal 249)
a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan dan penetapan hak tanah dan
ruang
b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengaturan dan penetapan hak
tanah dan ruang;
c. Pelaksanaan penetapan hak meliputi pemberian, perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah dan hak
ruang bagi perseorangan dan badan hukum swasta;
d. Penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik;
e. Pengaturan penetapan hak atas tanah bekas milik belanda dan bekas tanah asing lainnya;
f. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi di bidang pengaturan
dan penetapan hak tanah dan ruang;
g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang; dan
i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
ERNA_SRY 21 105

DIREKTORAT PENGATURAN DAN PENETAPAN HAK ATAS TANAH DAN
RUANG terdiri dari
Pasal 250
a. Subdirektorat Penetapan Hak Guna Usaha; (Pasal
b. Subdirektorat Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai;
c. Subdirektorat Pengaturan Hak Atas Tanah dan Ruang;
d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
ERNA_SRY 21 106

DIREKTORAT PENGATURAN DAN PENETAPAN HAK ATAS TANAH DAN RUANG
DIREKTORAT
PENGATURAN DAN
PENETAPAN HAK ATAS
TANAH DAN RUANG
SU BDIREKTORAT
PENETAPAN HAK
GUNA USAHA
SUBDIREKTORAT
PENETAPAN HAK
MILIK, HAK GUNA
BANGUNAN DAN
HAK PAKAI
SUBDIREKTORAT
PENGATURAN HAK
ATAS TANAH DAN
RUANG
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
ERNA_SRY 21 107

SUBDIREKTORAT PENETAPAN HAK GUNA USAHA
Pasal 251
Tugas Subdiktorat Penetapan Hak Guna Usaha, melaksanakan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria, pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian
informasi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan Hak
Guna Usaha untuk perseorangan dan badan hukum swasta
Pasal 252
Subdirektorat Penetapan Hak Guna Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
ERNA_SRY 21 108

SUBDIREKTORAT PENETAPAN HAK MILIK, HAK GUNA BANGUNAN DAN
HAK PAKAI
Pasal 253
Tugas Subdirektorat Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria, pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi,
serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai untuk perseorangan dan badan hukum swasta, serta penunjukan badan hukum
tertentu yang dapat mempunyai Hak Milik.
Pasal 254
Subdirektorat Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.
ERNA_SRY 21 109

SUBDIREKTORAT PENGATURAN HAK ATAS TANAH DAN RUANG
Pasal 255
Tugas Subdirektorat Pengaturan Hak Atas Tanah dan Ruang mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
informasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan di bidang penetapan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai untuk perseorangan dan badan hukum swasta dan hak atas bekas
milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya, serta penunjukan badan hukum tertentu
yang dapat mempunyai Hak Milik.
Pasal 256 Subdirektorat Pengaturan Hak Atas Tanah dan Ruang terdiri atas
ERNA_SRY 21 110

DIREKTORAT PENGATURAN PENDAFTARAN
TANAH DAN RUANG
ERNA_SRY 21 111

TUGAS DIREKTORAT PENGATURAN PENDAFTARAN
TANAH DAN RUANG MEMPUNYAI TUGAS
Pasal 258
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan
penyajian informasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan di bidang pengaturan dan pendaftaran hak tanah dan
ruang.
ERNA_SRY 21 112

FUNGSI DIREKTORAT PENGATURAN PENDAFTARAN TANAH DAN
RUANG , MENYELENGGARAKAN
Pasal 259
a. Perumusan kebijakan di bidang pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan
ruang, serta standarisasi dan modernisasi layanan pertanahan;
b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendaftaran tanah dan ruang,
pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, serta standarisasi dan modernisasi layanan pertanahan;
c. Pelaksanaan pemberian izin dalam rangka pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;
d. Pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemantauan sistem pelayanan
penetapan, pendaftaran dan pemeliharaan hak atas tanah dan ruang dalam rangka standarisasi
dan modernisasi layanan pertanahan;
e. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan
pendaftaran dan pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;
f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan
hak atas tanah dan ruang, serta standarisasi dan modernisasi layanan pertanahan;
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak
atas tanah dan ruang, serta standarisasi dan modernisasi layanan pertanahan; dan
h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
ERNA_SRY 21 113

DIREKTORAT PENGATURAN PENDAFTARAN TANAH DAN RUANG
terdiri dari
Pasal 260
a. Subdirektorat Pendaftaran Tanah dan Ruang;
b. Subdirektorat Pemeliharaan Hak Atas Tanah dan Ruang;
c. Subdirektorat Pengembangan Sistem Pelayanan Pertanahan;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
ERNA_SRY 21 114

DIREKTORAT PENGATURAN
PENDAFTARAN TANAH DAN
RUANG
DIREKTORAT
PENGATURAN
PENDAFTARAN TANAH DAN
RUANG
SU BDIREKTORAT
PENDAFTARAN
TANAH DAN
RUANG
SUBDIREKTORAT
PEMELIHARAAN
HAK ATAS TANAH
DAN RUANG
SU BDIREKTORAT
PENG E MBANG AN
SISTEM
PELAYANAN
PERTANAHAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
ERNA_SRY 21 115

SUBDIREKTORAT PENDAFTARAN TANAH DAN RUANG
Pasal 261
Tugas Subdirektorat Pendaftaran Tanah dan Ruang, melaksanakan perumusan
kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan
inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pendaftaran tanah dan ruang
Pasal 262 Subdirektorat Pendaftaran Tanah dan Ruang terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.
ERNA_SRY 21 116

SUBDIREKTORAT PEMELIHARAAN HAK ATAS TANAH DAN RUANG
Pasal 263
Tugas Subdirektorat Pemeliharaan Hak Atas Tanah dan Ruang, melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
informasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan di bidang pemeliharaan Hak Atas Tanah dan Ruang.
Pasal 264
Subdirektorat Pemeliharaan Hak Atas Tanah dan Ruang terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsiona
ERNA_SRY 21 117

SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN PERTANAHAN
Pasal 265
Tugas Subdirektorat Pengembangan Sistem Pelayanan Pertanahan melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi dan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan
sistem pelayanan pertanahan.
Pasal 266
Subdirektorat Pengembangan Sistem Pelayanan Pertanahan terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.
ERNA_SRY 21 118

DIREKTORAT DIREKTORAT PENGATURAN TANAH KOMUNAL,
HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PPAT
ERNA_SRY 21 119

TUGAS DIREKTORAT DIREKTORAT PENGATURAN TANAH KOMUNAL,
HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PPAT (Pasal 268)
• Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
• Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
• Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian
informasi
• Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
• Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan tanah
ulayat/hak komunal, tanah lintas sektor kementerian/lembaga serta
• Pengelolaan PPAT dan mitra kerja
untuk
mendukung
pelaksanaan
tugas
dibidang
penetapan
hak,
pendaftaran
dan
pemeliharaa
n hak atas
tanah dan
ruang
• Hubungan kelembagaan dengan kementerian/lembaga
ERNA_SRY 21 120

FUNGSI DIREKTORAT DIREKTORAT PENGATURAN TANAH KOMUNAL,
Pasal 269
a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan tanah ulayat/hak komunal,
tanah lintas sektor kementerian/lembaga, pengelolaan PPAT dan mitra kerja, serta
kelembagaan dengan kementerian/lembaga untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang
penetapan hak, pendaftaran dan pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;
b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penatausahaan tanah
ulayat/hak komunal, tanah lintas sektor kementerian/lembaga, pengelolaan PPAT dan mitra
kerja, serta hubungan kelembagaan dengan kementerian/lembaga untuk mendukung
pelaksanaan tugas di bidang penetapan hak, pendaftaran dan pemeliharaan hak atas tanah
dan ruang
c. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan mitra
kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang penetapan hak, pendaftaran dan
pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;
ERNA_SRY 21 121

LANJUTAN
Pasal 269
d. Pelaksanaan ujian, pengangkatan, pengangkatan kembali, perubahan data, pemberian
sanksi, cuti, pemberhentian dan perpanjangan PPAT;
e. Pelayanan pemberian, perpanjangan atau pencabutan lisensi mitra kerja;
f. Pelaksanaan kegiatan pengembangan serta pembinaan PPAT dan mitra kerja;
g. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi tanah
ulayat/hak komunal, tanah lintas sektor kementerian/lembaga, hubungan kelembagaan dengan
kementerian/ lembaga, serta PPAT dan mitra kerja;
h. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi kegiatan di bidang penatausahaan tanah
ulayat/hak komunal, tanah lintas sektor kementerian/lembaga, pengelolaan PPAT dan mitra
kerja serta hubungan kelembagaan dengan kementerian/lembaga untuk mendukung
pelaksanaan tugas di bidang penetapan hak, pendaftaran dan pemeliharaan hak atas tanah
dan ruang ERNA_SRY 21 122

LANJUTAN
Pasal 269
i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan tanah ulayat/hak komunal,
tanah lintas sektor kementerian/lembaga, pengelolaan PPAT dan mitra kerja serta hubungan
kelembagaan dengan kementerian/lembaga untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang
penetapan hak, pendaftaran dan pemeliharaan hak atas tanah dan ruang; dan
j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat
ERNA_SRY 21 123

DIREKTORAT PENGATURAN TANAH KOMUNAL, HUBUNGAN
KELEMBAGAAN DAN PPAT terdiri dari:
Pasal 270
a. Subdirektorat Tanah Ulayat dan Hak Komunal;
b. Subdirektorat Hubungan Kelembagaan dan Mitra Kerja;
c. Subdirektorat Pengelolaan PPAT;
e. Kelompok Jabatan Fungsional
ERNA_SRY 21 124

DIREKTORAT PENGATURAN TANAH KOMUNAL, HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PEMBINAAN PPAT
DIREKTORAT PENGATURAN
TANAH KOMUNAL,
HUBUNGAN KELEMBAGAAN
DAN PEMBINAAN PPAT
SU BDIREKTORAT
TANAH ULAYAT
DAN HAK
KOMUNAL
SUBDIREKTORAT
HUBUNGAN
KELEMBAGAAN
DAN MITRA KERJA
SU BDIREKTORAT
PENGELOLAAN
PPAT
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
ERNA_SRY 21 125

SUBDIREKTORAT TANAH ULAYAT DAN HAK KOMUNAL
Pasal 271
Tugas Subdirektorat Tanah Ulayat dan Hak Komunal melaksanakan perumusan kebijakan
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan inventarisasi, identifikasi,
pengelolaan data dan penyajian informasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan tanah ulayat/hak
komunal.
Pasal 272
Subdirektorat Tanah Ulayat dan Hak Komunal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
ERNA_SRY 21 126

SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN PPAT
Pasal 275
TUGAS SUBDIREKTORAT PENGELOAAN PPAT
- Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
- Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi,
- Pemberian bimbingan teknis dan supervise
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan PPAT.
Pasal 276
Subdirektorat Pengelolaan PPAT terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
ERNA_SRY 21 127

SUBDIREKTORAT HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN MITRA KERJA
Pasal 273
Tugas Subdirektorat Hubungan Kelembagaan dan Mitra Kerja, melaksanakan perumusan
kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan inventarisasi,
identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan kelembagaan
dengan Kementerian/ Lembaga dan pengelolaan mitra kerja untuk mendukung pelaksanaan
tugas di bidang penetapan hak, pendaftaran dan pemeliharaan hak atas tanah dan ruang
Pasal 274
Subdirektorat Hubungan Kelembagaan dan Mitra Kerja terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.
ERNA_SRY 21 128

DIREKTORAT PENGATURAN TANAH PEMERINTAH
ERNA_SRY 21 129

TUGAS DIREKTORAT PENGATURAN TANAH PEMERINTAH
(Pasal 278)
•Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
•Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
•Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi,
•Pengelolaan data dan penyajian informasi pemilikan,
•Penguasaan dan pemanfaatan tanah pemerintah,
•Pemberian bimbingan teknis dan supervise
•Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengaturan
tanah pemerintah ERNA_SRY 21 130

Materi Bimbel Organisasi Kelembagaan , Pesert211022.pdf

Materi Bimbel Organisasi Kelembagaan , Pesert211022.pdf

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Materi Bimbel Organisasi Kelembagaan , Pesert211022.pdf

Ähnlich wie Materi Bimbel Organisasi Kelembagaan , Pesert211022.pdf (20)

Materi Bimbel Organisasi Kelembagaan , Pesert211022.pdf