1. PERAN DAN FUNGSI
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
(TPPS) KABUPATEN, KECAMATAN DAN
DESA
S u k a b u m i , 1 5 N o v e m b e r 2 0 2 2
2. Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting
o Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana PPS
o Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa membentuk TPPS
o Strategi Percepatan Penurunan Stunting Pencapaian Target Antara : 9
Indikator Intervensi Spesifik & 11 Indikator Intervensi sensitive (Lampiran A)
Pencapaian Target Indikator Pelaksanaan 5 Pilar : 72 Indikator (lampiran B)
o RAN PASTI (PERBAN No 12/2021) 5 Kegiatan Prioritas : (1) Kluster Data
Presesi : 12 Indikator, (2) Kluster Operasional : 19 Indikator, (3) Kluster
Manajerial : 11 Indikator
o 4 (empat) Penajaman : (1) Intervensi Catin, Ibu Hamil – Pasca Saling & Masa
Interval, (2) Integrasi Data dan Sistem, (3) Pendampingan Keluarga, (4)
Koordinasi Penyelenggaraan Stunting (TPPS)
3. KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
Tingkat Pusat
1.
Tingkat Provinsi
2.
Tingkat kabupaten/kota
3.
Tingkat kecamatan
4.
Tingkat Desa
5.
Pasal 15 – 19 : Terdiri atas Pengarah dan Pelaksana
Pasal 21 : Ditetapkan oleh bupati/wali kota
Terdiri atas perangkat daerah, dan Pemangku Kepentingan termasuk
Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
Pasal 21 : Pembentukannya difasilitasi oleh Tim Percepatan
Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota.
Pasal 22 : Ditetapkan oleh Kepala Desa
Melibatkan nakes, PKB/PLKB, TP-PKK, PPKBD/Sub-PPKBD/unsur masy.
Lain.
Pasal 20 : Ditetapkan oleh Gubernur
Terdiri atas perangkat daerah, dan Pemangku Kepentingan termasuk
Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
Tugas Tim: mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan
Percepatan Penurunan Stunting di wilayahnya.
4. • Untuk
mengoordinasikan,
menyinergikan, dan
mengevaluasi
Penyelenggaraan
Percepatan Penurunan
Stunting;
• Penbentukan/penyesua
ian struktur TPPS sesuai
dengan Lampiran
Perban No. 12 Tahun
2021 tentang RAN
PASTI 2021-2024.
1. Pembentukan
/Penyesuaian TPPS daerah
dan desa/kelurahan
2. Pengukuhan
Anggota TPPS
• TPPS dikukuhkan
oleh kepala daerah
dan/atau kepala
desa;
• Pengukuhan
disertai
pernyataan
komitmen daerah
dan desa dalam
Percepatan
Penurunan
Stunting.
3. Rapat
Koordinasi
• Dipimpin oleh
Ketua TPPS guna
menyusun strategi
dan rencana kerja
dengan seluruh
bidang-bidang
dalam percepatan
penurunan
Stunting di wilayah
kerjanya masing-
masing.
Tahapan Kerja Pelaksanaan TPPS
Disusun berdasarkan agenda kerja mekanisme Percepatan Penurunan Stunting melalui forum koordinasi di level daerah dan
desa/kelurahan
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)
4. Rakorteknis
•Untuk memberikan
dukungan teknis
Penyelenggaraan
Percepatan Penurunan
Stunting di daerah
•Rakorteknis tingkat
Provinsi antara TPPS
Provinsi dan TPPS
kabupaten/kota.
•Rakorteknis tingkat
Kabupaten antara TPPS
kabuoaten/kota dengan
TPPS kecamatan dan desa.
5. Koordinasi
Rutin dan Evaluasi
• Koordinasi rutin:
a. Tingkat provinsi: 3
bulan sekali
b. Tingkat kabuaten/kota:
2 bulan sekali
• Evaluasi pelaksanaan
Percepatan Penurunan
dilakukan setap smester
tahun berjalan
5. Tingkat Kabupaten/kota Pasal 21
(1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di
tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim
Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota.
(2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota
bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan
mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan
Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota
dan kecamatan.
(3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah
dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
(4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat
kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)
9. Tingkat Kecamatan Pasal 21
(1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di
tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim
Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota.
(2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota
bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan
mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan
Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota
dan kecamatan.
(3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah
dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
(4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat
kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)
10. STRUKTUR TPPS TPPS KECAMATAN
Berdasarkan SK Ketua
Pelaksana TPPS Kab.
Sukabumi Nomor : KS.14.00 /
3110 / DPPKB / 2022 Tanggal
22 April 2022
12. Tingkat Desa / Kelurahan
Pasal 22
(1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di
tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim
Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan.
(2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan
bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan
mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan
Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan.
(3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan
melibatkan: a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan,
tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan; b. Penyuluh Keluarga
Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana; c. Tim
Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); d.
Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau
Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau
unsur masyarakat lainnya.
(4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat
desa/kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah
Desa/kelurahan.
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)
13. STRUKTUR TPPS TPPS DESA/KELURAHAN
SK TPPS Desa ditetapkan oleh
Kepala Desa,
Keanggotaan bidang-bidang
dalam TPPS Desa/kelurahan
dapat menyesuaikan dengan
kebutuhan dan potensi wilayah
14. Unsur dalam Tim:
• Bidan atau nakes lainya
• Kader TP PKK
• Kader KB/Kader
Pembangunan lainnya
TIM PENDAMPING KELUARGA
2100 TIM
TUGAS :
Meningkatkan akses informasi dan
pelayanan melalui:
a. penyuluhan;
b. fasilitasi pelayanan rujukan,
c. fasilitasi penerimaan program bantuan
sosial
Mendeteksi dini faktor resiko Stunting
(spesifik & sensitif);
Sasaran Pendampingan Keluarga
15. Kec
Ka.UPT/
Koordinator/
PKB-PLKB
DESA
TIM DESA/KEL :
Kades,
PKB/PLKB, Bidan,
Petugas Gizi,
Tenaga
Kesehatan
Linkungan, Guru
PAUD, Kader
Pembangunan
Manusia,
Pendamping, Tim
Pendamping
Keluarga, Desa,
Pendamping
Keluarga Harapan
DUSUN
/ RW -
RT
TIM
PENDAMPING
KELUARGA
BALAI
PENYULUHAN
/ KANTOR
CAMAT
KANTOR
DESA/
KELURAHAN/
RUMAH
DATAKU/
PUSTU/
POSLINDES
Rumah Ketua
RW/RT/
POSYANDU/
PAUD/
POKTAN
CAMAT
KADER /
LURAH
KETUA
RW / RT
PUSKESMAS
KUA
Kepala
Puskesmas,
Kepala KUA, Nakes
Penyuluh Agama,
IBI, Petugas Gizi
KELUARGA
STAFF MEETING :
Pemetaan Target
dan Evaluasi
RAKOR - REMBUG
STUNTING
TK. KECAMATAN :
Komitmen & Rencana
Kegiatan
MINILOKARYA:
Evaluasi Pendampingan
Keluarga dan kasus
Stunting
ADMINISTASI PERKAWINAN :
Pendaftaran, Pemenuhan
Syarat, Jadwal Perkawinan
RAKOR REMBUG
STUNTING
TK. DESA:
Komitmen & Rencana
Kegiatan
PEMBINAAN LENGKAP :
Peningkatan Kapasitas, Rencana Kerja dan Monev
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Surveillance
PENAPISAN
PENDAMPINGAN :
KIE – Konseling : PHBS, KB-Kespro, Gizi, Kesehatan
Lingkungan Kunjungan Rumah - Digital
Pemeriksaan
Anemia
Tablet Zat
Besi
Pendampingan -
Konseling 3
Bulan Pra Nikah
Pemeriksaan
Kehamilan
Pemeriksaan
Nifas
Imunisasi
Dasar
Lengkap
Timbang Badan,
Ukur Tinggi Badan
RUJUKAN
PELAYANAN
MP-ASI
Tambahan
Asupan Gizi
Pola Asuh
1000 HPK
Pelayanan
Kontrasepsi
termasuk KB PP
Sanitasi
di Rumah
BanSos
PENANGUNG
JAWAB
LOKUS
LAYANAN
PENGELOLA -
PELASANA
PROSES
Wilayah
CATIN BUMIL KELUARGA BERESIKO STUNTING
Sistem Monev
Sistem Layanan -
Monev
Sistem Layanan -
Monev
16. Audit Kasus Stunting
Menemukan dan Menyelesaikan
Audit kasus stunting dilakukan untuk menyelesaikan masalah
yang terkait:
1. sistem pelayanan kesehatan,
2. manajemen pendampingan keluarga;
3. medical problem (permasalahan medis) terkait kasus
stunting.
Pada area sistem pelayanan kesehatan dan manajemen
pendampingan keluarga audit stunting dilakukan secara
berjenjang dan berlapis.
Masalah dan kendala yang dihadapi di tingkat desa/kelurahan
ke bawah dilakukan audit kasus melalui “rembuk stunting”..
Jika masalahnya belum dapat dituntaskan, akan dibahas di
tingkat kecamatan melalui minilok.
Jika masalahnya belum terpecahkan akan dibahas melalui
rembuk stunting di kabupaten/kota.
Berlapis maksudnya adalah petugas berdasarkan keilmuannya
yaitu mulai dari bidan sampai dokter umum atau dokter
spesialis dan mulai dari kader sampai ahli gizi.
AUDIT KASUS
STUNTING
MINI
LOKAKARYA
STUNTING
REMBUG
STUNTING
DESA/KEL.
Tujuan
1. Mengidentifikasi risiko terjadinya
stunting pada kelompok sasaran;
2. Mengetahui penyebab risiko
terjadinya stunting pada kelompok
sasaran sebagai upaya pencegahan
dan perbaikan tata laksana kasus yang
serupa;
3. Menganalisis faktor risiko terjadinya
stunting pada baduta/balita stunting
sebagai upaya pencegahan,
penanganan kasus dan perbaikan tata
laksana kasus yang serupa;
4. Memberikan rekomendasi
penanganan kasus dan perbaikan tata
laksana kasus serta upaya pencegahan
yang harus dilakukan.
17. Pembentukan Tim Audit
Kasus Stunting
1.
2. Pelaksanaan audit &
manajemen pendampingan
1. Identifkasi & seleksi kasus
Kelompok sasaran:
a. Calon
pengantin/remaja
b. Ibu hamil
c. Ibu nifas
d. Baduta
e. Balita
2. Kajian dan Rencana Tindak
Lanjut
Diseminasi Audit Kasus
Stunting
3.
1. Diseminasi regular: 2 kali/th
2. Diseminasi sesuai kebutuhan
(tele-konsultasi)
Evaluasi Rencana Tindak
Lanjut (RTL) Audit Kasus
Stunting
4.
1. Evaluasi RTL: Segera &
terencana
2. Evaluasi perubahan status
risiko kasus audit stunting
Perbaikan mutu pelayanan untuk pencegahan/penanganan
risiko stunting yang serupa
Terdiri dari unsur Tim Teknis (OPD
KB, Dinkes, RSUD) dan Tim Pakar
(Ahli Gizi, Psikolog, S.Panak dan
SPOg)
3. Pelaporan ke TPPS Provinsi
Output kegiatan
1. Surat Keputusan Wakil
Bupati/TPPS
2. Surat pernyataan
komitmen yang
ditandatangani oleh tim
audit kasus stunting.
1. Jumlah kasus stunting
yang layak diaudit
2. Kertas kerja audit yang
terisi;
3. Rencana Tindak Lanjut
yang disetujui Wakil
Bupati
1. Terselenggaranya
diseminasi
2. Laporan Audit Kasus
Stunting
1. Terselenggaranya
rencana tindak lanjut
sesuai penanggungjawab;
2. Perubahan status risiko
kasus audit stunting
4 Langkah
Audit Kasus Stunting
Menjadi masukan dalam:
1. Perencanaan dan
penganggaran program &
kegiatan
2. Penguatan implementasi SOP
manajemen kasus
3. Validasi instrument Kartu
Kembang Anak
