1) Tugas analisis kasus kepailitan ini memberikan manfaat bagi penulis untuk memahami kasus kepailitan secara mendalam dan menerapkan pasal-pasal yang relevan.

1. 1
BAB I
KEGUNAAN DAN KEMANFAATAN
A. Kegunaan
Dalam tugas yang akan saya kumpulkan ini berkenaan dengan masalah
kepailitan. Kasus yang saya ambil adalah mengenai Putusan Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat Nomor 60/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt/Pst. Dengan menganalisis kasus
ini, penulis dapat mengetahui duduk perkara para pihak yang bersengketa dalam
hal ini termohon dan pemohon pailit.
Dari hasil membaca putusan ini pula, penulis mendapatkan pengetahuan
yang lebih mendalam yang sebelumnya hanya diperoleh teori yang didapatkan di
bangku perkuliahan, namun dengan adanya tugas analisis kasus kepailitan ini
penulis dapat mencerna atas pasal-pasal yang dijadikan dasar putusan dalam kasus
kepailitan ini.
B. Kemanfaatan
Manfaat dari adanya tugas analisis hukum kepailitan ini yaitu menambah
daya nalar berpikir dan belajar memahami kasus dan cara penyelesaiannya.
Manfaat lainnya yaitu menambah ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam
bidang kepailitan.

2. 2
BAB II
LATAR BELAKANG MASALAH,
LANDASAN TEORI, DAN PEMBAHASAN
A. Latar Belakang Masalah
Kasus ini berawal dari adanya akad jual beli apartemen antara Budi
Christiyati (Pemohon Pailit) dengan PT. Bendi Oetoma Raya Delapan (Termohon
Pailit) selaku developer/pengembang yang sedang membangun apartemen “Intan
Apartemen”. Dalam perkembangan selanjutnya, pihak pengembang tidak dapat
meralisasikan apa yang telah disepakati padahal pihak pemohon pailit telah
melunasi pembayaran 1 unit rumah susun/apartemen kepada pihak developer
(Termohon Pailit).
Dengan alasan tersebut pembeli dalam hal ini Budi Christiyati mengajukan
surat permohonan pembatalan pembelian yang diajukan kepada Termohon Pailit
yang pada intinya membatalkan pembelian atas unit rumah susun/apartemen dan
meminta agar Termohon Pailit melaksanakan kewajibannya dengan menempati
janji untuk mengembalikan uang pembayaran sepenuhnya tanpa potongan biaya
apapun, serta memberikan ganti rugi yang dialami oleh Pemohon Pailit.
B. Landasan Teori
1. Pengertian Kepailitan
Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang
mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh
Pengadilan. Dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut
tidak dapat membayar utangnya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 pengertian tentang kepailitan adalah sita umum atas semua
kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh

3. 3
kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini.1
Berdasarkan Pasal 2 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan
sebagai berikut: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri
maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”.
Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang
menyatakan pemohon pailit harus membuktikan bahwa :2
a. Termohon pailit adalah Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor, dan
b. Termohon pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh
waktu dan dapat ditagih.
Pengertian Debitor dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
adalah Orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang
pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
2. Pihak Yang Terlibat Dalam Suatu Proses Kepailitan
Adapun pihak yang terlibat dalam proses terhadap suatu Kepailitan adalah
sebagai berikut :
1) Pihak Pemohon Pailit
Menurut Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 (pasal 1 ) maka
yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu dari
pihak berikut ini :
a) Pihak debitur itu sendiri,
b) Dua atau lebih dari pihak kreditur,
c) Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum,
d) Pihak Bank Indonesia jika debiturnya adalah suatu bank,
1 Imran Nating, “Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan
Pemberesan Harta Pailit,” (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2004), hal.2.
2 Ibid, hal. 3

4. 4
e) Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debiturnya adalah suatu
perusahaan efek. Yang dimaksud dengan perusahaan efek adalah pihak
yang melakukan kegiatannya sebagai penjamin emisi efek, perantara
pedagang efek, dan/atau manajer investasi, sebagaimana yang
dimaksudkan dalam perundang-undangan di bidang pasar modal.
2) Pihak Debitur Pailit
Pihak Debitur Pailit adalah pihak yang memohon/dimohonkan pailit ke
pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitur pailit adalah debitur
yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu
hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
3) Hakim Niaga
Perkara Kepailitan diperiksa oleh hakim majelis (tidak boleh hakim
tunggal) baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi.
4) Hakim Pengawas dalam Kepailitan
Pengangkatan hakim pengawas dalam kepailitan, dapat terlihat pada
pasal 13 Undang-undang Kepailitan bahwa dalam keputusan pailit harus
diangkat hakim pengawas dari antara para hakim Pengadilan Niaga dengan
tugas utama mengawasi pengurusan dan pemberesan budel pailit yang
dilaksanakan oleh kurator. Dalam sajian ini penunjukkan pada “kurator” juga
merujuk pada lebih dari seorang kurator atau pada kurator yang berstatus
perserikatan perdata.
3. Kurator dalam Pailit
Dalam pasal 67 (1) UUK sebelum diubah ditentukan bahwa kurator budel
pailit adalah “Balai Harta Peninggalan” (BHP), yang merupakan badan di bawah
kewenangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Dalam perubahan
pada Undang-undang Kepailitan, BHP tidak ditiadakan. BHP merupakan suatu
badan yang mengurus, menguasai dan membereskan budel pailit di bawah
pengawasan hakim pengawas, baik setelah diucapkan pernyataan pailit maupun
setelah dimulainya masa insolvensi.

5. 5
Dalam Perpu seluruh Pasal 6 UUK diubah dan ditambah dengan pasal-pasal
67A, 67B, 67C, dan 67D. pasal tambahan ini semua mengatur tentang kurator.
Menurut Perpu kurator adalah BHP atau kurator lainnya. Yang dimaksud dengan
kurator lainnya dalam Pasal 67A (2) UUK yang ditambahkan dengan Perpu
menentukan bahwa yang dapat menjadi kurator itu adalah perorangan atau
persekutuan perdata yang memenuhi persyaratan:
(1) berdomisili di Indonesia;
(2) memiliki pengetahuan khusus yang dibutuhkan untuk mengurus dan
membereskan harta pailit;
(3) telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.
Selanjutnya pasal 13 (3) UUK yang telah diubah dengan Perpu
menambahkan persyaratan bahwa seorang kurator lain (bukan BHP) harus
independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau
kreditur.
4. Perjanjian
Dalam hukum perjanjian, setidaknya terdapat dua pihak yang terikat
oleh hubungan hukum itu, yaitu kreditur (creditor) dan pihak debitur (debitor).
Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada
seorang yang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.
Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-
perjanjian itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu :perjanjian untuk memberikan/
menyerahkan suatu barang, perjanjian untuk berbuat sesuatu, perjanjian untuk
tidak berbuat sesuatu.
Fungsi dari kontrak/perjanjian itu dapat dibedakan menjadi dua macam,
yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah dapat
memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomis
kontrak adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan
yang telah rendah menjadi yang lebih tinggi.
Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua
orang/lebih, berdasarkan mana pihak yang satu menuntut sesuatu hal dari pihak

6. 6
yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
Dimana perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada
seorang lain saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, timbullah suatu
hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan
perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain.
Yang tercangkup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang dari
perjanjian dan ada yang lahir dari undang-undang.
5. Utang
Utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain atau kewajiban
membayar kembali apa yang sudah diterima. Inti penjelasan dari Pasal 2 (1) UUK
PKPU mengharuskan kreditur yang hendak mengajukan permohonan pailit
terhadap debiturnya harus menyeledikinya apakah debitur memiliki kreditur lain
selain dirinya. Keadaan ini tidaklah mudah bagi kreditur untuk menginvestigasi
apakah debitur memiliki kreditur lain. 3
Dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan PKPU selanjutnya disebut UUK PKPU, menyangkut para subjek
adalah debitur, kreditur, kurator, hakim, pengadilan. Pengertian-pengertian
sebagai berikut.
Kepailitan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan PKPU selanjutnya disebut UUK PKPU adalah sita umum
atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dilakukan oleh kurator di
bawah pengawasan hakim sebagaimana diatur dalam UUK PKPU.
Apabila seorang debitur hanya mempunyai satu kreditur dan debitur
Tidak membayar utang dengan sukarela, maka kreditur akan menggugat
Debitur secara perdata ke Pengadilan negeri dan seluruh harta debitur
Dimohonkan sita agar menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur
Tersebut. Sebaliknya agar dalam hal debitur mempunyai banyak kreditur dan
Harta kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi semua kreditur, maka
3 Ridwan Khairandy, et.al., “Perlindungan Yang Seimbang Dalam Undang-undang
Kepailitan”, Jurnal Hukum Bisnis 17 (January 2002), hal.33.

7. 7
Kreditur akan berlomba dengan segala cara untuk mendapatkan pelunasan
Tagihannya dahulu. Kreditur yang datang belakangan mungkin sudah tidak
Dapat lagi pembayaran, karena harta debitur sudah habis. Hal ini sangat tidak
Adil dan merugikan, oleh karena itu hal inilah yang menjadi maksud dan
Tujuan dari UUK 4
6. Tujuan Kepailitan
Tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah: 5
1. Melindungi para krediturnya untuk memperoleh hak mereka sehubungan
engan berlakunya asas jaminan, bahwa “semua harta kekayaan debitur
baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang telah ada
maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi
perikatan debitur”, yang diatur oleh Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum
kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditur
terhadap harta debitur berkenaan dengan asas jaminan tersebut;
2. Menjamin agar pembagian harta debitur dibagi sesuai dengan asas pari
Passu (membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para
Krediturnya);
3. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat
Merugikan kepentingan para kreditur. Dengan dinyatakan seorang debitur
Pailit, maka debitur tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurs dan
memindahtangankan harta kekayaannya;
4. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para
Krediturnya, dengan cara memperoleh pembebasan utang;
5. Memberikan kesempatan kepada debitur dan para kreditur untuk bisa
Berunding dan membuat kesepakatan restrukturisasi utang.
4 Rudy Lontoh (ED), “Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang” (Bandung:Alumni,2001), hal.75-76.
5Sutan Remy Sjahdeini, “Hukum Kepailitan : Memahamin Faillissementsverordening Jo
Undang-undang No.4 Tahun 1998, cet 1, hal.30-40.

8. 8
7. Syarat Kepailitan
Dalam UUK PKPU mengatur, persyaratan bagi debitur untuk dapat di
Pailitkan diatur didalam Pasal 2 Angka (1), yang pada pokoknya :
a. Debitur harus mempunyai minimal dua (2) atau lebih kreditur,
Ditentukan dua atau lebih kreditur dikarenakan tujuan atau maksud
kepailitan adalah untuk mempergunakan harta debitur untuk membayar
seluruh utang-utangnya secara adil dibawah pengawasan yang berwajib,
yaitu Hakim Pengawas. Syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih
kreditur dikenal sebagai concorsus creditorum. Keharusan adanya dua
kreditur yang diisyaratkan dalam UUK merupakan pelaksanaan dari
ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata 6. Alasan mengapa seorang debitur
tidak dapat dinyatakan pailit jika ia hanya mempunyai seorang kreditur
adalah bahwa tidak ada keperluan untuk membagi asset debitur diantara
para kreditur. Harta kekayaan dibagi secara (i)Pari Passu, yaitu harta
kekayan debitur dibagi secara bersama-sama diantara para krediturnya; (ii)
Prorata,yaitu sesuai dengan besarnya imbangan piutang masing-masing
kreditur terhadap debitur secara keseluruhan.
b. Debitur tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah
Waktu dan dapat ditagih, maksud dari tidak membayar disini tidak atau
belum membayar lunas seluruh utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih, pokok maupun bunganya, sedangkan jatuh waktu meliputi juga
jatuh waktu yang dipercepat sebagaimana telah diperjanjikan. Disini
keadaan debitur harus benda dalam keadaan insolvensi. Keadaan
insolvensi apabila debitur ini tidak mampu secara fianansial untuk
membayar utang-utangnya kepada sebagian besar krediturnya.
8. Subjek Pailit
Pada dasarnya pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah “debitur”.
Yang dimaksud adalah debitur biasa. Debitur dapat dinyatakan pailit jika “debitur
6 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, “Pedoman Menangani Perkara Kepailitan”, (Jakarta:
Raja Grafindo Press,2003), hal.107.

9. 9
berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya” (die in de toestand v
erkeer dat hij heft ophehouden te betalen”). Subjek pailit menurut Pasal 1 Angka
(3) UUK PKPU yaitu:
1. Debitur sendiri, baik debitur perorangan maupun badan hukum; Kejaksaan
untuk kepentingan umum;
2. Seorang atau lebih kreditur; baik kreditur perorangan maupun Badan
hukum;
3. Bank Indonesia, apabila debiturnya adalah bank;
4. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
5. BAPPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal)dalam hal debitur dalah
perusahaan efek;
6. Menteri Keuangan, dalam hal debitur adalah perusahan asuransi,
perusahaan reasuransi, dana pension, Badan Usaha Milik Negara yang
bergerak di bidang kepentingan publik.
9. Akibat Hukum Pernyataan Pailit
Pada dasarnya, sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitur untuk
melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan harta kekayaannya harus
dihormati. Tentunya dengan memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban
debitur menurut peraturan perundang-undangan.
Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang
terbuka untuk umum terhadap debitur, maka hak dan kewajiban debitur pailit akan
beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya .
Dalam hal ini, debitur pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan
atas harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa atau/ memberikan
keuntungan atau manfaat bagi boedelnya. Sebaliknya, tindakan yang tidak
memberikan manfaat bagi boedel, tidak mengikat boedel tersebut.
10. Akibat Pailit Bagi Debitur
Debitur pernyataan pailit, debitur palit demi hokum kehilangan hak untuk
menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan,

10. 10
terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan
perhitungan hari pernyataannya itu sendiri. Atau dengan kata lain dengan
dijatuhkannya putusan pailit, mempunyai pengaruh bagi debitur dan harta
bendanya. Bagi debitur, sejak diucapkannya putusan kepailitan, ia kehilangan hak
untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta benda (Persona standi in
judicio) Pasal 21 UUK PKPU.
Kendati telah ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan kepailitan
harta kekayaan debitur pailit akan diurus dan dikuasai oleh kurator namun tidak
semua kekayaan debitur pailit diserahkan kepada kurator.
Secara rinci yang dikecualikan dari harta kepailitan disebutkan dalam
Pasal 22 UUK PKPU, yaitu:
a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh seorang
sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis, yang
dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapan yang
dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.
b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri penggajian
dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pension, uang tunggu, atau uang
tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau;
c. Uang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi
nafkah menurut undang-undang.
Demikian pula hak-hak pribadi debitur yang tidak dapat menghasilkan
kekayaan, atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada di tangan
debitur pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi, misalnya hak pakai dan hak
mendiami rumah.
11. Akibat Hukum Bagi Kreditur
Pada dasarnya, kedudukan para kreditur adalah sama (Paritas
Creditorum). Oleh karena itu mereka mempunyai hak yang sama atas hasil
eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing
(Pari Passu Prorata Parte). Namun demikian, asas tersebut mengenai
pengecualian yaitu golongan kreditur yang memegang hak agunan atas kebendaan

11. 11
dan golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan undang-undang dan
peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan berarti asas paritas creditorum
berlaku bagi kreditur konkuren saja.
Kreditur dapat dikelompokan sebagai berikut: 7
a. Kreditur Separatis
Kreditur Separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan,
yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditur ini tidak terkena dari
akibat putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak-hak eksekusi
mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur.
kreditur golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang
menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Dari hasil
tersebutmereka mengambil sebesar piutangnya, sedang kalau ada
sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya
bila ada hasil penjualan ternyata tidak mencukupi, kreditur tersebut
untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya
sebagai kreditur bersaing (concurrent).
b. Kreditur Preferens/Istimewa
Kreditur Istimewa adalah kreditur yang karena sifat piutangnya
mempunyai kedudukan yang istimewa dan mendapat hak untuk
memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit.
Kreditur istimewa berada dibawah pemegang hak tanggungan dan
gadai. Pasal 1133 KUH Perdata mengatakan bahwa hak untuk
didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa
dari gadai dan hipotik dijelaskan lebih lanjut maksud dari hak istimewa
dalam Pasal 1134 KUH Perdata adalah suatu hak yang oleh undang-
undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkat mata
berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi
daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-
undang telah ditentukan sebaliknya.
7 Imran Nating, “Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan
Pemberesan Harta Pailit,” (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2004), hal.48-52.

12. 12
c. Kreditur Konkuren
Kreditur yang dikenal juga dengan istilah kreditur bersaing. Kreditur
konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh
hasil penjualan hasil harta kekayaan debitur, baik yang telah ada
maupun yang akan ada dikemudian hari, setelah sebelumnya dikurangi
dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditur
pemegang hak jaminan dan para kreditur dengan hak istimewa secara
proposional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing
kreditur Konkuren tersebut (secara Passu Prorata Parte) sesuai
dengan Pasal 1132 KUH Perdata.8
Pada Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang
Kepailitan dan PKPU ada 2 macam perdamaian yang dapat diajukan
oleh debitur (yang selanjutnya disebut UUK PKPU)yaitu sebagai
berikut :PKPU dan Perdamaian.
12. Kajian Teori tentang Utang berdasarkan Undang-undang dan
Keputusan MA Contoh Kasus Apartemen Intan
Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat perubahan
pengertian tentang utang. Utang diartikan sebagai kewajiban yang
dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang dalam mata uang
Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang
akan timbul karena perjanjian atau undang-undang, dan yang wajib
dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor
untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.
Berdasarkan pengertian utang di atas, permohonan pernyataan
pailit dikabulkan apabila “debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan
tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan
dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas
permohonannya sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih
8 Ibid., hal.48-52.

13. 13
kreditornya”.
Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
menyebutkan syarat untuk dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan,
yaitu :
1 terdapat minimal 2 (dua) orang kreditor
2 debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, dan
3. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
26
Syarat yang ada pada poin ketiga di atas, menunjukkan bahwa
adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan
bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk
memenuhi prestasinya. Hal ini menunjukkan adanya utang yang harus
lahir dari perikatan sempurna yaitu adanya schuld dan haftung. Schuld
yang dimaksud disini adalah kewajiban setiap debitor untuk menyerahkan
prestasi kepada kreditor, dan karena itu debitor mempunyai kewajiban
untuk membayar utang. Sedangkan haftung adalah bentuk kewajiban
debitor yang lain yaitu debitor berkewajiban untuk membiarkan harta
kekayaannya diambil oleh kreditor sebanyak utang debitor guna pelunasan
utang tadi, apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya membayar utang
tersebut.
Ketentuan adanya syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih, menurut Sutan Remy Sjahdeini, kedua istilah tersebut memiliki
pengertian dan kejadian yang berbeda. Suatu utang dikatakan sebagai
utang yang telah jatuh waktu atau utang yang expired, yaitu utang yang
dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih. Sedangkan
utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah
jatuh waktu.
Di sisi lain, suatu utang dikatakan jatuh tempo dan dapat ditagih
yaitu apabila utang itu sudah waktunya untuk dibayar. Penggunaan istilah
jatuh tempo merupakan terjemahan dari istilah “date of maturity”.
31
Date
of maturity atau tanggal jatuh tempo adalah tanggal yang ditetapkan

14. 14
sebagai batas waktu maksimal terhadap utang atau kewajiban. Tidak
dipergunakannya istilah jatuh waktu disini karena istilah ini tidak
ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian jatuh
tempo itu sendiri ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Jatuh tempo mempunyai pengertian batas waktu pembayaran atau
penerimaan sesuatu dengan yang ditetapkan; sudah lewat waktunya;
kadaluarsa. Pengertian tempo mempunyai arti waktu, batas waktu, janji
(waktu yang dijanjikan).
Pengaturan suatu utang jatuh tempo dan dapat ditagih, dan juga
wanprestasi dari salah satu pihak dapat mempercepat jatuh tempo utang,
yang diatur di dalam perjanjian. Ketika terjadi default, jatuh tempo utang
telah diatur, maka pembayaran utang dapat dipercepat dan menjadi jatuh
tempo dan dapat ditagih seketika itu juga sesuai dengan syarat dan
ketentuan perjanjian.
Jika di dalam perjanjian tidak mengatur tentang jatuh tempo, maka
debitor dianggap lalai apabila dengan surat teguran debitor telah
dinyatakan lalai dan dalam surat itu debitor diberi waktu tertentu untuk
melunasi utangnya.
Berkaitan dengan pengertian di atas, maka berdasarkan Pasal 1
angka 6 dihubungkan dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “utang adalah kewajiban
yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam
mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung
maupun yang akan timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang
wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi hak kepada kreditor
untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Dari
pengertian di atas, uang tersebut telah jelas kalau kewajiban yang
dinyataan atau dapat dinyatakan dalam jumlah utang.
Mengenai pengertian “utang yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU adalah kewajiban
untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah

15. 15
diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana
diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang
berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majerlis
arbitrase”.
Apabila dibandingkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI
dalam Putusan Perkara No.019.PK/N/1999 memberikan penafsiran yang
dimaksud dengan utang adalah segala bentuk kewajiban untuk membayar
sejumlah uang tertentu, baik yang timbul karena perikatan maupun karena
undang-undang” dengan demikian dapat dipahami bahwa segala bentuk
kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dalah merupakan uang.
Melihat pengerian di atas, berkaitan dengan kasus pailit terhadap
PT. Bendi Oetama Raya Delapan selaku perusahaan pengembang “Intan
Apartemen” yang telah melakukan perjanjian pengikatan jual beli antara
Pemohon dan Termohon, maka telah terbukti bahwa Termohon
mempunyai kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang
sebagaimana dalam rumusan Pasal 1 ayat (6), UU No. 37 Tahun 2004,
sehingga dengan demikian Termohon telah terbukti mempunyai utang
kepada para Pemohon, pertimbananmana sekaligus mempertimbangkan
ekspresi yang menyatakan kalau Termohon tidak mempunyai utang
kepada Pemohon.
13. Kajian Teori Dalam Putusan Nomor 60/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt/Pst
Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Pemohon Pailit dan
Termohon Pailit melaukuan kesepapakan jual beli satuan rumah susun
“Intan Apartemen” No. 0109PPJB/IA-BOR/08, tertanggal 12 Mei 2008,
yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dimana Pemohon Pailit
telah membayar secara lunas atas satu rumah susun/Apartemen kepada
Termohon Pailit, dan Termohon Pailit menerima pembayaran lunas dari
Pemohon Pailit dengan jumlah sebesar Rp. 241.500.000 (dua ratus empat
puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

16. 16
Berdasarkan PPJB tersebut pihak Termohon Pailit berkewajiban
untuk menyerahkan secara fisik atas unit satuan rumah susun kepada
Pemohon Pailit, namun dalam waktu yang telah diperjanjikan Termohon
Palit tidak dapat memenuhi prestasinya. Dengan tidak diserahkannya
satuan rumah susun yang dimaksud, pemohon Pailit mengajukan
pembatalan pembelian dan meminta agar Termohon Pailit melaksanakan
kewajiban dengan menempati janjinya untuk mengembalikan uang
pembayaran sepenuhnya tanpa potongan biaya apapun sertrta memberikan
ganti rugi kerugian yang dialami oleh Pemohon Pailit.
Sampai diajukannya permohonan a quo, Termohon Pailit
belum/tidak juga melaksanakan kewajibannya baik dengan cara
menyerahkan secara fisik atas unit satuan rumah susun meskipun telah
melalui teguran baik lisan maupun tulisan kepada Termohon Pailit dan
mengakui akan memenuhi komitmennya untuk membayar utang-utangnya.
Termohon Pailit menyatakan bahwa utang yang dijadikan dasar
untuk memohon kepailitan adalah “utang” yang timbul karena adanya jual
beli unit apartemen berdasarkan PPJB sehingga “utang” yang demikian itu
bukan merupakan utang yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (6) UU
Kepailitan, namun Termohon Pailit menyatakan bahwa itu merupakan
utang karena kewajiban tersebut dinyatakan timbul karena perjanjian dan
wajib dipenuhi oleh Termohon Pailit dan bila tidak dipenuhi member hak
kepada Pemohon Pailit untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta
kekayaan Termohon Pailit.
Pasal 1 angka (6) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa utang
adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah
uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara
langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau undang-undang
dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi hak kepada
kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

17. 17
Dari pengertian tersebut di atas nyata bahwa Termohon Pailit
mempunyai utang kepada Pemohon Pailit di mana utang tersebut telah
jatuh tempo dan dapat ditagih.
C. Pembahasan
Dalam kasus Putusan Nomotr 60 / Pailit / 2010 / PN. Niaga JKT.PST telah
terjadi suatu akad perjanjian jual beli antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit.
Kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam bentuk Pengikatan Jual Beli
Satuan Rumah Susun Intan Apartemen No. 0109/PPJB/IA-BOARD/08, tertanggal
12 Mei 2008 yang telah ditandatangani bersama dan telah didaftarkan pada Tri
Firdaus Akbarsyah selaku Notaris di Jakarta, tercatat pada tanggal 21 Juni 2008.
Penyerahan rumah akan dilaksanakan pada bulan Juli 2009, namun setelah
melewati masa yang ditentukan pihak Termohon Pailit tidak dapat memenuhi
kewajibannya. Termohon Pailit kemudian menebitkan surat pemberitahuan yang
menyatakan bahwa Termohon Pailit menyadari atas keterlambatan pembangunan
yang terjadi sehingga menyebabkan keterlambatan serah terima unit, serta
menawarkan opsi untuk dapat melakukan pembatalan pembelian dan menjamin
pengembalian sepenuhnya (tanpa potongan sepeserpun) dengan menetapkan
syarat agar permohonan pailit mengajukan surat permohonan pembatalan.
Dengan alasan tersebut pembeli dalam hal ini Budi Christiyati mengajukan
surat permohonan pembatalan pembelian yang diajukan kepada Termohon Pailit
yang pada intinya membatalkan pembelian atas unit rumah susun/apartemen dan
meminta agar Termohon Pailit melaksanakan kewajibannya dengan menempati
janji untuk mengembalikan uang pembayaran sepenuhnya tanpa potongan biaya
apapun, serta memberikan ganti rugi yang dialami oleh Pemohon Pailit.
Pada kenyataannya, Termohon Pailit tidak mempunyai itikad baik untuk
melakukan pembayaran atas utangnya tersebut dan terkesan hanya berusaha
mengulur-ulur waktu dan tidak ada keseriusan dalam menyelesaikan masalah ini

18. 18
serta hanya memberikan janji-janji secara sepihak yang faktanya tidak pernah
terelisasi.
Berdasarkan uraian putusan (Putusan Terlampir), dapat dianalisis bahwa
Pemohon Pailit mengangap bahwa uang yang telah diserahkan untuk membayar
sebuah apartemen/rumah susun kepada pihak Termohon Pailit yang tidak bisa
merealisasikan kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan dianggap sebagai
hutang.
Termohon Pailit juga telah memenuhi syarat untuk dipailitkan melalui
Pengadilan karena terdapat minimal 2 orang kreditor yaitu Ari Galih Gumilang
dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 379.500.000 (tiga ratus tujuh Sembilan juta
lima ratus ribu rupiah) dan Dina Indriati dengan jumlah tagihan Rp. 430.000.000
(empat ratus tigapuluh juta rupiah). Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal
2 angka (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang pada
pokoknya menyatakan debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri
maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
Pemohon Pailit juga telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 7 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dimana
diatur bahwa Permohonan Kepailitan harus diajukan oleh seorang Advokat,
sehingga permohonan kepailitan tersebut telah diajukan yang berhak yaitu telah
menunjuk kuasa hukumnya R.M. Otty Hendrawan, SH, Hamid Syamsudin, SH,
dan wahab Abdullah yang terbung dalam Law Office R.M. OTTY
HENDRAWAN & ASSOCIATES”.
Selain itu berdasarkan butki-bukti yang ada, telah menguatkan Pemohon
Pailit bahwa Termohon Pailit sudah tidak bisa lagi menunaikan kewajibannya
sebagai seorang developer yang seharusnya melaksanaan kewajiban yang telah
disepakati, namun disini pihak Termohon Pailit tidak bisa. Sehingga dengan tidak
diserahkannya Satuan Rumah Susun Intan Apartemen tersebut kepada Pemohon
Pailit maka Termohon Pailit telah terbukti mempunyai utang kepada Pemohon
Pailit atas pembelian Satuan Rumah Susun tersebut.

19. 19
Meskipun Termohon Pailit telah mengajukan surat Permohonan atas
keterlabambatan penyerahan unit bangunan rumah susun/apartemen yang dibelo
oleh Pemohon Pailit dan kreditor lain, maka berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdata
yang menyatakan:
“Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang
sempurna terhadap siapa yang telah melakuukannya baik sendiri-sendiri
maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”.
Dengan diakuinya Termohon Pailit (Debitor) mengenai keterlambatan
penyerahan unit satuan rumah susun yang dibeli oleh Pemohon Pailit dan kreditor
lain yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka telah terbukti secara
sederhana mengenai adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih,
dengan demikian maka apa yang telah disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (4) UU No.
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan permohonan
pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang
terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telahdipenuhi telah terpenuhi.
Oleh karena itu cukup beralasan apabila Pengadilan Niaga memutus untuk
mengabulkan permohonan pailit terhadap PT. Bendi Oetama Raya Delapan
(Termohon Pailit) karena tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang
telah perjanjikan bersama.

20. 20
BAB III
KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PT. Bendi Oetama Raya
Delapan (Termohon Pailit) tidak dapat memenuhi kewajiban untuk meyerahkan
satu unit rumah susun/apartemen kepada Budi Chirstiyati (Pemohon Pailit) dan
pihak lain sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama.
Termohon Pailit telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 2 angka (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang
pada pokoknya menyatakan debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan
tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya
sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
Pemohon pailit telah memenuhi syarat untuk menajukan pailit
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan PKPU, dimana diatur bahwa Permohonan Kepailitan harus diajukan oleh
seorang Advokat.
Dengan tidak dipenuhinya hak kepada pemohon atas rumah
susun/apartemen yang telah disepakati bersama dan jatuh tempo maka cukup
beralasan bahwa Pemohon Pailit mengangap bahwa uang yang telah diserahkan
tersebut dianggap sebagai hutang dan dapat ditagih, hal tersebut sebagaimana
yang disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2007 permohonan
pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang
terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telahdipenuhi telah terpenuhi.

21. 21
DAFTAR PUSTAKA
Nating, Imran. “Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan
Pemberesan Harta Pailit,” (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2004).
Khairandy, Ridwan., et.al., “Perlindungan Yang Seimbang Dalam Undang-
undang Kepailitan”, Jurnal Hukum Bisnis, 17 January 2002.
Lontoh, Rudy, (ED). “Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” (Bandung:Alumni,2001).
Remy Sjahdeini, Sutan. “Hukum Kepailitan : Memahamin
Faillissementsverordening Jo Undang-undang No.4 Tahun 1998.
Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, “Pedoman Menangani Perkara
Kepailitan”, (Jakarta: Raja Grafindo Press,2003).