2. LEMBAR PENGESAHAN
PENYEPAKATAN DOKUMEN RENCANA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (RPLP)
KELURAHAN MANGASA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR
Pada hari ini, senin, tanggal sebelas bulan juni tahun dua ribu delapan belas, telah diadakan penyepakatan
dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) sebagai hasil perencanaan partisipatif masyarakat
melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) ini, akan menjadi acuan penataan lingkungan
permukiman baik pencegahan kumuh maupun peningkatan kualitas permukiman pada kawasan prioritas
Kelurahan Mangasa, yang direncanakan untuk masa 5 (lima) tahun (2018 – 2022).
Demikian penyepakatan dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) ini dibuat dan
ditandatangani secara bersama untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat Kelurahan Mangasa.
Makassar, 2018
Badan Keswadayaan Masyarakat
Mandiri Kel. Mangasa
Muntu, ST
Koordinator BKM
Lurah Kel. Mangasa
( )
NIP:…………………………………………………………………………….
Tim Inti Perencanaan Partisipatif
(TIPP) Kel. Mangasa
Firdaus, ST
Ketua TIPP
3. Puji syukur kehadirat Allah Rabbul Jalil, yang telah memberikan kesempatan kepada Tim Inti Perencanaan
Partisipatif (TIPP) sehingga dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Mangasa
dapat terselasaikan. Disadari sepenuhnya, apa yang tersaji dalam dokumen RPLP ini masih sangat jauh dari apa
yang diharapkan, namun kami berupaya untuk sebisa mungkin menyajikan gambaran permasalahan, analisa,
konsep, strategi pengembangan dan rencana program dari kondisi real Kelurahan Mangasa yang ada dilapangan.
Substansi dari isi dokumen RPLP ini, adalah harapan dan cita-cita dari seluruh masyarakat Kelurahan Mangasa
yang mendambakan sebuah lingkungan yang tertata dengan baik sesuai Visi Pembangunan Permukimannya
““Mewujudkan Masyarakat yang memiliki kepedulian dalam program kawasan kumuh permukiman sesuai
kondisi lingkungan sekitarnya.“ ”
Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), kembali membawa semangat dan spirit baru bagi kami selaku warga Kota
Makassar pada umumnya dan Kelurahan Mangasa pada khususnya, dimana melalui program Kotaku, tergambar
dengan jelas arah pembangunan yang akan dituju dimana Rencana pembangunan yang tertuang dalam rencana
investasi program adalah merupakan kebutuhan yang akan menyelesaikan seluruh persoalan permukiman di
Kelurahan Mangasa.
Akhirnya, ucapan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada semua pihak yang telah turut membantu
dalam penyusunan Dokumen RPLP, mulai dari proses pendataan sampai pada penyusunan dokumen. Semoga
Allah Rabbul jalil memberikan limpahan rahmatnya bagi kita semua, Amin
Makassar, 2018
Badan Keswadayaan Masyarakat
Mandiri Kel. Mangasa
Muntu, ST
Koordinator BKM
4. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
C. CAKUPAN WILAYAH PERENCANAAN
D. METODE PELAKSANAAN
E. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN
KAJIAN KEBIJAKAN
A. KAJIAN PENATAAN RUANG
B. KAJIAN RENCANA PEMBANGUNAN
C. KAJIAN RENCANA SEKTORAL
KONDISI EKSISTING
A. GAMBARAN UMUM KELURAHAN
B. PROFIL PERMUKIMAN KELURAHAN
MANGASA
C. DELENIASI KUMUH KELURAHAN
MANGASA
D. PROFIL PERMUKIMAN KUMUH
KELURAHAN MANGASA
E. SEBARAN LOKASI BERPOTENSI KUMUH
F. IDENTIFIKASI PRIORITAS PENANGANAN
KELURAHAN MANGASA
KONSEP DAN STRATEGI
A. KONSEP PENINGKATAN KUALITAS
PERMUKIMAN KUMUH
B. KONSEP PENCEGAHAN PERMUKIMAN
KUMUH
RENCANA AKSI PROGRAM
A. RUMUSAN KEBUTUHAN PENANGANAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH
B. SKENARIO PENTAHAPAN PENANGANAN
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
C. RENCANA INVESTASI PENANGANAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH
D. MEMORANDUM PROGRAM PENANGANAN
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
E. CAPAIAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
F. PENAPISAN SAVEGUARD
RENCANA AKSI PROGRAM
A. SITEPLAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
B. RENCANA TEKNIS PENATAAN PERMUKIMAN
C. RENCANA PENANGANAN RTLH
D. RENCANA PENANGANAN JALAN LINGKUNGAN
E. RENCANA PENANGANAN DRAINASE
LINGKUNGAN
F. RENCANA PENANGANAN AIR MINUM
G. RENCANA PENANGANAN AIR LIMBAH
H. RENCANA PENANGANAN SARANA PROTEKSI
KEBAKARAN
I. RENCANA TAMAN BACA MASYARAKAT
J. RENCANA KAWASAN EKONOMI
RENCANA TINDAK LANJUT
A. RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN
B. ATURAN BERSAMA
5. Kota adalah masa depan. Definisi
sederhana inilah yang kemudian
mendasari fenomena urbanisasi
terus berlangsung hingga saat ini.
Fenomena urbanisasi sudah
mejadi hal yang lumrah terjadi di
kawasan perkotaan, dimana orang
berduyun-duyun pergi ke kota
untuk mencari peluang ekonomi
dengan memanfaatkan
pemusatan kegiatan ekonomi,
sosial dan budaya. Urbanisasi
mendorong Kota untuk segera
beradaptasi baik secara alamiah
maupun terencana dengan baik.
Kecenderungan perkembangan
pembangunan di kawasan
perkotaan, dalam jangka panjang
tentu akan memiliki implikasi
terhadap kehidupan penduduk
dengan adanya isu keterbatasan
sumber daya alam serta isu
keberlanjutan lingkungan.
Dewasa ini, kota Makassar terus
berkembang dengan pesat baik
dari segi pembangunan fisik,
aktifitas ekonomi serta kehidupan
sosial penduduk. Hal tersebut
berkaitan erat dengan upaya
Pemerintah Kota untuk
memperbaiki standar kehidupan
masyarakat melalui penyediaan
sarana hunian yang didukung
dengan infrastruktur memadai
dengan harga murah . Namun
dalam realitanya saat ini, Kota
Makassar dinilai belum mampu
mengakomodir hal tersebut,
sehingga berdampak pada
tumbuhnya kawasan permukiman
kumuh didaerah-daerah tepian,
yang cenderung mengarah ke
kawasan lindung, salahsatu
diantaranya pertumbuhan
kawasan permukiman kumuh
disepanjang Sempadan Sungai
Je’neberang.
Menyikapi kondisi tersebut,
Pemerintah Kota Makassar
melalui SK Walikota No.
050.05/1341/kep/IX/2014
tentang Penetapan Lokasi
Permukiman Kumuh Kota
Makassar. menetapkan deleniasi
kumuh yang tersebar di 103
kawasan dengan total luasan
740,10 Ha. Dengan adanya
deleniasi tersebut Pemerintah
Kota Makassar memiliki target
yang nyata dalam menuntaskan
permukiman kumuh. Dalam
penanganannya pemerintah Kota
Makassar tidak berjalan sendiri,
pemerintah tingkat pusat hingga
kelurahan serta masyarakat
bersama-sama menuntaskan
permukiman kumuh. Upaya
kolaborasi akan terus digalakkan
untuk mengakselerasi
penuntasan permukiman kumuh
sesuai dengan target Nasional “ 0
Ha Kumuh di Tahun 2019”.
Sebagai satu kesatuan wilayah,
pemerintah Kelurahan Mangasa
bersama Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM) Mandiri perlu
melakukan hal yang sama secara
sinergi dan berkolaborasi untuk
merumuskan program
pencegahan dan peningkatan
kualitas permukiman di
wilayahnya. Program tersebut
tentunya harus terintegrasi
dengan dokumen diatasnya mulai
dari tingkat Kecamatan hingga
Kota. Melalui Rencana Penataan
Lingkungan Permukiman (RPLP)
kelurahan Mangasa, perencanaan
akan terkoneksi dengan sistem
perencanaan penanganan
permukiman kumuh kota
Makassar, selaras dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan merupakan
penjabaran dari visi, misi, strategi
yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Kota Makassar
A. LATARBELAKANG
HAL . I.1
6. HAL . I.2
b. maksud, Tujuan dan sasaran
Maksud penyusunan RPLP adalah untuk
memberikan landasan dalam penanganan kawasan
permukiman kumuh di Kelurahan Mangasa yang
terintegrasi dengan Penanganan permukiman
kumuh Kota Makassar.
Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk merumuskan
justifikasi terhadap penanganan kawasan
permukiman kumuh Kelurahan Mangasa, berikut
dengan rumusan konsep dan rencana aksi penangan
an permukiman kumuh.
Sasaran untuk mencapai tujuan :
Tersusunnya pemutakhiran profil permukiman
kumuh Kelurahan Mangasa (penajaman dan
updating);
Tersusunnya grand design dan strategi
penanganan kumuh dengan mempertimbangkan
karateristik dan tipologi permukiman Kelurahan
Tersusunnya rencana tidak lanjut dalam
pengelolaan kawasan permukiman
Terintegrasinya program dan kegiatan
penanganan kumuh oleh berbagai pihak dalam
bentuk rencana investasi;
Tercapainya kemandirian (konsep self-help)
kapasitas pemerintah kelurahan dan BKM untuk
lebih aktif terlibat dalam menangani permukiman
kumuh di Kelurahan Mangasa
Terlaksananya upaya penanganan yang
komprensif, berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan;
Terjalinnya kerja sama dan korodinasi yang
sinergis antara masyarakat dan pemerintahan
bersama-sama pihak yang terkait didalam upaya
penanganan kumuh yang berkelanjutan;
c. Cakupan wilayahperencanaan
Kel. Mangasa
Wilayah perencanaan berada di Kelurahan Mangasa
Kecamatan Tamalate Kota Makassar merupakan salah satu
wilayah di sisi Selatan wilayah Kota Makassar yang berjarak
sekitar 8 Km. Secara Geografis, Kelurahan Mangasa terletak
antara 119º 43’ 72,42” BT dan 5º 18’ 21,86” LS
7. HAL . I.3
d. Metode pelaksanaan e. Output/keluaran kegiatan
Persiapan
Gambar I.1. Alur Pelaksanaan Kegiatan
Tertanganinya kawasan
permukiman kumuh, secara
komprehensif dan tuntas sesuai
target 0 Ha di Tahun 2019.
1
2
3
Meningkatkan kapasitas
masyarakat (BKM, KSM, dan
kelompok masyarakat) dalam
upaya penanganan kawasan
permukiman kumuh
Terpadunya program/kegiatan
lintas pemangku kebijakan dalam
penanganan kawasan
permukiman kumuh.
Tersusunnya rencana dan strategi
penanganan kawasan
permukiman kumuh Kelurahan
Meningkatkan kesadaran,
pemahaman, dan komitmen
bersama, terkait tugas dan
wewenang pemangku kepentingan
dalam upaya penanganan kawasan
permukiman.
4
5
Gambar I.2. Output Kegiatan
8. Gambar II.1. Diagram Kajian Kebijakan Penanganan
Permukiman Kumuh Kelurahan Mangasa
Kajian kebijakan dilakukan
bertujuan untuk merumuskan arah
kebijakan penanganan kawasan
permukiman kumuh ditinjau dari
masing-masing dokumen
perencanaan yang ada di Kota
Makassar. Kemudian kebijakan
tersebut didudukkan pada deleniasi
kawasan permukiman kumuh
Kelurahan Mangasa. Kajian ini
menggunakan content analysis
HAL . iI.1
9. HAL. iI.2
K A J I A N K E B I J A K A N P E M B A N G U N A N
P E R M U K I M A N P E R K O T A A N
A. Kajianrencana penataanruang
Berdasarkan hirarki pusat pelayanan yang
tertuang di dalam Struktur Ruang Kota
Makassar, Kelurahan Mangasa menjadi
bagian dalam Sub PPK IX. Yang
diarahkan untuk pengembangan
kawasan permukiman kepadatan tinggi.
2. Struktur Ruang
Gambar II.3. Peta Pola Ruang
Permukiman
Perdagangan
& Jasa
Pendidikan
Perkantoran
Legenda:
Merujuk pada arahan rencana pola ruang Kota
Makassar, Kelurahan Mangasa diarahkan untuk
mengembangkan fungsi, Permukiman
(khususnya Permukiman Kepadatan Tinggi),
Perdagangan dan Jasa, Pendidikan dan
Perkantoran. Selain di peruntukkan sebagai
Kawasan Budididaya, Kel.. Mangasa juga di
tetatpkan sebagai Kawasan Lindung, Khususnya
1. Pola Ruang
Gambar II.2. Peta Struktur Ruang
Aspek Arah Kebijakan
Bangunan Pengembangan, peningkatan,
pemantapan, dan rehabilitasi
kawasan peruntukan perumahan
dengan kepadatan tinggi,
perumahan dengan kepadatan
sedang, dan perumahan dengan
kepadatan rendah.
Drainase Pengembangan, peningkatan,
pemantapan, dan rehabilitasi sistem
saluran drainase primer AREA III
(wilayah timur kota)
Pengembangan, peningkatan,
pemantapan, dan rehabilitasi
kawasan rawan banjir
Air Bersih Pembangunan, pengembangan,
peningkatan, pemantapan, dan
rehabilitasi unit distribusi air minum
Persampahan Pengembangan, peningkatan,
pemantapan, dan rehabilitasi
Tempat Penampungan Sementara
(TPS)
Persampahan Pengembangan, peningkatan,
pemantapan, dan rehabilitasi sistem
pengangkutan persampahan
Proteksi
Kebakaran
Pembangunan hidran air
RTH Pengembangan, peningkatan,
pemantapan, dan rehabilitasi RTH
publik pada kawasan kota yang
sudah terbangun.
Arah Kebijakan Arahan Kebijakan
Pengembangan Kawasan Permukiman
dalam RTRW Kota Makassar 2015-2035
Sempadan
Sungai
RTH
HAL . iI.2
10. b. KajianRencana pembangunan
K A J I A N K E B I J A K A N P E M B A N G U N A N
P E R M U K I M A N P E R K O T A A N
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar
” Makassar Sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan
Jasa Yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling
Bersahabat”
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar
Dokumen Visi dan Misi Arah Kebijakan
RPJM Makassar 2014-
2019
Visi:
Makassar Menuju Kota Dunia
Berlandas Kearifan Lokal
Misi:
• Mewujudkan warga kota
yang sehat, cerdas,
produktif, berdaya saing dan
bermartabat
• Mewujudkan ruang kota
yang ramah lingkungan
• Mewujudkan kehidupan
warga kota yang harmonis,
dinamis, demokratis dan
taat hukum
Mewujudkan permukiman sehat bagi masyarakat
Peningkatan kualitas dan kelayakan huni perumahan rakyat
Peningkatan akses air bersih
Pemenuhan sistem drainase berbasis jaringan dalam penanganan banjir
Inspeksi, pembangunan dan pemeliharaan jalan-jembatan
Peningkatan luas dan sebaran RTH
Pengendalian pencemaran
Pembangunan perumahan korban bencana
Pengembangan sistem, jaringan perpipaan terpadu dalam pelayanan air
bersih
Fasilitasi sertifikasi tanah dan penyelesaian sengketa tanah negara
HAL . iI.3
11. c. KajianRencana sektoral
K A J I A N K E B I J A K A N P E M B A N G U N A N
P E R M U K I M A N P E R K O T A A N
“Permukiman dan Infrastruktur Ramah Lingkungan berlandas
Kearifan Lokal”
1. Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur
Perkotaan (SPPIP) Kota Makassar
1. Pengembangan Kawasan Permukiman
2. Penataan Bangunan dan Lingkungan Serta Penyiapan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
3. Peningkatan dan Pengembangan Prasarana Jalan Lingkungan
Kawasan Permukiman Prioritas
4. Penanganan dan Pengelolaan Prasarana Persampahan
Kawasan Permukiman Prioritas
5. Peningkatan Pelayanan Prasarana Air Minum Kawasan
Permukiman Prioritas
6. Peningkatan dan Pembangunan Serta Normalisasi Prasarana
Jaringan Drainase Kawasan Permukiman Prioritas
7. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Prasarana Air
Limbah Buangan
8. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas
9. Peningkatan Pola Kemitraan antara Pemerintah, Swasta dan
Masyarakat Dalam Pengembangan Permukiman Prioritas
10. Keterpaduan Pembiayaan Dalam Pembiayaan Pembangunan
Kawasan Permukiman Prioritas
11. Pengembangan Kegiatan Usaha dan Dukungan Modal Usaha
Dan Bantuan Perbaikan Hunian Masyarakat
12. Pelibatan masyarakat dalam Perencanaan, Pemanfaatan dan
Pengendalian Kawasan Permukiman Prioritas
Hasil kajian Dokumen SPPIP, menunjukkan bahwa Kelurahan
Mangasa tidak masuk dalam deliniasi Kawasan Prioritas. Namun
keberadaannya tak dapat dipisahkan dalam upaya penanganan
permukiman kumuh di Kota Makassar. Maka dari itu, berdasarkan
Visi dan Misi pengembangan perumahan dan permukiman Kota
Makassar, arah kebijakan pengembangannya sebagai berikut:
2. Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
Kota Makassar
“Terwujudnya image/karakter kawasan permukiman
melalui pengembangan kawasan permukiman yang
terpadu, berimbang, aman, nyaman, dan berkelanjutan”
1. Prioritas penanganan kawasan kumuh akan dilihat dari
tingkat kekumuhan kawasan tersebut.
2. Pendekatan penanganan dilakukan melalui peningkatan
kualitas lingkungan atau peremajaan permukiman kumuh
yang memadukan konsep TRIDAYA dalam
pelaksanaannya.
Pendekatan TRIDAYA mencakup:
a. Pemberdayaan sosial kemasyarakatan yaitu suatu
proses untuk menyiapkan masyarakat (individu
maupun kelompok) dalam menyiapkan,
melaksanakan dan mengelola serta memelihara
program.
b. Pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi yang
berbasiskan ekonomi keluarga dan kelompok usaha
bersama.
c. Pendayagunaan prasarana dan sarana lingkungan
yang dilakukan yang secara optimal agar dapat
mendukung pilihan yang dikehendaki oleh
masyarakat.
Kebijakan terkait dengan penanganan kawasan permukiman
padat dan kumuh, sebagai berikut:
HAL . iI.4
12. Deleniasi Kumuh
SK Walikota
K A J I A N K E B I J A K A N P E M B A N G U N A N
P E R M U K I M A N P E R K O T A A N
Alur Penetapan Deleniasi Kumuh
Kelurahan Mangasa
3. Slum Improvement Action Plan (SIAP)
SK Walikota No. 050.05/1341/kep/IX/2014 tentang
Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kota Makassar,
tersebar di 103 kawasan dengan total luasan 740,10 Ha.
Salah satu diantaranya berada di Kelurahan Mangasa,
yang mencakup 3 RW/9 RT dengan luas 17.6 Ha.
- RW 001/RT002 dan 003;
- RW002/RT001,006 dan 007
- RW04/RT001,002,003 dan0 04
Pada Tahun 2016 dilakukan verifikasi pada deleniasi
kawasan kumuh se-Kota Makassar sebagai rankaian
dalam penyusunan Dokumen Siap. Luasan kawasan
kumuh Kelurahan Mangasa tidak mengalami perubahan
luasan.
Diakhir tahun 2017 oleh Kementerian PU melakukan
validasi terhadap target pengurangan kumuh tahun 2019,
ditetapkan luas deleniasi kumuh Kelurahan Mangasa
sebesar 22.71 Ha.
Berdasarkan hasil kajian dokumen SIAP, Kelurahan Mangasa masuk dalam Konstalasi Kawasan
Mangasa-Parangtambung. Dengan kategori Kumuh Sedang, dengan tipologi Permukiman
Kumuh Dataran Rendah, yang berada pada sub urban dengan rencana kawasan permukiman
kepadatan tinggi
HAL . iI.5
13. K A J I A N K E B I J A K A N P E M B A N G U N A N
P E R M U K I M A N P E R K O T A A N
Sektor Air Limbah
4. Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Makassar 2017-2021
Kelurahan Mangasa masuk
dalam kategori Area
Beresiko Sedang. Dalam
penanganannya Kel.
Mangasa masuk dalam Zona
2, yang pengelolaan air
limbahnya diarahkan untuk
mengembangkan SPAL
Terpusat Skala Kawasan
Kelurahan Mangasa masuk dalam kategori Area Beresiko
Rendah. Dalam penanganannya Kel. Mangasa masuk dalam
Prioritas 2, yang merupakan area pusat pelayanan dan
kawasan permukiman padat yang harus ditangani secara
jangka pendek dengan opsi pengembangan pelayanan
persampahan hingga 100% dengan metode pengumpulan
langsung (RT-TPS-TPA)
Gambar II.5. SSK Kelurahan Mangasa
Tujuan Sasaran Data Dasar
Terpenuhinya
akses sarana air
limbah yang
layak
tersedianya sarana
dan prasarana bagi
RT yang belum
memiliki akses air
limbah dari 1,3%
menjadi 0 % sampai
tahun 2019
Masih sekitar 1,3%
rumah tangga di
Makassar belum
memiliki sarana
dan prasarana air
limbah.
menurunkan
tingkat
pencemaran air
tanah yang
disebabkan oleh
septictank yang
tidak kedap
tersedianya sistem
pengelolaan air
imbah yang aman
bagi lingkungan
Masih sekitar 65%
tangki septik
rumah tangga di
Kota Makassar
yang tidak kedap
(septik).
Tujuan dan Sasaran Pengembangan Air Limbah
Sektor Pesampahan
Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan
Kelurahan Mangasa masuk dalam kategori Area
Beresiko Sedang.
Sektor Drainase
Tujuan dan Sasaran Pengembangan Drainase
Tujuan Sasaran Data Dasar
Meningkatkan
pengelolaan drainase
kawasan permukiman
dalam rangka
meminimalisir
banjir/genangan
Tertanganinya
kawasan
permukiman
yang bebas
banjir/genangan
pada tahun 2021
Berdasarkan
Master Plan
drainase masih
sekitar 835,31 Ha
terjadi genangan
Tujuan Sasaran Data Dasar
meningkatkan pengelolaan
persampahan dalam rangka
pengurangan timbulan
sampah di TPA dan
pemanfaatan sampah
menjadi bernilai ekonomis
Tersedianya sarana
dan prasarana
pendukung
pengelolaan dan
pengolahan sampah
pada tahun 2019
Hanya 11 %
Rumah tangga
di Makassar
yang
melakukan
pemilahan
sampah.
Deleniasi Kumuh
SK Walikota
HAL . iI.6
14. K A J I A N K E B I J A K A N P E M B A N G U N A N
P E R M U K I M A N P E R K O T A A N
Kondisi Saluran dan Outlet Drainase
5. Masterplan Drainase Kota Makassar
Kelurahan Mangasa masuk
dalam wilayah pelayanan
Area III. Dalam wilayah ini
dapat dikatakan hampir
semua ruas jalan sudah
memiliki sistem drainase
dengan lebar 50 cm sampai
60 cm, tinggi antar 50 cm
sampai 100 cm. Namun
sebagian saluran masih ada
yang berupa saluran tanah,
tidak lagi berfungsi optimal
disebabkan pendangkalan
oleh endapan sedimen/
sampah.
Gambar II.6. Masterplan Kelurahan Mangasa
Daerah Genangan
Wilayah ini dilintasi Kanal
Jongaya sebagai saluran
drainase utama. Yang
pembuangan akhirnya
bermuara ke Sungai
Jeneberang
Dalam dokumen Masterplan Drainase
Kota Makassar, daerah genangan di
Kelurahan Mangasa tidak disebutkan
secara spesifik. Tapi Kelurahan Mangasa
diidentifikasi menjadi salah satu
penyumbang luas genangan di
Kecamatan Tamalate dengan total luasan
28.24 Ha. Tamalate masuk dalam zona
genangan sedang
Penanganan
Penanganan dilakukan disesuaikan
dengan tingkat kerawananannya. Secara
umum penanganan yang dilakukan pada
wilayah yang masuk dalam zona
genangan sedang sebagai berikut:
• Normalisasi Saluran.
• Pembangunan saluran interkoneksi
• Peningkatan kapasitas saluran dan
rekonstruksi serta pembersihan
saluran dari sampah, sedimen, rumput
dan tanaman pada saluran.
• Pembangunan Resapan berpori.
• Pembangunan Pintu air dan Pompa
Deleniasi Kumuh
SK Walikota
HAL . iI.7
15. K A J I A N K E B I J A K A N P E M B A N G U N A N
P E R M U K I M A N P E R K O T A A N
Tingkat Kerawanan:
6. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
(RISPK) Kota Makassar 2016
Gambar II.7. Tingkat Kerawanan
Kebakaran Kelurahan Mangasa
Sangat Rawan
Rawan
Kurang Rawan
Tidak Rawan
Secara umum Kelurahan
Mangasa rentan terjadinya
bahaya kebakaran.
Sebahagian wilayah
Kelurahan masuk dalam
kategori Rawan dan Sangat
Rawan. Hampir secara
keluruhan area yang masuk
dalam kategori sangat rawan
merupakan permukiman
masyarakat dengan
kepadatan tinggi.
Hal tersebut semakin
diperparah dengan belum
tersedianya sarana dan
prasarana proteksi
kebakaran.
Pelayanan Posko Kebakaran:
Kelurahan Mangasa berada dalam
area pelayanan Posko Utama yang
berada di Jl. Ratulangi. Jarak antara
Posko Kebakaran dengan Kelurahan
Mangasa melebihi standar 2.5 km
sehingga berdampak pada rentan
waktu yang panjang dalam
penanganan bencana kebakaran
nantinya.
Penanganan:
• Pembangunan Posko Kebakaran untuk
melayani Kecamatan Tamalate dan
sekitarnya;
• Penyediaan sarana proteksi kebakaran;
• Pembentukan organisasi yang
tanggap terhadap bencana kebakaran
dilevel masyarakat.;
BALAKAR (Barisan Laskar Pemadam
Kebakaran). Merupakan Organisasi Dinas
Pemadam Kebakaran Kota Makassar
yang lahir dari partisipasi masyarakat.
Persyaratan Teknis Pembentukan
BALAKAR
• Pos Balakar, luas bangunan minimal
30 m², yang terdiri dari ruang alat,
ruang istirahat.
• Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
• Pompa Jinjing;
• Slang Kebakaran 1,5 m”, panjang
minimal 200 m; dan
• Tandon Air, minimal 40 m³.
HAL . iI.8
16. Kelurahan Mangasa adalah salah satu dari 10 kelurahan yang
berada di Kecamatan Tamalate, dengan kondisi topografi yang
relatif datar yang berbatasan dengan:
• Sebelah Utara : Kelurahan Gunung Sari
• Sebelah Barat : Kelurahan Gunung Sari
• Sebelah Timur : Kelurahan Mannuruki dan Parang Tambung
• Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa
Luas wilayah Kelurahan Mangasa adalah 154.38 Ha yang terbagi
menjadi 13 RW dan 57 RT. Adapun luas wilayah masing-masing
RW dapat dilihat pada tabel berikut:
A. GambaranUmum Kelurahan
1. Kondisi Geografis Dan Administrasi Wilayah
No RW Jumlah RT Luas (Ha) %
1 ORW 1 3 13.11 8.49
2 ORW 2 7 23.20 15.03
3 ORW 3 4 19.44 12.60
4 ORW 4 4 6.07 3.93
5 ORW 5 5 15.08 9.77
6 ORW 6 6 14.15 9.17
7 ORW 7 4 9.24 5.99
8 ORW 8 4 8.52 5.52
9 ORW 9 3 19.54 12.66
10 ORW 10 6 11.86 7.68
11 ORW 11 3 3.17 2.05
12 ORW 12 4 5.44 3.52
13 ORW 13 4 5.55 3.60
Jumlah 57 154.38 100
Tabel 3.1 Pembagian Administrasi Kelurahan Mangasa
Sumber: Baseline 100-0-100
HAL . iiI.1
Gambar III.1. Tingkat Kerawanan
Kebakaran Kelurahan Mangasa
17. Kondisi Topografi
2. Kondisi Fisik Dasar
Kondisi topografi wilayah Kelurahan Mangasa
pada umumnya memiliki permukaan yang
datar dan berada di tepi Pantai, sedang
Kondisi umum untuk kelerengan di Kelurahan
Mangasa berada pada ketinggian < 500 meter
dari permukaan laut Karakter lahan pada
umumnya berbentuk permukaan datar dan
lahan yang sebagian pemukiman warga,
kondisi tersebut dapat dilihat dari kemiringan
lereng yang berada pada kisaran antara 0 – 2
% Kawasan kumuh berdekatan dengan
kawasan pendidikan.
Kondisi Geologi
Secara geologi, Kelurahan Mangasa
tersusun oleh endapan eluvial (pantai)
berumur HOLOSEN, daya dukung
rendah, morfologi pedataran dan
bergelombang lemah, sebagian
mengandung ‘minmirolinite’ sebagai
Rawan Abrasi, Erosi dan Genangan
Air, dapat dimanfaatkan untuk
kegiatan perkotaan, perdagangan,
pariwisata.
Kondisi Hidrologi
Kelurahan Mangasa dilintasi Sungai Jeneberang.
Keberadaannya sangat mempengaruhi kondisi
hidrologi di Kelurahan Mangasa, khususnya
diwilayah sebelah selatan. Untuk kebutuhan air
masyarakat banyak memanfaatkan air tanah
dangkal dan air tanah dalam berupa sumur artesis.
Umumnya hanya digunakan untuk mandi, cuci dan
kakus. Sedangkan sumber air bersih untuk minum
bersumber dari PDAM.
Selain itu Di Kelurahan Mangasa masih ditemukan
daerah-daerah yang mengalami genangan
periodic sehingga sangat rentan banjir.
3. Kondisi Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kelurahan Mangasa cukup bervariasi. Ditinjau dari
luas dari masing-masing fungsi, fungsi permukiman sangat dominan,
persebarannya hamper diseluruh wilayah kelurahan.. Fungsi
perdagangan dan jasa berada di posisi kedua, sebarannya, berada
disepanjang koridor Jl. Sultan Alauddin dan Jl. Mallengkeri. Fungsi lainya
tersebar dititik-titik strategis Kelurahan Mangasa.
Gambar III.2. Peta Penggunaan Lahan
HAL . iiI.2
18. 4. Kondisi Demografi dan Kependudukan
Keberadaan Kelurahan Mangasa yang merupakan Pintu Gerbang
Kota Makassar, tentunya sangat dipengaruhi oleh arus
pergerakan urbanisasi. Keberadaan fungsi-fungsi strategis
perkotaan juga ikut menyumbang semakin tingginya aktifitas
penduduk di Kelurahan Mangasa. Sehingga memicu
pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali.
Tahun 2018 jumlah penduduk di Kelurahan Mangasa sebesar
17163 jiwa, yang tersebar di 13 RW. Dari jumlah tersebut, 7987 jiwa
penduduk laki-laki dan 9176 jiwa penduduk perempuan. Saat ini,
kepadatan penduduk di Kelurahan Mangasa telah mencapai 102
jiwa/ha.
Adapun jumlah kk Kelurahan Mangasa sebesar 3917 kk. Berarti
bila dirata-ratakan, 1 kk terdiri dari 4-5 jiwa. 1452 kepala rumah
tangga (KRT) diantaranya merupakan MBR. 26,1% atau 379 KRT
berada dalam deleniasi kumuh.
Alamat RT/RW
Jumlah Kepala
Rumah Tangga
Jumlah Kepala
Keluarga
Jumlah Kepala
Rumah Tangga
MBR
Jumlah Kepala
Rumah Tangga
Non MBR
Jumlah
Penduduk Laki-
Laki
Jumlah
Penduduk
Perempuan
Jumlah
Penduduk
RT001-RW001 59 62 6 53 123 147 270
RT002-RW001 43 46 16 27 100 111 211
RT003-RW001 119 119 50 69 290 304 594
RT001-RW010 60 60 55 5 138 119 257
RT002-RW010 55 55 38 17 109 72 181
RT003-RW010 66 66 60 6 90 112 202
RT004-RW010 53 106 0 53 241 223 464
RT005-RW010 61 111 0 61 267 290 557
RT006-RW010 66 66 30 36 184 141 325
RT001-RW011 66 66 0 66 109 135 244
RT002-RW011 52 52 0 52 66 86 152
RT003-RW011 39 39 0 39 53 55 108
RT001-RW012 7 7 0 7 10 10 20
RT002-RW012 154 159 0 154 211 274 485
RT003-RW012 10 10 0 10 27 19 46
RT004-RW012 8 8 0 8 18 15 33
RT001-RW013 37 39 0 37 93 81 174
RT002-RW013 23 28 0 23 51 60 111
RT003-RW013 41 41 0 41 81 101 182
RT004-RW013 40 42 1 39 89 99 188
RT001-RW002 129 142 75 54 242 342 584
RT002-RW002 66 66 59 7 135 186 321
RT003-RW002 66 67 23 43 108 185 293
RT004-RW002 30 30 6 24 48 84 132
RT005-RW002 132 132 58 74 215 367 582
RT006-RW002 92 109 33 59 162 254 416
RT007-RW002 174 175 141 33 403 432 835
RT001-RW003 59 73 1 58 157 173 330
RT002-RW003 65 72 1 64 147 197 344
RT003-RW003 74 87 0 74 188 287 475
RT004-RW003 43 46 0 43 81 170 251
RT001-RW004 33 37 5 28 74 74 148
RT002-RW004 87 87 29 58 215 228 443
RT003-RW004 66 78 36 30 183 189 372
RT004-RW004 52 54 10 42 130 111 241
RT001-RW005 100 101 93 7 192 198 390
RT002-RW005 130 136 102 28 286 287 573
RT003-RW005 33 33 20 13 71 63 134
RT004-RW005 32 32 21 11 67 67 134
RT005-RW005 85 86 46 39 167 181 348
RT001-RW006 23 23 18 5 38 62 100
RT002-RW006 12 16 2 10 34 31 65
RT003-RW006 24 24 9 15 72 71 143
RT004-RW006 34 47 15 19 98 94 192
RT005-RW006 10 11 2 8 23 29 52
RT006-RW006 13 14 2 11 23 26 49
RT001-RW007 54 68 39 15 124 145 269
RT002-RW007 74 94 23 51 204 207 411
RT003-RW007 55 70 29 26 148 131 279
RT004-RW007 45 45 32 13 115 104 219
RT001-RW008 67 73 21 46 159 181 340
RT002-RW008 63 69 12 51 149 169 318
RT003-RW008 68 80 5 63 148 137 285
RT004-RW008 77 83 19 58 188 206 394
RT001-RW009 66 66 16 50 169 206 375
RT002-RW009 201 202 109 92 473 528 1001
RT003-RW009 114 124 84 30 280 308 588
3607 3934 1452 2155 8066 9164 17230
Tabel 3.2 Kondisi Demografi dan Kependudukan Kelurahan Mangasa
Sumber: Baseline 100-0-100
1075
3163
1400
1204
1579
601
1178
1337
1964 1986
504 584 655
RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW
10
RW 11 RW
12
RW
13
Jumlah Penduduk (Jiwa)
Grafik Jumlah Penduduk Kelurahan Mangasa
HAL . iiI.3
19. 5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
Mata pencaharian masyrakat diidentifikasi, sangat dipengaruhi oleh fungsi-fungsi ruang yang berkembang di Kelurahan Mangasa. Sebagian
besar dari mereka melakukan aktifitas ekonominya di kawasan-kawasan fungsional strategis yang berada di Kelurahan Mangasa dan
sekitarnya. Fungsi-fungsi tersebut antara lain, Terminal Mallengkeri, Kawasan Pendidikan Tinggi (UIN Alauddin, UNM, UNISMUH, dan
Kampus-Kampus Keperawata lainnya) Kawasan perdagangan disepanjang koridor Jl. Alauddin, Jl. Mallengkeri dan Jl. Dg Tata.
Aktifitas ekonomi masyarakat domiman di sector perdagangan jasa. Dalam mengembangkan aktifitas ekonomi, umumnya masyarakat
cenderung akan mengandalkan berbagai asset yang dimilikinya untuk menjalankan kegiatan sehari-harinya. Berdasarkan hasil survey,
masyarakat Kelurahan Mangasa cenderung banyak bergantung pada asset kendaraan dan tanah yang mereka miliki. Sehingga tidak heran
di Kelurahan Mangasa banyak masyarakat, bermata pencaharian sebagai supir baik itu pete-pete, ojek, bentor dan becak yang beraktifitas di
sekitar Terminal dan Kampus-kampus. Selain itu banyak juga menjalankan usaha Kost-kostan, makanan dll untuk mengakomodir kebutuhan
mahasiswa dan para pekerja.
Di beberapa RW dijumpai usaha
kost-kostan, sebagaian besar
dihuni oleh mahasiswa dan
pekerja lainnya
Buruh bangunan banyak digeluti
oleh masyarakat yang tidak
memiliki asset untuk
dimanfaatkan. Juga menjadi
alternative bagi tukan becak
Buruh terminal, merupakan alternative
lain bagi masyrakat yang tidak memiliki
asset. Banyak tukang becak yang
nyambi sebagai buruh terminal selagi
menunggu penumpang
Industri rumah tangga mulai dilirik oleh
masyarakat, umumnya ibu-ibu rumah
tangga untuk menghasilkan pendapatan.
Industri pembuatan roti, kerajinan tangan
dan pembuatan oven
Umumnya merupakan usah
pertokoan, warung kelontong,
bengkel, warung makan, penjahit
dll.
Keberadaan terminal dan
kampus-kampu membuat usaha
transportasi cukup menjanjikan
bagi masyarakat
Usaha Kost-kostan Buruh Bangunan Buruh Terminal
Industri Rumah
Tangga
Perdagangan dan
Penyedia Jasa
Usaha
Transportasi
Kegiatan ekonomi Masyarakat
HAL . iiI.4
20. b. Profilpermukiman kelurahanmangasa
BANGUNAN HUNIAN
Bangunan hunian merupakan kebutuhan dasar seluruh masyarakat dimana
berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga. Berdasar pada
ketentuan, penyediaan bangunan hunian tidak hanya sebatas pembangunannya
saja tapi juga ditinjau dari segi kelayakan hunian dan kualitas lingkungan
permukiman.
DATA BASELINE 100-0-100
Keteraturan Bangunan Hunian (Unit) 2685
Kepadatan Bangunan Hunian (Unit/Ha) 31
Kelayakan Bangunan Hunian (Unit) 3162
PROFIL PERMUKIMAN
Keteraturan Bangunan Hunian 79%
Kesesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 90%
POTENSI PERMASALAHAN
Secara umum hunian masyarakat
telah memiliki akses jalan lingkungan
Kondisi bangunan hunian tidak layak huni
Kepadatan permukiman masih
tergolong rendah
Dominasi MBR mempengaruhi kemampuan
masyarakat dalam rehab bangunan hunian
secara mandiri
DIAGRAM
86.0%
92.0%
99.6%
75.0%
94.3%
85.0% 87.0% 89.0% 90.0%
95.0%
100.0%100.0% 99.0%
RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11 RW 12 RW 13
Kesesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan
KONDISI AKSESIBILITAS LINGKUNGAN
Ketersediaan akses cukup penting dalam rangka mendukung aktivitas
pencapaian menuju suatu kawasan maupun mendukung kegiatan pergerakan
dalam kawasan. Berdasar ketentuan, aksesibilitas lingkungan dikatakan dapat
memenuhi syarat apabila jalan lingkungan memiliki lebar dimensi lebih dari 1,5
meter, jalan lingkungan yang ada permukaannya diperkeras, kemudian tidak
mengalami kerusakan serta dilengkapi dengan saluran samping jalan (saluran
drainase)
DATA BASELINE 100-0-100
Pnjg. Total Jar. Jalan Lingk. (Mtr) 42495
Pnjg. Jalan Lingk. dengan Lebar > 1,5 m (Mtr) 35190
Pnjg. Jalan Lingk. dengan Lebar > 1.5 m yang Permuk. Diperkeras (Mtr) 33182
Pnjg. Jalan Lingk. dengan Lebar >1,5 meter yang Permuk. Diperkeras dan
Tidak Rusak (Mtr)
35040
Pnjg. Jalan Lingk. dengan Lebar >1,5 meter dengan Saluran Samping
Jalan (Mtr)
31168.5
PROFIL PERMUKIMAN
Kawasan permukiman terlayani jaringan jalan lingkungan 100%
Kondisi jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas
minimum memadai
75%
POTENSI PERMASALAHAN
Ketersediaan lahan untuk
pembangunan jalan baru
Jalan rusak akibat genangan dibadan jalan
Jaringan jalan tidak terpola dengan baik
DIAGRAM
63.8% 65.9%
80.1%
98.3%
63.9% 62.5%
68.5% 65.1%
57.1%
69.6%
100% 100% 100%
RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW
10
RW 11RW 12RW 13
Jalan Sesuai Persyaratan Teknis
HAL . iiI.5
21. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN
Jaringan drainase diperlukan untuk mengalirkan limpasan air hujan pada lingkungan
permukiman menuju saluran utama agar tidak terjadi genangan ataupun banjir yang dapat
menimbulkan berbagai permasalahan di lingkungan tersebut. Penyediaan jaringan drainase
yang memadai diperlukan pada tiap lingkungan bahkan juga lingkungan permukiman kumuh.
Berdasar pada ketentuan, penyediaan drainase tidak hanya sebatas pembangunan saluran saja
namun terdapat kualitas minimum yang perlu dipenuhi agar fungsi saluran dapat bekerja secara
optimal.
DATA BASELINE 100-0-100
Luas area permuk. Bebas genangan air/ banjir (ha)) 120.16
Panjang total drainase (meter)pnjg. 53307
Pnjg. Jar. Drainase dgn kualitas minimum memadai (meter) 35107
PROFIL PERMUKIMAN
Kawasan permukiman tidak terjadi genangan air/banjir 78%
Kondisi jaringan drainase di lokasi permukiman memiliki kualitas minimum memadai 64%
POTENSI PERMASALAHAN
Masih memungkinkan untuk pelebaran
saluran drainase
Sedimentasi disaluran drainase sekunder
Memungkinkan pelibatan para pelaku
usaha dalam pembiayaan infrastruktur
Penyumbatan saluran pada gorong-gorong
Tumpukan Sampah banyak yang menyumbat
saluran air
Penutupan saluran tidak dilengkapi dengan grill
menyulitkan dalam pemeliharaan, khususnya pada
aktifitas perdagangan
Dimensi saluran tidak sebanding dengan debit air
Penangan banjir belum terintegrasi dengan
kelurahan disekitarnya
Hirarki saluran drainase tidak jelas
DIAGRAM
52.5%
66.4% 71.4%
64.4% 66.0% 70.6% 72.0%
63.8% 64.6% 65.7%
100%
25.1%
54.5%
RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11 RW 12 RW 13
Kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman
memiliki kualitas minimum memadai
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM
Air merupakan salah satu kebutuhan penting yang menunjang kehidupan manusia, baik berupa air
minum atau air bersih. Ketersediaan air tidak hanya diperlukan untuk minum, tetapi juga untuk
memasak, mandi, mencuci dan aktivitas rumah tangga lainnya. Berdasar pada ketentuan,
kebutuhan air minum minimal untuk mendukung aktivitas minum, mandi, cuci tiap orang per hari
adalah sebanyak 60 liter. Sarana air minum yang yang digunakan untuk melayani kebutuhan air
minum dapat berupa jaringan perpipaan maupun jaringan non perpipaan (sumur dan lainnya) yang
terlindungi dengan layak dan dapat diakses oleh masyarakat secara sehari-hari.
DATA BASELINE 100-0-100
∑ Masy. Terlayani Sarana Air Minum untuk Minum & MCK yang Layak (Unt 3402
∑ Masy. Terpenuhi Keb. Air Minum & MCK (Min. 60 liter/org/hari) (Unit rumah tangga) 3419
PROFIL PERMUKIMAN
Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau
non perpipaan terlindungi yang layak)
97%
Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60liter/org/hari) 94%
POTENSI PERMASALAHAN
Telah terlayani oleh PDAM Pembangunan septik tank yang tidak sesuai standar
mengakibatkan pencemaran air tanah
Tingginya pemakaian air tanah tidak diimbangi
dengan penyerapan air tanah karena semakin
berkurangnya area resapan air
Masih Terdapat rumah tangga yang masih
menggunakan sumber air yang tidak layak
dikonsumsi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-
hari
DIAGRAM
93.3%
97.2%
99.6%
97.4%
100%
98.1%
100%
99.3% 99.2%
97.2%
100%
97.5%
100%
RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11 RW 12 RW 13
Persentase Masyarakat terlayani Sarana Air Minum
untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non
perpipaan terlindungi yang layak) (%)
HAL . iiI.6
22. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA
Upaya pengelolaan limbah terutama limbah cair perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas
kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman. Pengelolaan air limbah pada lingkungan
permukiman dipengaruhi oleh akses masyarakat terhadap jamban, kualitas jamban sesuai
dengan persyaratan teknis serta saluran pembuangan air limbah rumah tangga yang terpisah
dengan saluran drainase lingkungan.
DATA BASELINE 100-0-100
∑ Masy. dgn. Akses Jamban Kel./ Jamban Bersama (5 KK/Jmbn) (Unt) 3566
∑ Jamban Kel./Jamban Bersama sesuai Persy. Teknis (Unt) 3487
PROFIL PERMUKIMAN
Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban) 99%
Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher
angsa yang terhubung dengan septic-tank)
97%
Saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase
lingkungan
0%
POTENSI PERMASALAHAN
Umumnya masyarakat telah miliki WC dan
septik tank
Buangan air limbah masih bergabung dengan air
hujan
Sebagian besar septik tank yang dimiliki
masyarakat belum kedap air belum sesuai dengan
standart teknis
Beberapa MCK yang telah dibangun tidak
terpelihara
Dibeberapa lokasi tidak memungkinkan untuk
pembangunan IPAL, elevasi yang kurang memadai
serta masih banyak lokasi yang tergenang
Masih ada warga yang belum memiliki jamban
pribadi
Ada jamban umum tapi bermasalah dengan tidak
adanya air atau sumur sehingga MCK Umum tak
difungsikan oleh warga
DIAGRAM
100%
86.4% 86.3%
95.1%
100% 100% 98.6% 100%
97.7%
100% 100% 100% 100%
RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11 RW 12 RW 13
Masyarakat memiliki akses jamban keluarga /
jamban bersama (5 KK/jamban)
KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Keberadaan sampah dapat menjadi sumber permasalahan pada lingkungan permukiman, mulai dari
kondisi kebersihan, estetika lingkungan dan lainnya. Oleh karena itu, upaya pengelolaan sampah harus
dilakukan mulai dari tingkat rumah tangga dan dilakukan secara menyeluruh sampai dengan tingkat
pengolahan akhir. Tinjauan terhadap pengelolaan persampahan pada kawasan permukiman ini dapat
didasarkan pada data jumlah rumah tangga yang sampah-nya terangkut ke TPS/TPA paling tidak 2
(dua) kali dalam seminggu. Indikasi tersebut juga dapat menggambarkan kondisi sistem pengelolaan
persampahan yang dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat maupun oleh instansi pemerintah
daerah
DATA BASELINE 100-0-100
∑ Sampah Domestik RT Terangkut ke TPS/TPA min. 2 X seminggu (Unit)∑ Masy. Terpenuhi
Keb. Air Minum & MCK (Min. 60 liter/org/hari) (Unit rumah tangga)
1824
PROFIL PERMUKIMAN
Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA 2 kali
seminggu
79%
POTENSI PERMASALAHAN
Telah dilayani oleh TPS
Kapasitas pelayanan TPS yang dimiliki saat ini tidak
sebanding dengan kebutuhan
Telah dilayani oleh motor sampah Di Banyak RT, belum dilayani oleh TPS
Jumlah armada motor sampah tidak mampu
mengangkut sampah secara keseluruhan
Kondisi bak motor sampah sudah tidak memadai
Masih banyak rumah tangga yg tidak memiliki tempat
sampah pribadi
Masih banyak sampah yang berserakan dijalan dan
drainase
Belum terdapat pemilahan sampah organik dan
anorganik
DIAGRAM
93.3%
57.1%
100%
85.6%
100%
83.3%
100% 100% 95.1%
83.3%
100% 100%
75.0%
RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11 RW 12 RW 13
Persentase Sampah domestik rumah tangga di kawasan
permukiman terangkut ke TPS/TPA min. dua kali
seminggu
HAL . iiI.7
23. PROTEKSI KEBAKARAN
Proteksi kebakaran merupakan salahsatu infrastruktur dasar lingkungan permukiman. Infrastruktur ini bertujuan untuk memberikan
pertolongan pertama bencana kebakaran. Berdasarkan pada ketentuan, proteksi kebakaran dinilai dalam 2 parameter, yaitu
penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
DATA BASELINE 100-0-100
∑ Bangunan Hunian Memiliki Prasarana Proteksi Kebakaran (Unit ) 1898
∑ Bangunan Hunian Memiliki Sarana Proteksi Kebakaran (Unit) 0
PROFIL PERMUKIMAN
Kawasan Permukiman Memiliki Prasarana Proteksi Kebakaran 65%
Kawasan Permukiman Memiliki Sarana Proteksi Kebakaran 0%
POTENSI PERMASALAHAN
Ketersedian sumber air Berada diluar radius 2.5 km pelayanan posko kebakaran
Jalan utama kawasan permukiman memadai dilalui mobil
damkar
Material bangunan hunian yang rawan kebakaran
DIAGRAM
33.3%
57.2%
100%
75%
40%
66.7%
25% 25%
0%
100% 100% 100% 100%
RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11 RW 12 RW 13
Persentase Kawasan permukiman memiliki prasarana proteksi kebakaran
HAL . iiI.8
24. geografi
Luas Kelurahan:
154.38 Ha
Koordinat:
119º 43’ 72,42” BT
5º 18’ 21,86” LS
Pertimbangan Lain
Fungsi strategis Kota:
• Terminal Mallengkeri
• Pendidikan Tinggi (UIN)
• Perdagangan dan jasa disepanjang koridor
Jl. Sultan Alauddin, Jl. Mallengkeri, dan Jl.
Dg Tata
Potensi Sosial Ekonomi:
• Perahu penyeberangan sungai (Kab. Gowa-
Kota Makassar)
• Industri rumah tangga (Pembuatan roti,
pembuatan oven
Bangunanhunian
Air limbah
Jalan lingkungan
persampahan
Drainase lingkungan
Proteksi kebakaran
Air minum
Ruangterbuka hijau
Legalitas dan status lahan
Status lahan:
92% SHM/HGB
8% ilegal
Status bangunan:
61% IMB
39% Non-IMB
KONDISIFAKTUAL DAN ISUSTRATEGIS
• Perkembangan Kawasan permukiman kumuh
liar (squatter) disepanjang sempadan sungai
Je’neberang
• Perkembangan Kawasan permukiman
mengarah pada daerah resapan air.
• Tingginya sedimentasi disaluran drainase
sekunder
• Banjir
• Belum memiliki system proteksi kebakaran
sehingga sangat rentan terhadap kebakaran
• Dominasi MBR
Administrasi dan demografi
Jumlah ORW:
13 ORW
Jumlah ORT:
57 ORT
• Jumlah Penduduk: 17230 Jiwa
• Kepadatan Penduduk: 102 Jiwa/Ha
• Jumlah Kepala Keluarga: 3934 KK
• Jumlah Kepala Rumah Tangga: 3607 KRT
Cakupan Pelayanan:
• ∑ KK Tidak Terakses
Jamban: 338 kk
• ∑ KK dengan sapras tidak
sesuai persy. Teknis: 333 kk
Cakupan Pelayanan Sarana
Persampahan:
• ∑ KK dengan sampah
terangkut ≥ 2x seminggu:
952 kk
• Ketersediaan lahan yang sangat terbatas
• Pertumbuhan kawasan permukiman
mengarah ke Kawasan lingdung
(sempadan sungai jeneberang
• Minim RTH privat
∑ Bangunan: 154 Unit
• ∑ RTLH: 445 Unit
• ∑ Bangunan Tidak Teratur:
922 Unit
• Kepadatan: 31 Unit/Ha
• ∑ Bangunan Tidak Terlayani Sarana
Proteksi: 1709 Unit
• ∑ Bangunan Tidak Terlayani Prasarana
Proteksi: 3607 unit
Cakupan Pelayanan Jalan
Lingkungan
• Total Pajang Jalan: 42495 m
• Panjang Jalan Rusak:
10650 m
Cakupan Pelayanan:
• ∑ KK Tidak Terakses: 532 kk
• ∑ KK Tidak Tercukupi:
515 kk
Luas Area Genangan: Ha
• Drainase Eksisting: 51675 m
• Drainase Tdk Terpelihara:
48820 m
• Drainase Rusak: 15408 m
Profil permukimankelurahan mangasa
HAL . iiI.9
25. c. DELENIASIKUMUH KELURAHANMANGASA
Secara administrasi deleniasi kumuh Kelurahan Mangasa mencakup 3 RW dan 9 RT yaitu RW001 (RT002 dan RT003), RW002 (RT001, 006 dan
007) dan RW004 (RT001,002,003 dan 004). Total luas kawasan mencapai 22.71 Ha yang membentang dari barat ke timur di sisi sebelah selatan
Kelurahan Mangasa.
Kota Makassar Kel. MangasaKec Tamalate
Deleniasi Kumuh
1. Karakteristik Fisik Lingkungan
Penciri utama deleniasi kumuh Kelurahan Mangasa
adalah keberadaan sungai Jeneberang. Secara
tipologi deleniasi kumuh kelurahan Mangasa masuk
dalam Kategori Kumuh dibantaran sungai. Topografi
yang landai, menjadi permasalahan dalam mengatur
arah aliran air, sehingga kawasan ini sangat rentan
terhadap banjir .
Gambar III.3 Peta Orientasi Lokasi Deleniasi Kumuh
HAL . iiI.10
26. 3. Karakteristik Sosial Masyarakat
Masuknya mereka tidak disertai dengan kemampuan
finansial untuk mengakomodir kebutuhan akan sarana
hunian pada kawasan-kawasan permukiman yang
tersedia. Sehingga pilihan untuk bermukim mengarah
pada kawasan pinggiran disepanjang bantaran sungai
Jeneberang. Bantaran Sungai Jeneberang sendiri
merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap
bencana banjir. Sehingga dalam RTRW Kota Makassar,
kawasan disepanjang sempadan sungai Jeneberang
ditetapkan sebagai kawasan lindung. Dalam
implementasinya RTRW belum disosialisasikan secara
massif, akibatnya permukiman illegal yang ada saat ini
akan terus berkembang.
2. Karakteristik Lingkungan Permukiman
Pada umumnya kondisi fisik lingkungan permukiman mencerminkan kehidupan social masyarakat setempat. Secara visual kondisi
lingkungan deleniasi kumuh Kelurahan Mangasa, dibeberapa titik nampak buruk dan tidak teratur. Diruas-ruas jalan dan drainase sampah
berserakan. Pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standart teknis, mengakibatkan bau yang tidak sedap serta rawan terhadap penyakit.
Terkhusus masyarakat yang berada disempadan sungai Jeneberang, dengan minimnya penyediaan sarana dan prasarana permukiman
serta ancaman bencana banjir, tentunya akan berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat. Meski begitu, masyarakat masih
memilih untuk bertahan dan beradaptasi dengan dilingkungan tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara, secara umum masyarakat memilih untuk bertahan dilokasi saat ini, namun masyarakat tidak menutup dialog
apabila pemerintah menawarkan penanganan dengan model relokasi. Asalkan alternative lokasi yang baru tidak menjauhakn masyarakat
dengan mata pencahariannya, menyediakan biaya pindah dan hunian yang baru.
Kelurahan Mangasa sebagai Pintu Gerbang Kota
Makassar terus berkembang dari tahun ke tahun.
Keberadaan fungsi-fungsi strategis perkotaan seperti
Terminal Mallengkeri, Kawasan Pendidikan Tinggi (UIN
Alauddin, UNM, UNISMUH, dan Kampus-Kampus
Keperawatan lainnya) Kawasan perdagangan
disepanjang koridor Jl. Alauddin, Jl. Mallengkeri dan Jl.
Dg Tata menjadi magnet masuknya kaum urban untuk
mengejar peluang ekonomi.
Gambar III.4 Peta Karakteristik Lingkungan Permukiman
HAL . iiI.11
27. 4. Karakteristik Ekonomi Masyarakat
Sebagai Pintu Gerbang Kota Makassar, aktivitas ekonomi dikelurahan Mangasa cukup tinggi. Pertumbuhan aktivitas ekonomi yang pesat
disepanjang koridor Jl. Mallengkeri dan Jl. Dg Tata menjadi satu kesatuan, dimana Terminal Mallengkeri dan Kawasan Pendidikan Tinggi UNM
sebagai pusatnya. Keberadaan fungsi-fungsi tersebut menjadi pusat kegiatan perdagangan bagi masyarakat setempat.
Mata Pencaharian Masyarakat
Seperti yang disebutkan diawal, proses migrasi yang
dilakukan oleh kaum urban bertujuan untu mengejar
peluang ekonomi yang ada di Kota Makassar. Namun
sayangnya mayoritas dari mereka merupakan
masyarakat yang berpendidikan rendah, skill terbatas
dan minimnya pengalaman. Sehingga pilihan
matapencaharian untuk mereka menjadi sangat
terbatas, pilihan tersebut antara lain buruh terminal,
buruh bangunan, penjaga toko, penyedia jasa
transportasi (sopir pete-pete, ojek, bentor, becak) dll.
Terdapat pembagian profesi yang menunjukkan
bahwa perempuan terserap pada kegiatan
wiraswasta dan buruh meski dengan jumlah yang
masih sangat kecil. Peran perempuan masih sangat
minim, namun bila melihat jumlah ibu rumah tangga
yang tidak bekerja itu merupakan potensi apabila kita
mampu menyerap mereka ke sector usaha, sehingga
dengan sendirinya mereka mampu meningkatkan
kesejahteraan keluarga.
Proporsi pendapatan MBR di deleniasi kumuh berada dikisaran <Rp 3.500.000,- (99%) selebihnya pada kisaran Rp 3.500.000,- sd
Rp5.500.000,- (1%). Pada tingkat pengeluaran baik harian maupun bulanan dominan untuk konsumsi harian (makan/minum) dan uang saku
sekolah bagi yang masih memiliki tanggungan pendidikan.
Dalam mengembangkan kegiatan ekonominya, masyarakat mengandalkan asset yang dimilikinya untuk menjalankan usaha mereka sehari-
hari. Berdasarkan hasil survey masyarakat banyak bergantung pada asset kendaraan yang digunakan sebagai alat transportasi dalam
menjalankan usahanya. Jumlah masyarakat yang tidak memiliki asset banyak ditemukan di RT003-RW001, RT007-RW002 dan, RT003-
RW004. Artinya hamper secara keseluruhan masyarakat yang berada di kawasan permukiman liar memiliki kerentanan ekonomi.
Dengan kondisi ekonomi masyarakat yang cenderung masih lemah, kesediaan masyarakat dalam membiayai pemeliharaan sarana dan
prasarana lingkungan masih sangat sulit untuk diterapkan. Untuk saat ini, infrastruktur yang memiliki iuran hanya Persampahan, itupun hanya
diperuntukkan sebagai biaya pengangkutan sampah sebesar Rp 25.000,-/bulan. .
Digram Mata Pencaharian Masyarakat
HAL . iiI.12
28. Sebaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Tingkat pendapatan masyarakat di Kelurahan Mangasa dapat diklasifikasikan dalam 3 tingkatan yakni kategori tinggi (> Rp 5.500.000 /bulan),
kategori sedang (Rp 3.500.000 – Rp 5.500.000 /bulan), dan kategori MBR (Rp ,Rp 3.500.000/bulan). Sebagian besar yang menempati
kawasan kumuh merupakan masyarakat yang tergolong di dalam MBR. Rendahnya tingkatan pendidikan serta skill yang terbatas merupakan
faktor utama yang mempengaruhi kondisi ekonomi di dalam kawasan tersebut.
Tabel 3.2 Sebaran Jumlah MBR
No RW RT
Jumlah
MBR
1 RW001 RT002 16
2 RT003 50
3 RW002 RT001 75
4 RT006 33
5 RT007 141
6 RW004 RT001 5
7 RT002 29
8 RT003 36
9 RT004 10
Jumlah 395
Sumber: Baseline 100-0-100
Gambar III.5 Peta Sebaran MBR
HAL . iiI.13
29. Keberadaan kawasan fungsional strategis perkotaan
disekitar deleniasi kumuh mempengaruhi aktivitas
ekonomi masyarakat. Pertumbuhan aktivitas ekonomi
yang pesat disepanjang koridor Jl. Mallengkeri dan Jl.
Dg Tata menjadi satu kesatuan, dimana Terminal
Mallengkeri dan Kawasan Pendidikan Tinggi UNM
sebagai pusatnya. Keberadaan fungsi-fungsi tersebut
menjadi pusat kegiatan perdagangan bagi
masyarakat setempat.
Gambar III.6 Peta Sebaran Potensi Ekonomi
Sebaran Potensi Ekonomi Kawasan
No
Industri Rumah
Tangga
Jumlah
Tenaga
Kerja
Kriteria Status Lokasi
1 Usaha Produksi Roti 2 org Usaha Kecil Aktif RW002-RT007
2 Usaha produksi Oven 3 org Usaha Kecil Aktif RW004-RT003
3 Usaha Menjahit 2 org Usaha Mikro Aktif RW004-RT003
4
Usaha Pembungkusan
Jok Mobil
4 org Usaha Mikro Aktif RW002-RT006
Tabel 3.3 Sebaran Jumlah MBR
Sumber: Pemetaan Swadaya
HAL . iiI.14
30. d. Profilpermukiman kumuh kelurahanmangasa
1. Kondisi Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh
HAL . iiI.15
No Indikator Uraian Masalah (Kondisi Saat Ini)
1 Bangunan Rumah tidak teratur
Kondisi bangunan sudah tua
Kepadatan bangunan cukup tinggi
Rumah tidak layak
2 Jalanan Ada jalan, tapi tidak ada selokan
Jalan sempit
Kondisi jalan rusak
Beberapa ruas jalan buntu
Permukaan jalan masih tanah, sehingga becek dimusim hujan
3 Drainase Terdapat ruas jalan yang belum memiliki saluran
Tergenang, saluran air tidak lancar
Banyaknya tumpukan sampah
Sedimen pada saluran drainase
Drainase lingkungan lebih rendahdari drainase sekunder sehingga air biasa tidak
mengalir
Saluran buntu
Sebagian besar plat penutup saluran sangat berat sehingga susah untuk di bersihkan
4 Sampah Waktu pengangkutan sampah dari mobil angkutan tidak teratur
Sampah digantung di tiang listrik
Lokasi tempat pembuangan sementara jauh dari lingkungan RT
Bantaran sungai dijadikan salah satu tempat pembuangan sampah
tidak ada tempat pembuangan sampah skala lingkungan
sampah bertumpuk di sudut jalan
5 Kebakaran Letak Posko kebakaran melebihi 2.5 km
Belum tersedia sarana proteksi kebakaran
Beberapa ruas jalan lingkungan sangat sempit sehingga sulit diakses mobil kebakaran
6 Air Minum Air sumur masih bau, keruh
Sumber air berdekatan dengan septictank
Jarak rumah dengan pipa distribusi PDAM lebih dari 20 m, sehingga sulit menjadi
pelanggan
7 Sanitasi Masih ada rumah tangga yang belum memiliki jamban sendiri
masih ada rumah tangga yang belum memiliki septictank
Saluran limbah rumah tangga bercampur dengan drainase lingkungan
31. 2. Peta Kondisi Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh
HAL . iiI.16
Gambar III.7 Peta Keteraturan Bangunan
41. Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 1.68 Ha
Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 1.68 Ha
Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 43 Unit
Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 211 Jiwa
RT-RW : RT002-RW001 Jumlah Bangunan : 46 KK
ASPEK KRITERIA
KONDISI AWAL (BASELINE)
NUMERIK SATUAN
PROSEN
(%)
NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG
a. Ketidakteraturan Bangunan 0 Unit 0.00% 0
b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis
Bangunan
9 Unit 20.93% 0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 0.00%
2. Kondisi Jalan Lingkungan
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 0 Meter 0.00% 0
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 167.40 Meter 26.62% 1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 13.31%
3. Kondisi Penyediaan Air Minum
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 0 KK 0.00% 0
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 0.00%
4. Kondisi Drainase Lingkungan
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 1.68 Ha 100.00% 5
b. Ketidaktersediaan Drainase 179.6 Meter 24.08% 0
c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase
Kota
0 Meter 0.00% 0
d. Tidak terpeliharanya Drainase 404.60 Meter 54.26% 3
e. Kualitas Konstruksi Drainase 0.1 Meter 0.01% 0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 30.85%
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai
Standar Teknis
0 KK 0.00% 0
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air
Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan
Teknis
0 KK 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 0.00%
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak
Sesuai dengan persyaratan Teknis
46 KK 100.00% 5
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang
tidak sesuai Standar Teknis
0 KK 0.00% 0
c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Persampahan
46 KK 100.00% 5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 66.67%
7. Kondisi Proteksi Kebakaran
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi
Kebakaran
43 Unit 100.00% 5
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi
Kebakaran
43 Unit 100.00% 5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 100.00%
TOTAL NILAI 29
TINGKAT KEKUMUHAN
KUMUH
RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN
SEKTORAL
30.12%
Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 2.93 Ha
Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 2.93 Ha
Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 119 Unit
Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 594 Jiwa
RT-RW : RT003-RW001 Jumlah Bangunan : 119 KK
ASPEK KRITERIA
KONDISI AWAL (BASELINE)
NUMERIK SATUAN
PROSEN
(%)
NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG
a. Ketidakteraturan Bangunan 54 Unit 45.38% 1
b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis
Bangunan
27 Unit 22.69% 0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 15.13%
2. Kondisi Jalan Lingkungan
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 0 Meter 0.00% 0
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 66.90 Meter 6.61% 0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 0.00%
3. Kondisi Penyediaan Air Minum
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 24 KK 20.17% 0
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 0.00%
4. Kondisi Drainase Lingkungan
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 2.93 Ha 100.00% 5
b. Ketidaktersediaan Drainase 100.3 Meter 7.74% 0
c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase
Kota
0 Meter 0.00% 0
d. Tidak terpeliharanya Drainase 1,105.20 Meter 85.25% 5
e. Kualitas Konstruksi Drainase 91.7 Meter 7.07% 0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 37.05%
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai
Standar Teknis
0 KK 0.00% 0
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air
Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan
Teknis
0 KK 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 0.00%
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak
Sesuai dengan persyaratan Teknis
119 KK 100.00% 5
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang
tidak sesuai Standar Teknis
24 KK 20.17% 0
c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Persampahan
119 KK 100.00% 5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 66.67%
7. Kondisi Proteksi Kebakaran
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi
Kebakaran
119 Unit 100.00% 5
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi
Kebakaran
119 Unit 100.00% 5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 100.00%
TOTAL NILAI 31
TINGKAT KEKUMUHAN
KUMUH
RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN
SEKTORAL
31.26%
Profil Permukiman Kumuh RW001
HAL . iiI.26
3. Profil Permukiman Kumuh Per-RT
42. Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 2.42 Ha
Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 2.42 Ha
Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 129 Unit
Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 584 Jiwa
RT-RW : RT001-RW002 Jumlah Bangunan : 142 KK
ASPEK KRITERIA
KONDISI AWAL (BASELINE)
NUMERIK SATUAN
PROSEN
(%)
NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG
a. Ketidakteraturan Bangunan 40 Unit 31.01% 1
b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis
Bangunan
6 Unit 4.65% 0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 10.34%
2. Kondisi Jalan Lingkungan
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 0 Meter 0.00% 0
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 552.00 Meter 66.99% 3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 33.50%
3. Kondisi Penyediaan Air Minum
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 0 KK 0.00% 0
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 0.00%
4. Kondisi Drainase Lingkungan
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0 Ha 0.00% 0
b. Ketidaktersediaan Drainase 0 Meter 0.00% 0
c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase
Kota
0 Meter 0.00% 0
d. Tidak terpeliharanya Drainase 544.00 Meter 100.00% 5
e. Kualitas Konstruksi Drainase 304 Meter 55.88% 3
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 31.18%
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai
Standar Teknis
0 KK 0.00% 0
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air
Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan
Teknis
0 KK 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 0.00%
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak
Sesuai dengan persyaratan Teknis
142 KK 100.00% 5
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang
tidak sesuai Standar Teknis
0 KK 0.00% 0
c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Persampahan
142 KK 100.00% 5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 66.67%
7. Kondisi Proteksi Kebakaran
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi
Kebakaran
129 Unit 100.00% 5
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi
Kebakaran
129 Unit 100.00% 5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 100.00%
TOTAL NILAI 32
TINGKAT KEKUMUHAN
KUMUH
RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN
SEKTORAL
34.52%
Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 2.59 Ha
Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 2.59 Ha
Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 92 Unit
Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 416 Jiwa
RT-RW : RT006-RW002 Jumlah Bangunan : 109 KK
ASPEK KRITERIA
KONDISI AWAL (BASELINE)
NUMERIK SATUAN
PROSEN
(%)
NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG
a. Ketidakteraturan Bangunan 45 Unit 48.91% 1
b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis
Bangunan
7 Unit 7.61% 0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 16.30%
2. Kondisi Jalan Lingkungan
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 0 Meter 0.00% 0
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 0.10 Meter 0.01% 0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 0.00%
3. Kondisi Penyediaan Air Minum
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 0 KK 0.00% 0
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 0.00%
4. Kondisi Drainase Lingkungan
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0 Ha 0.00% 0
b. Ketidaktersediaan Drainase 0 Meter 0.00% 0
c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase
Kota
0 Meter 0.00% 0
d. Tidak terpeliharanya Drainase 663.70 Meter 47.41% 1
e. Kualitas Konstruksi Drainase 208.8 Meter 14.91% 0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 9.48%
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai
Standar Teknis
0 KK 0.00% 0
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air
Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan
Teknis
0 KK 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 0.00%
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak
Sesuai dengan persyaratan Teknis
109 KK 100.00% 5
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang
tidak sesuai Standar Teknis
0 KK 0.00% 0
c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Persampahan
109 KK 100.00% 5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 66.67%
7. Kondisi Proteksi Kebakaran
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi
Kebakaran
0 Unit 0.00% 0
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi
Kebakaran
92 Unit 100.00% 5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 50.00%
TOTAL NILAI 17
TINGKAT KEKUMUHAN
TIDAK
KUMUH
RATA2 KEKUMUHAN
SEKTORAL
20.35%
Profil Permukiman Kumuh RW002
HAL . iiI.27
43. Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 2.56 Ha
Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 2.56 Ha
Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 174 Unit
Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 835 Jiwa
RT-RW : RT007-RW002 Jumlah Bangunan : 175 KK
ASPEK KRITERIA
KONDISI AWAL (BASELINE)
NUMERIK SATUAN
PROSEN
(%)
NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG
a. Ketidakteraturan Bangunan 174 Unit 100.00% 5
b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis
Bangunan
165 Unit 94.83% 5
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 64.94%
2. Kondisi Jalan Lingkungan
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 0 Meter 0.00% 0
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 751.90 Meter 100.00% 5
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 50.00%
3. Kondisi Penyediaan Air Minum
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 175 KK 100.00% 5
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 50.00%
4. Kondisi Drainase Lingkungan
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 1.3 Ha 50.78% 1
b. Ketidaktersediaan Drainase 0 Meter - 5
c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase
Kota
0 Meter - 5
d. Tidak terpeliharanya Drainase 0.00 Meter - 5
e. Kualitas Konstruksi Drainase 0 Meter - 5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 10.16%
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai
Standar Teknis
0 KK 0.00% 0
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air
Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan
Teknis
171 KK 97.71% 5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 48.86%
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak
Sesuai dengan persyaratan Teknis
175 KK 100.00% 5
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang
tidak sesuai Standar Teknis
175 KK 100.00% 5
c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Persampahan
175 KK 100.00% 5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 100.00%
7. Kondisi Proteksi Kebakaran
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi
Kebakaran
174 Unit 100.00% 5
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi
Kebakaran
174 Unit 100.00% 5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 100.00%
TOTAL NILAI 71
TINGKAT KEKUMUHAN
KUMUH
BERAT
RATA2 KEKUMUHAN
SEKTORAL
60.57%
HAL . iiI.28
44. Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 2.9 Ha
Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 2.9 Ha
Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 33 Unit
Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 148 Jiwa
RT-RW : RT001-RW004 Jumlah Bangunan : 37 KK
ASPEK KRITERIA
KONDISI AWAL (BASELINE)
NUMERIK SATUAN
PROSEN
(%)
NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG
a. Ketidakteraturan Bangunan 0 Unit 0.00% 0
b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis
Bangunan
0 Unit 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 0.00%
2. Kondisi Jalan Lingkungan
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 0 Meter 0.00% 0
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 0.00 Meter 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 0.00%
3. Kondisi Penyediaan Air Minum
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 0 KK 0.00% 0
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 0.00%
4. Kondisi Drainase Lingkungan
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0 Ha 0.00% 0
b. Ketidaktersediaan Drainase 0 Meter 0.00% 0
c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase
Kota
0 Meter 0.00% 0
d. Tidak terpeliharanya Drainase 71.60 Meter 11.12% 0
e. Kualitas Konstruksi Drainase 0 Meter 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 0.00%
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai
Standar Teknis
0 KK 0.00% 0
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air
Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan
Teknis
0 KK 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 0.00%
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak
Sesuai dengan persyaratan Teknis
37 KK 100.00% 5
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang
tidak sesuai Standar Teknis
0 KK 0.00% 0
c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Persampahan
37 KK 100.00% 5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 66.67%
7. Kondisi Proteksi Kebakaran
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi
Kebakaran
0 Unit 0.00% 0
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi
Kebakaran
33 Unit 100.00% 5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 50.00%
TOTAL NILAI 15
TINGKAT KEKUMUHAN
TIDAK
KUMUH
RATA2 KEKUMUHAN
SEKTORAL
16.67%
Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 2.25 Ha
Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 2.25 Ha
Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 87 Unit
Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 443 Jiwa
RT-RW : RT002-RW004 Jumlah Bangunan : 87 KK
ASPEK KRITERIA
KONDISI AWAL (BASELINE)
NUMERIK SATUAN
PROSEN
(%)
NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG
a. Ketidakteraturan Bangunan 10 Unit 11.49% 0
b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis
Bangunan
0 Unit 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 0.00%
2. Kondisi Jalan Lingkungan
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 30.8 Meter 5.40% 0
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 0.00 Meter 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 0.00%
3. Kondisi Penyediaan Air Minum
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 0 KK 0.00% 0
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 0.00%
4. Kondisi Drainase Lingkungan
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0 Ha 0.00% 0
b. Ketidaktersediaan Drainase 0 Meter 0.00% 0
c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase
Kota
0 Meter 0.00% 0
d. Tidak terpeliharanya Drainase 0.00 Meter 0.00% 0
e. Kualitas Konstruksi Drainase 0 Meter 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 0.00%
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai
Standar Teknis
0 KK 0.00% 0
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air
Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan
Teknis
0 KK 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 0.00%
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak
Sesuai dengan persyaratan Teknis
87 KK 100.00% 5
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang
tidak sesuai Standar Teknis
0 KK 0.00% 0
c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Persampahan
87 KK 100.00% 5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 66.67%
7. Kondisi Proteksi Kebakaran
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi
Kebakaran
87 Unit 100.00% 5
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi
Kebakaran
87 Unit 100.00% 5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 100.00%
TOTAL NILAI 20
TINGKAT KEKUMUHAN
KUMUH
RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN
SEKTORAL
23.81%
Profil Permukiman Kumuh RW004
HAL . iiI.29
45. Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 1.42 Ha
Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 1.42 Ha
Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 78 Unit
Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 372 Jiwa
RT-RW : RT003-RW004 Jumlah Bangunan : 78 KK
ASPEK KRITERIA
KONDISI AWAL (BASELINE)
NUMERIK SATUAN
PROSEN
(%)
NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG
a. Ketidakteraturan Bangunan 78 Unit 100.00% 5
b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis
Bangunan
69 Unit 88.46% 5
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 62.82%
2. Kondisi Jalan Lingkungan
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 0 Meter 0.00% 0
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 0.00 Meter 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 0.00%
3. Kondisi Penyediaan Air Minum
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 8 KK 10.26% 0
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 0.00%
4. Kondisi Drainase Lingkungan
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0.7 Ha 49.30% 1
b. Ketidaktersediaan Drainase 0 Meter 0.00% 0
c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase
Kota
0 Meter 0.00% 0
d. Tidak terpeliharanya Drainase 136.60 Meter 100.00% 5
e. Kualitas Konstruksi Drainase 0 Meter 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 29.86%
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai
Standar Teknis
13 KK 16.67% 0
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air
Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan
Teknis
36 KK 46.15% 1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 23.08%
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak
Sesuai dengan persyaratan Teknis
78 KK 100.00% 5
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang
tidak sesuai Standar Teknis
50 KK 64.10% 3
c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Persampahan
78 KK 100.00% 5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 88.03%
7. Kondisi Proteksi Kebakaran
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi
Kebakaran
0 Unit 0.00% 0
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi
Kebakaran
78 Unit 100.00% 5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 50.00%
TOTAL NILAI 35
TINGKAT KEKUMUHAN
KUMUH
RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN
SEKTORAL
36.26%
Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 3.96 Ha
Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 3.96 Ha
Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 52 Unit
Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 241 Jiwa
RT-RW : RT004-RW004 Jumlah Bangunan : 54 KK
ASPEK KRITERIA
KONDISI AWAL (BASELINE)
NUMERIK SATUAN
PROSEN
(%)
NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG
a. Ketidakteraturan Bangunan 0 Unit 0.00% 0
b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis
Bangunan
0 Unit 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 0.00%
2. Kondisi Jalan Lingkungan
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 0 Meter 0.00% 0
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 0.00 Meter 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 0.00%
3. Kondisi Penyediaan Air Minum
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 0 KK 0.00% 0
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 0.00%
4. Kondisi Drainase Lingkungan
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0 Ha 0.00% 0
b. Ketidaktersediaan Drainase 0 Meter 0.00% 0
c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase
Kota
0 Meter 0.00% 0
d. Tidak terpeliharanya Drainase 111.30 Meter 15.14% 0
e. Kualitas Konstruksi Drainase 0 Meter 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 0.00%
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai
Standar Teknis
0 KK 0.00% 0
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air
Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan
Teknis
0 KK 0.00% 0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 0.00%
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak
Sesuai dengan persyaratan Teknis
54 KK 100.00% 5
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang
tidak sesuai Standar Teknis
0 KK 0.00% 0
c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Persampahan
54 KK 100.00% 5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 66.67%
7. Kondisi Proteksi Kebakaran
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi
Kebakaran
0 Unit 0.00% 0
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi
Kebakaran
52 Unit 100.00% 5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 50.00%
TOTAL NILAI 15
TINGKAT KEKUMUHAN
TIDAK
KUMUH
RATA2 KEKUMUHAN
SEKTORAL
16.67%
HAL . iiI.30
46. E. SEBARANLOKASIBERPOTENSIKUMUH
Lokasi berpotensi kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pemetaan swadaya masyarakat yang dikombinasi dengan hasil identifikasi tingkat
kekumuhan. Selain tingkat kekumuhan, proses deleniasi harus memperhatikan kesamaan karakteristik permukiman serta keterhubungan
didalam penanganan nantinya.
Kota Makassar Kel. MangasaKec Tamalate
Lingkungan Tipologi Karakteristik Luas Kondisi Faktual dan Isu Strategis
RW010
(RT001, 002,
003, 006)
Dataran
Rendah
Kawasan Pusat
Kota
(Peruntukan
Permukiman)
5.45 Ha Rawan Banjir
Sedimentasi pada saluran drainase
Infrastruktur drainase mengalami penurunan kualitas
Sistem pengelolaan air limbah belum optimal
Sistem pengelolaan persampahan belum optimal
Rawan kebakaran
RW005
(RT001, 003)
Dataran
Rendah
Kawasan Pusat
Kota
(Peruntukan
Permukiman)
3.99 Ha Bangunan tIdak teratur
Rawan Banjir
Sedimentasi pada saluran drainase
Infrastruktur drainase mengalami penurunan kualitas
Sistem pengelolaan air limbah belum optimal
Sistem pengelolaan persampahan belum optimal
Rawan kebakaran
Tabel 3.2 Sebaran Lokasi Berpotensi Kumuh Kelurahan Mangasa
Sumber: Pemetaan Swadaya
HAL . iiI.31
47. f. iDENTIFIKASIprioritaspenangananKELURAHANMANGASA
Proses identifikasi tingkat kekumuhan bertujuan untuk menilai tingkat kekumuhan Kelurahan Mangasa dengan ketelitian hingga tingkat. RT.
Proses identifikasi mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat N0. 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan
Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Tingkat kekumuhan dinilai berdasarkan kondisi kekumuhan, legalitas lahan,
dan pertimbangan lain, dengan menggunakan formula penilaian yang telah diatur.
No RT/RW
Jumlah Nilai
Penilaian
Kriteria dan
Indikator
Kekumuhan
Tingkat
Kekumuhan
Jumlah Nilai
Aspek
Pertimbangan
Lain
Tingkat
Pertimbangan Lain
Legalitas
Lahan
Klasifikasi
Skala
Prioritas
Prioritas
Penanganan
1 RT001-RW005 31
KUMUH
RINGAN
5 RENDAH + C5 9 2
2 RT003-RW005 28
KUMUH
RINGAN
3 RENDAH + C5 9 2
3 RT001-RW010 23
KUMUH
RINGAN
5 RENDAH + C5 9 3
4 RT002-RW010 29
KUMUH
RINGAN
3 RENDAH + C5 9 3
5 RT003-RW010 32
KUMUH
RINGAN
3 RENDAH + C5 9 3
6 RT006-RW010 27
KUMUH
RINGAN
5 RENDAH + C5 9 3
Tabel 3.3 Analisa Tingkat Kekumuhan Mangasa
Sumber: Analisa 2018
HAL . iiI.32
48. Konsep penanganan kawasan merupakan konsep makro yang menjadi rambu utama
didalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Mangasa. Rumusan konsep ini
disusun berdasarkan Arah Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, Potensi
dan Permasalahan Kawasan, serta Isu-isu Permukiman Yang Berkembang
HAL . iv.1
49. A. KONSEP PENINGKATANKUALITASPERMUKIMAN KUMUH
Keberadaan permukiman di sepanjang sungai Jeneberang diidentifikasi merupakan permukiman kumuh liar, yang memiliki karakteristik
bangunan hunian yang tidak layak huni, minim area hijau, dan beberapa bangunan hampir mencapai badan sungai sehingga rawan banjir
bila sungai meluap sewaktu-waktu. Permukiman yang padat penduduk dengan akses jalan berupa gang-gang sempit yang menjadikan
aksesibilitas di lingkungan ini menjadi sulit. Disisi lain, kemampuan finansial masyarakat yang sangat terbatas mengakibatkan bantaran
sungai Jeneberang menjadi alternative yang paling mudah untuk dijadikan tempat bermukim.
1. Penataan Permukiman
Secara Administrasi, Permukiman
Liar yang berada dalam deleniasi
kumuh sebanyak 4 RT, yaitu
RW001-RT003, RW002-RT007,
RW004-RT002 dan RW004-
RT003.
Jumlah penduduk yang mendiami
lokasi tersebut sebanyak 1.313
jiwa, dengan komposisi 634 jiwa
penduduk laki-laki dan 679 jiwa
penduduk perempuan. Jumlah
tersebut terbagi kedalam 276
KRT, 277 KK dan 183 diantaranya
merupakan MBR.
Data Faktual Kawasan
Permukiman Liar
HAL . iv.2
50. Dengan semakin menjamurnya permukiman kumuh di sepanjang sungai Jeneberang menjadi alasan terpenting sehingga kawasan ini
perlu untuk ditata. Adapun pola penanganannya yaitu Permukiman Kembali, yang mana seluruh permukiman yang berada di sepadan
sungai di relokasi kemudian penyediaan permukiman diarahkan untuk pengembangan permukiman vertical.
Potensi dan Permasalahan
Konsep Penataan
HAL . iv.3
51. Konsep Rusunawa
Dermaga Penyeberangan
Dermaga apung dengan desain
sederhana disesuaikan dengan
kebutuhan.
Sempadan Sungai sebagai RTH Publik
Selain sebagai Kawasan Pengamanan Bencana, sempadan sungai
Jeneberang juga direncanakan sebagai RTH Publik, yang dapat
dikembangkan menjadi ruang-ruang rekreatif dan ruang komunitas. Ruang
rekreatif dapat berupa ruang-ruang atraksi atau area bermain anak yang
dapat menambah keramaian dan aktivitas outdoor warga bantaran sungai.
Ruang komunitas berperan dalam mewadahi kegiatan-kegiatan komunitas
atau kelompok berupa ruang-ruang diskusi, ruang pertunjukan atau stage,
ataupun sekedar ruang berkumpul.
Sempadan Sungai sebagai Kawasan Pengamanan
Bencana
Sempadan Sungai Jeneberang secara bertahap akan
dikembalikan fungsinya. Sempadan sungai Jeneberang akan
dikembangkan sebagai Kawasan Pengamanan Bencana,,
Kriteria rumah susun harus memenuhi perencanaan
bangunan yang memperhatikan persyaratan efisen,
terjangkau dan sederhana serta dapat mendukung
peningkatan kualitas lingkungan sekitar. Selain itu
rumah susun harus memiliki desain kreatif dan
berkearifan local.
Selain penyediaan sarana hunian, fasilitas lainnya juga
akan diintegrasikan dalam 1 area, sehingga dapat
mengkonsentrasikan kegiatan dan aktivitas
masyarakat. Dengan begitu mobilisasi dan kepadatan
lingkungan dapat lebih terkontrol.
Desain rusun, mengadopsi filosofi sulapa’ eppa’ . Desain
Rusun diibaratkan huruf > (sa) dalam aksara lontara, yang
melambangkan “empat sisi tubuh manusia”. Paling atas
adalah kepala, sisi kiri dan kanan adalah kedua tangan, dan
paling bawah adalah kaki. Orang bugis-makassar
mengidealisasikan manusia sulapa appa’, manusia yang
menjaga prinisip keseimbangan atas-bawah (keadilan) dan
kiri-kanan (kesetaraan). Berangkat dari prinsip tersebut Rusun
ini dibuat agar masyarakat yang berada dibantaran sungai
dapat memperoleh keadilan serta kesetaraan dalam
mengakses sarana dan prasarana permukiman.
HAL . iv.4
52. 3. Jalan Lingkungan2. Bangunan Hunian
Pemanasan global merupakan isu sentral saat ini.
Gerakan untuk menghemat energi selalu gencar
dilakukan, salah satunya Konsep Rumah ramah
lingkungan.
Rumah ramah lingkungan
yaitu dengan efisiensi
pencahayaan, efisiensi
ruang, merencanakan bahan
untuk bangunan dan
penempatan ventilasi,
merancang atap yang tepat
agar memberikan kesan
dingin, material yang ramah
lingkungan, pemanfaatan
lahan hijau, dan yang terakhir
adalah gaya hidup hemat
Detail Konsep:
• Rumah ramah lingkungan selalu memanfaatkan
pencahayaan alami sinar matahari
• Desain rumah dapat dibuat lebih terbuka, kurangi
penggunaan sekat, dan menggabungkan fungsi
ruang
• Bangunan ramah lingkungan dirancang dengan
massa ruang, keterbukaan ruang, dan hubungan
ruang bagian dalam dan luar
• Menggunakan material atap yang memiliki pengantar
panas yang kuat dan bisa memantulkan panas
dengan baik
Sejalan dengan tema kawasan, seluruh infrasrtuktur
sebisa mungkin berorientasi pada lingkungan.
Seperti halnya jaringan jalan lingkungan
permukiman, diarahkan pada konsep Jalan Ramah
Lingkungan (ecoroad). Jalan dilengkapi jalur hijau
dan penerangan.
Jalan ramah lingkungan
dimaknai dengan
penggunaan teknologi dan
material yang mampu
menyerap air dan
mengalirkan air yang ada di
permukaannya langsung ke
tanah.
Beton Perveious
Paving Blok
Pilihan Teknologi:
• Ramah Lingkungan.
• Ekonomis
• Pelaksanaannya mudah
• Diproduksi secara masal
• Pemeliharaannya mudah
• Dapat digunakan kembali
Ilustrasi Jalan Ramah Lingkungan Biopori
HAL . iv.5
53. Perubahan iklim (climate change) menyebabkan kondisi
cuaca dan musim menjadi tidak menentu. Dimusim hujan
debit air berlebih mengakibatkan banjir, sedangkan
dimusim kemarau mengakibatkan kekeringan yang luar
biasa. Eko-Drainase (Ecodrain) dapat menjadi salah satu
solusi yang tepat untuk di terapkan, terkhusus di
lingkungan permukiman.
Saluran drainase berfungsi sebagai
pengelola/pengendali air permukaan (limpasan air hujan)
sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir,
dan kekeringan bagi masyarakat serta bermanfaat bagi
kelestarian lingkungan hidup.
Konsep ekodrainase ini harus dilaksanakan secara
terintegrasi dengan penanganan indikator lainya,
bangunan huian, jalan lingkungan, persampahan dan air
limbah yang bertujuan memulihkan dan meningkatkan
kualitas air tanah. Konsep ini akan diterapkan dengan
opsi penanganan jangka panjang.
4. Drainase
Eko-Drainase yaitu konsep
pengelolaan saluran drainase
secara terpadu dan berwawasan
lingkungan yang bertujuan
menahan dan meresapkan air
sebanyak mungkin ke tanah
melalui sumur resapan, kolam
retensi, ataupun yang lainnya.
Titik Genangan
Titik Genangan
Di kawasan kumuh kelurahan Mangasa terdapat 2 titik genangan, yang berada
di RW001 dan RW004-RT004 . Hal tersebut diakibatkan oleh tidak
berfungsinya saluran drainase sekunder yang berada di tepi Jl. Mallengkeri
Didalam menangani genangan yang berada di Deleniasi Kumuh, Kelurahan
Mangasa harus terintegrasi dengan Kelurahan Parang Tambung. Mengingat
drainase sekunder yang berada di Kelurahan Mangasa terkoneksi dengan
drainase primer yang berada di Kelurahan Parang Tambung
Sedimentasi Saluran
Sedimentasi didrainase
sekunder, mengakibatkatkan
air terjebak di permukiman
masyarakat.
Saluran Drainase Sekunder
menuju Kanal Jongaya
Konektifitas penanganan drainase
Membutuhkan penanganan Rehab
dan Normalisasi Saluran yang
Terintegrasi dengan penangnan di
Kel. Mangasa
Sedimentasi
Saluran
HAL . iv.6
54. 6. Air Limbah
Berdasarkan arahan Dokumen SSK, pengelolaan air limbah Kel.
Mangasa diarahkan menerapkan penggabungan Sistem
Terpusat (off-site system) dan setempat (on-site system).
Konsep ini sejalan dengan tema kawasan yaitu pengembangan
kawasan berwawasan lingkungan. Hal tersebut bertujuan untuk
tujuan konservasi air.
Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik Kel. Mangasa
Septik Tank Individu
MCK
Septik Tank Bersama
IPAL Komunal
Sumber air untuk pelayanan air bersih di Kelurahan Mangasa
diarahkan untuk meminimalisir penggunaan air tanah.
Mengingat kecenderungan beberapa tahun terakhir kondisi
air tanah mengalami penurunan air tanah dan semakin
tingginya kadar salinitas air tanah. Sehingga diharapkan
masyarakat dalam beberapa tahun kedepan dapat didorong
untuk menjadi pelanggan PDAM.
5. Air Bersih
Pelaksanaan sistem pasokan air komunal Master Meter
didukung oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Adapun tugas KSM adalah sebagai berikut:
• melakukan pemeliharaan sistem Master Meter;
• mengawasi tingkat pemakaian air tiap rumah tangga;
• melakukan penagihan biaya berdasarkan jumlah
pemakaian air masing-masing rumah tangga; dan
• membayarkan tagihan air bulanan.
Master Meter Sebagai Solusi Akses Air Minum Untuk MBR.
Master Meter adalah sistem
pasokan air komunal. Dalam
sistem ini, PDAM bertanggung
jawab mengalirkan air bersih
dari sambungan pipa utama
milik PDAM hingga ke alat
Master Meter. Kemudian
masyarakat setempat
bertanggung jawab
menyalurkan air dari alat
Master Meter itu ke rumah
masing – masing.
Sistem ini mampu melayani 80 hingga 100 rumah tangga
sekaligus. Berdasarkan perekaman pemakaian air oleh alat
Master Meter, masyarakat akan membayar tagihan air
secara kolektif ke PDAM
HAL . iv.7
55. .
9. Mitigasi Bencana
Mitigasi bencana di Kelurahan Mangasa berfokus pada
tanggap bencana banjir dan kebakaran. Sehingga yang
menjadi tawaran konsep adalah penetapan jalur evakuasi
dan titik kumpul.
10. RTH
Bila mengacu dalam RTRW, penyediaan RTH sebanyakr 30%
dari total luasan, sangat sulit rasanya untuk dapat dipenuhi di
Kel. Mangasa. Maka dari itu sebagai alternatif, beberapa
konsep akan coba diterapkan.
Optimalisasi Lahan
Untuk Ruang Publik
Taman Vertical Pada Permuiman Padat
Satu Rumah Satu Pohon
Jalur Hijau
8. Proteksi Kebakaran
Konsep untuk proteksi kebakaran disesuaikan dengan arahan
RISPK. Masyarakat didorong agar lebih aktif untuk tanggap
terhadap bencana kebakaran. BALAKAR (Barisan Laskar
Pemadam Kebakaran). Merupakan Organisasi Dinas Pemadam
Kebakaran Kota Makassar yang lahir dari partisipasi
masyarakat.
Persyaratan Teknis Pembentukan BALAKAR
• Pos Balakar, luas bangunan minimal 30 m²,
yang terdiri dari ruang alat, ruang istirahat.
• Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
• Pompa Jinjing;
• Slang Kebakaran 1,5 m”, panjang minimal 200
m; dan
• Tandon Air, minimal 40 m³.
7. Persampahan
Konsep pengelolaan persampahan yang akan diterapkan di
Kelurahan Mangasa mengadopsi Konsep 3R. Konsep ini bukan
hal baru, kedepan diharapkan seluruh elemen masyarakat
dapat bersama-sama menerapkan secara maksimal.
Diagram Penanganan Sampah 3R
HAL . iv.8
56. Pencegahan Permukiman
Kumuh
Pengendalian dan
Pengawasan
(Aspek Lingkungan)
Penyuluhan Livelihood
Aspek Sosial Aspek Ekonomi
Diagram Pencegahan Permukiman Kumuh
1. Pengendalian dan Pengawasan 2. Penyuluhan
Berembuk dalam
menyusun aturan
bersama
Aturan bersama
berisi : Norma,
standar, prosedur
dan kriteria dalam
perencanaan,
pelaksanaan dan
pemeliharaan
infrastruktur
Pengawasan
dilakukan secara
bersama-sama oleh
seluruh elemen
masyarakat
Mulai dari proses
perencanaan,
pelaksanaan dan
pemeliharaan
infrastruktur
Saksi diberikan untuk
memberikan efek
jera.
Reward diberikan
untuk memberikan
apresiasi .
Kegiatan Penyuluhan, ditekankan pada kegiatan
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis. Kegiatan ini sangat
erat kaitannya dengan aspek Pengendalian dan
Pengawasan.
b. KONSEP pencegahanPERMUKIMAN KUMUH
HAL . iv.9
57. 3. Konsep Livelihood
Sasaran Aspek Sosial:
• Membangun kesadaran masyarakat
terkait pentingnya perilaku hidup bersih
dan sehat (PHBS)
• Membangun kesadaran kepada
masyarakat terkait pengawasan dan
pengendalian kawasan permukiman
• Mendorong minat baca dan literasi
masyarakat
• Mendorong penggunaan teknologi tepat
guna dan aplikatif
Sasaran Aspek Ekonomi
• Menata ruang dengan memperhatikan
aktivitas ekonomi mikro.
• Membangun SDM, melalui peningkatan
SDM/keterampilan masyarakat
• Meningkatkan peran UMKM dan koperasi
• Memperbanyak inovasi produk turunan
dari home industry sehingga lebih
menarik
• Penguatan kegiatan promosi dan
pemasaran serta merk dagang
• Menjalin link dengan event-event besar
yang menyajikan produksi ekonomi lokal
berbagai daerah.
Sebagai Pintu Gerbang Kota Makassar, aktivitas ekonomi dikelurahan Mangasa
cukup tinggi. Pertumbuhan aktivitas ekonomi yang pesat disepanjang koridor
Jl. Mallengkeri dan Jl. Dg Tata menjadi satu kesatuan, dimana Terminal
Mallengkeri dan Kawasan Pendidikan Tinggi UNM sebagai pusatnya.
Keberadaan fungsi-fungsi tersebut menjadi pusat kegiatan perdagangan bagi
masyarakat setempat.
Seperti yang disebutkan diawal, proses migrasi yang dilakukan oleh kaum
urban bertujuan untu mengejar peluang ekonomi yang ada di Kota Makassar.
Namun sayangnya mayoritas dari mereka merupakan masyarakat yang
berpendidikan rendah, skill terbatas dan minimnya pengalaman. Sehingga
pilihan matapencaharian untuk mereka menjadi sangat terbatas, pilihan
tersebut antara lain buruh terminal, buruh bangunan, penjaga toko, penyedia
jasa transportasi (sopir pete-pete, ojek, bentor, becak) dll. Terdapat pembagian
profesi yang menunjukkan bahwa perempuan terserap pada kegiatan
wiraswasta dan buruh meski dengan jumlah yang masih sangat kecil. Peran
perempuan masih sangat minim, namun bila melihat jumlah ibu rumah tangga
yang tidak bekerja itu merupakan potensi apabila kita mampu menyerap
mereka ke sector usaha, sehingga dengan sendirinya mereka mampu
meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Dengan kondisi yang seperti itu, maka pendidikan menjadi focus utama
didalam memperbaiki kehidupan dan penghidupan masyarakat secara
keberlanjutan. Untuk itu dibutuhkan suatu konsep yang mampu mendorong
masyarakat didalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan.
Disisi lain akan terus diupayakan penciptaan potensi-potensi ekonomi baru
agar dapat segera menyerap tenaga kerja yang banyak.
Sebagai gambaran awal akan dilakukan kajian pentagonal asset, terkait
sejauhmana kondisi Kel. Mangasa ditinjau dari 5 aspek pentagonal asset.
Adapun kajiannya ada dihalaman berikut:
HAL . iv.10
58. No Pentagonal Aset Jabawan Tiap Hasil Sub Aspek Pentagonal Kajian dan Analisis
Potensi Masalah Kebutuhan Kegiatan
1 Sumber Daya
Manusia (SDM)
Pendidikan MBR :
- Tidak sekolah 2 %(3 org)
- SD 30% (44 org)
- SMP 27% (40 org)
- SMA 32% ( 47 org)
- Sarjana 9% (14 org)
Mata pencaharian :
- 54% (80 org) bekerja di bidang jasa
- 18% (27 org) bekerja di bidang konstruksi
- 14% (20 org) di bidang perdagangan
- 8% (12 org) sebagai pegawai di pemerintahan
- 3% (5 org) di bidang pertanian
- 2% (3 org) di indsutri olahan
Pendapatan rata-rata MBR berkisar di bawah Rp.
3.500.000
Pengeluaran MBR sebesar 2.000.000 – Rp. 3.000.000
Jumlah tanggungan MBR terbanyak di > 5 orang
tanggungan yaitu sebanyak 86 orang MBR, 4-5
tanggungan sebanyak 28 orang dan tanggungan 2-3
sebanyak 30 orang
Jenis penyakit yang di derita oleh MBR rata-rata
mengalami penyakit ringan seperti sakit kepala,
masuk angin dll sebanyak 145 orang. dan MBR yang
mempunyai penyakit berat seperti kanker, tumor dll
sebanyak 3 orang.
Cara pengobatan MBR (55 orang) sudah
menggunakan pengobatan secara medis karena
akses puskesmas dan rumah sakit sudah bisa
dijangkau, namun ada juga yang masih berobat
mengandalkan obat warungan sebanyak 3 orang
Sumber dana biaya pengobatan sebanyak 145 orang
sudah menggunakan BPJS/KIS, 3 orang
menggunakan biaya sendiri.
Anggota MBR yang pernah mendapatkan
peningkatan kapasitas sebanyak 35 orang dan
selebihnya belum mendapatkan peningkatan
kapasitas yaitu 113 orang.
Sebagian besar MBR
sudah melek angka dan
huruf
Mayoritas MBR bekerja di
bidang jasa
Terdapat usaha produksi
roti dan oven
Dominan masyarakat
berpenghasilan rendah
Kemampuan
pengelolaan bisnis
belum optimal
Kurangnya masyarakat
yang memiliki
keterampilan menjahit,
membuat olahan barang
bekas, dan sebagainya.
Mayoritas MBR (77%)
belum pernah
mendapatkan
peningkatan kapasitas
seperti pelatihan
keterampilan
Keberadaan usaha pabrik
roti di lahan negara yang
memungkinkan setiap
saat akan direlokasi
Keberadaan usaha pabrik
roti belum menyerap
tenaga kerja lokal
Peningkatan kapasitas
masyarakat yang bisa
membuat MBR lebih
inovatif, kreatif dan
bersaing
Penyediaan media
warga yang efektif
memberi informasi
Penyediaan alternative
lokasi baru bagi pabrik
roti
Pembuatan media
warga secara rutin dan
menyeluruh
Penyampaian infromasi
ke masyarakat
khususnya MBR tentang
adanya berita atau
kegiatan-kegiatan
penting
Pelatihan keterampilan
tentang pembuatan roti
dan oven
Pentagonal Aset
Tabel 4.1 Analisa Pentagonal Aset Kelurahan Mangasa
HAL . iv.11
59. No Pentagonal Aset Jabawan Tiap Hasil Sub Aspek Pentagonal Kajian dan Analisis
Potensi Masalah Kebutuhan Kegiatan
2 Sosial MBR yang masuk sebagai anggota KSM ada
yang mengadakan Pertemuan rutin sebulan 1x
sebanyak 24 orang, dan 2 minggu 1x sebanyak 1
orang.
Telah dilakukan pertemuan utk membahasa
permasalahan pada anggota MBR. 12 orang telah
membahas permasalahan dalam KSM tapi tidak
ditindaklanjuti. 1 orang membahas permasalahan
dalam KSM dan ditindaklanjuti. Dan 13 orang
sama sekali tidak pernah melakukan
pembahasan masalah kritis.
Frekuensi menabung di kelompok/MBR ada
yaitu 17 orang dgn frekuensi 2 minggu sekali
Besaran tabungan < Rp. 50.000 – Rp. 100.000
sebanyak 28 orang dan >Rp. 100. 000 sebanyak 2
orang
Rekening tabungan MBR yang masuk anggota
KSM sebanyak 21 orang tidak memiliki rek.
Tabungan. 4 orang sudah memiliki rek.
Tabungan.
Pencatatan kelompok minimal 1x sebulan
sebanyak 24 orang
Aturan Kelompok tertulis tapi tidak dilakukan
sebanyak 8 orang anggota KSM, tidak tertulis 16
orang, dan tertulis & dilakukan sebanyak 1 orang
MBR yang melakukan pinjaman dengan besaran
maksimal Rp. 3Jt sebanyak 25 orang dengan
angsuran pembiayaan 1 bulan sekali.
143 MBR (orang) tidak pernah bermitra dengan
pihak lain dalam usahanya
MBR lebih banyak
pada sektor usaha
informal dengan
omzet usaha yang
minim tanpa memiliki
perencanaan
pemasaran yang baik
MBR memiliki usaha
skala kecil dan
menengah
Pemanfaatan dana
bergulir dari UPK tidak
maksimal sehingga
akses keuangan pada
UPK tertutup
Sosialisasi yang
kurang kepada MBR
tentang pentingnya
berkelompok dan
berdiskusi
Semua MBR yang
sudah memiliki usaha
belum mampu
mengembangkan
usahanya
Penyediaan kawasan
ekonomi berbasis
pemberdayaan
masyarakat MBR
sangat cocok
diterapkan melihat
kondisi pasar didaerah
mangasa
Sosialisasi tentang
pentingnya dan
keuntungan dalam
berkelompok usaha
Pelatihan peningkatan
kapasitas utamanya
dalam pengelolaan
usaha kecil menengah
Sosialisasi tentang
pentingnya
mengakses lembaga
keuangan dalam
rangka menambah
kapasitas usaha
3 Infrastuktur Mayoritas MBR sebanyak 84 orang
memanfaatkan rumahnya sebagai tempat usaha
seperti jual barang campuran, jual makanan jadi,
dll. sebanyak 61 tidak memiliki bangunan utk
menjalankan usahanya (berkelililng). 1 orang
memiliki usaha di lokasi pasar musiman.
134 MBR yang melakukan usaha masih
menggunakan alat produksi tradisional. 8 orang
melakukan kombinasi menggunakan alat
produksi tradisional dan modern serta 1 orang
menggunakan alat modern
Kel. Mangasa adalah
kelurahan padat
penduduk yang
ditempati berbagai
elemen masyarakat
dan berbagai sektor
usaha serta beberapa
lembaga pendidikan
Pasar tradisional,
dengan kondisi tidak
permanen berada
disisi jalan.
Mayoritas Masih
menggunakan alat
tradisional sehingga
kuantitas produksi
masih kurang
Pasar perlu direlokasi
kemudian ditata
dengan baik
Diperlukan
modernisasi peralatan
sehingga mampu
memproduksi lebih
banyak dengan waktu
singkat
Penyediaan bangunan
pasar yang permanen
dan tertata rapi
Penyediaan sarana
dan prasarana yang
modern bagi usaha
pabrik roti dan
produksi oven
HAL . iv.12
60. No Pentagonal Aset Jabawan Tiap Hasil Sub Aspek Pentagonal Kajian dan Analisis
Potensi Masalah Kebutuhan Kegiatan
4 Keuangan Mayoritas MBR mempunyai aset kurang dari
Rp.10.000.000
MBR dengan mata pencaharian pada sektor
perdagangan (145 orang) omzet perbulannya
dibawah Rp.5.000.000/bulan
Keuntungan usaha perbulan MBR dibawah <10%
Sebanyak 2 MBR mempunyai tenaga kerja dalam
usahanya antara 1 s/d 2 orang
Terdapat Pembukuan/kas harian MBR dengan
system sederhana sebanyak 13 orang dan
selebih nya tidak memiliki pencatatan harian.
Beberapa usaha dari
MBR mulai
berkembang
Masyarakat MBR tidak
sepenuhnya
mengetahui tentang
peran dan fungsi UPK
Masih minimnya
pendapatan MBR yang
memiliki usaha
Di dalam
melaksanakan dan
melakukan kegiatan
usahanya MBR yang
memiliki pembukuan
dalam usahanya masih
minim
Kurangnya modal
usaha sehingga usaha
MBR tidak
berkembang dengan
positif
Sosialisasi dan
penguatan terhadap
masyarakat tentang
keuntungan dan
pentingnya
beriwirausaha
Penambahan modal
dalam usaha MBR
Pelatihan
manajemen/pengelol
aan keuangan
Pelatihan
kewirausahaan yang
spesifik disertai
dengan pengadaan
alat-alat yang
dibutuhkan dalam
menjalankan usaha
5 Sumber Daya
Alam
Pola usaha yang dilakukan MBR sebanyak 137
orang sangat bergantung kepada alam, 4 orang
tergantung alam dan menggunakan teknologi,
dan 1 orang MBR memiliki pola usaha modern
Sumber bahan baku MBR sebanyak 10 orang
didapatkan dari bahan baku lokal atau sekitar 7%
dari total MBR
Terdapat usaha pabrik
roti dan produksi
usaha oven yang
menggunakan bahan
baku local
Terdapat potensi
ecenggondok di
sepanjang sungai
jeneberang
Bahan baku local
kurang berkulitas
Eceng gondok
merupakan gulma
untuk habitat sugai,
serta mengganggu
jalur transportasi
sungai
Peningkatan kapasitas
masyarakat dalam
mengelola eceng
gondok
Pelatihan pembuatan
produk turunan eceng
gondok
HAL . iv.13
61. Dari tahun ketahun jumlah MBR terus
meningkat, hal ini menjadi ancaman
didalam penanganan kumuh dikelurahan
Mangasa. Bukannya menjadi sejahtera,
justru bisa menjadi masyarakat
terbelakang, jika mayoritas sumber daya
manusianya tidak memiliki keahlian dan
berpendidikan rendah. Pendidikan menjadi
bidang prioritas utama dalam
membangun sumber daya manusia (SDM),
agar semua sumber daya dapat ditata dan
dimanfaatkan dengan baik. Peningkatan
mutu sumber daya manusia (SDM) melalui
pendidikan tidak bisa dilepaskan dari
minat baca yang dimiliki.
Untuk mendorong hal tersebut,
dibutuhkan suatu model pembelajaran
keaksaraan bersifat komprehensif, yang
bukan hanya sekedar belajar menulis,
berhitung dan membaca, akan tetapi
mampu menyediakan layanan pendidikan
non formal yang mampu menjadi solusi
untuk mengatasi masalah rendahnya
kreativitas, sulitnya akses informasi oleh
masyarakat serta rendahnya pengetahuan
akibat kurangnya minat membaca. Selain
dari pada itu, kebijakan – kebijakan yang
dikeluarkan harus mengarah pada
peningkatan tata kelola penyelengaraan
program pendidikan keaksaraan,
pendidikan kesetaraan dan pendidikan
masyarakat umumnya.
Kampung Literasi
Konsep kampung literasi mampu menjadi
sebuah solusi dari kondisi dan
permasalahan tersebut. Kampung literasi
sendiri merupakan kampung yang
digunakan untuk mewujudkan masyarakat
yang berpengetahuan, berketerampilan
maju, mandiri serta melek aksara.
Pemerintah bekerjasama dengan
organisasi kepemudaan dan tokoh
masyarakat harus membangun sebuah
kampung yang diharapkan mampu
menyediakan layanan informasi kepada
masyarakat yang berkaitan dengan
pendidikan, sosial, budaya, seni, ekonomi
(meliputi pertanian, perikanan dan
perdagangan), kesehatan, teknologi dan
informasi.
Konsep kampung literasi ini, diharapkan
mampu menjadi sarana pendidikan non
formal bagi masyarakat dan menjadikan
masyarakat yang memiliki kemampuan
individu untuk merancang dan
mempersiapkan masa depan menjadi
lebih baik dengan tersedianya taman baca
masyarakat (TBM), pojok baca, gardu baca
serta warung baca yang didukung fasilitas
penunjang lainnya seperti wifi gratis untuk
masyarakat. Prinsip dasar dari kampung
literasi adalah dari, oleh dan untuk
masyarakat. Hal ini berarti pembangunan
kampung literasi bertujuan memberikan
layanan didasarkan atas prakarsa berbagai
pihak yakni, pemerintah, lembaga/
organisasi, masyarakat serta tokoh –
tokoh masyarakat.
Pembangunan kampung literasi diawali
dengan pembanguan Taman Bacaan,
Perpustakaan kampong, Pojok Baca,
yang kemudian dilengkapi dengan
jaringan internet dan sumber informasi
pendukung lainnya untuk masyarakat,
didalamnya terdapat berbagai
pengetahuan termasuk informasi
mengenai potensi SDM, SDA, ekonomi dan
budaya daerah setempat. Tahapan
selanjutnya adalah mensosisalisasikan
kampung literasi kepada masyarakat,
dilakukan melalui publikasi di media masa
maupun media cetak lainnya, termasuk
seminar, spanduk, brosur dan bentuk
publikasi lainnya.
Pembangunan kampung Literasi harus
disertai ruang – ruang pendukung seperti
Mushala & Taman Bermain Anak, yang
bukan hanya menekankan pada
pembentukan kecerdasan intelektual
semata, tapi diikuti dengan kecerdasan
emosional dan spiritual. Setelah
terbentuknya kampung literasi yang
dikelola oleh masyarakat dan organisasi
kepemudaan, maka perlu disusun
program – program dan kegiatan yang
menekankan pada peningkatan kualitas
masyarakat setempat berbasis kearifan
lokal. Di antara program yang mesti ada di
kampung literasi adalah pembelajaran
digital, pembelajaran budaya dan sastra,
pembelajaran budaya baca pada media
cetak dan elektronik serta diskusi atau
dialog. Semua program dan kegiatan
tersebut pada dasarnya untuk
kepentingan masyarakat sekitar supaya
bisa membangun kualitas hidup dan
lingkungan yang lebih baik.
HAL . iv.14