Peraturan ini mengatur tentang produksi, sertifikasi, dan peredaran benih bina. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan hanya berlaku untuk benih bina selain benih hortikultura. Tujuan peraturan ini adalah menjamin ketersediaan, kebenaran varietas, dan mutu benih bina serta memberikan kepastian usaha bagi produsen dan pengedar benih bina.

1. PERMENTAN NO. 2 TAHUN 2014
TENTANG
PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PEREDARAN
BENIH BINA

2. Permentan No. 39 Tahun 2006 Tentang Produksi,
Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina
Permentan No. 2 Tahun 2014 Tentang Produksi,
Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina
Tidak berlaku lagi
SEJARAH PERATURAN
Berlaku Saat Ini
DIGANTI DENGAN
Permentan No. 2 Tahun 2014 hanya berlaku untuk Benih Bina SELAIN benih
tanaman Hortikultra. Produksi, Sertifikasi dan Peredaran benih hortikultura
DIATUR TERSENDIRI melalui Permentan No. 48 Tahun 2012

3. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah :
TUJUAN
1. Menjamin terselenggaranya sistem penyediaan Benih Bina
yang berkesinambungan;
2. Menjamin kebenaran jenis, Varietas bersari bebas, Varietas
hibrida dan mutu benih yang diproduksi;
3. Mempercepat sosialisasi dan pemanfaatan teknologi
Varietas kepada pengguna;
4. Menjamin kesesuaian mutu Benih Bina yang beredar; dan
5. Memberikan kepastian usaha bagi produsen dan pengedar
Benih Bina.

4. Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah :
DEFINISI/PENGERTIAN
1. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas,
yang produksi dan peredarannya diawasi
2. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan
untuk memproduksi benih yang merupakan kelas-kelas benih
meliputi Benih Penjenis, Benih Dasar, Benih Pokok dan Benih
Pokok 1.
3. Pola Perbanyakan Benih Ganda (Poly Generation Flow) adalah
sistem perbanyakan benih, dimana benih yang dihasilkan
kelasnya sama dengan kelas benih sumber yang digunakan
4. Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau
pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih bina
5. Sertifikat Benih Bina adalah keterangan tentang
pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan
oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi.

5. Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah :
5. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu adalah proses yang
menjamin bahwa sistem manajemen diterapkan untuk
mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu.
6. Lembaga Sertifikasi adalah suatu lembaga penilaian kesesuaian
yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk melakukan sertifikasi.
7. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang
identitas, mutu benih bina dan masa akhir edar benih bina.
8. Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh
instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih.
9. Standar Mutu Benih Bina adalah spesifikasi teknis benih yang
baku mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau
kesehatan benih
10.Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka
penyaluran benih dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran
dan/atau kepada masyarakat

6. PRODUKSI BENIH BINA
PERBANYAKAN DAN KLASIFIKASI
BENIH BINA
PERBANYAKAN SECARA GENERATIF BERSARI
BEBAS DAN VEGETATIF
TANAMAN PAGAN, KACANG-
AN, UMBI-AN
DAN PERKEBUNAN SEMUSIM
TANAMAN
PERKEBUNAN
TAHUNAN
TANAMAN KACANG-AN DAN
UMBI-AN MELALUI POLA
PERBANYAKAN BENIH GANDA
1. Benih Penjenis (BS);
2. Benih Dasar (BD);
3. Benih Pokok (BP);
4. Benih Sebar (BR).
1. Benih Sebar
(BR).
1. Benih Pokok (BP);
2. Benih Sebar (BR).
Catatan :
Benih varietas hibrida yang diproduksi dari persilangan galur-galur tetua sesuai deskripsi galur-
galur tetua yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian tentang pelepasan suatu
Varietas hibrida DISETARAKAN DENGAN KELAS “BR”
1 2 3

7. 1. BD merupakan keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar
mutu kelas BD dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku
Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.
2. BP merupakan keturunan pertama dari BD atau BS yang memenuhi
standar mutu kelas BP dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur
baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.
3. BR merupakan keturunan pertama BP, BD atau BS yang memenuhi
standar mutu kelas BR dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur
baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional
4. Perbanyakan kelas BR untuk benih aneka kacang dan umbi diproduksi
dari BP 1, BP, BD atau BS sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina
atau sistem standardisasi nasional.

8. 1. Pola Perbanyakan Benih Ganda untuk kelas BP1 diproduksi dari kelas
BP.
2. BP1 merupakan keturunan pertama dari BP yang standar mutunya
sama dengan BP
3. Pola Perbanyakan Benih Ganda untuk kelas BR1 diproduksi dari kelas
BR, dan BR2 diproduksi dari kelas BR1.
4. BR1 merupakan keturunan pertama dari BR, yang standar mutunya
sama dengan BR.
5. BR2 merupakan keturunan dari BR1, yang standar mutunya sama
dengan BR.

9. 1. Produsen benih yang akan memproduksi benih bina harus menguasai
lahan, sarana pengolahan benih dan sarana penunjang yang
memadai sesuai dengan jenis benihnya, serta tenaga yang
mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan
2. Produsen benih sebagaimana no. 1 diatas wajib memiliki izin
produksi Benih Bina, apabila :
a) mempekerjakan paling sedikit 30 (tiga puluh) orang tenaga
tetap;
b) memiliki aset diluar tanah dan bangunan paling sedikit
Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); atau
c) hasil penjualan Benih Bina selama 1 (satu) tahun paling sedikit
Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
3. Produsen benih yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana no. 2
diatas cukup didaftar dan dinilai untuk mendapatkan Rekomendasi
sebagai produsen benih.
4. Antar Produsen Benih Bina dapat bekerjasama dalam bentuk
kerjasama produksi Benih Bina dan/atau kerjasama pemasaran Benih
Bina
5. Izin atau tanda daftar diterbitkan oleh bupati/walikota
PRODUSEN BENIH BINA

10. Tata Cara
Mendapatkan Rekomendasi
Sebagai Produsen Benih Bina
Pemohon
Kepala SKPD yang
menyelenggarakan
tugas dan fungsi
pengawasan &
sertifikasi benih
Rekomendasi Sebagai
Produsen Benih Bina
NO
Diterbitkan oleh Kepala SKPPD
Persyaratan :
1. Keterangan penguasaan lahan,
2. Sarana pengolahan benih,
3. Sarana penunjang yang memadai sesuai dengan
jenis benihnya dan
4. Tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang
perbenihan
YA

11. Tata Cara
Mendapatkan Izin Usaha
Produksi Benih Bina
Pemohon Bupati/Wali Kota
Izin Usaha
Produski Benih Bina
NO
YES
1. Selambat-lambatnya
30 hari sejak
permohonan diterima,
Bupati/Walikota harus
sudah memberikan
jawaban diterima
atau ditolak
2. Apabila > 30 hari
tidak ada jawaban,
berarti permohonan
dianggap diterima
Persyaratan :
1. Memiliki akte pendirian usaha dan perubahannya
(kecuali perseorangan);
2. surat kuasa dari Direktur Utama (kecuali
perseorangan);
3. KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan;
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Fotokopi surat keterangan telah melaksanakan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL);
6. Fotokopi Hak Guna Usaha (HGU) bagi yang
menggunakan tanah negara; dan
7. Rekomendasi sebagai produsen benih yang
diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan tugas dan fungsi
Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
Diterbitkan oleh Bupati/Walikota

12. Produsen benih bina wajib :
1. Menerapkan sistem manajemen mutu untuk produsen yang
mendapatkan sertifikat sertifikasi sistem manajemen mutu;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan bidang perbenihan;
3. Mendokumentasikan data benih yang diproduksi dan
diedarkan;
4. Bertanggungjawab atas mutu Benih Bina yang diproduksi; dan
5. Bemberikan keterangan kepada Pengawas Benih Tanaman
atau Pengawas Mutu Pakan apabila diperlukan.

13. SERTIFIKASI BENIH BINA
Sertifikasi
Benih Bina
Pemeriksaan Lapangan
1. Pemeriksaan Lapangan mencakup sumber benih, pertanamanan di
lapangan, isolasi tanaman, alat panen, kemurnian benih
2. Hasil pemeriksaan lapangan dinyatakan lulus apabila memenuhi standar
kemurnian benih
Pengujian Laboratorium
1. Pengujian Laboratium untuk menguji mutu fisik, fisiologis dan/tanpa uji
kesehatan benih. Untuk uji kemurnian genetik, benih diambil dari hasil
pemeriksaan lapangan
2. Benih dinyatakan lulus bila hasil pengujian memenuhi standar mutu yang
berlaku
Pengawasan Pemasangan Label
1. Benih Bina yang diedarkan wajib diberi Label , untuk kelas : (a) BS
berwarna kuning, (b). BD, berwarna putih; (c) BP dan BP1 berwarna
ungu; (d) BR, BR1 dan BR2 berwarna biru.

14. 1. Sertifikasi benih bina dilakukan oleh Instansi yang
menyelenggarakan tupoksi pengawasan dan sertifikasi benih atau
produsen benih bina yang mendapatkan sertifikat dari LSSM
(Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu)
2. Untuk mengetahui kesesuaian mutu benih dalam bentuk biji
dilakukan pengujian mutu benih di laboratorium
3. Pada benih bina hasil perbanyakan dalam bentuk umbi,
pemeriksaan status kesehatan benih dilakukan di gudang dan
dinyatakan lulus apabila memenuhi standar kesehatan benih
4. Untuk Benih yang diperbanyak dalam bentuk stek atau anakan
tidak dilakukan pemeriksaan kesesuaian mutu cukup dilakukan
pemeriksaan siap edar (saat panen) dilapangan dan dinyatakan
lulus apabila memenuhi standar mutu siap edar yang berlaku.

15. 1. Bernih bersertifikat yang akan diedarkan wajib diberi LABEL yang
mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak dan ditulis dalam bahasa
Indonesia
2. Warna label :
a) BS (Kuning); b) BD (Putih); c) BP dan BP1 (Ungu) dan d) BR,
BR1 dan BR2 (Biru)
3. LABEL sekurang-kurangnya berisi : keterangan jenis dan Varietas
Tanaman, kelas benih, data kemurnian genetik dan mutu benih,
akhir masa edar benih, serta nama dan alamat produsen
4. LABEL harus dilegalisasi oleh SKPD yang menyelenggakan tupoksi
pengawasan dan sertifikasi benih atau produsen yang memiliki
sertifikat sistem manajemen mutu yang berupa : nomor seri Label
dan stempel, hologram atau segel.
5. Label untuk kelas BS diberikan dalam bentuk surat keterangan
Pemulia Tanaman dan/atau Label benih yang menerangkan
tentang kemurnian Varietas.
LABEL

16. 1. Kemasan dapat berupa kantong, wadah atau ikatan dalam satuan
volume tertentu.
2. Kemasan harus terbuat dari bahan yang kuat dan dapat
melindungi mutu serta kesehatan benih.
3. Informasi pada kemasan Benih Bina antara lain:
a) identitas produsen dan/atau pengedar benih;
b) jenis komoditas dan nama Varietas;
c) nomor sertifikat Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi
Produsen Benih Bina yang menerapkan sertifikasi sistem
manajemen mutu;
d) volume benih dalam kemasan;
e) perlakuan khusus yang diperlukan;
f) untuk Benih Tanaman Produk Rekayasa Genetik (PRG) harus
mencantumkan kode PRG (event); dan
g) bahan aktif pestisida dan bahan kimia yang diaplikasikan.
KEMASAN

17. PEREDARAN BENIH BINA
Tata Cara
Mendapatkan Rekomendasi
Sebagai Pengedar Benih Bina
• Peredaran benih bina dilakukan oleh PENGEDAR BENIH BINA

18. Tata Cara
Mendapatkan Tanda Daftar
Sebagai Pengedar Benih Bina
Pemohon Bupati/Wali Kota
Tanda Daftar Sebagai
Pengedar Benih Bina
NO
YES
1. Selambat-lambatnya
30 hari sejak
permohonan diterima,
Bupati/Walikota harus
sudah memberikan
jawaban diterima
atau ditolak
2. Apabila > 30 hari
tidak ada jawaban,
berarti permohonan
dianggap diterima
Persyaratan :
1. identitas dan alamat domisili yang jelas dan
benar;
2. jenis dan jumlah benih yang akan
diedarkan;
3. fasilitas dan kapasitas penyimpanan yang
dimiliki;
4. Rekomendasi sebagai pengedar benih yang
diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan tugas dan
fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
Diterbitkan oleh Bupati/Walikota

19. Pengedar Benih Bina wajib:
1. mematuhi peraturan perundang-undangan perbenihan yang
berlaku;
2. bertanggungjawab atas mutu Benih Bina yang diedarkan;
3. melakukan pencatatan dan penyimpanan dokumen Benih
Bina yang diedarkan selama 1 (satu) tahun bagi Tanaman
semusim, dan 5 (lima) tahun bagi Tanaman tahunan;
4. memberikan data atau keterangan yang diperlukan
Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan; dan
5. melaporkan setiap terjadi perubahan data (a) jenis dan
jumlah benih yang diedarkan; (b) fasilitas dan kapasitas
penyimpanan yang dimiliki
Tanda daftar Pengedar Benih Bina berlaku selama pengedar masih operasional
melakukan usaha Peredaran Benih Bina

20. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
1. Pembinaan produksi, sertifikasi dan Peredaran Benih Bina
dilakukan melalui penerapan norma, standar, prosedur, dan
kriteria.
2. Pembinaan dilakukan oleh Direktur Jenderal, dinas
provinsi/kabupaten yang Menyelenggarakan tugas dan
fungsi di bidang Tanaman pangan, perkebunan, dan/atau
peternakan dan kesehatan hewan sesuai kewenangannya
3. Pengawasan Peredaran Benih Bina dilakukan oleh Pengawas
Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan