SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 11
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.
Memahami Korupsi dan Integritas
Referensi
 Pendidikan Anti korupsi untuk
perguruan tinggi edisi revisi
Kemenristekdikti 2018
 Wijayanto, Ridwan Zachrie (ed).
2009. Korupsi Mengorupsi Indonesia:
Sebab, Akibat dan Prospek
Pemberantasan. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama.
Korupsi Secara Etimologi
 Istilah korupsi berasal dari bahasa
latin “corrumpere”, “corruptio” ,
“corruptus”.
 Kemudian diadopsi oleh beberapa
bangsa di dunia.
Istilah yang digunakan di
Indonesia
 Dari bahasa latin kemudian diadopsi
ke dalam bahasa Belanda menjadi
“Corruptie”,”Korruptie”.
 Dari bahasa Belanda tersebutlah,
diadopsi kedalam bahasa Indonesia
menjadi “Korupsi”.
Korupsi Secara Terminologis
 Korup = busuk, palsu, suap. (KBBI)
 Korup = suka menerima uang sogok,
menyelewengkan uang/barang milik
perusahaan atau negara, menerima uang
dengan menggunakan jabatan untuk
kepentingan pribadi. (Kamus Hukum)
Pendapat Ahli
 David M. Chalmers:Tindakan-tindakan manipulasi
dan keputusan mengenai keuangan yang
membahayakan ekonomi. (Financial manipulations
and decision injurious to the economy are often
libeled corrupt).
 J.J. Senturia:Penyalahgunaan kekuasaan
pemerintahan untuk keuntungan pribadi. (The
misuse of public power for private profit).
Betrayal of Trust
 Pengkhianatan terhadap kepercayaan (BoT)
merupakan bentuk korupsi paling sederhana.
 Semua orang yang berkhianat atau mengkhianati
kepercayaan atau amanat yang diterimanya
adalah koruptor.
 Amanat dapat berupa apapun, baik materi
maupun non materi (ex: pesan, aspirasi rakyat).
 Anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi
rakyat/menggunakan aspirasi untuk kepentingan
pribadi merupakan bentuk korupsi.
Legal Standing
 UU No. 31 Tahun 1999 (UU
Pemberantasan Tipikor) beserta UU
perubahannya.
 UU No. 30 Tahun 2002 (UU Komisi
Pemberantasan Tipikor) beserta UU
perubahannya.

Definisi Tindakan Korupsi
 Tindak pidana korupsi: Tindakan yang
mengakibatkan kerugian keuangan negara, suap-
menyuap, penggelapan dalam jabatan,
pemerasan, perbuatan curang, benturan
kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan
tindakan lain yang mendukung terjadinya tindak
atau perilaku korupsi
 (UU No 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang
Tindak Pidana Korupsi)
Definisi Integritas
 Berdasarkan kamus kompetensi perilaku
KPK, yang dimaksud dengan integritas
adalah bertindak secara konsisten antara
apa yang dikatakan dengan tingkah
lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-
nilai dapat berasal dari nilai kode etik di
tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau
nilai moral pribadi).
Contoh Tokoh Berintegritas
 Jenderal Hoegeng (kekuasaan
kehakiman di Era Soeharto berada di
bawah kementerian)
 Bung Hatta

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

etika berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila
etika berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasilaetika berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila
etika berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila
rizka_pratiwi
 
Ketahanan nasional dlm astagatra
Ketahanan nasional dlm astagatraKetahanan nasional dlm astagatra
Ketahanan nasional dlm astagatra
Jemi22
 
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
ARY SETIADI
 
presentation sosiologi - kriminalitas
presentation sosiologi - kriminalitaspresentation sosiologi - kriminalitas
presentation sosiologi - kriminalitas
Faula Abdul
 

Was ist angesagt? (20)

Melawan radikalisme dengan memperkuat Pancasila
Melawan radikalisme dengan memperkuat PancasilaMelawan radikalisme dengan memperkuat Pancasila
Melawan radikalisme dengan memperkuat Pancasila
 
Ekonomi kreatif
Ekonomi kreatifEkonomi kreatif
Ekonomi kreatif
 
Bab 5 upaya pemberantasan korupsi
Bab 5 upaya pemberantasan korupsiBab 5 upaya pemberantasan korupsi
Bab 5 upaya pemberantasan korupsi
 
Makalah Multikuturalisme
Makalah MultikuturalismeMakalah Multikuturalisme
Makalah Multikuturalisme
 
Community Development
Community DevelopmentCommunity Development
Community Development
 
etika berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila
etika berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasilaetika berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila
etika berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila
 
Upaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan KorupsiUpaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan Korupsi
 
PPT peran mahasiswa mencegah korupsi
PPT peran mahasiswa mencegah korupsiPPT peran mahasiswa mencegah korupsi
PPT peran mahasiswa mencegah korupsi
 
Kampanye PR
Kampanye PRKampanye PR
Kampanye PR
 
Ketahanan nasional dlm astagatra
Ketahanan nasional dlm astagatraKetahanan nasional dlm astagatra
Ketahanan nasional dlm astagatra
 
Percepatan Penyiapan SDM Teknologi Digital
Percepatan Penyiapan SDM Teknologi DigitalPercepatan Penyiapan SDM Teknologi Digital
Percepatan Penyiapan SDM Teknologi Digital
 
EKOLOGI DAN PERAN MANUSIA DALAM EKOSISTEM
EKOLOGI DAN PERAN MANUSIA DALAM EKOSISTEMEKOLOGI DAN PERAN MANUSIA DALAM EKOSISTEM
EKOLOGI DAN PERAN MANUSIA DALAM EKOSISTEM
 
Good Governance
Good GovernanceGood Governance
Good Governance
 
contoh upaya upaya pemberantasan korupsi
contoh upaya upaya pemberantasan korupsicontoh upaya upaya pemberantasan korupsi
contoh upaya upaya pemberantasan korupsi
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi Publik
 
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
 
Self Disclosure Theory
Self Disclosure TheorySelf Disclosure Theory
Self Disclosure Theory
 
Anti Korupsi
Anti KorupsiAnti Korupsi
Anti Korupsi
 
SDM ERA DIGITAL DIMASA COVID -19 GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING DALAM RANGKA BE...
SDM ERA DIGITAL DIMASA COVID -19 GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING DALAM RANGKA BE...SDM ERA DIGITAL DIMASA COVID -19 GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING DALAM RANGKA BE...
SDM ERA DIGITAL DIMASA COVID -19 GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING DALAM RANGKA BE...
 
presentation sosiologi - kriminalitas
presentation sosiologi - kriminalitaspresentation sosiologi - kriminalitas
presentation sosiologi - kriminalitas
 

Ähnlich wie Pendidikan anti korupsi - Memahami korupsi dan integritas (Idik Saeful Bahri)

Be & gg, nadiatur rakhma, prof. dr. ir. h. hapzi ali pre m sc, mm. cma, ethic...
Be & gg, nadiatur rakhma, prof. dr. ir. h. hapzi ali pre m sc, mm. cma, ethic...Be & gg, nadiatur rakhma, prof. dr. ir. h. hapzi ali pre m sc, mm. cma, ethic...
Be & gg, nadiatur rakhma, prof. dr. ir. h. hapzi ali pre m sc, mm. cma, ethic...
Nadiatur Rakhma
 
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan PencegahannyaTugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
Siti Nurjannah
 
Upaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan KorupsiUpaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan Korupsi
Dini Islamiana
 

Ähnlich wie Pendidikan anti korupsi - Memahami korupsi dan integritas (Idik Saeful Bahri) (20)

Be & gg, nadiatur rakhma, prof. dr. ir. h. hapzi ali pre m sc, mm. cma, ethic...
Be & gg, nadiatur rakhma, prof. dr. ir. h. hapzi ali pre m sc, mm. cma, ethic...Be & gg, nadiatur rakhma, prof. dr. ir. h. hapzi ali pre m sc, mm. cma, ethic...
Be & gg, nadiatur rakhma, prof. dr. ir. h. hapzi ali pre m sc, mm. cma, ethic...
 
Anti korupsi hitam putih
Anti korupsi hitam putihAnti korupsi hitam putih
Anti korupsi hitam putih
 
Bab 2 konsep korupsi
Bab 2 konsep korupsiBab 2 konsep korupsi
Bab 2 konsep korupsi
 
Korupsi
KorupsiKorupsi
Korupsi
 
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan PencegahannyaTugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
 
Bab i,234
Bab i,234Bab i,234
Bab i,234
 
Antikorupsiii
AntikorupsiiiAntikorupsiii
Antikorupsiii
 
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Corruption & Fraud...
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Corruption & Fraud...BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Corruption & Fraud...
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Corruption & Fraud...
 
Makalahpidana 130913020535-phpapp01
Makalahpidana 130913020535-phpapp01Makalahpidana 130913020535-phpapp01
Makalahpidana 130913020535-phpapp01
 
Anti korupsi
Anti korupsiAnti korupsi
Anti korupsi
 
Penanggulangan Kasus Korupsi di Indonesia
Penanggulangan Kasus Korupsi di IndonesiaPenanggulangan Kasus Korupsi di Indonesia
Penanggulangan Kasus Korupsi di Indonesia
 
Sosiologi Korupsi.ppt
Sosiologi Korupsi.pptSosiologi Korupsi.ppt
Sosiologi Korupsi.ppt
 
PEN PENANG KORUPSI ke-1 _ 26 Maret 2022.pptx
PEN PENANG KORUPSI ke-1 _ 26 Maret 2022.pptxPEN PENANG KORUPSI ke-1 _ 26 Maret 2022.pptx
PEN PENANG KORUPSI ke-1 _ 26 Maret 2022.pptx
 
Upaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan KorupsiUpaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan Korupsi
 
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptxPendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptx
 
Makalah korupsi
Makalah korupsiMakalah korupsi
Makalah korupsi
 
Agenda2_AntiKorupsi.pptx
Agenda2_AntiKorupsi.pptxAgenda2_AntiKorupsi.pptx
Agenda2_AntiKorupsi.pptx
 
Lingkup korupsi
Lingkup korupsiLingkup korupsi
Lingkup korupsi
 
HUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karno
HUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karnoHUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karno
HUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karno
 
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIRKORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
 

Mehr von Idik Saeful Bahri

Mehr von Idik Saeful Bahri (20)

Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
 

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (11)

1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 

Pendidikan anti korupsi - Memahami korupsi dan integritas (Idik Saeful Bahri)

  • 1. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI IDIK SAEFUL BAHRI, M.H. Memahami Korupsi dan Integritas
  • 2. Referensi  Pendidikan Anti korupsi untuk perguruan tinggi edisi revisi Kemenristekdikti 2018  Wijayanto, Ridwan Zachrie (ed). 2009. Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
  • 3. Korupsi Secara Etimologi  Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “corrumpere”, “corruptio” , “corruptus”.  Kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia.
  • 4. Istilah yang digunakan di Indonesia  Dari bahasa latin kemudian diadopsi ke dalam bahasa Belanda menjadi “Corruptie”,”Korruptie”.  Dari bahasa Belanda tersebutlah, diadopsi kedalam bahasa Indonesia menjadi “Korupsi”.
  • 5. Korupsi Secara Terminologis  Korup = busuk, palsu, suap. (KBBI)  Korup = suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. (Kamus Hukum)
  • 6. Pendapat Ahli  David M. Chalmers:Tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi. (Financial manipulations and decision injurious to the economy are often libeled corrupt).  J.J. Senturia:Penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi. (The misuse of public power for private profit).
  • 7. Betrayal of Trust  Pengkhianatan terhadap kepercayaan (BoT) merupakan bentuk korupsi paling sederhana.  Semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterimanya adalah koruptor.  Amanat dapat berupa apapun, baik materi maupun non materi (ex: pesan, aspirasi rakyat).  Anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyat/menggunakan aspirasi untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk korupsi.
  • 8. Legal Standing  UU No. 31 Tahun 1999 (UU Pemberantasan Tipikor) beserta UU perubahannya.  UU No. 30 Tahun 2002 (UU Komisi Pemberantasan Tipikor) beserta UU perubahannya. 
  • 9. Definisi Tindakan Korupsi  Tindak pidana korupsi: Tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, suap- menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan tindakan lain yang mendukung terjadinya tindak atau perilaku korupsi  (UU No 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi)
  • 10. Definisi Integritas  Berdasarkan kamus kompetensi perilaku KPK, yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai- nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi).
  • 11. Contoh Tokoh Berintegritas  Jenderal Hoegeng (kekuasaan kehakiman di Era Soeharto berada di bawah kementerian)  Bung Hatta